Posts tagged Australia

Retaknya Jembatan Canberra – Beijing

Retaknya Jembatan Canberra – Beijing

Oleh: Muh. Miftachun Niam / 08430008

Tidak banyak yang tahu bahwa diantara Canberra, Australia dengan Beijing, China ada sebuah jembatan panjang yang melintang melintasi Indonesia, Filipina dan Laut China Selatan. Jembatan yang menghubungkan kedua kota ini memiliki jarak ribuan bahkan puluhan ribuan kilometer dan memiliki usia yang sudah cukup tua. Jembatan ini telah dibangun sejak tahun 1788 – 1848, pada masa itu banyak orang China yang pergi ke Australia, baik untuk berdagang, menggali sumber daya alam hingga mencari tempat tinggal baru.

Dalam perkembangannya, semakin banyak orang China yang berlalu lalang menuju Australia. Pada tahun 1840-an Australia sempat mengalami kekurangan tenaga kerja dan banyak mengambil tenaga kerja dari luar negeri. Kondisi ini membuat banyak orang China yang pergi berbondong-bondong menuju ke Australia untuk ikut mengais rejeki.

Mereka bekerja sebagai gembala, tukang kebun, petani di Australia. Kebutuhan akan tenaga kerja dari China semakin meningkat karena pengembangan produksi sumber daya alam yang sedang digalakkan secara besar-besaran oleh Australia, penggunanya tidak terbatas oleh pihak swasta tetapi juga pemerintah Australia. Antara tahun 1848 – 1853, sekitar 3.000 orang China kembali didatangkan melalui jembatan Canberra – Beijing.

 

Suka Duka Jembatan Canberra – Beijing

Pada masa tersebut banyak terjadi kasus penyelundupan manusia, warga China korban perdagangan manusia dikirim ke Australia untuk bekerja secara ilegal. Pekerja ilegal ini banyak menghadapi masalah dan sering menjadi korban eksploitasi, tak jarang diantara mereka menjadi gila dan bermasalah hingga harus dikembalikan ke China. Jembatan Canberra – Beijing pula mulai melukis tentang kisah suka dan duka dari orang China.

Jembatan Canberra – Beijing kembali ramai ketika tahun 1853 – 1877 ditemukan ladang emas di Australia, tepatnya di New South Wales (NSW).[i] Namun jumlah orang China yang terlampau banyak di Australia mulai menimbulkan sejumlah masalah, beberapa negara bagian mulai menerapkan Undang-undang Anti China. UU ini mengundang banyak kericuhan di beberapa tempat, orang China yang tidak puas dengan kebijakan baru tersebut bentrok dengan buruh berkulit putih. Masalah baru terselesaikan ketika Australia membuat aturan yang membatasi jumlah warga China di sektor pertambangan, aturan ini dianggap memuaskan buruh China dan buruh kulit putih.

Warga China yang sudah terlajur tinggal di Australia dan tidak bisa pulang ke China akibat pembatasan itu mulai mencari akal dengan membangun usaha kecil seperti menjajakan makanan, berdagang skala kecil, bertani bahkan memancing ikan di sungai untuk memenuhi kecukupan hidup di Australia.

Keuletan dan kesabaran warga China dalam menekuni usaha banyak membuahkan hasil, ini dapat dilihat dari banyaknya usaha yang berawal dari toko kelontong berubah menjadi perusahaan ekspor impor. Warga China yang tinggal di Australia berperan besar dalam perekonomian disana.[ii]

Jembatan Canberra – Beijing mulai ramai kembali ketika meletusnya Perang Dunia Kedua dimana banyak pengungsi China yang melarikan diri ke Australia untuk menghindari penindasan Jepang. Para pengungsi inilah yang ikut mengobarkan semangat warga Australia agar berupaya sekuat mungkin membentengi diri dari kedatangan Jepang.

 

Kebijakan Australia Putih

Kekacauan akibat perang Dunia Kedua membuat jumlah pengungsi ke Australia meningkat dan berdampak pada kepadatan penduduk. Kondisi ini membuat Australia bersama dengan China dan beberapa negara Asia lainnya menandatangani kesepakatan Colombo Plan tentang pembatasan jumlah imigran ke Australia, Colombo Plan ini menjadi cikal bakal lahirnya kebijakan Australia Putih. Dampaknya adalah Jembatan Canberra – Beijing ditutup sementara.

Penutupan ini berlangsung antara tahun 1949 hingga 1972, setelah itu Kebiajakan Australia Putih pun dihapuskan dan Jembatan Canberra – Beijing kembali terbuka. Saat itu Jembatan Canberra – Beijing terlihat sangat kokoh karena pada tanggal 21 Desember 1972 kedua negara, Australia dan China resmi menjalin hubungan diplomatik .

Hubungan diplomatik tersebut dapat terjalin setelah Australia dibawah Pemerintah Withlam bersedia untuk menurunkan hubungan diplomatiknya dengan Taiwan. Penurunan hubungan diplomatik dengan Taiwan dilakukan atas dasar Kebijakan Satu China. Jembatan Canberra – Beijing sempat mengalami keretakan ketika pada tahun 1989 terjadi Tragedi Tianamen di China.[iii]

 

Perekonomian China

Jembatan Canberra – Beijing kembali terlihat kuat ketika China dipimpin oleh Deng Xiaoping yang banyak membawa perubahan terutama di bidang ekonomi. Reformasi ekonomi China yang dilakukan oleh Deng Xiaoping membuat Jembatan Canberra – Beijing semakin ramai. Modernisasi ekonomi, infrastruktur dan energi di China membuat negara itu seperti naga yang sedang kelaparan. Jembatan Canberra – Beijing menjadi padat oleh lalu lalang arus barang dan perdagangan antara Australia dengan China.[iv]

Australia termasuk negara yang beruntung karena disaat negara lain mengalami krisis global tahun 2008 dan 2011, Australia tetap tegak berdiri karena menjalin hubungan baik dengan China. Hubungan dagang yang terjalin antara China daratan dengan China keturunan Australia telah menguatkan fondasi perekonomian diantara keduanya. Permintaan yang besar dan stimulus fiskal jangka panjang dari China membuat Australia tetap berdiri tegak.[v]

China menjadi mitra dagang terbesar Australia, tingginya permintaan bijih besi, batu bara dan gas alam cair dari China membuat nilai perdagangannya selalu mengalami peningkatan.[vi] Ekspor ke China membuat Australia terhindar dari dampak buruk krisis global yang telah berlangsung dua tahun terakhir. Banyak perusahaan pertambangan Australia sangat tergantung pada China, sebut saja Fortescue Metals Group, Rio Tinto, BHP Biliton dan Xstrata.[vii]

Perdagangan bilateral antara kedua negara mencapai $A 105 Miliar pada tahun 2010/2011. Ekspor Australia ke China mencapai $A 64,8 miliar, sebaliknya ekspor China ke Australia mencapai $A 41,1 miliar pada periode yang sama. Australia mengalami surplus besar dalam perdagangan ini. Kuatnya hubungan ini membuat Jembatan Canberra – Beijing terlihat sangat megah.[viii]

 

Jembatan Canberra – Beijing Goyah

Namun dengan ukuran yang sangat besar, Jembatan Canberra – Beijing membutuhkan perawatan yang sangat rutin. Jembatan ini sempat mengalami beberapa kali guncangan dahsyat saat Australia tengah dipimpin oleh John Howard, PM Australia ini sempat menimbulkan kontroversi dengan menunjukkan sikap enggan untuk menjalin hubungan politik dan militer yang lebih erat.

Guncangan semakin dahsyat ketika G. W. Bush, Presiden Amesika Serikat menjuluki Australia sebagai “Wakil Amerika”. Kondisi ini membuat China sedikit meradang dan membuat Jembatan Canberra – Beijing goyah. Goncangan paling dahsyat terjadi ketika pada tanggal 15 Juni 2007, PM John Howard menerima kunjungan dari Dalai Lama. Kunjungan itu membuat China langsung mengajukan nota protes dan mengancam kestabilan Jembatan Canberra – Beijing.[ix]

Untunglah, kondisi yang sedemikian parah itu dapat diperbaiki oleh PM baru Australia, Kevin Rudd.[x] Ia menjadi PM australia pertama yang bisa berbahasa mandarin sehingga dapat menjadi pengerat hubungan antara China dan Australia, selain itu Kevin Rudd juga terkenal dengan konsep “tiga pilar” yang semakin menguatkan kerangka Jembatan Canberra – Beijing.[xi]

Selama kepemimpinan Kevin Rudd, gesekan antara Australia dengan China sempat beberapa kali terjadi diantaranya kasus penangkapan Stern Hu, eksekutif pertambangan Australia di China, kasus spionase Rio Tinto, dan kasus pemberian visa masuk Australia kepada Rebiya Kadeer. Semuanya dapat diselesaikan secara dingin, Kevin Rudd selalu berinisiatif mengingatkan China akan kerjasama ekonomi yang telah dijalin dengan baik hingga saat ini. Kevin Rudd juga mengingatkan bahwa Australia dan China memiliki suatu kepentingan ekonomi yang signifikan dan merupakan mitra komersial.

Hubungan semakin membaik ketika pada tanggal 19 Agustus 2009, Perusahaan minyak China, PetroChina menandatangani perjanjian dengan Exxon Mobil untuk pembelian gas alam cair dari lapangan Gorgon di Australia Barat. Perjanjian tersebut memiliki nilai sebesar $A 50 miliar, sebuah kontrak paling besar yang pernah ditandatangani oleh Australia dan China. [xii]

Jembatan Canberra – Beijing semakin menguat ketika Australia dipimpin oleh Julia Gillard. Gillard tetap mempertahankan hubungan baik dengan China di bidang ekonomi melalui perjanjian eksplorasi energi bersih dan memastikan Australia sebagai pemasok utamanya. Selain itu, Australia dibawah Gillard juga aktif terlibat dalam kerjasama positif dan konstruktif di China. [xiii]

 

China – Amerika Serikat

Akan tetapi pada saat yang bersamaan, pemerintah Gillard juga menjalin kerjasama yang sangat baik dengan Amerika Serikat, bahkan Gillard juga bersedia menjadikan Australia sebagai pangkalan militer Amerika Serikat. keadaan ini mengguncang Jembatan Canberra – Beijing yang sudah sedikit rapuh karena usianya yang tua dan penuh dengan guncangan serta badai. China menjadi ragu dengan Australia akan hubungannya selama ini.[xiv]

China curiga bahwa pangkalan militer AS di Australia akan menjadi sebuah pengejawantahan kekuatan AS di Asia dan bukan tidak mungkin pangkalan militer itu akan digunakan untuk mengganggu posisi China di Asia selama ini. Australia beralasan bahwa pembangunan pangkalan militer AS itu hanyalah suatu bentuk kerjasama militer antara Australia, Amerika Serikat dan Selandia Baru (ANZUS) yang telah dibangun sejak tahun 1951.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa selama ini China dan Amerika Serikat sedang memendam benih konfrontasi, China yang keras kepala tidak pernah bisa akur dengan Amerika Serikat yang sok tahu dan selalu ingin ikut campur rumah tangga orang. Amerika Serikat sering ikut campur dalam urusan Taiwan, Laut China Selatan dan masalah Korea, dimana semua kasus tersebut melibatkan China. China selama ini berharap Australia akan menjadi pihak netral dalam setiap sengketa antara China dan Amerika Serikat.[xv]

Harapan itu sempat terwujud ketika pada tahun 2004, Menteri Luar Negeri Australia, Alexander Downer melakukan kunjungan ke Beijing dan menegaskan kenetralannya. Saat itu dikatakan bahwa perjanjian ANZUS hanya berlaku ketika Australia dan Amerika Serikat diserang secara langsung. Namun jika peristiwa itu terjadi di tempat lain, tidak ada kewajiban untuk membantu.

Saat itu pernyataan ditujukan untuk mempertegas alasan mundurnya Australia dari Perang Irak, secara eksplisit pernyataan tersebut juga digunakan untuk mempertegas posisi Australia yang tidak akan ambil bagian dalam konflik antara Amerika Serikat dengan China dalam kasus Taiwan. [xvi]

Pada tahun 2005, Australia juga menegaskan bahwa stabilitas regional dapat terganggu jika Australia dipaksa untuk ikut terseret dalam konflik antara Amerika Serikat dengan China. Australia seolah menjadi gadis cantik yang diperebutkan oleh dua lelaki, China banyak membantu dengan ekonomi, sedangkan Amerika Serikat membantu masalah politik dan militer.

Akhirnya Australia memang tidak bisa untuk tetap netral dan tidak memilih diantara keduanya. Australia menerima kerjasama ekonomi dari China dengan tangan terbuka, namun juga menerima kehadiran pangkalan militer Amerika Serikat dengan senyum hangat.[xvii] Lantas dimana posisi Australia? Entahlah, pastinya China sedang meradang, kondisinya panas dingin dan cemburu melihat kehadiran pangkalan militer Amerika Serikat disana.

 

Kemungkinan Terburuk

Kemungkinan pertama adalah China meningkatkan kerjasama ekonominya dengan Australia dan membuat ketergantungan ekspor Australia terhadap China semakin tinggi. Strategi ini sangat efektif jika melihat kondisi Amerika Serikat yang sudah mulai jatuh miskin dan banyak hutang, Amerika Serikat sudah tidak segagah dan setampan yang dulu.

Akan tetapi kemungkinan terburuknya adalah China marah dan terjadi konfrontasi di Asia Pasifik yang ikut menyeret Australia. Pertempuran antara China dengan Amerika Serikat akan menjadi sangat dahsyat dan kita tidak akan pernah tahu apa dampaknya pada Australia.[xviii] Satu hal yang pasti, Jembatan Canberra – Beijing yang telah berusia ratusan itu akan runtuh akibat konfrontasi itu. Runtuhnya Jembatan Canberra – Beijing jauh lebih dahsyat dibanding dengan Jembatan Kutai Kertanegara, jumlah korbannya juga tidak dapat diprediksi. Bisa ribuan, puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu jiwa.

Negara sekitar seperti Indonesiadapat ikut terkena imbasnya, runtuhan puing-puing jembatan itu akan menimpa Jakarta, Manila, Kuala Lumpur dan kota besar lainnya. Apa yang akan terjadi? Masih susah untuk diprediksi tapi retaknya Jembatan Canberra – Beijing sudah dimulai dari sekarang.

Referensi:


[i] Wu, C. Let Us Work to Bolster Sino – Australian Ties. 13 April 2006. China Daily. Hlm. 4-4

[ii] Fawcett, dkk. Pasific Bridges: The New Immigration From Asia and The Pasific Islands. 1987. New York: Centre for Migration Studies. Hlm. 176.

[iii] Gao, J. Organized International Asylum Seeker Networks: Formation and Utilization by Chinese Students. 2006. The International Migration Review. Hlm. 294.

[iv] Jurnal Engineering and Mining. Sino – Australian Relations. 2011. Engineering and Mining Journal. Hlm. 64.

[v] Rick Wallace. Japanese Investment in Australia Slips Under the Radar. 8 April 2010. The Australian.

[vi] Damon Kitney. Foreign Investment Must Be Win-Win: Gary Gray. 26 Oktober 2011. The Australian.

[vii] John Brumby. Chinese Investment an Opportunity, Not a Threat. 16 Agustus 2009. The Australian.

[viii] Andrew Burrell. Barnetts Mixed Signals on Chinese Investment. 30 September 2011. The Australian.

[ix] Hong Kong Paper. China – US Rivalry Raising Tensions in Region. 30 September 2010. BBC Monitoring Asia Pasific.

[x] China, Australia Hold Strategic Meeting. 5 Februari 2008. The Age.

[xi] Kevin Rudd. Australia and China: A Stong and Stable Partnership for the 21st Century. 6 Juli 2004. Kedutaan Besar China.

[xii] Babs Machugh. Massive Sale From Gorgon Gas Project. 19 Agustus 2009. ABC.

[xiii] David Mc Lennan. Australia to be a Global Supplier of Clean Energy. 20 Agustus 2009. The Canberra Times.

[xiv] Ben Packham. China Reproaches Australia Over Strengthened US Defences Ties. 17 November 2011. The Australian.

[xv] What it Bluff and Bluster Turn to Biff?. 10 Maret 2000. The Australian.

[xvi]Downer Assures China on Taiwan. 18 Agustus 2004. The Australian.

[xvii] Between Giants. 19 Maret 2005. The Australian.

[xviii] Flashpoint for a War. 14 Juli 2004. The Sydney Morning Herald.

Iklan

Leave a comment »

Sejarah Kepemimpinan Partai Buruh di Australia

Awal Berdirinya Partai Buruh

Tidak ada yang tahu secara pasti kapan berdirinya Partai Buruh di Australia. Namun jika dilihat dari aktivitasnya, partai ini diperkirakan muncul pada tahun 1891 di Barcaldine, Queensland. Saat itu beberapa buruh sering berkumpul disana untuk membahas terkait masalah perpolitikan namun kiprah Partai Buruh belum terlihat nyata dan kurang begitu berhasil di Queensland.

Keberhasilan Partai Buruh justru didapat New South Wales, partai ini berhasil merebut 35 dari 141 kursi parlemen negara bagian pada saat pemilu tahun 1891. Sejak saat itu, Partai Buruh mulai dikenal oleh kalangan luas. Pada tahun 1893, Queensland dan Australia Selatan juga ikut terkejut akan kehadiran Partai Buruh yang berhasil ikut mewarnai sistem pemilu.

Perkembangan partai ini terus menjalar kemana-mana hingga seluruh negara bagian. Bahkan, pada tahun 1899, dibawah Anderson Dawson partai ini sempat menguasai Queensland dan membentuk parlemen negara bagian. Kondisi ini menempatkan Partai Buruh Australia menjadi Partai Buruh terbaik di dunia, namun sayangnya kekurangsolidan para pendukung dan banyaknya masalah politik membuat parlemen yang dibentuk oleh partai tersebut hanya dapat bertahan selama satu minggu.

Kondisi internal partai saat itu masih sangat tidak stabil, banyak terjadi gejolak dan perbedaan antar anggota partai, misalnya dalam hal pembahasan tentang pembentukan negara federasi dan konstitusinya. Sebagian anggota setuju dengan bentuk negara federasi dan konstitusi yang ada saat itu, sedangkan sebagian lainnya menolak karena menganggap bentuk konstitusi dan federasi terlalu “kuat”, terlalu kolonialis dan anti reformis. Dikhawatirkan kondisi yang sedemikian itu dapat membuat negara menjadi lupa akan buruh dan berbagai masalah sosial serta semakin menindas buruh

Meskipun banyak terjadi pertentangan secara internal, tetapi tidak sampai membuat Partai Buruh menjadi pecah. Partai ini justru menjadi semakin kuat dan disukai oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan keberhasilan Partai Buruh menyelenggarakan pertemuan tingkat federal (semacam kaukus) pada tanggal 8 Mei 1901 di Parliament House, Melbourne. Pada pertemuan tersebut dibahas tentang pembentukan struktur organisasi Partai Buruh tingkat Federal dan berbagai masalah lainnya. Pertemuan ini dijadikan sebagai patokan tanggal berdirinya Partai Buruh Australia tingkat federal.

Perdana Menteri Pertama

Partai Buruh Australia pun tumbuh dengan begitu pesat, tiga tahun sejak pertemuan itu Partai Buruh berhasil merebut kursi perdana menteri pada tahun 1904. Chris Watson menjadi orang pertama yang berhasil menjadi Perdana Menteri dari Partai Buruh. Sayang usia pemerintahannya hanya berlangsung selama empat bulan, hal ini disebabkan karena kurangnya jumlah aggota parlemen dari Partai Buruh yang dapat menjadi penyangga kestabilan politik.

Namun Partai Buruh dapat bangkit denga cepat. Pada tahun 1908, Partai Buruh kembali memenangi suara dan menempatkan Andrew Fisher sebagai Perdana Menteri. Pada era inilah Partai Buruh berhasil menguasai kursi parlemen dan legislatif bikameral. Kesuksesan Partai Buruh tidak hanya di tingkat federal tetapi juga tingkat negara bagian. Hampir semua negara bagian di Australia dikuasai oleh Partai Buruh, mulai dari Australia Selatan, Australia Barat, New South Wales hingga Queensland. Hanya Victoria yang masih berada dibawah kekuatan Partai Liberal

Jabatan Perdana Menteri pun dipegang selama delapan tahun berturut-turut, yakni Andrew Fisher (1908-1915) dan Billy Hughes (1915-1916). Keberhasilan ini disebabkan karena partai terus melakukan inovasi dalam menjalankan pemerintahan salah satunya adalah membentuk Sistem Arbritase Federal yang berfungsi untuk menyelesaikan berbagai masalah perselisihan yang terkait dengan hubungan industrial.

Partai ini berafiliasi menjadi sebuah partai yang demokratis sosialis dan dalam setiap kampanyenya menyebutkan berkomitmen untuk membentuk kebijakan ekonomi yang sosialis. Sayangnya janji tersebut banyak dikritik oleh kelompok sosialis karena seringkali tidak direalisasikan. Masalah upah kesejahteraan para buruh tetap saja terbengkalai dan kurang teratasi dengan baik. Selain itu, Partai Buruh juga tidak pernah menasionalisasi perusahaan apapun sebagai bukti keberpihakan pada rakyat sehingga partai ini cenderung dianggap menganut aliran kapitalisme.

Satu-satunya Perdana Menteri dari Partai buruh yang pernah melakukan nasionalisasi adalah Ben Chifley. Dia pernah melakukan upaya untuk menasionalisasi bank-bank swasta pada tahun 1940-an meskipun akhirnya gagal. Upaya nasionalisasi ini pun bukan atas inisiatif dari partai tetapi atas perintah Inkonstitusional dari Pengadilan Tinggi Australia saat itu.

Pendukung Kebijakan Australia Putih

Partai ini merupakan pendukung utama Kebijakan Australia Putih (White Australia Policy), sebuah kebijakan yang melarang imigran non Eropa untuk datang ke Australia. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga kemurnian ras eropa yang ada di Australia, ras ini dianggap sebagai ras terbaik sehingga tidak boleh tercampur oleh ras manapun, paham ini banyak digunakan oleh negara-negara pada abad ke-19 sebagai penumbuh rasa nasionalisme. Selain itu, alasan utama dukungan partai ini terhadap kebijakan tersebut adalah kekhawatiran akan terjadinya persaingan upah buruh karena buruh dari luar Eropa umumnya memiliki harga yang lebih murah sehingga akan berdampak pada tingkat kesejahteraan para buruh asal Eropa yang ada di Australia.

Kebijakan ini ternyata memiliki dampak yang sangat buruk terhadap perekonomian Australia. Dampak tersebut mulai terasa setelah Perang Dunia Kedua dimana Australia mengalami krisis tenaga kerja yang produktif. Kondisi ini memaksa Partai Buruh untuk membuka mata dan menganggap Kebijakan Australia Putih sudah tidak relevan terhadap perekonomian di Australia. Pemerintahan Chifley akhirnya memutuskan untuk membuka keran imigrasi dari berbagai negara. Meski demikian, partai belum sepenuhnya setuju untuk membuka diri terhadap imigran asing dan berusaha untuk membatasi jumlah imigran asing di Australia. Sikap ini diambil untuk mencegah efek negatif dari membanjirnya jumlah buruh disana. Barulah, pada tahun 1967 setelah pemerintahan Arthur Calwell, Partai Buruh mulai membuka diri terhadap kehadiran imigran asing serta menganggapnya sebagai warna baru dalam multikulturalisme di Australia.

Pendukung Utama Pasukan Sekutu

Terkait dengan Perang Dunia II, Partai Buruh termasuk pendukung utama pasukan sekutu. Saat Perang Dunia II meletus, Australia masih mengalami masalah gejolak politik karena memiliki parlemen menggantung (Hung Parliament). Partai Serikat (United Australia Party) memiliki jumlah parlemen yang hampir sama dengan Partai Buruh, kunci suara terletak pada Independen. Independen yang awalnya memihak kepada Partai Serikat dan membentuk pemerintahan koalisi bersama, ternyata justru berhenti di tengah jalan. Independen memilih untuk beralih ke Partai Buruh. Akibatnya suasana politik menjadi sedikit kacau karena terjadi perubahan struktur pemerintahan.

John Curtin akhirnya ditunjuk sebagai Perdana Menteri yang baru dari Partai Buruh pada tahun 1941. Namun beberapa minggu kemudian terdapat berita yang cukup menggemparkan, dimana Singapura mengalami kejatuhan ditangan Jepang. Australia pun turut diserang oleh Jepang, namun serangan tersebut selalu gagal karena adanya bantuan dari pasukan Inggris dan negara federasi lainnya. Australia terus berusaha untuk menjalin aliansi agar memiliki kekuatan militer yang lebih kuat, salah satunya dengan membentuk Aliansi Australia-Amerika Serikat (Cikal bakal lahirnya ANZUS).

Langkah yang ditempuh oleh Curtin ternyata berhasil dalam mempertahankan kedaulatan Australia, Curtin dikenal sebagai sosok pemimpin yang kuat dan tangguh dalam segala medan. Akan tetapi usianya tidak terlalu panjang, beberapa hari menjelang berakhirnya perang pada tahun 1946 Curtin ditemukan meninggal di kantor. Posisi Curtin ini digantikan oleh Ben Chifley.

Chifley berusaha untuk melakukan transisi pasca Perang Dunia II melalui berbagai upaya perbaikan ekonomi terus dilekukan. Perang yang telah membawa banyak kerugian membuat Australia harus segera untuk berbenah diri. Chifley melakukan sentralisasi ekonomi agar perekonomian Australia dapat lebih mudah untuk dikendalikan. Berbagai bank swasta di swasta juga turut di sentralisasi, namun upaya ini belum membuahkan hasil yang begitu menggembirakan. Kondisi ekonomi semakin kacau. Banyak terjadi pemogokan tenaga kerja karena tidak setuju dengan langkah ekonomi Chifley.

Pada pemilu tahun 1949, Chifley gagal terpilih kembali, kalah oleh Robert Menzies yang didukung oleh Koalisi Partai Liberal dan Nasional. Koalisi ini berhasil merebut 74 kursi di parlemen, sedangkan Partai Buruh hanya dapat merebut 47 kursi. Partai Buruh mulai mengalami masa-masa sulit dan sering mengalami kegagalan dalam setiap pemilu berikutnya. Partai ini terpaksa menjadi oposisi selama 23 tahun karena gagal merebut mayoritas suara.

Kebuntuan tersebut akhirnya terpecahkan pada tahun 1972 dimana Gough Withlam dari Partai Buruh terpilih menjadi Perdana Menteri. Kepemimpinan tersebut diwarnai oleh berbagai gejolak politik seperti krisis konstitusional Australia pada tahun 1975. Withlam akhirnya kalah pada pemilu tahun 1975.

Kondisi ini tidak berlangsung lama karena pada tahun 1983, Partai Buruh berhasil menempatkan Bob Hawke sebagai Perdana Menteri dari tahun 1983 hingga 1991. Kepemimpinan Bob Hawke dilanjutkan oleh Paul Keating yang berhasil terpilih pada tahun 1991 hingga tahun 1996. Kursi Perdana Menteri akhirnya jatuh pada John Howard dari Partai Liberal.

John Howard akhirnya dikalahkan oleh Kevin Rudd pada tahun 2007. Partai Buruh pun akhirnya terus berkuasa hingga kini. Kevin Rudd berkuasa hingga tahun 2010, semasa pemerintahannya terjadi parlemen menggantung yang membuatnya harus menyelenggarakan pemilu dengan segera. Ia dikalahkan oleh wakilnya sendiri, Jullia Gillard pada pemilu tahun 2010 namun yang terpenting kursi kekuasaan masih tetap berada di tangan Partai Buruh.

Comments (1) »

Pulau Ashmore dan Cartier

(Perbatasan antara Indonesia dan Australia)

Pulau Ashmore dan Cartier adalah dua pulau yang terletak di samudera Hindia. Pulau tersebut menjadi pulau terluar milik Australia yang berbatasan dengan Indonesia (Pulau Rote). Kedua pulau ini tidak berpenghuni karena memiliki cuaca yang panas, iklim yang tidak bersahabat dan kondisi geografis yang kurang strategis.

Secara geografis, kedua wilayah ini memiliki luas sebesar 199,45 km persegi (114.400 meter persegi berupa daratan, sedangkan sisanya berupa lautan). Garis pantai yang melingkari kedua pulau ini mencapai 74,1 km. Patokan yang dijadikan sebagai garis penghubung adalah terumbu karang yang terletak di sekitar pulau tersebut. Pulau ini tidak memiliki pelabuhan ataupun dermaga, tidak ada aktivitas ekonomi di kedua pulau tersebut. Jika kita hendak memasuki pulau tersebut, maka harus menggunakan sekoci karena kapal berukuran besar dan sedang tidak dapat memasuki pulau tersebut akibat terhalang oleh banyaknya yang terdapat di sekitar pulau tersebut.

Jika kita memperhatikan peta diatas, diantara pulau Ashmore dan Cartier terdapat sebuah pulau bernama Hibernia yang juga milik Australia. Namun pulau Hibernia berbeda dengan pulau Ashmore dan Cartier karena tidak memiliki daratan sama sekali.[1] Wilayah yang dimiliki pulau Hibernia hanyalah berupa batu karang, pulau ini hanya sekedar menjadi landas kontinen antara Indonesia dan Australia.

Pulau Ashmore memiliki luas yang lebih besar jika dibandingkan dengan pulau Cartier. Luas pulau Ashmore mencapai 155,4 km persegi dan terbagi menjadi 3 bagian; Islet Barat (51.200 meter persegi), Islet Timur (21.200 meter persegi) dan Islet Tengah (21.200 meter persegi). Adapun pulau Cartier, wilayahnya hanya 44,03 km persegi.

Untuk mengetahui kondisi cuaca dan iklim yang terdapat di pualu tersebut, dipasang stasiun cuaca yang terletak di Islet Tengah. Stasiun cuaca ini juga berfungsi sebagai detektor utama jika terjadi tsunami dan berbagai bencana di lautan yang dapat mengancam kondisi Australia.

Tata Kelola Pulau

Sistem administrasi yang terdapat di kedua pulau ini awalnya dikelola oleh Departemen Transportasi dan Pelayanan Regional (Department of Transport and Regional Services)[2] namun pada tanggal 29 November 2007, pengelolaan tersebut dilimpahkan kepada Departemen Kejaksaan Agung.[3] Wilayah ini sudah disertifikasi oleh pemerintah Australia kedalam ISO 3166, FIPS-10 Kode AT supaya tidak sah secara hukum internasional dan tidak lagi menjadi perdebatan terkait status kepemilikan.

Sertifikasi dilakukan karena selama ini banyak rakyat Indonesia yang menganggap salah satu pulau tersebut termasuk kedalam wilayah Indonesia. Pulau Ashmore yang oleh masyarakat Indonesia dijuluki sebagai Pulau Pasir dianggap masih masuk kedalam teritori Indonesia dan menjadi bagian wilayah Pulau Rote. Hal ini seringkali menyebabkan sengketa, warga Indonesia banyak yang ditangkap di perairan pulau Ashmore karena mengangap wilayah tersebut masih termasuk Indonesia.

Masyarakat Indonesia yang tinggal di Pulau Rote menyebut pulau Ashmore dengan julukan “Nusa Solokaek”[4] dan hingga saat ini masih menganggap Pulau Ashmore sebagai bagian Rote Ndao,[5] integral dari wilayah Indonesia. Untuk mengamankan wilayah pulau Ashmore, pemerintah Australia selalu memperkuat pertahanan disekitar kedua pulau tersebut dengan melakukan kunjungan secara berkala ke pulau tersebut. Biasanya Angkatan Laut Australia (Royal Australian Navy), Angkatan Udara Australia (Royal Australian Air Force) dan Badan Bea Cukai dan Perlindungan Austalia (Australian Customs and Border Protection Services) datang secara berkala untuk meninjau kondisi kedua pulau.

Hak kepemilikan Australia atas kedua pulau tersebut semakin dikukuhkan dengan Konvensi Ramsar tentang Lahan Basah (Ramsar Convention on Wetlands) tanggal 21 Oktober 2002 yang menetapkan bahwa kedua pulau tersebut telah menjadi cagar alam tingkat internasional khusus lahan basah (Situs Ramsar 1220) dan berhak untuk dikelola oleh pemerintah Australia. Cagar alam yang telah berdiri sejak tahun 1983 itu pun makin diakui oleh dunia internasional.

Kondisi Alam

Pulau Ashmore dan Cartier memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi dengan berbagai macam habitat laut seperti 14 spesies ular laut, ikan duyung dengan berbagai genetik, beragam hewan invertebrata laut, moluska dan sebagainya. Berbagai jenis makanan laut pun tersedia disana meliputi tempayan, sisik, penyu hijau, aneka burung laut dan teripang. Hewan yang terakhir disebut itu menjadi hewan favorit dan paling banyak diburu oleh nelayan. Selain itu disana juga terdapat padang lamun, batuan karang yang beraneka ragam, laguna, dan dataran pasir yang sangat indah saat masa surut. [6]

Kondisi ini membuat pulau Ashmore banyak diburu oleh para nelayan asing dan nelayan ilegal termasuk nelayan asal Indonesia. Kekayaan alam yang begitu banyak ditambah pulau yang tak berpenghuni membuat pulau Ashmore menjadi surga bagi para nelayan hingga membuat mereka menjadi terlena masuk kedalam teritori Australia tanpa ijin. Akibatnya banyak nelayan Indonesia yang berurusan dengan hukum Australia karena dituduh sebagai pencuri ikan. Banyaknya nelayan Indonesia yang melanggar ditambah jumlahnya yang makin meningkat setiap tahunnya membuat pemerintah Australia dan Indonesia membuat Nota Kesepahaman. Nota kesepahaman tersebut berisi tentang berbagai aturan yang mengijinkan nelayan Indonesia untuk mengambil ikan di Pulau Ashmore dengan jumlah dan ketentuan yang terbatas. Hal ini bertujuan untuk menghindari eksploitasi yang berlebihan terhadap kekayaan alam di pulau tersebut.

Imigran Gelap

Sebagaimana yang telah disebutkan diatas, Pulau Ashmore dan Cartier tidak berpenghuni dan tidak memiliki aktivitas ekonomi karena ketiadaan pelabuhan ataupun dermaga. Hal ini biasanya dimanfaatkan oleh para imigran gelap yang tengah mencari suaka di Australia. Para imigran gelap tersebut biasanya berlabuh di pulau tersebut dan meminta untuk diterima di Australia.

Puncaknya, pada tahun 2001, terjadi migrasi para imigran gelap secara besar-besaran atau  biasa dikenal sebagai Manusia Perahu. Pulau tersebut menjadi sasaran utama para penyelundup imigran gelap yang meminta suaka di Australia tetapi pemerintah menolak untuk memberikan suaka kepada para imigran tersebut karena kondisi Australia yang sudah terlalu penuh dan dianggap mengancam stablitas dan keamanan nasional Australia.[7]

Pemerintah Australia pun mulai menerapkan berbagai strategi untuk mencegah penyelundupan imigran gelap di kedua pulau tersebut. Beberapa strategi yang dilakukan adalah bekerjasama dengan Indonesia untuk menangkap para penyelundup imigran gelap, menempatkan para imigran gelap ke pulau-pulau di pasifik, memaksa para imigran gelap untuk memutar kapal mereka agar tidak menuju Australia, dan terakhir menerapkan kebijakan cukai di pulau-pulau yang biasa dijadikan sebagai tempat transit para imigran gelap.[8]

 


[2] Department of Infrastructure, Transport, Regional Development and Local Government. “Territories of Australia”. Archived from the original on 2007-12-16. Retrieved 2008-02-07. “As part of the Machinery of Government Changes following the Federal Election on 29 November 2007, administrative responsibility for Territories has been transferred to the Attorney General’s Department.”

[3] First Assistant Secretary, Territories Division (2008-01-30). “Territories of Australia”. Attorney-General’s Department. Retrieved 2008-02-07. “The Federal Government, through the Attorney-General’s Department administers Ashmore and Cartier Islands, Christmas Island, the Cocos (Keeling) Islands, the Coral Sea Islands, Jervis Bay, and Norfolk Island as Territories.”

[4] The Settlement of Papela

[5] Ashmore Reef, Ashmore and Cartier Islands (external territory of Australia)

[6] Annotated Ramsar List. he Ramsar Convention on Wetlands. 4 January 2000. Retrieved 10 April 2010.

[7] Inside Indonesia. Anita Roberts “Don’t let them drown” Inside Indonesia Apr–Jun 2001, vol. 64

[8] Bizarre Happenings at Reef, Royal Australian Navy News, 28 June 1999, accessed 29 July 2010

 

Leave a comment »

Masalah Kebijakan Kesehatan Australia

(Persaingan Partai Politik hingga Negara Bagian)

Berbicara tentang masalah kebijakan kesehatan di Australia, maka berarti kita berbicara tentang dua hal: Politik dan Kesehatan. Kedua hal tersebut saling berkaitan dan memengaruhi antar satu sama lain. Politik Australia tidak dapat berdiri tanpa adanya kesehatan, Kesehatan Australia juga tidak dapat berdiri tanpa adanya kebijakan politik.

Di Australia, masalah kebijakan kesehatan sering dijadikan sebagai senjata politik untuk menyerang lawan politiknya. Setiap pihak memiliki cara pandang yang berbeda dalam menentukan kebijakan kesehatan. Ada pihak yang mendukung liberalisasi dalam bidang kesehatan, ada pula pihak yang mendukung nasionalisasi bidang kesehatan. Pihak yang mendukung liberalisasi biasanya berasal dari Partai Liberal dan Partai Nasional, sedangkan pihak yang mendukung nasionalisasi biasanya berasal dari Partai Buruh.

Partai Buruh selalu berada di pihak Liberalis Sosialis yang berpendapat bahwa kesehatan seharusnya dibiayai dari pajak dan sektor publik lainnya agar posisi kesehatan dapat dijangkau oleh siapapun dengan biaya yang terjangkau (asas kesetaraan). Oleh karena itu, produk kebijakan yang biasanya dikeluarkan oleh Partai Buruh adalah asuransi kesehatan untuk semua masyarakat dan berbagai produk kesehatan yang bersifat publik.

Sedangkan Partai Liberal selalu berada di pihak Individualis Liberalis yang berpendapat bahwa kesehatan seharusnya dibiarkan untuk berkembang dengan sendirinya. Intervensi dari pemerintah harus semakin dikurangi karena dapat menghambat kemajuan bidang kesehatan. Semakin banyak diintervensi, maka semakin kecil kemungkinan Australia untuk dapat bersaing di level dunia.

Mengapa kesehatan di Australia menjadi sedemikian penting? Ternyata selain menyangkut hajat hidup masyarakat banyak, kesehatan di Australia juga telah berubah menjadi industri yang sangat menggiurkan. Industri kesehatan Australia memiliki peluang yang sangat besar dan potensi keuntungan yang sangat besar, bahkan hingga lima kali lipat potensi keuntungan di Industri Pertahanan.

Dalam sebuah survei yang dilaksanakan oleh Institut Kesejahteraan dan Kesehatan Australian disebutkan bahwa pada tahun 2003, biaya untuk belanja kesehatan di Australia mencapai 9,5 persen dari total PDB (bandingkan dengan Indonesia yang hanya 2% dari PDB). Apalagi kecenderungan untuk belanja di bidang kesehatan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Masyarakat Australia sangat peduli terhadap kondisi kesehatan mereka.

Industri kesehatan pun kian menjanjikan dan diperebutkan oleh banyak investor. Disini juga terjadi pertentangan antara Partai Liberal dan Partai Buruh. Menurut Partai Liberal, industri kesehatan harus dilepas agar dapat berkembang dan menghasilkan banyak devisa untuk negara. Akan tetapi menurut Partai Buruh, industri kesehatan yang sedemikian menggiurkan ini harus dikontrol agar tidak terjadi penyalahgunaan oleh pihak swasta. Pemerintah harus berperan agar tidak terjadi penyelewengan fungsi kesehatan yang sebenarnya.

Dalam hal kesehatan, kedua partai ini selalu bertentangan. Partai Liberal didukung oleh para dokter dan penyedia layanan kesehatan, sedangkan Partai Buruh banyak didukung oleh masyarakat yang menginginkan kesehatan yang murah, jika perlu kesehatan gratis. Pertentangan antara kedua negara ini memang bukan hal yang baru karena sudah sejak lama terjadi.

Pada tahun 1940-an, isu kesehatan sempat mencuat di permukaan dan menimbulkan banyak pro dan kontra. Pemerintah berkuasa saat itu berencana untuk membuat kebijakan kesehatan murah berupa penerbitan kartu asuransi jaminan kesehatan dan rumah sakit gratis kepada masyarakat miskin.

Usaha ini ditentang oleh banyak industri kesehatan dan perserikatan dokter di Australia. Negara bagian pun terbelah menjadi dua golongan; golongan pertama setuju dengan usulan pemerintah (New South Wales, Queensland dan Tasmania), dan golongan kedua menolak usulan pemerintah (Victoria, Australia Barat dan Australia Selatan).

Golongan yang menolak tersebut melakukan pemboikotan terhadap kebijakan pemerintah dengan tetap menerapkan biaya kesehatan kepada para pasien. Lembaga Profesional (semacam Ikatan Dokter) juga turut memboikot kebijakan tersebut, akibatknya kebijakan tidak dapat berjalan dengan lancar dan terpaksa dihentikan oleh pemerintah federal.

Hal ini memang cukup memalukan di mata internasional karena kebijakan yang sudah dibuat terpaksa harus ditarik kembali. Memang posisi pemerintah Australia menjadi sangat terjepit antara ikatan dokter dan rakyat. Kasus tersebut diatas menjadikan pelajaran Australia untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan. Masalah kesehatan biasanya diambil jalur tengah dengan menghitung keuntungan rakyat dan keuntungan layanan kesehatan.

Namun bukan berarti pemerintah Australia terbebas dari masalah. Kasus tersebut kembali mencuat saat pemerintah hendak meluncurkan program asuransi Medicare di tahun 1983. Program asuransi kesehatan nasional tersebut malah sempat ditentang oleh kedua pendukung. Pendukung liberal mengatakan bahwa program tersebut menghambat liberalisasi di bidang kesehatan sedangkan pendukung buruh mengatakan bahwa program tersebut terlalu liberal.

Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya pemerintah memutuskan untuk mengajak semua pihak baik dari pemerintah federal maupun dari negara bagian untuk saling berunding memutuskan permasalahan Medicare tersebut. Melalui Perjanjian Layanan Kesehatan Australia (Australian Health Care Treaty), akhirnya diputuskan bahwa program tersebut tetap dilaksanakan tetapi dengan catatan diadakannya evaluasi setiap lima tahun sekali.

Perseteruan antar dua kubu tersebut terus berlangsung dan berdampak hingga pada tataran negara bagian. Setiap kali ada program dan kebijakan kesehatan yang diluncurkan oleh pemerintah federal selalu ada negara bagian yang menolak program tersebut,baik karena alasan politis maupun ekonomis.

Demikian pula saat pemerintah federal meluncurkan sebuah aturan baru terkait masalah kesehatan di bidang alkohol. Isi kebijakan tersebut diantaranya adalah perubahan batas minimum usia penggunaan alkohol dari 21 menjadi 18 tahun, serta berbagai aturan terkait pajak alkohol dan batasan penggunaannya.

Kebijakan ini ternyata tidak dapat lepas dari pro dan kontra dari negara bagian. Saat kebijakan tersebut diluncurkan, ada negara bagian yang masih kurang setuju dan memutuskan untuk mempertimbangkan penerapannya. Tidak semua negara bagian langsung sepakat terhadap kebijakan pemerintah federal. Sebagian beranggapan bahwa alkohol sudah menjadi budaya hidup masyarakat australia sehingga penerapannya dapat mengganggu perekonomian rakyat yang sudah lama bergantung pada produksi minuman keras. Sedangkan sebagian lain memiliki pertimbangan politis seperti perbedaan pandangan dan partai politik.

Australia Barat pertama kali menyetujui dengan membuat peraturan Liquor Control Act 1988 dan Liquor Control Regulations 1989. Australia Selatan baru menerima peraturan tersebut pada tahun 1997 melalui Liquor Licensing Act 1997. Victoria menerima pada tahun 1998 melalui Liquor Licensing Reform Act 1998. Sedangkan New South Wales baru menerima peraturan tersebut pada tahun 2007 melalui Liquor Act 2007.

Berdasarkan paparan tersebut diatas, kita dapat melihat bagaimana masalah kesehatan menjadi masalah yang sangat pelik di mata masyarakat Australia. Sedemikian pentingnya masalah kesehatan Australia hingga negara bagian tidak segan untuk saling berselisih pendapat dengan negara bagian lain, bahkan menentang peraturan dari pemerintah federal.

 

Muh. Miftachun Niam

Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik

Universitas Slamet Riyadi Surakarta

 

Comments (2) »

Masalah Perbankan Australia

BAB I

PENDAHULUAN

Sebelum tahun 1980, Australia tergolong negara yang memiliki aturan sangat ketat dalam hal perbankan. Tidak ada satu pun bank asing yang dapat berdiri di Australia karena regulasi terkait perbankan saat itu sangat tertutup. Akibatnya jumlah bank di Australia sangat sedikit dibandingkan dengan negara-negara lain termasuk Indonesia. Saat itu, Australia hanya memiliki dua jenis bank yaitu Bank Tabungan (saving banks) dan Bank Perdagangan (trading banks).

Bank Tabungan yang ada di Australia berbeda dengan Bank yang ada di tempat lain karena Bank tersebut tidak memberikan bunga bagi para penabungnya. Sistem pinjam meminjam di bank juga masih sangat terbatas karena jaminan yang diberikan harus berupa sertifikat tanah dan sertifikat bangunan. Bank tidak akan memberikan pinjaman kepada nasabah yang tidak memiliki sertifikat tanah dan sertifikat bangunan. Sedangkan Bank Perdagangan tidak dibuka untuk umum. Bank ini hanya diperuntukkan bagi nasabah kategori merchant bank[1], nasabah jenis lainnya tidak diperbolehkan untuk bertransaksi di bank ini. Bank Perdagangan ini umumnya diisi oleh para nasabah yang berasal dari kalangan pedagang dan pengusaha.

Kondisi ini membuat masyarakat Australia kesulitan dalam mengatur keuangan karena regulasi perbankan masih sangat terbatas dan kaku bagi masyarakat umum. Hal ini mendorong munculnya berbagai organisasi dan lembaga keuangan non-bank seperti serikat kredit (the credit union) dan usaha masyarakat (building society). Di Indonesia lembaga keuangan ini semacam Koperasi Usaha Rakyat (KUR) dan Koperasi Simpan Pinjam (Kospin).

Organisasi dan lembaga keuangan non bank ini bermunculan di berbagai penjuru Australia. Mereka memberikan pinjaman kredit kepada rakyat Australia yang sedang membutuhkan modal untuk membangun usaha. Sayangnya, keberadaan mereka tidak diatur dengan baik oleh undang-undang perbankan di Australia sehingga mereka bebas untuk menentukan besar kecilnya bunga suatu pinjaman. Seringkali rakyat kecil di Australia merasa semakin terbebani akibat tingginya suku bunga yang ditentukan oleh lembaga tersebut.

Sementara itu, peran bank sentral dipegang oleh Bank Commonwealth (Commonwealth Bank of Australia). Secara kontekstual, Bank Commonwealth sebenarnya berada ditangan pemerintah. Namun pada operasionalnya, Bank Commonwealth justru memiliki sistem kerja yang mengedepankan aspek komersial sehingga menyebabkan Australia mengalami kemunduran dalam bidang perekonomian. Bank-bank lain pun tidak dapat bekembang, pertumbuhannya terhambat oleh regulasi Bank Commonwealth yang tidak jelas.

Kondisi tersebut membuat Bank Commonwealth tidak lagi dipercaya oleh publik. Peran bank sentral kemudian dipindahkan kepada sebuah bank baru bernama Bank Reserve (Reserve Bank of Australia). Berbeda dengan sebelumnya, Bank Reserve yang dibentuk pada 14 Januari 1960 ini membuat regulasi yang lebih terbuka. Bank Reserve memberikan peraturan baru terkait dengan sistem pinjam di Bank Tabungan. Pinjaman tidak lagi hanya terbatas kepada para pemilik sertifikat tanah tetapi mulai mencakup banyak kelas masyarakat. Masyarakat juga mulai dikenalkan dengan sistem kredit dan proses angsuran. Kondisi perekonomian Australia pun mulai bergairah dan meningkat secara perlahan.

Sayangnya sistem yang diperkenalkan oleh Bank Reserve ini lambat laun mulai mengalami kesalahan pengalokasian (misallocated) sistem kredit. Kucuran dana diberikan kepada setiap nasabah tanpa memperhitungkan resiko yang diperoleh. Akibatnya banyak kredit justru diberikan kepada ratusan ribu imigran asing yang berstatus sebagai pekerja pendatang[2]. Para pekerja migran yang membutuhkan modal untuk membangun usaha segera diberi kucuran kredit. Terjadi persaingan antar sesama bank tabungan untuk mendapatkan para nasabah, mereka menawarkan berbagai fasilitas dan kemudahan dalam kredit.

Kredit tersebut ternyata justru menambah deretan masalah bagi sistem perbankan di Australia. Banyak tejadi gagal bayar karena misalokasi dana kredit sehingga mengakibatkan lonjakan inflasi yang sangat tinggi. Pemerintah Australia mencoba untuk mengatasinya dengan menyuntikkan dana ke berbagai lembaga pembiayaan di Australia agar dapat menolong kasus tersebut.[3] Namun hal tersebut tidak banyak membantu, kasus gagal bayar ini semakin membesar hingga menyebabkan sektor riil di Australia pun menjadi lumpuh.


BAB II

SEJARAH PERBANKAN AUSTRALIA

Sejarah Perbankan Australia terbagi menjadi empat era, yaitu: Bank-bank Swasta, Bank Commonwealth, Bank Reserve, dan Deregulasi.

Era Bank Swasta (1817-1911)

Pada tahun 1817 di Australia berdiri bank yang bernama Bank of New South Wales. Bank tersebut menjadi tonggak sejarah dimulainya dunia perbankan di Australia dan menjadi bank yang pertama kali ada di benua tersebut. Bank ini didirikan atas prakarsa seorang Gubernur bernama Macquarie.

Tujuan awal didirikannya bank ini adalah untuk menciptakan sebuah mata uang baru berupa mata uang kertas. Bank ini bisa mengeluarkan mata uang kertas sendiri tanpa memerlukan adanya bank sentral. Nilai mata uang yang dikeluarkan berdasarkan pada tingkat kepercayaan para nasabah. Bank ini hidup dari sistem simpan pinjam dan wesel yang dimiliki.

Dalam tempo yang cepat, keberadaan Bank of New South Wales ini segera menginspirasi keberadaan berbagai bank yang lainnya. Banyak bank swasta yang mulai bermunculan dan mengeluarkan mata uang kertas sendiri. Kehidupan berbagai bank tersebut disandarkan pada aktiva dan pembukuan yang diperoleh dari bank tersebut. Tingkat kepercayaan nasabah menjadi kunci utama hidup matinya sebuah bank, sehingga pada saat itu tak jarang banyak bank yang tumbuh tetapi banyak pula bank yang mati akibat kepercayaan masyarakat menurun.

Terbit tenggelamnya bank-bank swasta tersebut terus berlanjut sebagai akibat tidak adanya bank sentral yang mampu mengatur regulasi terkait perbankan di Australia. Lama kelamaan jumlah bank yang kolaps semakin banyak, karena tidak adanya aturan yang jelas terkait aturan main perbankan. Puncaknya adalah pada tahun 1893 di Victoria terjadi kasus perbankan yang menyebabkan banyak bank menjadi bagkrut. Bahkan dalam waktu enam minggu ada 12 bank yang bangkrut, padahal keduabelas bank tersebut memegang dua pertiga aset yang ada di Australia. Kasus Victoria inilah yang kemudian menyebabkan berakhirnya era bank-bank swasta di Australia.

Era Bank Sentral (1880-1901)

Bank-bank swasta yang ada di Australia cenderung untuk saling berkompetisi secara liar. Setiap bank memiliki wesel yang berbeda dengan wewenang yang berbeda pula, tidak adanya bank sentral yang mengatur stabilisasi perbankan di Australia membuat mereka bermain dengan gaya masing-masing.

Pada tahun 1880-an, pemerintah Australia berusaha untuk mengontrol perbankan namun kurang efektif karena bank swasta masih berlomba untuk memperoleh aktiva sehingga mengabaikan aturan dari pemerintah. Kerapuhan tanpa adanya bank sentral mulai terasa ketika pada tahun 1890-an terjadi penurunan harga tanah dan bangunan. Sektor properti yang selama ini menjadi lahan bermain para perbankan swata tersebut ternyata anjlok.

Kepercayaan terhadap bank swasta menurun drastis. Para nasabah mulai menarik diri dari dunia perbankan, mereka berlomba-lomba untuk menarik emas dari bank. Satu per satu bank mengalami kejatuhan, dari sinilah keberadaan bank sentral mulai dianggap penting agar dapat menjadi penyeimbang saat terjadi masalah pada dunia perbakan.

Era Bank Commonwealth (1911-1957)

Kegagalan bank swasta yang terjadi pada era sebelumnya membuat masyarakat Australia mendesak pemerintahnya untuk segera membentuk sebuah bank sentral. Pada tahun 1911 pemerintah federal mendirikan sebuah bank bernama Bank Commonwealth. Bank ini mengeluarkan wesel setingkat nasional, serta membuat mata uang kertas yang berlaku pada tataran nasional.

Kinerja Bank Commonwealth ternyata terbukti sangat efektif dalam menyembuhkan kondisi dunia perbankan Australia saat itu. Masalah-masalah kredit yang dialami oleh berbagai bank swasta yang sedang sakit mulai dapat teratasi. Jumlah bank yang bangkrut tidak sedahsyat dulu lagi, dari tahun 1894 hingga 1979 hanya ada tiga bank di Australia yang mengalami kebangkrutan. Ketiga bank tersebut bangkrut pada tahun 1931.

Pada tahun 1920, sebuah bank dari Inggris bernama Bank of England menawarkan konsep kerja sebuah bank sentral kepada Bank Commonwealth. Ada empat konsep utama yang diberikan oleh Bank of England meliputi:

  1. Semua bank swasta yang ada di Australia harus mematuhi peraturan yang dibuat oleh Bank Commonwealth;
  2. Setiap uang yang masuk kedalam pasar uang harus bersifat jangka panjang, uang yang bersifat jangka pendek (hot money) tidak diperbolehkan masuk kedalam pasar uang;
  3. Bank Commonwealth berhak untuk menaikkan atau menurunkan ‘rate bank’;
  4. Bank swasta yang tidak mematuhi peraturan Bank Commonwealth tidak diperbolehkan untuk beroperasi.

Konsep dari Bank of England ini kemudian mulai diterapkan pada tahun 1937. Pada tahun itu diadakan sosialisasi kepada seluruh masyarakat yang terkait dengan dunia perbankan. Barulah 2 tahun kemudian, aturan ini secara tegas dilaksanakan kepada semua perbankan. Pemerintah federal juga menyiapkan seperangkat peraturan yang terkait dengan pergerakan uang dalam dan luar negeri.

Pada tahun 1941, Bank Commonwealth mengatur hampir setiap aspek bisnis bank. Selajutnya pada saat Perang Dunia II berlangsung, Bank Commonwealth menjadi berperan penuh dan mengontrol secara ketat semua keuangan di bank, mulai dari rasio cadangan simpanan wajib hingga rasio aset cair yang dimiliki oleh setiap bank di Australia.

Era Bank Reserve (1957-1983)

Pada tahun 1959, bank sentral yang pada awalnya berada pada Bank Commonwealth dipindahkan kepada Bank Reserve. Ada banyak alasan terkait perpindahan bank sentral tersebut, salah satunya adalah Bank Commonwealth terlalu kaku dalam membuat regulasi perbankan sehingga mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Australia berjalan dengan lamban.

Di bawah Bank Reserve, sistem regulasi perbankan di Australia menjadi lebih terbuka. Bank-bank mulai tumbuh dengan cepat, keuangan setiap bank pun tumbuh dengan pesat, tak terhalang oleh kontrol bank sentral. Bank bebas menerima jaminan dalam bentuk apapun, tidak lagi terbatas pada jaminan tanah dan rumah. Hal ini diikuti dengan pembangunan perusahaan pembiayaan.

Setiap bank memiliki perusahaan pembiayaan tersendiri. Perusahaan pembiayaan tersebut mulai menggencarkan aksi kredit kepada masyarakat Australia. Banyak warga yang tertarik dan mencoba untuk berspekulasi menggunakan kredit bank, mengingat pada masa itu keberadaan bank masih booming pasca terjadinya Perang Dunia II.

Para spekulan pun bermunculan, pemberian jaminan kredit kepada semua orang yang tertarik terhadap kredit tanpa memperhatikan resiko yang akan diperoleh. Akibatnya banyak terjadi misalokasi terhadap kucuran dana kredit. Para spekulan dan dunia perbankan Australia hanya mengejar target keuntungan sehingga bertindak keluar dari kendali bank sentral.

Banyak bank swasta yang mulai mengabaikan peraturan dari Bank Reserve karena kurang begitu mengikat seperti Bank Commonwealth. Bank-bank berlisensi masih dikendalikan tetapi keuangan perusahaan, merchant bank, bank asng dan bank besar sudah tidak menghiraukan Bank Reserve. Aksi para spekulan dan korporasi yang tidak sehat dalam menjalankan usaha membuat dunia perbankan Australia kembali liar seperti sebelum adanya bank sentral.

Kompetisi untuk mendapatkan pasar secara tidak sehat membuat dunia perbankan kembali terjebak pada masa lalu yakni kredit macet. Pada tahun 1970-an kredit macet mulai menggema di seluruh Australia. Tahun 1971 terjadi Efek Mineral yang mengakibatkan banyak bank berjatuhan termasuk perusahaan kredit terkemuka, Mainline and Cambridge Credit ikut hancur.

Pada tahun 1974, perekonomian Australia menjadi panik dan melanda hingga Australia Selatan dan Queensland. Dua perusahaan pembiayaan di kedua wilayah tersebut hampir saja bangkrut sebelum akhirnya diselamatkan oleh perusahaan induknya. Pada tahun 1979, giliran Bank of Adelaide milik Aland Bond yang sebelumnya terkenal sangat kuat akhirnya ikut bermasalah. Hingga terpaksa harus dilimpahkan ke ANZ.

Deregulasi Industri Perbankan

Pemerintah Federal Australia memutuskan untuk membuat deregulasi terkait peraturan industri perbankan. Peraturan perbankan semakin diperlonggar sedangkan peraturan kredit semakin dipersempit. Perbedaan antara Bank Tabungan dan Bank Perdagangan dihapuskan menjadi satu, Bank asing bisa membuka cabang di Australia dengan mudah, Lembaga Keuangan Non Bank diizinkan memberikan pelayanan lebih luas, dan persyaratan untuk kredit kian diperketat. Aturan ini mulai diterapkan sejak tahun 1983.

Sejak deregulasi industri perbankan ini diterapkan, kondisi perbankan di Australia menjadi lebih sehat karena adanya persaingan yang sportif antara bank lokal dan bank asing. Selain itu, misalokasi pendanaan kredit yang dilakukan oleh para spekulan pun dapat diminimalisir sedini mungkin sehingga mencegah terjadinya inflasi perbankan.

Kondisi Perbankan Australia Saat Ini

Persaingan yang sehat antara bank lokal dan bank asing di Australia ternyata membawa dampak positif. Bank lokal Australia ternyata mampu bersaing dengan bank-bank asing tidak hanya di tingkat Australia tapi juga tingkat internasional. Saat ini banyak bank Australia yang telah berhasil merambah ke berbagai negara dan masuk jajaran bank tingkat internasional.

Bank asal Australia tersebut diantaranya adalah Australia and New Zealand Banking Group, Commonwealth Bank of Australia, National Australia Bank, dan Westpac Banking Corporation. Keempat bank tersebut bahkan masuk Top 12 Bank di seluruh dunia. Hal ini membuktikan bahwa dengan deregulasi yang tepat dan pengalaman yang panjang, siapa pun pasti akan mampu bermain hingga tingkat internasional.

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Sistem perbankan Australia tergolong unik karena bank swasta hadir lebih awal dibandingkan dengan bank sentral. Bank swasta terlebih dahulu menguasai perekonomian Australia, namun karena tidak adanya regulasi yang jelas dan persaingan usaha yang liar, bank tersebut menjadi berjatuhan. Peristiwa tersebut membuat pemerintah federal Australia memutuskan untuk membuat bank sentral pertama berupa Bank Commonwealth, sayangnya bank tersebut membuat kebijakan yang terlalu tertutup sehingga menghambat pertumbuhan perbankan.

Bank sentral pun dipindahkan ke Bank Reserve yang dianggap lebih terbuka. Namun ternyata bank ini membuat regulasi perbankan yang terlalu terbuka dalam hal kredit sehingga justru menimbulkan masalah baru, kasus kredit macet kembali terulang.

Masalah utama yang sering terjadi di dunia perbankan Australia adalah manajemen pengelolaan sistem kredit yang kurang handal sehingga menyebabkan banyak terjadinya kredit macet. Masalah ini terjadi dari tahun ke tahun, mengakibatkan banyak bank yang bangkrut dan hancur serta menimbulkan kepanikan di dunia perbankan australia. Masalah ini dapat teratasi setelah pemerintah federal Australia membuat deregulasi terkait keterbukaan perbankan dan pembatasan sistem kredit pada tahun 1983.

Proses pendewasaan perbankan di Australia memerlukan waktu yang sangat panjang. Australia baru bisa menerima keberadaan bank asing setelah tahun 1983, setelah sebelumnya selalu menutup diri dan membuat aturan yang rumit sehingga menghambat keberadaan bank asing di negeri itu. Keberadaan bank asing di Australia ternyata membawa dampak positif karena menciptakan persaingan usaha perbankan yang lebih sehat. Dampak nyata yang dapat dilihat adalah banyak bank Australia yang tumbuh menjadi internasional.


[1] Merchant adalah Orang Perorangan, Badan Usaha atau Badan Hukum yang melakukan transaksi jual/beli barang dengan menggunakan fasilitas perbankan.

[2] Myers, Margaret G. (September 1961). The Control of Consumer Credit in Australia. Journal of Finance. Hal: 409-422.

[3] Ibid.

Leave a comment »

%d blogger menyukai ini: