Posts tagged China

Retaknya Jembatan Canberra – Beijing

Retaknya Jembatan Canberra – Beijing

Oleh: Muh. Miftachun Niam / 08430008

Tidak banyak yang tahu bahwa diantara Canberra, Australia dengan Beijing, China ada sebuah jembatan panjang yang melintang melintasi Indonesia, Filipina dan Laut China Selatan. Jembatan yang menghubungkan kedua kota ini memiliki jarak ribuan bahkan puluhan ribuan kilometer dan memiliki usia yang sudah cukup tua. Jembatan ini telah dibangun sejak tahun 1788 – 1848, pada masa itu banyak orang China yang pergi ke Australia, baik untuk berdagang, menggali sumber daya alam hingga mencari tempat tinggal baru.

Dalam perkembangannya, semakin banyak orang China yang berlalu lalang menuju Australia. Pada tahun 1840-an Australia sempat mengalami kekurangan tenaga kerja dan banyak mengambil tenaga kerja dari luar negeri. Kondisi ini membuat banyak orang China yang pergi berbondong-bondong menuju ke Australia untuk ikut mengais rejeki.

Mereka bekerja sebagai gembala, tukang kebun, petani di Australia. Kebutuhan akan tenaga kerja dari China semakin meningkat karena pengembangan produksi sumber daya alam yang sedang digalakkan secara besar-besaran oleh Australia, penggunanya tidak terbatas oleh pihak swasta tetapi juga pemerintah Australia. Antara tahun 1848 – 1853, sekitar 3.000 orang China kembali didatangkan melalui jembatan Canberra – Beijing.

 

Suka Duka Jembatan Canberra – Beijing

Pada masa tersebut banyak terjadi kasus penyelundupan manusia, warga China korban perdagangan manusia dikirim ke Australia untuk bekerja secara ilegal. Pekerja ilegal ini banyak menghadapi masalah dan sering menjadi korban eksploitasi, tak jarang diantara mereka menjadi gila dan bermasalah hingga harus dikembalikan ke China. Jembatan Canberra – Beijing pula mulai melukis tentang kisah suka dan duka dari orang China.

Jembatan Canberra – Beijing kembali ramai ketika tahun 1853 – 1877 ditemukan ladang emas di Australia, tepatnya di New South Wales (NSW).[i] Namun jumlah orang China yang terlampau banyak di Australia mulai menimbulkan sejumlah masalah, beberapa negara bagian mulai menerapkan Undang-undang Anti China. UU ini mengundang banyak kericuhan di beberapa tempat, orang China yang tidak puas dengan kebijakan baru tersebut bentrok dengan buruh berkulit putih. Masalah baru terselesaikan ketika Australia membuat aturan yang membatasi jumlah warga China di sektor pertambangan, aturan ini dianggap memuaskan buruh China dan buruh kulit putih.

Warga China yang sudah terlajur tinggal di Australia dan tidak bisa pulang ke China akibat pembatasan itu mulai mencari akal dengan membangun usaha kecil seperti menjajakan makanan, berdagang skala kecil, bertani bahkan memancing ikan di sungai untuk memenuhi kecukupan hidup di Australia.

Keuletan dan kesabaran warga China dalam menekuni usaha banyak membuahkan hasil, ini dapat dilihat dari banyaknya usaha yang berawal dari toko kelontong berubah menjadi perusahaan ekspor impor. Warga China yang tinggal di Australia berperan besar dalam perekonomian disana.[ii]

Jembatan Canberra – Beijing mulai ramai kembali ketika meletusnya Perang Dunia Kedua dimana banyak pengungsi China yang melarikan diri ke Australia untuk menghindari penindasan Jepang. Para pengungsi inilah yang ikut mengobarkan semangat warga Australia agar berupaya sekuat mungkin membentengi diri dari kedatangan Jepang.

 

Kebijakan Australia Putih

Kekacauan akibat perang Dunia Kedua membuat jumlah pengungsi ke Australia meningkat dan berdampak pada kepadatan penduduk. Kondisi ini membuat Australia bersama dengan China dan beberapa negara Asia lainnya menandatangani kesepakatan Colombo Plan tentang pembatasan jumlah imigran ke Australia, Colombo Plan ini menjadi cikal bakal lahirnya kebijakan Australia Putih. Dampaknya adalah Jembatan Canberra – Beijing ditutup sementara.

Penutupan ini berlangsung antara tahun 1949 hingga 1972, setelah itu Kebiajakan Australia Putih pun dihapuskan dan Jembatan Canberra – Beijing kembali terbuka. Saat itu Jembatan Canberra – Beijing terlihat sangat kokoh karena pada tanggal 21 Desember 1972 kedua negara, Australia dan China resmi menjalin hubungan diplomatik .

Hubungan diplomatik tersebut dapat terjalin setelah Australia dibawah Pemerintah Withlam bersedia untuk menurunkan hubungan diplomatiknya dengan Taiwan. Penurunan hubungan diplomatik dengan Taiwan dilakukan atas dasar Kebijakan Satu China. Jembatan Canberra – Beijing sempat mengalami keretakan ketika pada tahun 1989 terjadi Tragedi Tianamen di China.[iii]

 

Perekonomian China

Jembatan Canberra – Beijing kembali terlihat kuat ketika China dipimpin oleh Deng Xiaoping yang banyak membawa perubahan terutama di bidang ekonomi. Reformasi ekonomi China yang dilakukan oleh Deng Xiaoping membuat Jembatan Canberra – Beijing semakin ramai. Modernisasi ekonomi, infrastruktur dan energi di China membuat negara itu seperti naga yang sedang kelaparan. Jembatan Canberra – Beijing menjadi padat oleh lalu lalang arus barang dan perdagangan antara Australia dengan China.[iv]

Australia termasuk negara yang beruntung karena disaat negara lain mengalami krisis global tahun 2008 dan 2011, Australia tetap tegak berdiri karena menjalin hubungan baik dengan China. Hubungan dagang yang terjalin antara China daratan dengan China keturunan Australia telah menguatkan fondasi perekonomian diantara keduanya. Permintaan yang besar dan stimulus fiskal jangka panjang dari China membuat Australia tetap berdiri tegak.[v]

China menjadi mitra dagang terbesar Australia, tingginya permintaan bijih besi, batu bara dan gas alam cair dari China membuat nilai perdagangannya selalu mengalami peningkatan.[vi] Ekspor ke China membuat Australia terhindar dari dampak buruk krisis global yang telah berlangsung dua tahun terakhir. Banyak perusahaan pertambangan Australia sangat tergantung pada China, sebut saja Fortescue Metals Group, Rio Tinto, BHP Biliton dan Xstrata.[vii]

Perdagangan bilateral antara kedua negara mencapai $A 105 Miliar pada tahun 2010/2011. Ekspor Australia ke China mencapai $A 64,8 miliar, sebaliknya ekspor China ke Australia mencapai $A 41,1 miliar pada periode yang sama. Australia mengalami surplus besar dalam perdagangan ini. Kuatnya hubungan ini membuat Jembatan Canberra – Beijing terlihat sangat megah.[viii]

 

Jembatan Canberra – Beijing Goyah

Namun dengan ukuran yang sangat besar, Jembatan Canberra – Beijing membutuhkan perawatan yang sangat rutin. Jembatan ini sempat mengalami beberapa kali guncangan dahsyat saat Australia tengah dipimpin oleh John Howard, PM Australia ini sempat menimbulkan kontroversi dengan menunjukkan sikap enggan untuk menjalin hubungan politik dan militer yang lebih erat.

Guncangan semakin dahsyat ketika G. W. Bush, Presiden Amesika Serikat menjuluki Australia sebagai “Wakil Amerika”. Kondisi ini membuat China sedikit meradang dan membuat Jembatan Canberra – Beijing goyah. Goncangan paling dahsyat terjadi ketika pada tanggal 15 Juni 2007, PM John Howard menerima kunjungan dari Dalai Lama. Kunjungan itu membuat China langsung mengajukan nota protes dan mengancam kestabilan Jembatan Canberra – Beijing.[ix]

Untunglah, kondisi yang sedemikian parah itu dapat diperbaiki oleh PM baru Australia, Kevin Rudd.[x] Ia menjadi PM australia pertama yang bisa berbahasa mandarin sehingga dapat menjadi pengerat hubungan antara China dan Australia, selain itu Kevin Rudd juga terkenal dengan konsep “tiga pilar” yang semakin menguatkan kerangka Jembatan Canberra – Beijing.[xi]

Selama kepemimpinan Kevin Rudd, gesekan antara Australia dengan China sempat beberapa kali terjadi diantaranya kasus penangkapan Stern Hu, eksekutif pertambangan Australia di China, kasus spionase Rio Tinto, dan kasus pemberian visa masuk Australia kepada Rebiya Kadeer. Semuanya dapat diselesaikan secara dingin, Kevin Rudd selalu berinisiatif mengingatkan China akan kerjasama ekonomi yang telah dijalin dengan baik hingga saat ini. Kevin Rudd juga mengingatkan bahwa Australia dan China memiliki suatu kepentingan ekonomi yang signifikan dan merupakan mitra komersial.

Hubungan semakin membaik ketika pada tanggal 19 Agustus 2009, Perusahaan minyak China, PetroChina menandatangani perjanjian dengan Exxon Mobil untuk pembelian gas alam cair dari lapangan Gorgon di Australia Barat. Perjanjian tersebut memiliki nilai sebesar $A 50 miliar, sebuah kontrak paling besar yang pernah ditandatangani oleh Australia dan China. [xii]

Jembatan Canberra – Beijing semakin menguat ketika Australia dipimpin oleh Julia Gillard. Gillard tetap mempertahankan hubungan baik dengan China di bidang ekonomi melalui perjanjian eksplorasi energi bersih dan memastikan Australia sebagai pemasok utamanya. Selain itu, Australia dibawah Gillard juga aktif terlibat dalam kerjasama positif dan konstruktif di China. [xiii]

 

China – Amerika Serikat

Akan tetapi pada saat yang bersamaan, pemerintah Gillard juga menjalin kerjasama yang sangat baik dengan Amerika Serikat, bahkan Gillard juga bersedia menjadikan Australia sebagai pangkalan militer Amerika Serikat. keadaan ini mengguncang Jembatan Canberra – Beijing yang sudah sedikit rapuh karena usianya yang tua dan penuh dengan guncangan serta badai. China menjadi ragu dengan Australia akan hubungannya selama ini.[xiv]

China curiga bahwa pangkalan militer AS di Australia akan menjadi sebuah pengejawantahan kekuatan AS di Asia dan bukan tidak mungkin pangkalan militer itu akan digunakan untuk mengganggu posisi China di Asia selama ini. Australia beralasan bahwa pembangunan pangkalan militer AS itu hanyalah suatu bentuk kerjasama militer antara Australia, Amerika Serikat dan Selandia Baru (ANZUS) yang telah dibangun sejak tahun 1951.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa selama ini China dan Amerika Serikat sedang memendam benih konfrontasi, China yang keras kepala tidak pernah bisa akur dengan Amerika Serikat yang sok tahu dan selalu ingin ikut campur rumah tangga orang. Amerika Serikat sering ikut campur dalam urusan Taiwan, Laut China Selatan dan masalah Korea, dimana semua kasus tersebut melibatkan China. China selama ini berharap Australia akan menjadi pihak netral dalam setiap sengketa antara China dan Amerika Serikat.[xv]

Harapan itu sempat terwujud ketika pada tahun 2004, Menteri Luar Negeri Australia, Alexander Downer melakukan kunjungan ke Beijing dan menegaskan kenetralannya. Saat itu dikatakan bahwa perjanjian ANZUS hanya berlaku ketika Australia dan Amerika Serikat diserang secara langsung. Namun jika peristiwa itu terjadi di tempat lain, tidak ada kewajiban untuk membantu.

Saat itu pernyataan ditujukan untuk mempertegas alasan mundurnya Australia dari Perang Irak, secara eksplisit pernyataan tersebut juga digunakan untuk mempertegas posisi Australia yang tidak akan ambil bagian dalam konflik antara Amerika Serikat dengan China dalam kasus Taiwan. [xvi]

Pada tahun 2005, Australia juga menegaskan bahwa stabilitas regional dapat terganggu jika Australia dipaksa untuk ikut terseret dalam konflik antara Amerika Serikat dengan China. Australia seolah menjadi gadis cantik yang diperebutkan oleh dua lelaki, China banyak membantu dengan ekonomi, sedangkan Amerika Serikat membantu masalah politik dan militer.

Akhirnya Australia memang tidak bisa untuk tetap netral dan tidak memilih diantara keduanya. Australia menerima kerjasama ekonomi dari China dengan tangan terbuka, namun juga menerima kehadiran pangkalan militer Amerika Serikat dengan senyum hangat.[xvii] Lantas dimana posisi Australia? Entahlah, pastinya China sedang meradang, kondisinya panas dingin dan cemburu melihat kehadiran pangkalan militer Amerika Serikat disana.

 

Kemungkinan Terburuk

Kemungkinan pertama adalah China meningkatkan kerjasama ekonominya dengan Australia dan membuat ketergantungan ekspor Australia terhadap China semakin tinggi. Strategi ini sangat efektif jika melihat kondisi Amerika Serikat yang sudah mulai jatuh miskin dan banyak hutang, Amerika Serikat sudah tidak segagah dan setampan yang dulu.

Akan tetapi kemungkinan terburuknya adalah China marah dan terjadi konfrontasi di Asia Pasifik yang ikut menyeret Australia. Pertempuran antara China dengan Amerika Serikat akan menjadi sangat dahsyat dan kita tidak akan pernah tahu apa dampaknya pada Australia.[xviii] Satu hal yang pasti, Jembatan Canberra – Beijing yang telah berusia ratusan itu akan runtuh akibat konfrontasi itu. Runtuhnya Jembatan Canberra – Beijing jauh lebih dahsyat dibanding dengan Jembatan Kutai Kertanegara, jumlah korbannya juga tidak dapat diprediksi. Bisa ribuan, puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu jiwa.

Negara sekitar seperti Indonesiadapat ikut terkena imbasnya, runtuhan puing-puing jembatan itu akan menimpa Jakarta, Manila, Kuala Lumpur dan kota besar lainnya. Apa yang akan terjadi? Masih susah untuk diprediksi tapi retaknya Jembatan Canberra – Beijing sudah dimulai dari sekarang.

Referensi:


[i] Wu, C. Let Us Work to Bolster Sino – Australian Ties. 13 April 2006. China Daily. Hlm. 4-4

[ii] Fawcett, dkk. Pasific Bridges: The New Immigration From Asia and The Pasific Islands. 1987. New York: Centre for Migration Studies. Hlm. 176.

[iii] Gao, J. Organized International Asylum Seeker Networks: Formation and Utilization by Chinese Students. 2006. The International Migration Review. Hlm. 294.

[iv] Jurnal Engineering and Mining. Sino – Australian Relations. 2011. Engineering and Mining Journal. Hlm. 64.

[v] Rick Wallace. Japanese Investment in Australia Slips Under the Radar. 8 April 2010. The Australian.

[vi] Damon Kitney. Foreign Investment Must Be Win-Win: Gary Gray. 26 Oktober 2011. The Australian.

[vii] John Brumby. Chinese Investment an Opportunity, Not a Threat. 16 Agustus 2009. The Australian.

[viii] Andrew Burrell. Barnetts Mixed Signals on Chinese Investment. 30 September 2011. The Australian.

[ix] Hong Kong Paper. China – US Rivalry Raising Tensions in Region. 30 September 2010. BBC Monitoring Asia Pasific.

[x] China, Australia Hold Strategic Meeting. 5 Februari 2008. The Age.

[xi] Kevin Rudd. Australia and China: A Stong and Stable Partnership for the 21st Century. 6 Juli 2004. Kedutaan Besar China.

[xii] Babs Machugh. Massive Sale From Gorgon Gas Project. 19 Agustus 2009. ABC.

[xiii] David Mc Lennan. Australia to be a Global Supplier of Clean Energy. 20 Agustus 2009. The Canberra Times.

[xiv] Ben Packham. China Reproaches Australia Over Strengthened US Defences Ties. 17 November 2011. The Australian.

[xv] What it Bluff and Bluster Turn to Biff?. 10 Maret 2000. The Australian.

[xvi]Downer Assures China on Taiwan. 18 Agustus 2004. The Australian.

[xvii] Between Giants. 19 Maret 2005. The Australian.

[xviii] Flashpoint for a War. 14 Juli 2004. The Sydney Morning Herald.

Leave a comment »

Sejarah Kepemilikan Kepulauan Paracel

(Perspektif China, Taiwan dan Vietnam)

Oleh: Muh. Miftachun Niam / 08430008

 Secara sekilas, sebenarnya tidak ada yang istimewa dari kepulauan Paracael. Kepulauan yang terletak diantara negara Vietnam dan China ini hanya merupakan kumpulan dari berbagai atol, gumuk pasir dan batu karang biasa. Namun dibalik kesederhanaanya, kepulauan ini menyimpan kandungan alam yang sangat tinggi sehingga menarik perhatian negara yang ada disekitarnya.

Secara geografis, kepulauan Paracel terletak di perairan laut China Selatan. Kepulauan ini terdiri dari 30 pulau yang menyebar hingga 15.000 Km2.[1] Kepulauan ini tidak berpenghuni mengingat kondisi tanahnya yang berupa karang dan gumukan pasir sehingga tidak memungkinkan untuk ditinggali. Selain itu tidak adanya air bersih di kepulauan tersebut juga menjadi salah satu penyebab tidak dihuninya kepulauan tersebut. Hal ini diperparah dengan tenggelamnya beberapa pulau saat waktu pasang tiba.

Potensi Kepulauan Paracel.

Secara aspek wilayah, kepulauan Paracel bukan tempat yang layak untuk ditinggali oleh manusia. Namun jika dilihat secara aspek potensi, kepulauan ini merupakan surga bagi sumber daya alam. Di dalam kepulauan ini tersimpan berbagai macam jenis ikan dan potensi kelautan lainnya. Kondisi lingkungan kepulauan Paracel yang tidak teratur jusru menjadi tempat yang ideal bagi pertumbuhan ikan. Kepulauan ini sering dijadikan sebagai benteng pertahanan alami oleh para biota laut dari serangan predator.

Ini belum termasuk potensi kandungan minyak dan gas yang terkandung didalamnya. Meskipun belum ada data pasti yang menyebutkan terkait jumlah kandungan minyak dan gas yang ada didalam kepulauan Paracel, namun banyak pihak yang meyakini bahwa minyak bumi yang ada di perut kepulauan Paracel sangat besar dan cukup menjanjikan.

Berbagai potensi yang dimiliki oleh kepulauan Paracel ini membuat negara yang ada di sekitar kepulauan ini saling berlomba untuk mengklaim sebagai pemilik sah kepulauan tersebut. Sedikitnya ada tiga negara yang saat ini masih bertarung memperebutkan kepulauan Paracel yakni, Taiwan, China dan Vietnam. Ketiga negara tersebut saling beradu argumen demi mendapatkan kepulauan tersebut. Setiap pihak memiliki data dan bukti tersendiri terkait kepemilikian kepulauan tersebut.

Tak jarang, adu argumen tersebut berubah menjadi adu fisik di lapangan. Pada tahun 1974 pernah terjadi konflik di perairan tersebut yang melibatkan angkatan bersenjata Vietnam dan China. Konflik tersebut menelan 18 tentara yang berasal dari kedua belah pihak, hingga saat ini konflik tersebut tidak kunjung reda.[2] Masih ada ketegangan politik yang terjadi diantara Vietnam dan China terkait masalah kepulauan Paracel tersebut.

Perbedaan Sejarah

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa ketiga negara tersebut memiliki pandangan dan data yang berbeda terkait dengan kepemilikan kepulauan tersebut. Salah satu data yang hingga kini masih diperdebatkan diantara ketiga negara tersebut adalah masalah sejarah.

Status Kepemilikan Kepulauan Paracel Versi China

Menurut China, Kepulauan Paracel sudah ditemukan oleh petualang China sejak Dinasti Song.[3] Penemuan ini ditandai dengan adanya beberapa peninggalan budaya dari China yang kemungkinan besar berasal dari wilayah Tang pada masa Dinasti Song.[4] Klaim ini dipertegas dengan catatan buku Wujing Zongyao[5] yang menyebutkan bahwa kepulauan tersebut telah dimasukkan oleh pemerintah Song ke dalam wilayahnya dengan nama kepulauan Changsa.

Pasca kejatuhan Dinasti Song, Penemuan ini ditindaklanjuti oleh Dinasti Yuan dengan mengadakan penelitian kewilayahan, termasuk pengukuran luas pulau yang ada di kepulauan Changsa tersebut. Dinasti Song juga melakukan pengukuran terhadap pulau yang ada di kepulauan Spratly (saat itu bernama Kepulauan Shitang). Kegiatannya tercatat lengkap di buku Yuan Shi[6] dan dicantumkan kedalam peta yang dibuat oleh Dinasti Yuan.

Ketika Dinasti Yuan mengalami kejatuhan, kepulauan Changsa tersebut kembali dikelola oleh Dinasti Ming (1368-1644) dan Dinasti Qing (1644-1922). Kepulauan Changsa dan Kepulauan Shitang dimasukkan kedalam wilayah administratif Pulau Hainan. Pada masa ini, Kepulauan Changsa pernah berkali-kali menjadi sumber sengketa antara Dinasti Qing dengan negara lain.

Dinasti Qing pernah bersengketa dengan Jerman pada tahun 1883 karena masalah kepulauan ini. Ceritanya bermula saat Jerman melakukan kegiatan survei terhadap kepulauan Changsa dan Shitang, kegiatan ini mendapat tentangan keras dari Dinasti Qing. Protes keras tersebut ternyata membuahkan hasil, Jerman tidak lagi melanjutkan kegiatan survei di kepulauan tersebut.[7]

Demikian pula dengan Perancis yang saat itu melakukan pendudukan terhadap daerah Indocina. Dinasti Qing langsung mengadakan perjanjian dengan Perancis yang dikenal dengan nama Perjanjian Sino-Perancis 1887. Dalam perjanjian tersebut diatur tentang masalah batas-batas antara wilayah koloni Perancis dengan kekuasaan Dinasti Qing. Disebutkan bahwa Perancis hanya menguasai wilayah Indocina, adapun kepulauan yang ada di sekitarnya meliputi Kepulauan Changsa dan Kepulauan Shitang berada dibawah kekuasaan Dinasti Qing. Garis yang memisahkan antara kekuasaan Dinasti Qing dengan kekuasaan Perancis ini dikenal dengan nama garis batas Sino-Tonkin.

Barulah pada tahun 1910, pemerintah Qing mulai mengembangkan kepulauan tersebut dengan mengundang berbagai pedagang China untuk berinvestasi di kepulauan tersebut dan melakukan berbagai kontrak pengembangan pulau-pulau di Laut China Selatan. Pemerintah Qing memberikan jaminan perlindungan dan pelayanan terhadap setiap pedagang yang bersedia untuk bekerjasama dan berinvestasi di kepulauan tersebut.[8]

Namun sayangnya program pengembangan tersebut tidak berlangsung lama karena beberapa tahun kemudian terjadi guncangan politik yang dahsyat hingga menyebabkan kejatuhan Dinasti Qing. Sistem pemerintahan di China beralih menjadi sistem yang modern, kepulauan Paracel dan kepulauan di laut China Selatan lainnya berada dibawah yurisdiksi Provinsi Guangdong.

Program pengembangan Kepulauan Paracel kembali dibuka pada tahun 1921. Pemerintah China mengganti nama Kepulauan Paracel dari Changsa menjadi Xi Sha. Pemerintah China memberikan lisensi dan kontrak kepada para pedagang China yang berinvestasi di kepulauan tersebut.

Pada masa ini, China kembali bermasalah dengan Perancis. Permasalahan ini terjadi karena Perancis secara sepihak telah mengokupasi Kepulauan Paracel dan membatalkan perjanjian yang telah terjadi dengan Dinasti Qing. Tentara Perancis yang awalnya hanya menguasai wilayah Indocina, semakin merambah hingga ke Kepulauan Paracel. Pada tanggal 27 Juli 1932, Kementerian Luar Negeri China mengirimkan utusan ke Perancis untuk melakukan protes kepada Kementerian Luar Negeri Perancis.

Pada tanggal 30 November 1932, China kembali melakukan protes ke konsulat Perancis yang ada di Guagzhou terkait masalah kepulauan Xi Sha (Paracel). Namun protes tersebut tidak digubris, tentara Perancis justru semakin aktif memperluas invansi ke kepulauan tersebut. Pada tanggal 3 Juli 1938, Perancis berhasil mengokupasi seluruh pulau yang ada di Kepulauan Xi Sha.

Sayangnya saat itu China sedang mengalami gejolak di dalam negeri sehingga tidak dapat melakukan aksi pembalasan kepada Perancis. China berada dalam kondisi yang kacau balau karena dalam waktu yang sama negara tersebut diserang oleh Jepang. Sejak saat itu, status kepemilikan Kepulauan Paracel menjadi rumit karena diklaim oleh banyak negara.

Selama Perang Dunia Kedua, Jepang berhasil mengusir tentara Perancis dan merebut Kepulauan Paracel dari tangan Perancis. Namun kekuasaan Jepang tidak dapat berlangsung lama karena pada tahun 1946, Jepang mengalami kekalahan dalam perang melawan China sehingga penguasaan Kepulauan Paracel dikembalikan kedalam otoritas China hingga saat ini.[9]

 Status Kepemilikan Kepulauan Paracel Versi Taiwan

Sebenarnya tidak banyak perbedaan sejarah yang dimiliki oleh China dan Taiwan dalam kasus Kepulauan Paracel ini. Sejarah yang dimiliki oleh Taiwan hampir sama dengan China mengingat keduanya berasal dari satu China namun perbedaan aliansi politik membuat keduanya bersengketa.

Menurut Taiwan, setelah kekalahan Jepang dalam perang melawan China, Jepang menyerahkan kekuasaan Kepulauan Paracel dan kepulauan lain yang ada di laut China Selatan lainnya kepada Pemerintahan Pulau Hainan yang saat ini berubah menjadi negara Taiwan. Proses serah terima tersebut ditandai dengan adanya Deklarasi Kairo dan Deklarasi Postdam.[10] Negara China yang dimaksud didalam deklarasi tersebut adalah China Nasionalis sehingga secara hukum internasional, Taiwan berhak atas kepulauan tersebut.

Status Kepemilikan Kepulauan Paracel Versi Vietnam

Menurut Vietnam, Kepulauan Paracel sebenarnya sudah lama berada dibawah kekuasaan Vietnam. Disebutkan bahwa pada abad ke-15, kepulauan tersebut sudah menjadi lokasi perdagangan dan eksplorasi produk kelautan oleh masyarakat Vietnam. Di bawah pemerintahan Kaisar Lê Thánh Tông, Vietnam banyak melakukan kegiatan komersial di kepulauan tersebut.[11]

Status kepemilikan Vietnam terhadap Kepulauan Paracel dibuktikan dengan adanya ensiklopedia kuno yang diterbitkan oleh Đỗ Bá Công Đạo, seorang ahli geografi Vietnam pada masa pemerintahan Trịnh Căn (1680-1705). Ensiklopedia yang berjudul Thiên Nam Tứ Chí Lộ Đồ terdiri dari empat bagian yang membahas tentang lokasi Vietnam secara detail.

Ensiklopedia tersebut sengaja diterbitkan dan disebar ke seluruh kerajaan yang ada di Asia Tenggara dengan tujuan agar hubungan antara kerajaan Vietnam dengan kerajaan disekitarnya dapat terjalin dengan baik. Selain itu, ensiklopedia tersebut bertujuan untuk memudahkan kapal dagang yang hendak singgah ke Vietnam. Di dalam ensiklopedia tersebut terdapat keterangan jalan yang harus ditempuh untuk mencapai Thang Long, ibukota Đại Việt dari segala arah.

Tidak hanya itu, ensiklopedia ini juga memuat secara detail tentang keterangan pulau-pulau kecil yang ada di kepulauan Paracel. Saat itu Kepulauan Paracel diberi nama Bãi Cát Vàng. Ini menjadi bukti bahwa masyarakat Vietnam juga melakukan penelitian dan survei terhadap Kepulauan Bãi Cát Vàng.

Ensiklopedia ini semakin dikembangkan oleh masyarakat Vietnam. Pada masa kepemimpinan  Lê Thánh Tông, muncul sebuah atlas terbaru yang diberi nama Hồng Đức Bản Đồ. Atlas ini semakin disempurnakan dengan munculnya ensiklopedia baru yang berjudul Đường từ phủ Phụng Thiên đến Chiêm Thành. Dalam berbagai atlas dan ensiklopedia itu termuat berbagai keterangan dan gambar yang menjelaskan tentang masalah Kepulauan Bãi Cát Vàng.

Gambar tersebut juga disertai dengan penjelasan ukuran pulau. Misalnya, “Di tengah laut terdapat kepulauan berbentuk busur panjang yang disebut Bãi Cát Vàng dengan panjang sekitar 400 liga dan lebar 20 liga, naik diatas permukaan laut.” Pulau yang dimaksud adalah pulau Golden Sandbank. [12] Sejak saat itu, satu per satu peta dan atlas yang memuat tentang Kepulauan Bãi Cát Vàng mulai bermunculan disertai dengan berbagai macam revisinya. Sebut saja Phủ Biên Tạp Lục yang diterbitkan oleh Lê Qúi Đôn, seorang filsuf Vietnam terkenal yang menjadi Menteri Konstruksi pada era Dinasti Lê (1527-1786).

Lalu ada lagi peta bernama Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí yang diterbitkan oleh Phan Huy Chú, seorang sejarawan dan Menteri Konstruksi era Kaisar Minh pada tahun 1821. Kemudian muncul peta Đại Nam Thống Nhất Toàn Đồ yang terbit pada tahun 1838. Berbagai jenis peta tersebut sering dijadikan sebagai dasar kepemilikan Vietnam atas Kepulauan tersebut.

Namun bukan berarti bukti yang dimiliki oleh Vietnam hanya berupa gambar peta saja. Vietnam juga memiliki bukti nyata berupa berbagai peninggalan pada zaman dahulu. Berdasarkan catatan sejarah, pada tahun 1833 Kaisar Minh Mạng pernah memerintahkan Kementerian Konstruksi untuk membangun sebuah kuil, pilar tegak dan pepohonan di kepulauan tersebut dengan tujuan sebagai penanda navigasi dan mempermudah pelayaran.[13] Pada tahun 1835, Kaisar kembali membangun sebuah kuil dengan layar angin dan pilar tegak di pulau Bàn Than Thạch.[14] Kaisar juga memrintahkan pembangunan kuil kayu di berbagai pulau yang ada di kepulauan tersebut.

Namun sayangnya pada tahun 1858, Vietnam jatuh di tangan Napoleon III. Pasukan Perancis menguasai negara tersebut berikut kepulauan yang ada di sekitarnya. Sejak saat itu status kepemilikan Kepulauan Bãi Cát Vàng menjadi tidak jelas, nama kepulauan pun diubah menjadi Kepulauan Paracel. Namun masyarakat Vietnam enggan menggunakan nama tersebut dan mengganti menjadi Kepulauan Hoang Sa. [15]

Secara perlahan, Vietnam mulai kehilangan kontrolnya atas kepulauan tersebut, karena selama dianeksasi oleh Perancis, masalah kepulauan tersebut banyak diurus oleh Perancis. Bahkan saat terjadi sengketa dengan China terkait status kepemilikan kepulauan tersebut, Perancis yang maju dan menjadi wakil dalam Perjanjian Internasional San Fransisco.[16]

Kondisi ini kian diperparah dengan terpecahnya Vietnam kedalam dua bagian yakni; Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Perpecahan ini membuat Vietnam semakin kehilangan kontrol akan Kepulauan Hoang Sa. Selain itu, perpecahan ini juga menimbulkan suatu masalah politis baru dimana Vietnam Utara mengeluarkan dokumen resmi yang mengatakan bahwa Kepulauan Hoang Sa merupakan milik sah China.[17]

Dokumen yang disampaikan oleh Vietnam Utara tersebut sarat akan nuansa politis dan diduga sebagai wujud politik balas budi, mengingat besarnya bantuan yang diberikan oleh China kepada Vietnam Utara selama masa perjuangan. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh China untuk mendeklarasikan luas wilayahnya bertambah menjadi dua belas mil laut. Pada tanggal 4 September 1958, pemerintah Republik Rakyat China mendeklarasikan luas wilayahnya yang baru dengan mencantumkan Kepulauan Xi Sha (Paracel) dan Nánshā Qúndǎo (Spratly) sebagai bagian dari wilayahnya.

Pengumuman deklarasi tersebut justru disambut dengan baik oleh Perdana Menteri Republik Demokatik Vietnam (Vietnam Utara) Văn Đồng dalam suratnya kepada Zhou Enlai menyatakan bahwa pemerintahnya telah mengakui deklarasi dari pemerintah China.[18] Pemerintah Republik Vietnam (Vietnam Selatan) yang tidak terima dengan deklarasi dari China tersebut mengirimkan tentaranya ke Kepulauan Paracel untuk mengusir pasukan RRC. Pada tanggal 20 Januari 1974, Pertempuran antara Vietnam Selatan melawan China meletus di Kepulauan Paracel. Pertempuran ini akhirnya dimenangkan oleh China.[19]

Kondisi Kepulauan Paracel Terkini

Sejak saat itu, Kepulauan Paracel dikuasai oleh China. Belum ada lagi perlawanan berarti yang dilakukan oleh Vietnam dalam memperebutkan Kepulauan Paracel. China bahkan sudah mengembangkan kepulauan tersebut menjadi lebih maju. Pulau Woody yang pernah menjadi lokasi pendirian kuil pada era Kaisar Minh Mang, diubah menjadi kawasan wisata oleh pemerintah China.

Pulau Woody yang awalnya kurang terawat diubah menjadi lebih cantik dengan dibukanya Museum Angkatan laut dan Museum Maritim. Di pulau tersebut juga telah dibangun perkantoran, rumah sakit, kantor pos, hostel dan bagunan modern lainnya. Tidak hanya itu, di Pulau Woody juga telah dibangun bandara sepanjang 240 meter yang dapat digunakan untuk pendaratan pesawat jenis Boeing 737 dan sejenisnya.

Pulau-pulau lainnya juga sedang dikembangkan oleh pemerintah China. Rencananya, di setiap pulau akan dibangun instalasi desalanasi dengan menggunakan energi surya agar dapat memenuhi kebutuhan air tawar di setiap pulau. Jaringan listrik pun mulai dibangun dengan menggunakan tenaga air dan angin. Hal yang paling mencolok adalah pembangunan jembatan yang menghubungkan antar pulau. Saat ini sudah ada jembatan sepanjang 800 meter yang menghubungkan antara Yongxing Dao (Pulau Woody) dan Shi Dao (Pulau Rocky). Pulau ini telah terbuka untuk wisatawan sejak tahun 1997.

Dengan melihat Kepulauan Paracel dari perspektif sejarah dan membandingkannya dengan kondisi terkini. Rasanya kita sudah dapat mengambil kesimpulan negara mana yang berhak untuk mendapatkan Kepulauan Paracel. Jika suatu saat terjadi sengketa terkait status kepemilikan Kepulauan Paracel, maka kita tidak akan kesulitan untuk menemukan siapa pemenangnya.

Kasus ini seharusnya dapat dijadikan sebagai pelajaran oleh Indonesia terutama dalam hal menjaga kepulauannya. Kita tentu tahu betul tentang bagaimana kondisi pulau yang ada di Indonesia khususnya untuk masalah pulau terluar. Masih banyak pulau di Indonesia yag dalam kondisi memprihatinkan, tidak memiliki akses listrik ditambah dengan minimnya jumlah air bersih. Jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, bukan tidak mungkin jika ada pulau Indonesia yang justru dijadikan anak angkat dan dirawat oleh negara tetangga.

Sudah saatnya untuk berubah!!


[1] Ketiga puluh pulau tersebut termasuk pulau kecil, batu karang, dan gumukan pasir.

[2] Thomas J. Cutler, The Battle for the Paracel Islands, Naval Institute Press.

[3] Data diambil dari situs Museum Propinsi Guangdong pada tanggal 26 Juni 2011,  http://epub.cnki.net/grid2008/detail.aspx?filename=WENW197410000&dbname=CJFQ1979

[4] Han, Zhenhua; Ll Jinming,  Niangniang Temple and Corallite Little Temple in Paracel and Spratly Islands. Southeast Asian Affairs. 1990.

[5] Sebuah Buku yang diterbitkan secara resmi oleh Dinasti Song saat itu.

[6] Sebuah Buku yang diterbitkan secara resmi oleh Dinasti Yuan dan mencatat tentang berbagai aktivitas penelitian kepulauan Changsa saat itu.

[7] Myron H. Nordquist, John Norton Moore, Security Flash Point: oil, island, sea access and military confrontation.  University of Virginia. Hlm. 165

[8] Ibid. Hlm. 168- 172

[9] Ibid. Hlm. 174-185

[11] Lihat Tập San Sử Địa, Đặc Khảo Hoàng Sa và Trường Sa, (Versi Bahasa Inggris: A Special Research on Paracel and Spratly Islands).

[12] Lihat Tập San Sử Địa, Đặc Khảo Hoàng Sa và Trường Sa, (Versi Bahasa Inggris: A Special Research on Paracel and Spratly Islands).

[13] Lihat: Monique Chemillier-Gendreau, Sovereignty Over the Paracel and Spratly Islands, Kluwer Law International.

[14] Pulau ini biasa dikenal dengan nama Pulau Woody.

[15] Lihat: Monique Chemillier-Gendreau, Sovereignty Over the Paracel and Spratly Islands, Kluwer Law International.

[16] Stein Tonnesson, International Peace Research Institute, Oslo, The South China Sea in the Age of European Decline, Cambridge University Press, United Kingdom, 2006. Hlm. 41-43.

[17] Lihat:  Myron H. Nordquist et al., University of Virginia, Center for Oceans Law, Security Flashpoints, Martinus Nijhoff Publishers, 1998. Hlm 142-143.

[18] Ibid.

[19]  Thomas J. Cutler, The Battle for the Paracel Islands, Naval Institute Press, Annapolis, MD.

Leave a comment »

Analisis Kegagalan Pembentukan Sister City

Analisis Kegagalan Pembentukan Sister City antara Wonogiri (Indonesia) dengan Wuming (China)

Latar Belakang

Derasnya arus globalisasi yang kini tengah melanda seluruh dunia memberikan dampak positif terhadap pergaulan antar bangsa. Sekat-sekat yang semula menjadi pembatas antara satu  negara dengan negara lain, kini kian terasa kabur. Perlahan tapi pasti masyarakat nasional telah berubah menjadi masyarakat internasional.

Berbagai informasi yang menyangkut tentang suatu daerah dapat didapat dengan begitu mudahnya. Bisa diibaratkan, “Jarum yang jatuh di Wasior, Papua bunyinya akan terdengar hingga Washington DC”. Dunia kini telah memasuki era keterbukaan, baik dari segi informasi maupun pergaulan internasional. Bangsa yang memilih untuk menutup diri dari pergaulan internasional akan menjadi bangsa yang tersisih dari peradaban modern.

Globalisasi telah berhasil membuat dunia menjadi lebih terbuka untuk menerima nilai baru yang dianggap lebih baik. Interaksi dan transformasi pun kian mudah untuk dicapai. Komunikasi antar negara menjadi lebih efektif karena globalisasi secara tidak langsung telah memaksa para pemimpin negara untuk lebih mementingkan kerjasama demi terciptanya perdamaian dunia. (Anak Agung: 2006)

Tak cukup sampai disitu, globalisasi ternyata juga telah berhasil masuk ke ranah lokal. Semangat untuk saling terbuka tidak hanya dimiliki oleh para pemimpin negara tetapi juga para pemimpin daerah. Para pemimpin daerah tersebut  mencoba untuk memanfaatkan globalisasi lebih terbuka kepada semua pihak, baik kepada pemimpin daerah internal negara maupun pemimpin daerah lintas negara.

Dengan menjalin hubungan yang lebih luas hingga ke daerah lintas negara, manfaat yang didapat juga semakin luas. Manfaat tersebut bisa berupa materiil maupun immateriil. Hal tersebutlah yang mendorong berbagai daerah di seluruh penjuru dunia untuk saling berhubungan dengan daerah di negara lain.

Prinsip inilah yang dianut oleh berbagai daerah di Indonesia. Seiring dengan semakin meluasnya desentralisasi dan otonomi daerah yang ada di Indonesia, berbagai daerah mulai menjalin hubungan kerjasama dengan daerah dari negara lain.

Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah yang efektif dilaksanakan sejak tahun 2001, meningkatkan kesempatan bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan alternatif pemecahan-pemecahan inovatif dalam menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapinya. Pemerintah Daerah dituntut untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dasar serta bagaimana meningkatkan kemandirian daerah dalam melaksanakan pembangunan.

Pengembangan wilayah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi dan desentralisasi. Dengan demikian, pemerintah daerah mempunyai wewenang penuh dalam mengembangkan kelembagaan pengelolaan pengembangan ekonomi di daerah, mengembangkan sumber daya manusianya, menciptakan iklim usaha yang dapat menarik modal dan investasi, mendorong peran aktif swasta dan masyarakat melakukan koordinasi terus-menerus dengan seluruh stakeholders pembangunan baik di daerah dan pusat, atas dasar perannya sebagai fasilitator dan katalisator bagi tumbuhnya minat investasi di wilayahnya. (Antonius Tarigan: 2009)

Untuk mengoptimalkan potensinya, kerjasama antar daerah dapat menjadi salah satu alternatif inovasi/konsep yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas, sinergis dan saling menguntungkan terutama dalam bidang-bidang yang menyangkut kepentingan lintas wilayah. Hal inilah yang kemudian dimanfaatkan Kabupaten Wonogiri dan dijadikan peluang kerjasama Sister City dengan daerah lain. (Abdullah: 2002)

Kabupaten Wonogiri memiliki tekstur tanah yang tandus sehingga tidak cocok untuk dijadikan wilayah persawahan dan perkebunan. Banyak terdapat lahan mati yang kurang bisa dimanfaatkan secara maksimal. Tandusnya lahan ini membuat Pemerintah Wonogiri tidak bisa menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara maksimal. Sebenarnya Kabupaten Wonogiri memiliki potensi yang sangat besar di bidang Industri dan Manufaktur, mengingat sebagian besar penduduknya merupakan perantauan yang bekerja di berbagai kota besar sehingga dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) tidak menjadi hambatan yang sangat besar. (Kalingga: 2004)

Sayangnya, untuk membangun Kabupaten Wonogiri menjadi sebuah kawasan industri memerlukan biaya yang tidak sedikit. Pemerintah setempat kemudian berinisiatif untuk mengadakan kerjasama dengan daerah lintas negara. Dari hasil promosi yang dilakukan oleh pemerintah setempat ke berbagai negara, ada sebuah daerah yang tertaik untuk menjalin kerjasama yakni Kabupaten Wuming yang ada di Provinsi Guangxi, China.

Wuming merupakan salah satu kabupaten yang terletak di bawah administrasi kota Nanning, Provinsi Guang Xi, China. Kabupaten wuming ini sebenarnya tidak terkenal di mata dunia internasional bahkan informasi tentang kabupaten ini sangat minim. Tetapi karena Wuming memberikan harapan untuk membangun kerjasama dengan kabupaten Wonogiri, maka rencana kerjasama pun mulai dijajaki.

Kerjasama berawal dari tahun 2007, dimana Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Wuming berusaha untuk menjalin kerjasama dalam bentuk Sister City atau Kota Kembar. Sebagai langkah maju, pada bulan Juni 2008, kedua kota sepakat untuk  merancang pembangunan industri state farm Nanning. Selain itu, Kabupaten Wuming juga berencana untuk menjadikan Hutan Ketu sebagai kawasan industri.

Di hutan tersebut akan dibangun 50 Perusahaan bioetanol yang akan menyerap 15.000 tenaga kerja. Selain berfungsi sebagai penyerap tenaga kerja, pembangunan perusahaan tersebut ditujukan agar potensi singkong yang ada di Wonogiri dapat dimanfaatkan secara baik dan bernilai ekonomis. (Kabupaten Wonogiri: 2008)

Perencanaan tersebut dilaksanakan oleh perusahaan Guang Xi State Farms dan Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Selain itu juga diadakan rencana ekspor ketela pohon bekerjasama dengan BUMD Surya. Adapun terkait dengan rencanan penandatanganan perjanjian tidak pernah ada kepastian terkait waktu. (Suara Merdeka: 2 Juni 2008)

Awalnya bulan Desember 2009, namun berubah menjadi Maret 2010, berubah lagi menjadi berbagai bulan. Namun informasi terkait hal tersebut kian lama kian meredup. Perjanjian yang telah direncanakan antara Kabupaten Wonogiri dengan Kabupaten Wuming, China mulai menunjukkan kegagalan. Pemda Kabupaten Wuming tidak memberikan respon balasan setiap kali dihubungi oleh Pemda Kabupaten Wonogiri. (Solopos: 6 Desember 2009)

Pemerintah Daerah Kabupaten Wuming belum pernah melakukan kunjungan ke Kabupaten Wonogiri. Delegasi yang selama ini hadir hanyalah perwakilan dari perusahaan semacam BUMD di Kabupaten Wuming.

Kegagalan tersebut sangat mengejutkan banyak kalangan terutama masyarakat Wonogiri yang menaruh harapan akan terwujudnya Kawasan Industri yang mampu menyerap ribuan tenaga kerja. Kegagalan tersebut memang terasa sangat mengecewakan karena ada banyak peluang yang akhirnya terbuang sia-sia, selain itu anggaran yang sudah dialokasikan selama proses kegiatan tersebut (meliputi perjalanan ke luar negeri dan sebagainya) juga menjadi percuma.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pemaparan yang terdapat pada latar belakang, kami tertarik untuk meneliti tentang faktor apa saja yang menyebabkan gagalnya pembentukan Sister City antara Kabupaten Wonogiri (Indonesia) dengan Kabupaten Wuming (China)?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai masalah yang menjadi penyebab gagalnya pembentukan Sister City antara Kabupaten Wonogiri (Indonesia) dengan Kabupaten Wuming (China). Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberika gambran terkait berbagai masalah yang akan dihadapi dalam proses pembuatan dan pembentukan Sister City lintas negara beserta jalan keluar yang bisa dilalui jika berhadapan dengan masalah tersebut.

Tinjauan Pustaka

Landasan Teori

Dalam Penelitian ini, kami menggunakan 3 teori yaitu Teori Kerjasama antar negara, Teori Keunggulan Komparatif dan Teori Pengambilan Keputusan (Theory of Decision Making).

Teori Kerjasama antar Negara

Menurut Teori Kerjasama, pada dasarnya setiap manusia adalah makhluk sosial yang cenderung untuk bekerjasama dengan orang lain. Secara lebih luas, teori ini juga berlaku pada setiap daerah. Tak ada satu pun daerah yang dapat menghidupi kawasannya secara benar-benar madiri, setiap daerah pasti membutuhkan daerah lain yang dapat menjadi penyangga dalam memenuhi kebutuhannya. (Pamudji: 1985)

Menurut Pamudji (1985), Kerjasama pada hakekatnya mengindikasikan adanya dua pihak atau lebih yang berinteraksi secara dinamis untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dalam pengertian itu terkandung tiga unsur pokok yang melekat pada suatu kerangka kerjasama, yaitu unsur dua pihak atau lebih, unsur interaksi dan unsur tujuan bersama. Jika satu unsur tersebut tidak termuat dalam satu obyek yang dikaji, dapat dianggap bahwa pada obyek itu tidak terdapat kerjasama.

Unsur dua pihak, selalu menggambarkan suatu himpunan yang satu sama lain saling mempengaruhi sehingga interaksi untuk mewujudkan tujuan bersama penting dilakukan. Apabila hubungan atau interaksi itu tidak ditujukan pada terpenuhinya kepentingan masing-masing pihak, maka hubungan yang dimaksud bukanlah suatu kerjasama. Suatu interaksi meskipun bersifat dinamis, tidak selalu berarti kerjasama. Suatu interaksi yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses interaksi, juga bukan suatu kerjasama. Kerjasama senantiasa menempatkan pihak-pihak yang berinteraksi pada posisi yang seimbang, dan selaras.

Teori Kerjasama inilah yang nantinya akan digunakan untuk menjelaskan alasan utama timbulnya rencana untuk menjalin kerjasama Sister City antara Kabupaten Wonogiri (Indonesia) dengan Kabupaten Wuming (China).

Teori Keunggulan Komparatif

Teori keunggulan komparatif merupakan teori yang dikemukakan oleh David Ricardo. Menurutnya, perdagangan internasional terjadi bila ada perbedaan keunggulan komparatif antarnegara. Ia berpendapat bahwa keunggulan komparatif akan tercapai jika suatu negara mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya. Adapun keunggulan kompetitif lebih mengarah pada bagaimana suatu daerah itu menggunakan keunggulan-keunggalannya itu untuk bersaing atau berkompetisi dengan daerah lain.

Dalam konteks pengembangan wilayah, “negara” dalam konsep ini bisa dianalogikan dengan “daerah”. Satu hal yang dapat diambil dari konsep keunggulan komparatif dan kompetitif ini adalah pentingnya efektivitas dan efisiensi dalam produksi atau pengelolaan sumber daya daerah untuk meningkatkan daya saingnya. Dalam hal inilah kemudian Kerjasama Antar Daerah (KAD) bisa berperan penting. Dilihat dari konsepnya, Daya saing daerah akan bertautan erat dengan pembangunan ekonomi lokal (Local Economic Development/LED).

Salah satu pendekatan dalam pembangunan ekonomi lokal itu adalah pendekatan regional, yaitu bagaimana meningkatkan efisiensi kolektif dan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya-sumberdaya pengungkit yang ada pada daerah-daerah tetangga. Dengan demikian, daerah juga dapat mempekuat daya saing pada level yang lebih tinggi, yakni nasional dan global. Upaya berbagai daerah sekarang ini untuk menggalang kerjasama antar daerah dibidang promosi potensi daerah (regional marketing) adalah salah satu contoh pendekatan regional.

Teori Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final . Keluarannya bisa berupa suatu tindakan (aksi) atau suatu opini terhadap pilihan. (Soenarko: 2000)

Pembuatan keputusan dihadapkan pada suatu masalah tertentu yang dapat dibedakan dari masalah-masalah lain atau setidaknya dinilai sebagai masalah-masalah yang dapat diperbandingkan satu sama lain .

Pembuat keputusan mungkin melakukan penilaian atas altematif kebijaksanaan yang dipilihnya dari sudut pentingnya altematif-altematil itu bagi partai politiknya atau bagi kelompok-kelompok klien dari badan atau organisasi yang dipimpinnya. Keputusan-keputusan yang lahir dari tangan para pembuat keputusan seperti ini bukan mustahil dibuat demi keuntungan politik dan kebijaksanaan dengan demikian akan dilihat sebagai instrumen untuk memperluas pengaruh-pengaruh politik atau untuk mencapai tujuan dan kepentingan dari partai politik atau tujuan dari kelompok kepentingan yang bersangkutan.

Teori Pengambilan Keputusan ini akan digunakan sebagai analisis kebijakan yang diambil oleh Pemerintah (baik Pemerintah Kabupaten Wonogiri maupun Pemerintah Kabupaten Wuming) sehingga menjadi penyebab batalnya rencana kerjasama Sister City tersebut.

Kerangka Dasar Pemikiran

Definisi Konsep

Sister City/Kota Kembar

Sister City atau Kota Kembar adalah konsep penggandengan dua kota yang berbeda lokasi dan administrasi politik dengan tujuan menjalin hubungan budaya dan kotrak sosial antar penduduk. Kota kembar umumnya memiliki persamaan keadaan demografi dan masalah-masalah yang dihadapi. Konsep kota kembar bisa diumpamakan sebagai sahabat pena antara dua kota. Hubungan kota kembar sangat bermanfaat bagi program kerjasama di bidang budaya dan perdagangan.  (SCI: 2004)

Dalam Penelitian ini, Kota Kembar yang akan kami bahas terfokus pada rencana kerjasama antara Kabupaten Wonogiri, (Indonesia) dengan Kabupaten Wuming (China).

Analisis

Menurut KBBI, Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yg sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). Dalam penelitian ini, peristiwa yang akan diselidiki adalah gagalnya pelaksanaan kerjasama Sister City antara Kabupaten Wonogiri (Indonesia) dan Kabupaten Wuming (China).

Kegagalan

Menurut KBBI, Kegagalan adalah ketidakberhasilan dan tidak tercapainya suatu tujuan. Kegagalan yang ada disini difokuskan pada tidak terwujudnya rencana pembentukan Sister City antara Wonogiri (Indonesia) dengan Wu Ming (China).

Definisi Operasional

Syarat Umum Pembentukan Sister City

Pembentukan kerjasama Siter City atau Kota Kembar ini telah diatur dalam pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 03 Tahun 2008. Dalam pasal itu disebutkan bahwa jika ada daerah yang hendak mengadakan kerjasama Sister City dengan daerah lain baik internal maupun lintas negara, maka harus memperhatikan lima hal yaitu:

  1. Kesetaraan Status Administrasi
  2. Kesamaan Karakteristik
  3. Kesamaan Permasalahan
  4. Upaya Saling Melengkapi; dan
  5. Peningkatan Hubungan Kerjasama

Syarat Khusus Pembentukan Sister City

Selain itu, dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 03 Tahun 2008 diberikan penegasan bahwa sebelum menjalin sebuah kerjasama Sister City, Pemerintah Daerah setempat harus memenuhi berbagai persyaratan:

  1. Hubungan Diplomatik. Daerah yang diajak kerjasama harus memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia.
  2. Tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri. Pertemuan antar perwakilan daerah tidak bersifat diplomatik tetapi hanya berupa pendelegasian.
  3. Merupakan Urusan Pemerintah Daerah. Segala permasalahan dan perjanjian yang dilakukan selama program Sister City menjadi tanggung jawab setiap pemerintah daerah yang terlibat.
  4. Tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri.
  5. Sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan. Kerjasama Sister City tidak boleh dilaksanakan secara insidental.

Tata Cara Kerjasama Sister City

Usulan Kerjasama Sister City bisa diprakarsai oleh Pemerintah Daerah itu sendiri, Pihak Luar kepada Pemerintah Daerah, atau Pihak Luar melalui Menteri Dalam Negeri kepada Pemerintah Daerah.

Kepala Daerah menyampaikan usulan kerjasama tersebut kepada DPRD dan meminta persetujuan terkait pelaksanaannya. DPRD diberi waktu 30 hari untuk mempertimbangkan rencana kerjasama tersebut, jika dalam 30 hari DPRD tidak memberikan pendapat maka dianggap telah menyetujui rencana tesebut.

Setelah disetujui, Kepala Daerah bertugas untuk membuat MoU terkait dengan kerjasama tersebut dan dikonsultasikan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri guna mendapat persetujuan dari Pemerintah.

Aspek Hukum Perjanjian Sister City

Perjanjian kerjasama pembentukan Sister City pada umumnya berupa nota kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU). Nota Kesepahaman tersebut harus mengatur berbagai hal terkait dengan pelaksanaan Sister City atau dalam ilmu hukum dikenal dengan istilah unsur essensialia. Diantaranya meliputi:

  1. Adanya dua pemerintahan kota yang otonom. Perjanjian yang ditandatangani dalam nota tersebut harus menjelaskan adanya kerjasama antara kedua pihak. Dalam kasus ini,  Pemerintah Kabupaten Wonogiri sebagai pemerintahan otonom setingkat Dati II dan pihak Pemerintah Kabupaten Wuming, dibawah administrasi Kota Nanning, Daerah Otonom Guangxi Zhuang Republik Rakyat China.
  2. Adanya unsur work atau pekerjaan/bidang kerjasama. Unsur work dalam hal ini yaitu lingkup kerjasama atau bidang yang disepakati dan akan dilakukan oleh kedua belah pihak, biasanya meliputi Pendidikan, Perekonomian, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Seni dan Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup, serta Bisnis dan Investasi
  3. Adanya Jangka Waktu Kerjasama. Harus ada ketentuan terkait Pemberlakuan, Masa Berlaku, dan Penghentian

Bentuk-bentuk Kerjasama antar Daerah (Mardiasmo: 2006)

  1. a. Handshake Agreement, yang dicirikan oleh tidak adanya dokumen perjanjian kerjasama yang formal. Kerjasama model ini didasarkan pada komitmen dan kepercayaan secara politis antar daerah yang terkait. Biasanya, bentuk kerjasama seperti ini dapat berjalan pada daerah-daerah yang secara historis memang sudah sering bekerja sama dalam berbagai bidang. Bentuk kerjasama ini cukup efisien dan lebih fleksibel dalam pelaksanaannya karena tidak ada kewajiban yang mengikat bagi masing-masing pemerintah daerah. Meski begitu, kelemahan model ini adalah potensi munculnya kesalah-pahaman, terutama pada masalah-masalah teknis, dan sustainibility kerja sama yang rendah, terutama apabila terjadi pergantian kepemimpinan daerah. Oleh karena itu, bentuk kerjasama ini sangat jarang ditemukan pada isu-isu strategis.
  2. b. Fee for service contracts (service agreements). Sistem ini, pada dasarnya adalah satu daerah “menjual” satu bentuk pelayanan publik pada daerah lain. Misalnya air bersih, listrik, dan sebagainya, dengan sistem kompensasi (harga) dan jangka waktu yang disepakati bersama. Keunggulan sistem ini adalah bisa diwujudkan dalam waktu yang relatif cepat. Selain itu, daerah yang menjadi “pembeli” tidak perlu mengeluarkan biaya awal (start-up cost) dalam penyediaan pelayanan. Akan tetapi, biasanya cukup sulit untuk menentukan harga yang disepakati kedua daerah.
  3. c. Joint Agreements (pengusahaan bersama). Model ini, pada dasarnya mensyaratkan adanya partisipasi atau keterlibatan dari daerah-daerah yang terlibat dalam penyediaan atau pengelolaan pelayanan publik. Pemerintah-pemerintah daerah berbagi kepemilikan kontrol, dan tanggung jawab terhadap program. Sistem ini biasanya tidak memerlukan perubahan struktur kepemerintahan daerah (menggunakan struktur yang sudah ada). Kelemahannya, dokumen perjanjian (agreement) yang dihasilkan biasanya sangat rumit dan kompleks karena harus mengakomodasi sistem birokrasi dari pemda-pemda yang bersangkutan.
  4. d. Jointly-formed authorities (Pembentukan otoritas bersama). Di Indonesia, sistem ini lebih populer dengan sebutan Sekretariat Bersama. Pemda-pemda yang bersangkutan setuju untuk mendelegasikan kendali, pengelolaan dan tanggung jawab terhadap satu badan yang dibentuk bersama dan biasanya terdiri dari perwakilan dari pemda-pemda yang terkait. Badan ini bisa juga diisi oleh kaum profesional yang dikontrak bersama oleh pemda-pemda yang bersangkutan. Badan ini memiliki kewenangan yang cukup untuk mengeksekusi kebijakan-kebijakan yang terkait dengan bidang pelayanan publik yang diurusnya, termasuk biasanya otonom secara politis. Kelemahannya, pemda-pemda memiliki kontrol yang lemah terhadap bidang yang diurus oleh badan tersebut.
  5. e. Regional Bodies. Sistem ini bermaksud membentuk satu badan bersama yang menangani isu-isu umum yang lebih besar dari isu lokal satu daerah atau isu-isu kewilayahan. Seringkali, badan ini bersifat netral dan secara umum tidak memiliki otoritas yang cukup untuk mampu bergerak pada tataran implementasi langsung di tingkat lokal. Lebih jauh, apabila isu yang dibahas ternyata merugikan satu daerah, badan ini bisa dianggap kontradiktif dengan pemerintahan lokal. Di Indonesia, peranan badan ini sebenarnya bisa dijalankan oleh Pemerintah Provinsi.

Perlu dipahami bahwa kerjasama tersebut adalah kerja sama antar kota sehingga segala sesuatu yang dapat dilakukan merujuk pada hak dan kewenangan setingkat kota. Dengan demikian perlu adanya kejelasan apa yang harus dilakukan kedua belah pihak ketika nantinya muncul kendala atau permasalahan yang harus diselesaikan di luar kewenangan kedua belah pihak/kota tersebut.

Jika kerjasama tersebut akan melibatkan pihak swasta maka harus ada kejelasan yang mengatur keikutsertaan pihak swasta dari kedua kota, seperti hubungan secara langsung yaitu hubungan antara perusahaan swasta di Kabupaten Wonogiri dengan perusahaan swasta di Kabupaten Wuming, atau melalui fasilitasi kedua kota.

Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunaka metode deskriptif analisis, yakni suatu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data-data dan kemudian dianalisis lebih lanjut untuk selanjutnya diinterpretasikan. (Abu Achmadi: 1991) Pendekatan deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Menurut Masri Singarimbun (1989) artinya penelitian dilakukan dengan cara mengembangkan konsep dan menghimpun data-data serta fakta-fakta yang ada kemudian melakukan analisis terhadap data-data dan fakta-fakta tersebut.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data-data dan fakta-fakta dalam rangka pembahasan masalah dalam skripsi ini adalah menggunakan penelitian kepustakaan (library research) yang berupa buku-buku, literature, kamus, artikel-artikel dalam majalah, jurnal ilmiah, bulletin, dll, dan juga dokumentasi atas dokumen resmi terkait Sister City antara Kabupaten Wonogiri dengan Kabupaten Wuming yang didapat dari akses internet.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, para peneliti tidak mencari kebenaran dan moralitas, tetapi lebih kepada upaya mencari pemahaman (understanding).

Dalam menganalisa penelitian kualitatif ini kami mencoba untuk mendeskripsikan data sesuai dengan temuan di lapangan dan memahami realitas situasi yang ada. Selain itu peneliti selalu berusaha untuk tidak bersifat subjektif dan melakukan penafsiran pribadi.

Jadwal Penelitian

Daftar Pustaka

Sumber Buku

Abdullah, Piter, dkk. 2002. Daya Saing Daerah: Konsep dan Pengukurannya di Indonesia. BPFE. Yogyakarta.

Achmadi, Abu dan Cholid Norbuko. 1991. Metodologi Penelitian. Jakarta.

Kabupaten Wonogiri. 2008. Laporan Kerjasama Kabupaten Wonogiri. Wonogiri.

Kalingga, Dedi. 2009. Potensi Daerah dan Permasalahannya-rev. Jakarta.

Kementrian Dalam Negeri RI. 2008. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri. Jakarta.

Mardiasmo. 2006. Format Kerjasama Keuangan Daerah. Jakarta.

Pamudji, S. 1985. Kerjasama antar Daerah dalam Rangka Pembinaan Wilayah. Jakarta.

Perwita, Anak Agung Banyu. 2006. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Bandung.

Sister Cities International. 2004. What are Sister Cities?. Washington DC.

Singaribun, Masri. 1989. Metode Penelitian Survey. Jakarta.

Soenarko. 2000. Public Policy: Pengertian Pokok untuk memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah. Surabaya.

Sumber Koran

Suara Merdeka. 2 Juni 2008. Wonogiri dan Wu Ming Jalin Kota Kembar.

Solopos. 6 Desember 2009. Mandek, Rencana Kerjasama Sister City Dievaluasi.

Sumber Internet

http://www.hudong.com/wiki/ diakses pada tanggal 4 Januari 2011

Comments (2) »

%d blogger menyukai ini: