Posts tagged Amerika Serikat

Retaknya Jembatan Canberra – Beijing

Retaknya Jembatan Canberra – Beijing

Oleh: Muh. Miftachun Niam / 08430008

Tidak banyak yang tahu bahwa diantara Canberra, Australia dengan Beijing, China ada sebuah jembatan panjang yang melintang melintasi Indonesia, Filipina dan Laut China Selatan. Jembatan yang menghubungkan kedua kota ini memiliki jarak ribuan bahkan puluhan ribuan kilometer dan memiliki usia yang sudah cukup tua. Jembatan ini telah dibangun sejak tahun 1788 – 1848, pada masa itu banyak orang China yang pergi ke Australia, baik untuk berdagang, menggali sumber daya alam hingga mencari tempat tinggal baru.

Dalam perkembangannya, semakin banyak orang China yang berlalu lalang menuju Australia. Pada tahun 1840-an Australia sempat mengalami kekurangan tenaga kerja dan banyak mengambil tenaga kerja dari luar negeri. Kondisi ini membuat banyak orang China yang pergi berbondong-bondong menuju ke Australia untuk ikut mengais rejeki.

Mereka bekerja sebagai gembala, tukang kebun, petani di Australia. Kebutuhan akan tenaga kerja dari China semakin meningkat karena pengembangan produksi sumber daya alam yang sedang digalakkan secara besar-besaran oleh Australia, penggunanya tidak terbatas oleh pihak swasta tetapi juga pemerintah Australia. Antara tahun 1848 – 1853, sekitar 3.000 orang China kembali didatangkan melalui jembatan Canberra – Beijing.

 

Suka Duka Jembatan Canberra – Beijing

Pada masa tersebut banyak terjadi kasus penyelundupan manusia, warga China korban perdagangan manusia dikirim ke Australia untuk bekerja secara ilegal. Pekerja ilegal ini banyak menghadapi masalah dan sering menjadi korban eksploitasi, tak jarang diantara mereka menjadi gila dan bermasalah hingga harus dikembalikan ke China. Jembatan Canberra – Beijing pula mulai melukis tentang kisah suka dan duka dari orang China.

Jembatan Canberra – Beijing kembali ramai ketika tahun 1853 – 1877 ditemukan ladang emas di Australia, tepatnya di New South Wales (NSW).[i] Namun jumlah orang China yang terlampau banyak di Australia mulai menimbulkan sejumlah masalah, beberapa negara bagian mulai menerapkan Undang-undang Anti China. UU ini mengundang banyak kericuhan di beberapa tempat, orang China yang tidak puas dengan kebijakan baru tersebut bentrok dengan buruh berkulit putih. Masalah baru terselesaikan ketika Australia membuat aturan yang membatasi jumlah warga China di sektor pertambangan, aturan ini dianggap memuaskan buruh China dan buruh kulit putih.

Warga China yang sudah terlajur tinggal di Australia dan tidak bisa pulang ke China akibat pembatasan itu mulai mencari akal dengan membangun usaha kecil seperti menjajakan makanan, berdagang skala kecil, bertani bahkan memancing ikan di sungai untuk memenuhi kecukupan hidup di Australia.

Keuletan dan kesabaran warga China dalam menekuni usaha banyak membuahkan hasil, ini dapat dilihat dari banyaknya usaha yang berawal dari toko kelontong berubah menjadi perusahaan ekspor impor. Warga China yang tinggal di Australia berperan besar dalam perekonomian disana.[ii]

Jembatan Canberra – Beijing mulai ramai kembali ketika meletusnya Perang Dunia Kedua dimana banyak pengungsi China yang melarikan diri ke Australia untuk menghindari penindasan Jepang. Para pengungsi inilah yang ikut mengobarkan semangat warga Australia agar berupaya sekuat mungkin membentengi diri dari kedatangan Jepang.

 

Kebijakan Australia Putih

Kekacauan akibat perang Dunia Kedua membuat jumlah pengungsi ke Australia meningkat dan berdampak pada kepadatan penduduk. Kondisi ini membuat Australia bersama dengan China dan beberapa negara Asia lainnya menandatangani kesepakatan Colombo Plan tentang pembatasan jumlah imigran ke Australia, Colombo Plan ini menjadi cikal bakal lahirnya kebijakan Australia Putih. Dampaknya adalah Jembatan Canberra – Beijing ditutup sementara.

Penutupan ini berlangsung antara tahun 1949 hingga 1972, setelah itu Kebiajakan Australia Putih pun dihapuskan dan Jembatan Canberra – Beijing kembali terbuka. Saat itu Jembatan Canberra – Beijing terlihat sangat kokoh karena pada tanggal 21 Desember 1972 kedua negara, Australia dan China resmi menjalin hubungan diplomatik .

Hubungan diplomatik tersebut dapat terjalin setelah Australia dibawah Pemerintah Withlam bersedia untuk menurunkan hubungan diplomatiknya dengan Taiwan. Penurunan hubungan diplomatik dengan Taiwan dilakukan atas dasar Kebijakan Satu China. Jembatan Canberra – Beijing sempat mengalami keretakan ketika pada tahun 1989 terjadi Tragedi Tianamen di China.[iii]

 

Perekonomian China

Jembatan Canberra – Beijing kembali terlihat kuat ketika China dipimpin oleh Deng Xiaoping yang banyak membawa perubahan terutama di bidang ekonomi. Reformasi ekonomi China yang dilakukan oleh Deng Xiaoping membuat Jembatan Canberra – Beijing semakin ramai. Modernisasi ekonomi, infrastruktur dan energi di China membuat negara itu seperti naga yang sedang kelaparan. Jembatan Canberra – Beijing menjadi padat oleh lalu lalang arus barang dan perdagangan antara Australia dengan China.[iv]

Australia termasuk negara yang beruntung karena disaat negara lain mengalami krisis global tahun 2008 dan 2011, Australia tetap tegak berdiri karena menjalin hubungan baik dengan China. Hubungan dagang yang terjalin antara China daratan dengan China keturunan Australia telah menguatkan fondasi perekonomian diantara keduanya. Permintaan yang besar dan stimulus fiskal jangka panjang dari China membuat Australia tetap berdiri tegak.[v]

China menjadi mitra dagang terbesar Australia, tingginya permintaan bijih besi, batu bara dan gas alam cair dari China membuat nilai perdagangannya selalu mengalami peningkatan.[vi] Ekspor ke China membuat Australia terhindar dari dampak buruk krisis global yang telah berlangsung dua tahun terakhir. Banyak perusahaan pertambangan Australia sangat tergantung pada China, sebut saja Fortescue Metals Group, Rio Tinto, BHP Biliton dan Xstrata.[vii]

Perdagangan bilateral antara kedua negara mencapai $A 105 Miliar pada tahun 2010/2011. Ekspor Australia ke China mencapai $A 64,8 miliar, sebaliknya ekspor China ke Australia mencapai $A 41,1 miliar pada periode yang sama. Australia mengalami surplus besar dalam perdagangan ini. Kuatnya hubungan ini membuat Jembatan Canberra – Beijing terlihat sangat megah.[viii]

 

Jembatan Canberra – Beijing Goyah

Namun dengan ukuran yang sangat besar, Jembatan Canberra – Beijing membutuhkan perawatan yang sangat rutin. Jembatan ini sempat mengalami beberapa kali guncangan dahsyat saat Australia tengah dipimpin oleh John Howard, PM Australia ini sempat menimbulkan kontroversi dengan menunjukkan sikap enggan untuk menjalin hubungan politik dan militer yang lebih erat.

Guncangan semakin dahsyat ketika G. W. Bush, Presiden Amesika Serikat menjuluki Australia sebagai “Wakil Amerika”. Kondisi ini membuat China sedikit meradang dan membuat Jembatan Canberra – Beijing goyah. Goncangan paling dahsyat terjadi ketika pada tanggal 15 Juni 2007, PM John Howard menerima kunjungan dari Dalai Lama. Kunjungan itu membuat China langsung mengajukan nota protes dan mengancam kestabilan Jembatan Canberra – Beijing.[ix]

Untunglah, kondisi yang sedemikian parah itu dapat diperbaiki oleh PM baru Australia, Kevin Rudd.[x] Ia menjadi PM australia pertama yang bisa berbahasa mandarin sehingga dapat menjadi pengerat hubungan antara China dan Australia, selain itu Kevin Rudd juga terkenal dengan konsep “tiga pilar” yang semakin menguatkan kerangka Jembatan Canberra – Beijing.[xi]

Selama kepemimpinan Kevin Rudd, gesekan antara Australia dengan China sempat beberapa kali terjadi diantaranya kasus penangkapan Stern Hu, eksekutif pertambangan Australia di China, kasus spionase Rio Tinto, dan kasus pemberian visa masuk Australia kepada Rebiya Kadeer. Semuanya dapat diselesaikan secara dingin, Kevin Rudd selalu berinisiatif mengingatkan China akan kerjasama ekonomi yang telah dijalin dengan baik hingga saat ini. Kevin Rudd juga mengingatkan bahwa Australia dan China memiliki suatu kepentingan ekonomi yang signifikan dan merupakan mitra komersial.

Hubungan semakin membaik ketika pada tanggal 19 Agustus 2009, Perusahaan minyak China, PetroChina menandatangani perjanjian dengan Exxon Mobil untuk pembelian gas alam cair dari lapangan Gorgon di Australia Barat. Perjanjian tersebut memiliki nilai sebesar $A 50 miliar, sebuah kontrak paling besar yang pernah ditandatangani oleh Australia dan China. [xii]

Jembatan Canberra – Beijing semakin menguat ketika Australia dipimpin oleh Julia Gillard. Gillard tetap mempertahankan hubungan baik dengan China di bidang ekonomi melalui perjanjian eksplorasi energi bersih dan memastikan Australia sebagai pemasok utamanya. Selain itu, Australia dibawah Gillard juga aktif terlibat dalam kerjasama positif dan konstruktif di China. [xiii]

 

China – Amerika Serikat

Akan tetapi pada saat yang bersamaan, pemerintah Gillard juga menjalin kerjasama yang sangat baik dengan Amerika Serikat, bahkan Gillard juga bersedia menjadikan Australia sebagai pangkalan militer Amerika Serikat. keadaan ini mengguncang Jembatan Canberra – Beijing yang sudah sedikit rapuh karena usianya yang tua dan penuh dengan guncangan serta badai. China menjadi ragu dengan Australia akan hubungannya selama ini.[xiv]

China curiga bahwa pangkalan militer AS di Australia akan menjadi sebuah pengejawantahan kekuatan AS di Asia dan bukan tidak mungkin pangkalan militer itu akan digunakan untuk mengganggu posisi China di Asia selama ini. Australia beralasan bahwa pembangunan pangkalan militer AS itu hanyalah suatu bentuk kerjasama militer antara Australia, Amerika Serikat dan Selandia Baru (ANZUS) yang telah dibangun sejak tahun 1951.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa selama ini China dan Amerika Serikat sedang memendam benih konfrontasi, China yang keras kepala tidak pernah bisa akur dengan Amerika Serikat yang sok tahu dan selalu ingin ikut campur rumah tangga orang. Amerika Serikat sering ikut campur dalam urusan Taiwan, Laut China Selatan dan masalah Korea, dimana semua kasus tersebut melibatkan China. China selama ini berharap Australia akan menjadi pihak netral dalam setiap sengketa antara China dan Amerika Serikat.[xv]

Harapan itu sempat terwujud ketika pada tahun 2004, Menteri Luar Negeri Australia, Alexander Downer melakukan kunjungan ke Beijing dan menegaskan kenetralannya. Saat itu dikatakan bahwa perjanjian ANZUS hanya berlaku ketika Australia dan Amerika Serikat diserang secara langsung. Namun jika peristiwa itu terjadi di tempat lain, tidak ada kewajiban untuk membantu.

Saat itu pernyataan ditujukan untuk mempertegas alasan mundurnya Australia dari Perang Irak, secara eksplisit pernyataan tersebut juga digunakan untuk mempertegas posisi Australia yang tidak akan ambil bagian dalam konflik antara Amerika Serikat dengan China dalam kasus Taiwan. [xvi]

Pada tahun 2005, Australia juga menegaskan bahwa stabilitas regional dapat terganggu jika Australia dipaksa untuk ikut terseret dalam konflik antara Amerika Serikat dengan China. Australia seolah menjadi gadis cantik yang diperebutkan oleh dua lelaki, China banyak membantu dengan ekonomi, sedangkan Amerika Serikat membantu masalah politik dan militer.

Akhirnya Australia memang tidak bisa untuk tetap netral dan tidak memilih diantara keduanya. Australia menerima kerjasama ekonomi dari China dengan tangan terbuka, namun juga menerima kehadiran pangkalan militer Amerika Serikat dengan senyum hangat.[xvii] Lantas dimana posisi Australia? Entahlah, pastinya China sedang meradang, kondisinya panas dingin dan cemburu melihat kehadiran pangkalan militer Amerika Serikat disana.

 

Kemungkinan Terburuk

Kemungkinan pertama adalah China meningkatkan kerjasama ekonominya dengan Australia dan membuat ketergantungan ekspor Australia terhadap China semakin tinggi. Strategi ini sangat efektif jika melihat kondisi Amerika Serikat yang sudah mulai jatuh miskin dan banyak hutang, Amerika Serikat sudah tidak segagah dan setampan yang dulu.

Akan tetapi kemungkinan terburuknya adalah China marah dan terjadi konfrontasi di Asia Pasifik yang ikut menyeret Australia. Pertempuran antara China dengan Amerika Serikat akan menjadi sangat dahsyat dan kita tidak akan pernah tahu apa dampaknya pada Australia.[xviii] Satu hal yang pasti, Jembatan Canberra – Beijing yang telah berusia ratusan itu akan runtuh akibat konfrontasi itu. Runtuhnya Jembatan Canberra – Beijing jauh lebih dahsyat dibanding dengan Jembatan Kutai Kertanegara, jumlah korbannya juga tidak dapat diprediksi. Bisa ribuan, puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu jiwa.

Negara sekitar seperti Indonesiadapat ikut terkena imbasnya, runtuhan puing-puing jembatan itu akan menimpa Jakarta, Manila, Kuala Lumpur dan kota besar lainnya. Apa yang akan terjadi? Masih susah untuk diprediksi tapi retaknya Jembatan Canberra – Beijing sudah dimulai dari sekarang.

Referensi:


[i] Wu, C. Let Us Work to Bolster Sino – Australian Ties. 13 April 2006. China Daily. Hlm. 4-4

[ii] Fawcett, dkk. Pasific Bridges: The New Immigration From Asia and The Pasific Islands. 1987. New York: Centre for Migration Studies. Hlm. 176.

[iii] Gao, J. Organized International Asylum Seeker Networks: Formation and Utilization by Chinese Students. 2006. The International Migration Review. Hlm. 294.

[iv] Jurnal Engineering and Mining. Sino – Australian Relations. 2011. Engineering and Mining Journal. Hlm. 64.

[v] Rick Wallace. Japanese Investment in Australia Slips Under the Radar. 8 April 2010. The Australian.

[vi] Damon Kitney. Foreign Investment Must Be Win-Win: Gary Gray. 26 Oktober 2011. The Australian.

[vii] John Brumby. Chinese Investment an Opportunity, Not a Threat. 16 Agustus 2009. The Australian.

[viii] Andrew Burrell. Barnetts Mixed Signals on Chinese Investment. 30 September 2011. The Australian.

[ix] Hong Kong Paper. China – US Rivalry Raising Tensions in Region. 30 September 2010. BBC Monitoring Asia Pasific.

[x] China, Australia Hold Strategic Meeting. 5 Februari 2008. The Age.

[xi] Kevin Rudd. Australia and China: A Stong and Stable Partnership for the 21st Century. 6 Juli 2004. Kedutaan Besar China.

[xii] Babs Machugh. Massive Sale From Gorgon Gas Project. 19 Agustus 2009. ABC.

[xiii] David Mc Lennan. Australia to be a Global Supplier of Clean Energy. 20 Agustus 2009. The Canberra Times.

[xiv] Ben Packham. China Reproaches Australia Over Strengthened US Defences Ties. 17 November 2011. The Australian.

[xv] What it Bluff and Bluster Turn to Biff?. 10 Maret 2000. The Australian.

[xvi]Downer Assures China on Taiwan. 18 Agustus 2004. The Australian.

[xvii] Between Giants. 19 Maret 2005. The Australian.

[xviii] Flashpoint for a War. 14 Juli 2004. The Sydney Morning Herald.

Iklan

Leave a comment »

Dominasi Amerika Serikat terhadap PBB

BAB I

PENDAHULUAN

 Latar Belakang

Sejak pertama kali berdiri pada 24 Oktober 1945, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menjadi tumpuan harapan bagi seluruh masyarakat dunia. Kehadiran PBB diharapkan dapat menjadi aktor yang mampu memayungi kepentingan negara anggotanya (a reliable International agent). Meski bukan world government (Pemerintah Dunia), PBB diharapkan mampu membawa dunia dari konfrontasi ke arah kooperasi. Hal itulah yang membuat semua negara di dunia turut serta da secara sukarela menjadi anggota PBB.

Untuk menjaga perdamaian dunia yag lebih stabil, PBB memberikan hak veto kepada 5 negara besar meliputi Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris dan Perancis. Pemberian hak veto kepada 5 negara tersebut dengan asumsi bahwa jika negara besar memiliki fasilitas yang lebih besar dari negara ‘pada umumnya’, maka tidak akan terjadi kecemburuan sosial antar negara besar yang dapat sistem tata perdamaian dunia.

Namun faktanya, penggunaan hak veto seringkali disalahgunakan oleh negara anggota tetap tersebut. Problematika hak veto selalu membayangi legitimasi DK PBB. Dengan hak veto, anggota tetap setiap saat dapat mempengaruhi terjadinya perubahan substansi secara besar-besaran dari suatu resolusi. Bahkan, hak veto mampu mengancam terbitnya resolusi yang dianggap tidak menguntungkan negara maupun sekutunya. Di sisi lain, di antara anggota tetap selalu saling mengancam untuk menggunakan hak veto-nya dalam suatu forum konsultasi tertutup agar kepentingan mereka masing-masing dapat terpenuhi tanpa sama sekali mempedulikan substansi permasalahan.

Kasus yang paling menonjol adalah konflik Palestina-Israel. Amerika Serikat telah menggunakan hak vetonya lebih dari anggota tetap lainnya sejak tahun 1972, khususnya terhadap resolusi yang ditujukan bagi Israel. Dalam konflik Arab-Israel, dari 175 resolusi Dewan Keamanan PBB tentang Israel, 97 menentang Israel, 74 netral dan 4 mendukung Israel. Tentunya ini tidak termasuk resolusi yang diveto Amerika Serikat. Sedangkan pada pemungutan suara pada Majelis Umum, 55.642 suara menentang Israel, dan hanya 7.938 yang mendukung Israel.

Khusus konflik Palestina-Israel, dari 82 veto Amerika Serikat, nyaris setengahnya berhubungan dengan dukungan Amerika Serikat terhadap Israel, yaitu sebanyak 41 veto. Akibat dari pembelaan yang dilakukan Amerika Serikat itu, banyak kasus pembangkangan yang dilakukan oleh Israel terutama implementasi resolusi 271, 298, 452, dan 673. Di mana, Israel tidak mematuhinya dengan tetap melanjutkan pembangunan tembok besar, walaupun Mahkamah Internasional mengutuk pembanggunan dinding pemisah tersebut, bahkan dalam sebuah peradilan Amerika, menegaskan bahwa pembangunan tersebut merupakan ipso facto. Ironisnya lagi, kegiatan pembangunan pemukiman oleh Israel di Tepi Barat telah meningkat dua kali lipatnya selama tahun 2007.

DK PBB tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai polisi dunia sebagaimana yang tercantum dalam Piagam PBB. Padahal sebagai badan eksekutif, DK mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk mengambil tindakantindakan kekerasan demi terpeliharanya perdamaian dan keamanan dunia. Hal ini bisa dilihat pada pasal 39-51 Piagam PBB yang memberikan rekomendasi kepada DK melalui investigasi untuk menentukan apakah terdapat suatu keadaan yang mengancam (threat of peace), pelanggaran terhadap perdamaian (breach of peace), ataupun suatu agresi (act of aggression). Namun Faktanya, implementasi menjadi tidak efektif karena nuansa politis dari kepentingan negara anggota tetap (terutama Amerika Serikat) yang begitu dominan dibandingkan common interest bagi anggotanya. Akibatnya, penggunaan hak veto sering melenceng dari garis yang telah ditetapkan.

Semakin lama, PBB semakin tidak bernyali. Berbagai keputusan yang dihasilkan selalu memihak ke arah Amerika Serikat. Sebut saja kasus Invasi Amerika Serikat ke Irak dan Afghanistan. Kedua kasus tersebut memperlihatkan betapa arogansi Amerika Serikat sudah tidak tertandingi lagi. Negara tersebut dengan bebas menyerang kemanapun.

Menurut perkiraan penulis, melemahnya peran dan kekuatan PBB disebabkan oleh masih dominannya Amerika Serikat dalam tubuh PBB. Hal ini bisa dilihat dari jumlah pekerjanya 2/3 merupakan warga Amerika. Di samping itu, Amerika Serikat merupakan penyumbang terbesar (iuran) PBB. Sejak awal terbentuknya PBB hingga kini, Amerika Serikat merupakan donatur utama. Oleh karena itu, secara politis PBB amat sangat sulit terpisahkan dari kepentingan politik global Amerika Serikat.

Perumusan Masalah

Berdasarkan pada Pemaparan yang terdapat pada latar belakang masalah, penulis merasa tertarik untuk mengangkat berbagai masalah terkait peran Amerika Serikat di PBB. Mengapa Amerika Serikat begitu mendominasi PBB? Benarkah Dominasi yang dilakukan oleh PBB disebabkan oleh faktor keuangan?  Berbagai pertanyaan tersebut akan penulis jawab dalam makalah yang berjudul “Dominasi Amerika Serikat terhadap PBB.”

BAB II

PEMBAHASAN

 Mengapa Amerika serikat begitu mendominasi PBB? Sebuah pertanyaan menarik yag akan kita jawab pada makalah ini. Secara garis besar, kuatnya dominasi Amerika Serikat terhadap PBB dilatarbelakangi oleh 2 hal yakni kekuatan politik dan kekuatan ekonomi. Amerika Serikat memiliki kekuatan politik berupa hak veto, hak inilah yang menyebabkan Amerika Serikat menjadi begitu kuat dan dapat menolak berbagai kebijakan PBB yang dianggap merugikan negaranya secara pribadi maupun sekutunya. Adapun jika ditinjau dari aspek kekuatan ekonomi, Amerika Serikat hingga saat ini masih menjadi donatur utama PBB. Anggaran belanja dan keuangan PBB masih terlalu bergantung pada Amerika Serikat sehingga memudahkan Amerika Serikat dalam memperluas dominasinya.

Hak Veto dalam PBB

Berdirinya PBB ditandai dengan pembuatan dan penandatanganan piagam PBB di San Fransisco, Amerika Serikat pada tanggal 24 Oktober 1945. Pembuatan piagam PBB ini diikuti oleh 50 negara dengan promotor utama adalah negara-negara pemenang perang dunia kedua, yakni negara sekutu yang terdiri dari Amerika Serikat, Uni Soviet, China, Inggris dan Perancis. Lahirnya PBB memiliki tujuan yang mulia yaitu untuk menjaga perdamaian di dunia, mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa, memupuk kerjasama internasional untuk menyelesaikan berbagai masalah ekonomi, sosial, dan budaya, serta mengembangkan penghormatan atas Hak Asasi Manusia dan kebebasan.

Tak dapat disangkal bahwa PBB telah melakukan banyak hal yang patut dipuji untuk kedamaian dunia. Namun, adanya hak veto untuk lima negara anggota tetap Dewan Keamanan, yaitu AS, Rusia (dulu Uni Soviet), Inggris, Prancis dan China, telah membuat kebijakan Dewan Keamanan sebagai salah satu badan utama PBB, selalu mengikuti langkah kelima negara pemegang hak veto tersebut. Sebaliknya, Majelis Umum yang menjadi forum seluruh anggota PBB justru tidak memiliki kekuatan yang berarti dibanding dengan Dewan Keamanan. Ketidakadilan inilah yang telah menghambat keberhasilan PBB dalam mengemban misinya, dan bahkan telah melahirkan protes dari banyak negara anggotanya.

PBB sebagai penjaga hukum internasional agar dapat dilaksanakan ternyata mandul dihadapan salah satu organ dalam tubuhnya sendiri, yakni Dewan Keamanan, berbagai keputusan keputusan PBB selalu dapat dimentahan begitu saja jika tidak sejalan dengan kepentingan para pemilik veto terutama Amerika serikat, yang riil menjadi kekutaan tunggal di dunia saat ini. Penggunaan hak veto yang dimiliki Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB bertentangan dengan asas keadilan dan mengingkari realitas sosial. Seringkali sebuah keputusan yang telah ditetapkan dalam forum PBB dibatalkan oleh negara pemilik hak veto.

Kelemahan Dewan Keamanan PBB ini menjadi salah satu kritik yang tajam bagi anggota Dewan Keamanan PBB karena dianggap sebagai kegagalan dari Dewan Keamanan untuk mencapai tujuan awal yaitu untuk menciptakan serta menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Banyak dari anggota PBB menyatakan bahwa fungsi dari Dewan Keamanan PBB terlalu besar sehingga tidak ada yang memberikan batasan-batasan serta kritik terhadap dewan tersebut. Padahal, tidak semua keputusan dari Dewan Keamanan PBB merupakan suatu keputusan yang baik untuk dilaksanakan.

Penggunaan Hak Veto

Pada dasarnya, adanya hak veto itu bukan menjadi masalah jika digunakan sebagaimana mestinya. Persoalannya adalah jika penggunaan hak veto justru bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran atau malah mencederai hukum PBB sendiri. penggunaan hak veto yang dimiliki Anggota Tetap DK PBB seakan-akan bertentangan dengan asas keadilan dan mengingkari realitas sosial. Adakalanya sebuah keputusan yang telah ditetapkan dalam forum PBB dibatalkan oleh negara pemilik hak veto.

Berdasarkan statistik dari tahun 1946-2008, negara yang paling banyak menggunakan hak veto adalah Uni Soviet, yaitu sebanyak 122 kali. Kemudian diikuti oleh Amerika Serikat sebanyak 91 kali, Inggris sebanyak 32 kali dan Prancis menggunakan hak veto sebanyak 18 kali. Sedangkan China baru menggunakannya sebanyak 5 kali. Dari statistik di atas, terlihat jelas bahwa hak veto didominasi oleh dua negara yang pernah bersiteru dalam perang dingin, yaitu Uni Soviet dan Amerika Serikat.

Sebagian besar hak veto yang dikeluarkan oleh Uni Soviet terjadi antara tahun 1946-1962. Jumlah veto yang dikeluarkan oleh Uni Soviet kala itu mencapai 100 veto, pada umumnya digunakan untuk melindungi kepetingan besar blok timur. Namun ketika Uni Soviet runtuh dan berubah menjadi Rusia, penggunaan hak veto didominasi oleh Amerika Serikat. Sebagai bukti, setelah berakhirnya perang dingin sampai tahun 2008 ada 22 veto yang telah digunakan yaitu 17 oleh AS, 3 oleh Rusia dan 2 oleh China.

Pasca Perang Dingin, AS tampil sebagai penguasa tunggal dalam kancah hubungan internasional. AS sering mem-veto berbagai kebijakan yang dianggap membahayakan dirinya maupun sekutunya. Dari 17 veto yang dikeluarkan oleh AS, 14 diantaranya digunakan untuk menentang berbagai resolusi yang ditujukan untuk Israel.

Daftar Veto AS Terkait Israel

No. Tanggal Tentang
1 28 Desember 2008 Resolution calling for an end to the massive ongoing Israeli attacks against the Gaza Strip.
2 11 November 2006 on the Israeli military operations in Gaza, the Palestinian rocket fire into Israel, the call for immediate withdrawal of Israeli forces from the Gaza Strip and a cessation of violence from both parties in the conflict
3 13 Juli 2006 on the demand for the unconditional release of an Israeli soldier captured earlier as well as Israel’s immediate withdrawal from Gaza and the release of dozens of Palestinian officials detained by Israel.
4 5 Oktober 2004 on the demand to Israel to halt all military operations in northern Gaza and withdraw from the area.
5 25 Maret 2004 on the condemnation of the killing of Ahmed Yassin, the leader of the Islamic Resistance Movement Hamas
6 14 Oktober 2003 on the security wall built by Israel in the West Bank.
7 16 September 2003 on the Israeli decision to “remove” Palestinian Authority leader Yasser Arafat.
8 20 Desember 2002 on the killing by Israeli forces of several United Nations employees and the destruction of the World Food Programme (WFP) warehouse
9 14 Desember 2001 on the withdrawal of Israeli forces from Palestinian-controlled territory and condemning acts of terror against civilians
10 27 Maret 2001 on establishing a UN observer force to protect Palestinian civilians
(report of Council meeting SC/7040)
11 21 Maret 1997 Demanding Israel’s immediate cessation of construction at Jabal Abu Ghneim in East Jerusalem
12 7 Maret 1997 Calling upon Israel to refrain from East Jerusalem settlement activites
13 17 Mei 1995 on the Occupied Arab Territories (East Jerusalem)
14 31 Mei 1990 on the Occupied Arab Territories

Dampak Negatif Penggunaan Veto AS

Penggunaan veto secara berlebihan oleh Amerika Serikat justru menimbulkan stigma negatif terhadap PBB. Organisasi ini dianggap impoten dalam menyelesaikan konflik dalam masyarakat internasional, sebut saja kasus invasi Amerika Serikat ke Irak yang tanpa legalisasi DK PBB. Padahal menurut Piagam PBB, penyelesaian konflik antar-negara yang berujung melalui jalur kekerasan (use of force), harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari DK. Begitu pula kasus aksi teror Israel ke Lebanon Selatan yang telah melanggar Resolusi PBB 1701 untuk melakukan gencatan senjata.

Hukum Internasional menjadi cacat dengan adanya sikap dominasi Amerika Serikat di dalam PBB. Akibat dari pembelaan yang dilakukan Amerika Serikat itu, banyak kasus pembangkangan yang dilakukan oleh Israel terutama implementasi resolusi 271, 298, 452, dan 673. Di mana, Israel tidak mematuhinya dengan tetap melanjutkan pembangunan tembok besar, walaupun Mahkamah Internasional mengutuk pembangunan dinding pemisah tersebut, bahkan dalam sebuah peradilan Amerika, menegaskan bahwa pembangunan tersebut merupakan ipso facto.

Ironisnya lagi, kegiatan pembangunan pemukiman oleh Israel di Tepi Barat telah meningkat dua kali lipatnya selama tahun 2007. Tahun 1980, melalui resolusi 465, DK telah meminta Israel untuk membongkar pemukiman yang ada, termasuk Jerusalem. Namun, Israel mengabaikannya.

Anggaran Belanja PBB

Anggaran Belanja PBB untuk periode 2008 – 2009 berjumlah US$ 4.190.000.000 Setiap negara yag menjadi anggota PBB diwajibkan untuk menjadi donatur dan memberikan kontribusi keuangan. Pada awal terbentuknya, PBB tidak memiliki aturan batas maksimal dan batas minimal sumbangan setiap negara sehingga terjadi kekacauan ditubuh PBB karena ada negara yang menyumbang terlalu besar, ada pula negara yang menyumbang terlalu kecil. Bahkan, Amerika Serikat tercatat pernah memberikan sumbangan sebesar 50% dari total anggaran belanja PBB.

Hal tersebut tentu saja dinilai tidak sehat bagi kehidupan suatu organisasi karena negara memiliki sumbangan paling besar biasanya akan menggunakan senjata keuangannya untuk mempengaruhi kebijakan PBB. Oleh karena itu, Majelis Umum membuat resolusi yang membatasi jumlah minimal dan maksimal sumbangan suatu negara.

Resolusi terakhir terkait anggaran belanja PBB (Majelis Umum 55/5B 2000) menyebutkan bahwa batas maksimal sumbangan setiap negara adalah 22% sedangkan batas minimalnya adalah 0,001%. Dari Resolusi tersebut kemudian muncul daftar 10 besar Donatur PBB yang meliputi Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Inggris, Perancis, Italia, Kanada, Spanyol, China dan Meksiko. Keuangan PBB didominasi oleh kesepuluh negara tersebut, jika ditotal kesepuluh negara tersebut memberikan kontribusi sebesar 76,44% bagi Anggaran PBB.

 Tabel. Daftar Donatur PBB

Negara Anggota Kontribusi (%)
 Amerika Serikat 22,00%
 Jepang 16,624%
 Jerman 8,577%
 Inggris 6,624%
 Perancis 6,301%
 Italia 5,079%
 Kanada 2,977%
 Spanyol 2,968%
 China 2,667%
 Meksiko 2,257%
182 Anggota lainnya 23,908%

Ada 48 negara yang kontribusinya hanya 0,001% dan 11 negara yang kontribusinya 0,002%. Bagaimana dengan Indonesia?  Kontribusi wajib indonesia saat ini adalah 0,142% turun dari 0,173% sebelumnya. Kontribusi wajib ini sering menjadi permasalahan di berbagai negara miskin. Banyak diantara mereka yang menunggak hingga akhirnya gagal bayar seperti Burundi, Republik Sentral Afrika, Comoros, Georgia, Guinea-Bissau, Moldova, Niger, Sao Tome and Principe, Somalia da Tajikistan. Negara-negara yang menunggak hutang tersebut biasanya membayar secara berangsur, bahkan tidak jarang negara tersebut mendapat bantuan dari negara besar terkait dengan kontribusi wajib.

Anggaran belanja yang tersebut diatas hanyalah anggaran belanja tetap, biasanya digunakan untuk kegiatan reguler dan operasi pemeliharaan perdamaian yang tengah berlangsung. Namun jika, terjadi kegiatan yang bersifat insidental seperti pengiriman misi kemanusiaaan yang darurat, maka dana tersebut diperoleh dari sumbangan negara-negara besar secara sukarela, sumbangan sukarela tersebut biasanya juga memiliki motif politik tersendiri.

Sumbangan = Pengaruh

Besarnya sumbangan pada anggaran belanja PBB menentukan besarnya pengaruh negara tersebut. Hal ini sudah menjadi rahasia umum didalam kehidupan PBB, mengingat PBB sangat menggantungkan dirinya terhadap kontribusi wajib. Itulah yang menjadi penyebab PBB kurang lantang untuk menentang kebijakan kontroversial dari Amerika Serikat. Marahnya Amerika Serikat dapat berdampak pada hilangnya 22% anggaran belanja PBB setara dengan US$ 1.246.000.000 (Rp.12.460 Triliun)

Pada masa kepemimpinan Boutros-Boutros Ghali, PBB pernah bermasalah dengan Amerika Serikat terkait dengan prakarsa diplomatik di bidang operasi pemeliharaan perdamaian. Prakarsa tersebut dinilai cukup merugikan karena mengurangi peran Ameriksa Serikat di kancah politik internasional. Amerika Serikat menuntut agar prakarsa operasi pemeliharaan perdamaian tersebut direvisi, namun B.B.Ghali tetap menolak. Sebagai balasannya, Amerika Serikat memutuskan untuk menunda pembayaran kontribusi wajib.

PBB mengalami krisis keuangan yang parah sehingga berbagai operasi pemeliharaan perdamaian di beberapa negara mengalami hambatan yang cukup berat. Sejak B. B. Ghali digantikan Kofi Annan, PBB mulai lebih kompromistis dengan Amerika Serikat. Berbagai ketentuan yang bertenangan dengan Amerika Serikat mulai diubah dan di reformasi. Amerika Serikat pun secara berangsur membayar tunggakannya.

Sikap enggan Amerika Serikat untuk memenuhi kewajiban keuangannya lebih besnuansa politik daripada ekonomi. Menurut catatan PBB, Amerika Serikat masih berhutang sebanyak US$ 446.000.000, diperkirakan hutang ini disebabkan oleh banyaknya kebijakan Amerika Serikat yang mulai ditentang termasuk masalah nuklir Iran. Kondisi perekonomian PBB sudah sedemikian parahnya sehingga menjadikan Organisasi Internasional tersebut jauh dari dominasi negara besar.

BAB III

PENUTUP

Dari Pembahasan pada bab sebelumnya, kita dapat menarik kesimpulan bahwa Amerika Serikat telah mendominasi segala hal yang ada di PBB. Dominasi yang dilakukan oleh PBB ini memiliki dampak negatif karena kredibilitas PBB menjadi dipertanyakan saat menyelesaikan sengketa yang terkait dengan Amerika Serikat dan sekutunya.

Dominasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat ditempuh melalui 2 jalan yakni dari aspek ekonomi dan politik. Ditinjau dari segi ekonomi, Amerika Serikat merupakan donatur terbesar dalam hal aggaran belanja PBB adapun dari segi politik, Amerika Serikat menggunakan hak vetonya untuk mencegah berbagai kebijakan yang dianggap bertentangan atau mengancam Amerika Serikat dan sekutunya.

Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret yang bertujuan untuk menghindari dominasi Amerika Serikat pada khususnya dan dominasi satu negara pada umumnya di dalam tubuh PBB. Langkah konkret tersebut diantaranya adalah dengan memperkecil batas maksimum sumbangan terhadap PBB dari 22% menjadi 15%, sehingga tiang penyangga yang besar akan bertambah banyak dalam menyokong anggaran belanja PBB.

Langkah lainnya adalah dengan menambah jumlah anggota dewan keamanan tetap karena jumlah anggota dewan keamanan tetap saat ini yang hanya berjumlah 5 negara sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Setidaknya ada 8 hingga 10 negara yang menjadi dewan keamanan tetap agar dapat menampung aspirasi dari segala jenis negara. Dengan demikian, diharapkan PBB dapat menjadi lebih netral dalam menyelesaikan suatu masalah.

Comments (2) »

Pengaruh AIPAC Terhadap Kebijakan Amerika Serikat Pasca Peristiwa 11 September 2001

PENDAHULUAN

 Latar Belakang

Aksi terorisme yang terjadi pada 11 September 2001 banyak mengundang perhatian di seluruh dunia. Amerika Serikat yang dikenal sebagai negara adidaya dalam hubungan internasional ternyata justru lengah saat menghadapi serangan terorisme ke dalam negerinya sendiri. Dunia pun dipenuhi dengan rasa cemas, hampir seluruh negara di dunia mengecam tindakan tersebut dan mulai memperkuat keamanan dalam negeri.

Terorisme yang selama ini cenderung diabaikan, kini mulai diperhatikan karena gaya serangan yang digunakan sudah menggunakan metode dan gaya baru. Terorisme abad ini sudah bukan lagi sekedar masalah nasional tetapi meningkat menjadi masalah internasional. Amerika Serikat pun mulai mengajak negara lain untuk membantu menyelesaikan masalah terorisme ini.

Amerika Serikat yang merasa tersakiti oleh tindakan terorisme ini mulai mencari teman yang bersedia untuk membantu dalam melakukan serangan pembalasan. Dalam situasi yang penuh dengan ketidakpastian ini, AIPAC (American Israel Public Affairs Committee) sebuah organisasi lobi Yahudi yang ada di Amerika Serikat datang dan memanfaatkan kondisi tersebut untuk melobi dalam pembuatan kebijakan terkait masalah terorisme.

Lobi yang dilakukan oleh AIPAC ini ternyata membuahkan hasil yang sangat baik. Buktinya, tanpa menunggu waktu yang panjang AS langsung membuat berbagai aturan terkait masalah terorisme. Semua negara ‘dipaksa’ untuk mengikuti dan patuh pada aturan yang dibuat oleh AS.

Goerge W. Bush yang saat itu menjadi presiden AS mengeluarkan sebuah doktrin yang sangat terkenal, “Anda bersama kami atau bersama teroris.” Hanya ada dua pilihan, patuh pada aturan main AS atau ikut dengan terorisme. Siapa saja yang menentang AS langsung akan dicap sebagai negara terorisme.

Lobi yang dilakukan oleh AIPAC juga telah berhasil menciptakan sebuah propaganda baru berupa ‘perang melawan terorisme’. Namun dalam hal ini tidak jelas kategori apa yang digunakan untuk menunjuk suatu terorisme. Akibatnya kebijakan AS melawan terorisme pun menjadi seakan tidak terkendali karena terlalu banyak dipengaruhi oleh lobi AIPAC. Banyak negara yang diserang dengan alasan terorisme namun tanpa bukti yang jelas.

AIPAC yang notabene sebagai organisasi lobi Yahudi-Israel memanfaatkan kemampuan lobinya untuk menggiring kebijakan luar negeri AS sesuai dengan yang mereka inginkan dengan menghancurkan negara yang dianggap berbahaya bagi Israel namun dibungkus dengan kedok terorisme.

Irak dan Afghanistan merupakan dua contoh negara yang menjadi korban lobi AIPAC di Amerika Serikat. Kedua negara tersebut oleh AIPAC dituding sebagai negara yang melindungi dan mensponsori kegiatan terorisme dunia sehingga harus di’jinak’kan dengan kekuatan militer. AS yang masih mengalami ‘demam teror’ langsung mengumpulkan sekutunya dan menggempur habis kedua negara tersebut meski tanpa adanya restu dari PBB.

AIPAC tidak hanya beraktivitas di bidang pemerintahan, tetapi juga beroperasi di bidang media massa. Sebagian besar pemilik media massa yang ada di AS merupakan anggota AIPAC sehingga mereka dengan mudah membentuk opini publik terkait dengan masalah terorisme. Cengkeraman AIPAC didalam AS sudah sedemikian kuat sehingga mampu mengendalikan kebijakan AS terutama mengenai masalah terorisme yang terjadi pada 11 September 2001.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pemaparan yang ada diatas, kami tertarik untuk membahas masalah terkait pengaruh AIPAC terhadap kebijakan Amerika Serikat pasca terjadinya tragedi 11 September 2001. Seberapa besar pengaruh AIPAC terhadap kebijakan AS pasca tragedi tersebut? Apa yang membuat pengaruh AIPAC sedemikian kuat dalam perpolitikan AS?

PEMBAHASAN

American Israel Public Affairs Committee

Dalam makalah ini, subjek utama yang menjadi pembahasan adalah AIPAC (American Israel Public Affairs Committee), sebuah komite kerjasama yang dibangun antara Amerika dan Israel. Komite ini berfungsi sebagai pemersatu dan pengerat hubungan antara Amerika dan Israel.

Organisasi yang dibangun pada tahun 1951 ini merupakan perwujudan nyata persahabatan antara Amerika dan Israel. Terlalu panjang untuk menjelaskan mengapa organisasi ini bisa terbentuk dan bagaimana latar belakang yang menunjang berdirinya organisasi ini. Mengingat masalah yang ada dibalik AIPAC ini terlalu kompleks, maka dalam sub bab ini akan dijelaskan secara singkat.

Sebagaimana kita ketahui, sebagian besar ekonom dan pengusaha yang berada di Amerika Serikat berasal dari kalangan Yahudi. Mereka menguasai berbagai sektor mulai dari perbankan, media massa hingga berbagai sektor vital lain yang ada di AS. Hal ini membuat denyut kehidupan perekonomian di AS sangat bergantung pada warga Yahudi. Mereka menyumbang banyak hal untuk pembangunan di AS baik secara finansial maupun politis. Posisi inilah yang membuat warga Yahudi begitu disegani di AS.

Gambar 2.1 Logo AIPAC

Setiap lobi yang dilakukan oleh warga Yahudi biasanya mudah berhasil, selain karena kelihaian lobi mereka yang sedemikian hebat juga karena kemampuan finansial mereka yang sangat mendukung sehingga memudahkan mereka dalam berbagai urusan termasuk politik.

Kiprah yang dilakukan oleh warga Yahudi di AS tentu saja tidak gratis. Ada harga yang harus dibayar oleh pemerintah AS kepada warga Yahudi yakni dengan memberikan perlindungan kepada negara Yahudi, Israel. Keterikatan yang kuat antar sesama warga Yahudi membuat solidaritas mereka sangat tinggi, meskipun mereka tinggal di AS tetapi tidak pernah melupakan kepentingan Yahudi yang ada di Israel.

Israel yang hanyalah negara kecil ini memang rawan mengalami ancaman dari negara sekitarnya mengingat statusnya yang kontroversial. Berdirinya negara Israel ini menimbulkan berbagai macam konflik karena statusnya yang bisa dianggap ilegal yakni dengan merebut tanah Palestina dari rakyat Palestina. Statusnya yang penuh dengan ancaman dan bahaya konflik ini membuat Israel membutuhkan perlindungan dan dukungan dari negara super power.

Disinilah letak keunikan warga Yahudi, kekuatan solidaritas mereka sangat tinggi sehingga mampu membagi peran. Mereka yang ada di Israel bertugas untuk membangun dan memperkuat Israel dari dalam, adapun mereka yang ada di luar negeri bertugas untuk membangun dan memperkuat negeri orang dengan tujuan agar negeri yang telah dibangun tersebut memberikan dukungan kepada Israel dari luar. Aktivitas inilah yang sedang terjadi di AS.

Gambar 2.2 Ilustrasi Kedekatan AS dan Israel

Warga Yahudi di AS bertugas untuk membangun AS dengan tujuan agar AS memberikan perlindungan kepada negara AS. Perlindungan ini diwujudkan melalui organisasi yang disebut AIPAC, komitmen yang ada didalam organisasi ini adalah Amerika Serikat bersedia untuk melindungi Israel dari ancaman apapun sedangkan Israel (melalui Yahudi yang ada di Amerika Serikat) bersedia untuk melakukan pembangunan di AS.

Komitmen tersebut membuat AS dan Israel seperti saudara kandung yang saling membantu dan saling membela. Tidak peduli senakal apapun tindakan yang dilakukan oleh Israel, AS akan selalu membela dan melindunginya dari kecaman dunia internasional, demikian pula sebaliknya.

Tragedi 11 September 2001 dan AIPAC

Aksi terorisme yang dilakukan dengan menabrakkan pesawat ke menara kembar gedung WTC pada tanggal 11 September 2001. Peristiwa ini sedemikian dahsyatnya hingga seluruh dunia ikut bergetar dan merasakan ketakutan yang amat dahsyat. Jika AS yang merupakan negara super power saja bisa diserang, bagaimana dengan negara kecil yang lemah dalam pertahanan?

Disini kami tidak akan membahas mengapa aksi terorisme tersebut bisa terjadi dan siapa yang sebenarnya bersalah. Aksi tersebut sendiri sebenarnya memiliki terlalu banyak kejanggalan dan tidak sedikit yang menduga ada unsur rekayasa dalam peristiwa tersebut. Mulai dari kelengahan militer AS dalam menjaga keamanan udara hingga tidak adanya warga Yahudi yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut karena sengaja meliburkan diri, masih menyimpan banyak misteri. Jika kita bahas kejanggalan tersebut satu per satu, tuduhan kita justru akan mengarah kepada AIPAC.

Namun segala kejanggalan tersebut masih sekedar teori konspirasi dan tidak memiliki landasan keilmiahan yang kuat sehingga tidak perlu diperdalam. Media massa telah berhasil membentuk opini publik bahwa otak pelaku utama dari kejahatan tersebut adalah Al-Qaeda. Terlepas dari dugaan adanya rekayasa dalam peristiwa tersebut, kita harus mengakui bahwa hasil identifikasi menunjuk ke arah Al-Qaeda merupakan aktor utama dari tragedi tersebut.

Kembali ke permasalahan AIPAC. Sejak terjadinya tragedi tersebut, AIPAC menjadi sangat aktif dalam melakukan lobi terhadap pemerintahan Bush. Mereka berusaha membangkitkan kesadaran bahwa terorisme masa kini telah berubah menjadi lebih canggih. Mulai dari canggih peralatan hingga canggih sasaran sehingga pemberantasan terorisme harus dilakukan secanggih mungkin.

AIPAC mengkhawatirkan kondisi Israel yang suatu saat dapat menjadi target serangan terorisme selanjutnya. Apalagi jika melihat motif latar belakang aksi terorisme tersebut dipicu oleh kegeraman sebagian umat Islam yang merasa diperlakukan tidak adil oleh Amerika Serikat, bukan tidak mungkin jika kegeraman selanjutnya ditumpahkan kepada Israel. Posisi ini menjadikan AIPAC semakin mendesak agar AS memerangi terorisme dengan tegas.

Gambar 2.3 Ilustrasi Lobi AIPAC

Masalah selanjutnya adalah terkait target dan bagaimana cara mengatasi terorisme ini? Terorisme bukanlah negara dan masih terlalu abstrak untuk digambarkan. Mula-mula Afghanistan dijadikan sebagai sasaran utama untuk dihajar karena menjadi tempat persembunyian dan perlindungan teroris, lalu Irak pada 19 Maret 2003 juga ikut dihajar karena dituduh menjadi sponsor terhadap kegiatan terorisme dan menyediakan senjata pemusnah massal.

Untuk Afghanistan, kita memang cukup maklum karena negara tersebut memang sudah lama diduga menjadi pusat kegiatan. Namun untuk Irak, serangan yang dilakukan justru terkesan ngelantur dan tidak jelas arahnya. Dugaan keterlibatan Saddam Hussein sebagai sponsor aksi terorisme ternyata tidak terbukti, demikian pula dengan senjata pemusnah massal yang diberitakan ternyata hanya isapan jempol belaka.

Malah banyak yang menduga bahwa serangan ke Irak tidak ditujukan untuk terorisme tetapi hanya sebagai legitimasi untuk menggulingkan pemerintahan Saddam Hussein yang dianggap mengancam keamanan Israel. Lobi yang dilakukan oleh AIPAC cenderung bersifat politis dan mengorbankan banyak pihak demi kepentingannya dengan menggunakan kedok terorisme.

Tokoh dibelakang AIPAC

Setelah membahas panjang lebar terkait pengaruh AIPAC dalam kebijakan AS pasca tragedi 11 September 2001, kita tentu penasaran dengan siapa saja yang ada dibelakang AIPAC. Mengapa AIPAC dapat sedemikian kuat? Jika kita menyaksikan gambar dibawah kita akan mendapatkan jawabannya.

 Gambar 2.4 Tokoh dibelakang AIPAC

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, warga Yahudi di AS begitu disegani hingga hampir setiap presiden di AS selalu memiliki kedekatan khusus dengan AIPAC. Tokoh yang ada pada gambar diatas merupakan orang top bahkan nomor satu di AS sehingga tidak begitu mengherankan kenapa lobi yang dilakukan oleh AIPAC dapat dengan mudah menjadi kebijakan AS.

Tidak hanya itu, AIPAC juga memiliki 50.000 anggota yang tersebar di seluruh pemerintahan AS baik kongres maupun negara bagian. Hampir semua politikus ternama di AS memiliki kedekatan dengan AIPAC. Bukan sesuatu yang mengejutkan jika akhirnya AS begitu mudah dilobi oleh AIPAC saat mengalami tragedi 11 September 2001.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang ada diatas, kesimpulan yang dapat diambil adalah AIPAC memiliki pengaruh yang kuat dalam pembuatan kebijakan di AS terutama pasca terjadinya tragedi 11 September 2001. Dalam tragedi tersebut, AIPAC mengambil peranan penting terutama dalam hal pembentukan opini publik melalui berbagai media internasional yang dikelola.

Selain itu, AIPAC juga memiliki kekuatan dan pengaruh politik yang sangat besar di AS sehingga dapat dengan mudah melakukan lobi politik terhadap pemerintahan AS. Kuatnya peran AIPAC di AS disebabkan karena banyaknya tokoh penting yang berada dibelakangnya.

Saran

Tulisan ini masih memiliki banyak kekurangan terutama dalam hal data. Berbagai masalah yang disampaikan dalam makalah ini tidak ditunjang dengan data yang lengkap sehingga disarankan bagi para pembaca yang berminat untuk memperluas atau memperdalam bahasan mengenai tulisan ini diharapkan untuk lebih banyak mengumpulkan data sehingga informasi yang diberikan dapat menjadi lebih valid.

 

Muh. Miftachun Niam

08430008

Leave a comment »

Peran Lobbyist dalam Kemenangan Pemilu Obama

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kemenangan Barack Obama dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 2008 sebenarnya bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Bagi sebagian masyarakat, keterpilihan Obama menunjukkan perubahan yang begitu berarti di dalam peta perpolitikan AS mengingat Obama merupakan presiden pertama AS yang berasal dari kulit hitam. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa teori yang mengatakan presiden AS harus berasal dari kulit putih, protestan dan anglikan sudah tidak lagi berlaku.

Namun disadari atau tidak, keterpilihan Obama sebagai Presiden AS sebenarnya disebabkan oleh kuatnya Lobbyist yang bekerja disekitar Obama saat masa kampanye. Para Lobbyist inilah yang berhasil menarik begitu banyak dukungan baik berupa suara maupun dana dari masyarakat AS. Posisi Obama yang cukup netral dan bersih di mata masyarakat AS (tidak begitu radikal seperti pendahulunya George W. Bush atau pesaingnya John Mc Cain) menjadi daya tarik yang terus dipromosikan oleh para Lobbyist.

Kekuatan lobi yang bermain dibelakang Obama menjadi salah satu faktor penentu kemenangannya dalam pemilu 2008. Memang, selama kampanye Obama selalu mencela tindakan lobi dan kekuatan politik tertentu yang sering digunakan oleh calon lainnya untuk meraup suara. Obama bahkan secara terbuka mengecam politik lobi yang digunakan oleh Hillary Clinton dan John Mc Cain. Obama sering menunjukkan sikap destruktif terhadap lobi politik di AS.[1]

Sikap ini kian terlihat saat Obama telah terpilih menjadi Presiden. Dia berencana untuk mengeluarkan aturan yang membatasi peran kelompok lobi. Selama ini kelompok lobi dianggap sering mempengaruhi kebijakan pemerintah federal.[2] Tim lobi ini memihak kelompok kepentingan tertentu dan menciptakan kultur politik korup didalam tubuh pemerintahan AS sehingga Obama merasa perlu untuk mengubah Undang-undang tentang Lobbyist.[3]

Namun apakah Obama sendiri bersih dari tindakan lobi politik? Tidak juga. Pada pemilu yang lalu, Obama terbukti berhasil mengumpulkan dana sebesar US$ 750 juta yang berasal dari para donatur.[4] Dana sebesar itu diklaim berasal dari sumbangan sukarela masyarakat AS, akan tetapi sudah menjadi rahasia umum bahwa sebagian besar dana tersebut sebenarnya berasal dari hasil kerja keras lobi ke berbagai instansi. Standar ganda yang ditunjukkan oleh Obama terhadap peran Lobbyist ini sangat menarik untuk diamati.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pemaparan diatas, kami tertarik untuk mengangkat masalah Lobbyist dan pengaruhnya terhadap kemenangan Obama pada pemilu 2008. Selain itu, kami juga mencoba untuk menguraikan lobi politik yang digunakan oleh Obama sehingga dapat memenangi pemilihan tanpa harus menurunkan tingkat popularitasnya di mata rakyat.

PEMBAHASAN

 Sekilas Tentang Lobbyist

Sebelum lebih jauh membahas tentang pengaruh lobbyist dalam kemenangan pemilu Obama, kita perlu mengenal lebih dekat dengan istilah lobbyist. Lobbyist berasal dari kata Lobi yang berarti aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok secara informal dengan tujuan memengaruhi proses pengambilan keputusan dan keuntungan tertentu.[5]

Lobi merupakan aktivitas interpersonal dan komunikasi yang dilakukan biasanya berdasarkan kedekatan pribadi. Mengingat sifatnya yang informal dan bertujuan untuk memengaruhi proses pengambilan kebijakan, kegiatan lobi biasanya dianggap sebagai kegiatan yang tidak etis. Di sebagian negara, kegiatan lobi yang menyangkut masalah politik dianggap terlarang karena dapat menyebabkan para pejabat menjadi tidak netral dan kurang bersih dalam menghasilkan suatu kebijakan.

2.1 Lobbyist di Amerika Serikat

Namun bagi sebagian negara lainnya, kegiatan lobi dianggap sebagai sebuah seni dalam berkomunikasi dan merupakan wujud dari ekspresi kebebasan untuk berbicara sehingga kegiatan lobi tidak dilarang. Negara yang menganut aliran neoliberalisme biasanya cenderung mendukung aktivitas lobi, seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis dan Uni Eropa.

Di negara tersebut aktivitas lobi dianggap legal, bahkan disana dibentuk pula organisasi khusus untuk Lobbyist (orang yang berprofesi sebagai tukang lobi). Kegiatan lobi di negara neoliberal mencakup berbagai hal dari masalah sosial hingga politik. Bahkan aktivitas lobi tersebut diatur dalam undang-undang, seperti AS yang memiliki Federal Regulation of Lobbying Act of 1946 dan The Lobbying Disclasure Act of 1995. Dua undang-undang ini secara khusus mengatur aktivitas lobi dan para pelobi (lobbyist).

Lobi dan lobbyist masih banyak menjadi perdebatan di berbagai negara mengingat aktivitasnya yang bagi sebagian orang masih dianggap kurang etis. Namun baik buruknya lobi dan lobbyist bagi perkembangan suatu negara masih sangat relatif tergantung tingkat kesadaran dan kedewasaan perpoilitikan suatu negara. Bagi negara yang masih berkembang, kegiatan ini akan menjadi bumerang karena cenderung menciptakan perpolitikan yang korup dan mudah di lobi. Adapun bagi negara yang sudah maju dan dewasa, kegiatan lobi justru akan menjadi penunjang bagi pembangunan karena akan mempermudah jalur aspirasi suara rakyat tanpa harus melalui proses yang berbelit-belit.

Lobi Politik di Amerika Serikat

Di Amerika Serikat, lobi politik sudah biasa terjadi baik di tingkat kongres federal maupun negara bagian. Lobi politik ini akan semakin ramai terutama saat menjelang pemilihan umum. Berbagai kelompok kepentingan biasanya akan menyewa lobbyist untuk melobi para kandidat. Kelompok kepentingan tersebut menawarkan dukungan baik finansial maupun suara kepada calon kandidat dengan harapan jika kandidat tersebut terpilih, maka kepentingan kelompok tersebut akan dapat dilindungi.

Kita ambil contoh sederhana, di AS penggunaan rokok masih dibatasi hanya untuk orang dewasa. Hal ini menyebabkan perusahaan rokok sangat stagnan karena konsumen mereka terbatas pada orang dewasa. Agar usaha mereka dapat semakin berkembang, mereka menyewa seorang lobbyist yang bertugas untuk melobi para pengambil kebijakan agar pengguna rokok tidak hanya untuk orang dewasa tetapi juga dibawah umur.[6]

Jika tawaran ini disetujui, pengambil kebijakan tersebut akan mendapat keuntungan baik berupa finansial maupun dukungan suara saat pemilu berikutnya. Kasus seperti ini biasa terjadi dan diaggap sebagai simbiosis mutualisme karena menguntungkan kedua belah pihak. Pengguna lobbyist tidak hanya terbatas pada kalangan perusahaan tetapi juga pada masalah sosial budaya.

Gambar 2.2 Diagram Kinerja Lobbyist

Contoh lain adalah masalah Yahudi di AS, sebagian besar orang kaya di AS berasal dari kalangan Yahudi. Mereka banyak menyewa lobbyist untuk melobi para pejabat di AS agar dalam setiap kebijakan luar negeri selalu melindungi kepentingan negara Israel. Komunitas Yahudi di AS ini memiliki kepentingan untuk melindungi Yahudi di Israel. Jika tawaran ini disetujui, maka mereka akan memberikan banyak dukungan terutama untuk pembangunan negara.

Lobbyist dalam Pemilihan Presiden Tahun 2008

Sebagaimana telah disebutkan diatas, kegiatan lobbyist khususnya didalam bidang lobi politik mengalami puncaknya disaat pemilihan presiden. Dalam sejarah perpolitikan modern di AS, nyaris tidak ada seorang presiden pun yang dapat maju tanpa ada dukungan dari lobbyist. Para lobbyist ini menjadi jembatan antara kandidat dengan suara para pemilihnya.

Kondisi ini juga terjadi pada saat pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 2008 yang lalu. Pada pemilu tersebut terdapat dua calon kandidat yakni John Mc Cain dari Partai Republik dan Barack Obama dari Partai Demokrat. Keduanya saling berlomba untuk mendapatkan dukungan massa melalui berbagai cara salah satunya melalui pendekatan terhadap lobbyist. Pendekatan ini dianggap cukup efektif karena mampu menarik dukungan dana dan suara.

John McCain cenderung untuk mendekati lobbyist yang memiliki hubungan dengan para pengusaha, politikus dan pemilih yang menyukai politik gaya keras agar memberikan dukungannya pada pemilihan presiden. Pendekatan yang dilakukan oleh John McCain ini didasari pada gaya politiknya yang cukup keras sehingga mencari pendukung yang sealiran. Lain halnya dengan Obama yang cenderung memiliki gaya politik halus dan diplomatis. Pendekatan yang dilakukan oleh Obama pun mengarah kepada pengusaha, politikus dan pemilih yang memiliki gaya politik halus.

Gambar 2.3 Ilustrasi Kegiatan Lobbyists Pada Pemilu di AS

Keduanya saling berlomba untuk mendapatkan dukungan yang besar melalui para lobbyist ini. Secara teori, McCain seharusnya lebih unggul dari Obama dalam hal lobi politik mengingat dia memiliki banyak relasi dan sudah sangat matang jika dibandingkan dengan Obama yang masih seumur jagung. Apalagi McCain pernah mencalonkan diri sebagai presiden pada pemilu sebelumnya sehingga koneksi dan kemampuannya dalam mengakomodasi lobi politik pun dapat lebih besar.[7]

McCain didukung oleh politikus dan konglomerat besar yang mampu mendulang suara dan dana seperti Sheldon Adelson[8], Matt Brooks[9], Mark Broxmeyer[10], dan banyak lagi. Semuanya merupakan orang besar dan sudah lama berkecimpung di dunia politik AS. Sebenarnya Obama juga didukung oleh berbagai konglomerat dan pengusaha, tetapi jumlahnya tidak seberapa kuat jika dibandingkan dengan kekuatan lobi McCain.

Tapi pada kenyataannya, Obama justru menjadi pemenang dalam pemilu tersebut. Obama unggul dalam segala hal, mulai dari dukungan suara, dukungan pendanaan, dan sebagainya. Kemenangan Obama dalam pemilu ini menimbulkan pertanyaan tersendiri terkait strategi lobi apa yang digunakan oleh Obama dan bagaimana cara kerja lobbyist yang ada disekitarnya.

Strategi dan Kinerja Lobbyist Obama

Strategi yang dilakukan oleh Obama dalam menggunakan lobbyist berbeda dengan strategi McCain. Dia lebih condong melakukan lobi secara sosial dan budaya kepada berbagai lembaga dan organisasi. Sedangkan McCain condong melakukan lobi secara politik dan komersial.

Perbedaan itulah yang dijadikan senjata kampanye Obama dengan mengatakan bahwa McCain tidak bersih. Kampanye McCain dituding penuh dengan politik uang karena melibatkan banyak birokrat, konglomerat dan lobbyist perusahaan. Hal ini membuat banyak pemilih yang meragukan McCain dan menganggap politiknya cenderung korup.

Kondisi ini tentu berbeda dengan Obama yang meskipun menggunakan lobbyist tapi berafiliasi untuk kegiatan yang bersifat sosial dan budaya. Kinerja yang dilakukan oleh lobbyist Obama pun cenderung ke arah sosial dan menjauhi simbiosis mutualisme di bidang komersial. Mereka berusaha untuk menampilkan Obama secara bersih sehingga dicintai oleh rakyat dan mengundang banyak pemilih. Mereka mendekati pemilih sesuai dengan kondisi sosial masing-masing.

Bahkan lobi Obama juga menggunakan pendekatan media baik media massa maupun jejaring sosial. Para lobbyist Obama lebih sering terjun mendekati berbagai organisasi masyarakat dan organisasi sosial lainnya terutama yang dikelola oleh wakil distrik agar menarik hati mereka.

Strategi yang digunakan ini terbukti efektif melihat keberhasilan Obama dalam menduduki kursi Presiden AS. Kinerja para lobbyist Obama ini membuahkan hasil dan menggerakkan hati rakyat AS menyumbang dana kampanye kepada Obama. Jumlah sumbangan para pendukung ini bahkan mencapai US$ 750 ribu. Angka tertinggi dalam sejarah perolehan sumbangan kampanye pemilu di Amerika Serikat.

Keberhasilan strategi lobi Obama lainnya adalah dengan mendekati AIPAC (American Israel Public Affairs Committee), sebuah organisasi lobi yahudi di AS. Organisasi ini begitu penting karena memiliki pengaruh yang sangat besar dalam peta perpolitikan Amerika Serikat. tidak ada satu pun Presiden AS yang mampu bertahan lama tanpa adanya dukungan dari organisasi ini.

AIPAC memiliki sedikitnya 65.000 anggota yang tersebar di 50 negara bagian AS.[11] Kontribusi AIPAC dalam perpolitikan AS sangat besar, mereka tidak segan untuk mengeluarkan dana yang sangat besar dalam setiap pemilu. Pada pemilu tahun 2004, AIPAC mengeluarkan dana hingga 6,1 juta dollar AS untuk para kandidat dan partai. Dana yang dikeluarkan oleh organisasi ini untuk melakukan lobi di AS juga sangat besar setiap tahunnya

Pada tahun 2006, dana yang dikeluarkan untuk melakukan lobi mencapai 1,5 juta dollar. Sedangkan pada tahun 2007, mencapai 1,25 juta dollar. Pendekatan yang dilakukan Obama terhadap AIPAC ini melalui janji untuk melindungi warga yahudi termasuk negara Israel dari berbagai ancaman. Berbagai komitmen yang bersifat sosial dan budaya inilah yang akhirnya berhasil mengalahkan McCain dalam memperebutkan kursi presiden AS.

PENUTUP

Kesimpulan

Lobbyist ternyata sangat berpengaruh besar dalam kemenangan Obama. Strategi lobi yang digunakan bukan bersifat komersial tetapi cenderung ke arah sosial dan budaya. Hal ini digunakan untuk mencegah terjadinya politik uang dan menjaga citra Obama agar tetap bersih. Namun lobi terpenting dan paling menentukan adalah dengan AIPAC. Organisasi lobi tersebut sangat berpengaruh dalam kemenangan Obama karena memiliki dukungan dana dan suara yang sangat besar sehingga mempermudah Obama dalam mengalahkan McCain.

Saran

Tulisan ini masih kurang obyektif dalam mengulas lobbyist pada kemenangan pemilu Obama. Selain itu dalam tulisan ini juga masih terdapat banyak kekurangan data yang valid mengingat data terkait lobbyist memang sangat tertutup. Bagi para pembaca yang ingin mengangkat tema ini untuk diulas lebih lanjut disarankan untuk fokus mengamati standar ganda Obama terhadap lobbyist dan menganalisa kemungkinan adanya politik uang dalam kampanyenya.


[1] Kronika Amerika Serikat, Kamis 23 Agustus 2007.

[2] Suara Karya, Obama akan Batasi Peran Tim Lobi, Kamis 13 Nopember 2008.

[3] Sebagaimana diketahui, Lobbyist atau Pelobi merupakan pekerjaan yang legal dan diatur dalam Federal Regulation of Lobbying Act of 1946 dan The Lobbying Disclasure Act of 1995.

[4] Tempo Interaktif, Obama Terancam Kehilangan Donatur Yahudi, 21 Mei 2011.

[5] Diambil dari Merriam-Webster.com pada tanggal 1 Juni 2011.

[6] Kasus seperti ini banyak terjadi di AS, bahkan difilmkan dalam Thank You For Smoking.

[7] Ed Henry, McCain Lobbyist Connection, CNN, 9 September 2008.

[8] Sheldon Adelson adalah seorang republikan yang memiliki pandangan politik neo konservatif dan menjadi ‘mega donor’ McCain dalam pemilu 2008.

[9] Matt Brooks adalah Direktur Eksekutif Republican Jewish Coalition, sebuah organisasi yahudi yang memiliki banyak anggota dan pendukung McCain.

[10] Mark Broxmeyer adalah pengusaha dan ketua Jewish Institute for National Security Affairs, semacam lembaga pendidikan yahudi.

[11] Nusantara HK Mulkan, Mampukah Obama Menghindari Lobi Yahudi?, 2 Juni 2011.

Leave a comment »

Masalah Kesehatan Amerika Serikat

BAB I

PENDAHULUAN

Di Amerika Serikat, sebagian besar pelayanan kesehatan dikelola oleh pihak swasta, salah satu contohnya adalah masalah asuransi. Hampir semua perusahaan asuransi di AS berada di tangan swasta sehingga peran pemerintah dalam mengatasi masalah asuransi sangatlah terbatas.

Pemerintah federal AS hanya bisa mengatur masalah asuransi yang sifatnya kurang ekonomis untuk nilai bisnis seperti Medicare, Medicaid, TRICARE, Program Asuransi Kesehatan Anak (Children’s Health Insurance Program), dan Administrasi Kesehatan Veteran (Veteran Health Administration). Kelima jenis administrasi tersebut ditangani pemerintah karena tidak adanya perusahaan swasta yang tertarik dengan asuransi jenis itu. Dari segi ekonomi, kelima asuransi tersebut memiliki resiko yang sangat besar namun keuntungan yang didapat sangatlah kecil.

Lemahnya kemampuan pemerintah AS dalam mengatur masalah asuransi menjadikan banyak rakyat AS yang menderita. Selama ini perusahaan asuransi swasta selalu mengincar masyarakat kalangan menengah keatas karena dianggap lebih menguntungkan daripada masyarakat kalangan menengah kebawah. Akibatnya banyak masyarakat kalangan menengah kebawah yang tidak tersentuh oleh program asuransi kesehatan.

Biro Sensus AS (The US Censuss Beureau) mencatat bahwa pada tahun 2009 masih terdapat 50,7 juta penduduk atau sekitar 16,7% masyarakat AS yang tidak tersentuh oleh program asuransi. Sebagian besar dari mereka adalah masyarakat kalangan menengah kebawah yang tidak diperhatikan oleh perusahaan asuransi karena dianggap kurang menguntungkan perusahaan.[1][2][3] Tingginya biaya kesehatan di AS ditambah tidak ada jaminan kesehatan terhadap masyarakat menengah kebawah membuat sebagian besar warga AS lebih memilih untuk berobat ke luar negeri yang biayanya lebih murah dan memiliki kualitas yang tidak jauh berbeda dengan AS.[4]

Kondisi ini tentu saja merugikan keuangan AS, karena uang dan pendapatan kesehatan yang seharusnya masuk kedalam AS justru masuk ke negara lain. Jika ditotal, kerugian yang diderita oleh AS akibat banyaknya warga yang berobat keluar negeri, sangatlah besar. Banyak potensi pendapatan negara yang akhirnya terbuang sia-sia.[5]

Warga AS tergolong masyarakat yang sangat memperhatikan masalah kesehatan. Biaya yang mereka keluarkan untuk kesehatan sangat tinggi, hampir setara dengan biaya konsumsi sehari-hari. Kesadaran warga AS akan kesehatan sangat tinggi. Sayangnya, tingginya kesadaran ini tidak diimbangi oleh biaya pengobatan di AS. Biaya pengobatan di rumah sakit AS terlalu mahal sehingga masyarakat banyak memilih untuk berobat di luar negeri.[6]

Dampak lain dari lemahnya regulasi AS dalam mengatur masalah kesehatan adalah semakin merosotnya jumlah pengusaha di AS. Tingginya biaya kesehatan di AS membuat banyak pengusaha yang akhirnya bangkrut karena tidak mampu memenuhi standar kesehatan dirinya, perusahaannya dan para pekerjanya. Pembuatan asuransi untuk sebuah perusahaan membutuhkan biaya yang sangat banyak, tak jarang jika kemudian banyak perusahaan yang melemah gara-gara permasalahan kesehatan ini.[7] Sebuah penelitian di tahun 2001 menyebutkan bahwa tingginya angka kebangkrutan perusahaan di AS banyak disebabkan oleh masalah kesehatan dan asuransi. Kedua masalah tersebut berkontribusi sebesar 46,2% penyebab bangkrutnya perusahaan di AS. Pada tahun 2007, angka tersebut meningkat menjadi 62,1% penyebab kebangkrutan di AS.[8]

Permasalahan tersebut menjadi sangat memanas, opini publik pun terbagi menjadi dua. Sebagian cenderung untuk menuntut reformasi kesehatan, sebagian lainnya cenderung menolak reformasi kesehatan. Banyak rakyat AS yang menuntut diadakannya reformasi dalam hal kesehatan. Pemerintah AS harus memegang kendali atas masalah kesehatan dan asuransi. Hal tersebut didasari pada kebutuhan dasar mayarakat AS akan perawatan, akses, keadilan, efisiensi, biaya, pilihan, nilai dan kualitas kesehatan yang lebih baik.

Namun hal ini dibantah oleh kelompok yang menolak adanya reformasi kesehatan. Penyerahan masalah kesehatan dan asuransi hanya akan menimbulkan masalah baru seperti misalnya masalah keuangan. Reformasi kesehatan hanya akan menguras banyak biaya dan anggaran pendapatan negara. AS akan menghadapi masalah ekonomi jika menyetujui agenda reformasi kesehatan.

Argumen tersebut dibantah kembali oleh kelompok yang menuntut adanya reformasi kesehatan. Anggaran dana yang dikeluarkan untuk melaksanakan reformasi kesehatan masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan pendapatan yang terselamatkan. Masyarakat AS tidak perlu lagi berobat ke luar negeri sehingga biaya kesehatan tetap terjaga didalam negeri.

Reformasi kesehatan sudah mendesak untuk segera dilaksanakan terutama jika melihat angka kematian bayi dan harapan hidup di AS yang sudah memasuki angka kritis. AS memiliki angka kematian bayi yag sangat tinggi jika dibandingkan dengan negara industri lainnya.[9] Begitu pula dalam hal angka harapan hidup, AS berada di peringkat ke-42 (versi WHO) dan peringkat ke-47 (versi Uni Eropa) [10] [11], AS tertinggal jauh dari negara-negara kaya yang tergabung dalam G-5 (Jerman, Perancis, Jepang dan Inggris). Tingginya biaya kesehatan di AS disinyalir menjadi penyebab utama rendahnya angka harapan hidup disana. Uniknya, harapan hidup AS tidak hanya kalah oleh negara-negara maju, tetapi juga oleh negara-negara kecil seperti Chili (Peringkat 35) dan Kuba (Peringkat 37). Harapan hidup di AS masih jauh dari rata-rata negara di Uni Eropa.[12]

Pada tahun 2000, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan The Commonwealth Fund menempatkan AS sebagai negara yang memiliki biaya kesehatan termahal di dunia.[13][14] Namun mahalnya biaya kesehatan tersebut tidak sebanding dengan kinerja layanan kesehatan yang dihasilkan, AS hanya menduduki peringkat ke-37 dari 191 negara dalam hal layanan kesehatan.[15] The Commonwealth Fund bahkan menempatkan AS peringkat terakhir dalam hal layanan kesehatan kepada masyarakat.[16]

Amerika Serikat mendapat julukan Raksasa Rapuh, sebuah negara besar dan kaya raya tetapi tak mampu memberikan perlindungan kesehatan kepada rakyatnya.[17] Pada tahun 2004 Institute of Medicine melaporkan hasil penelitian yang menyebutkan bahwa kurangnya asuransi kesehatan telah menyebabkan 18.000 rakyat AS meninggal setiap tahunnya hanya gara-gara penyakit ‘sederhana’. Sementara Universitas Harvard melaporkan bahwa pada tahun 2009, 44.800 rakyat AS meninggal setiap tahunnya karena kurangnya asuransi.[18]

Kuatnya desakan berbagai pihak terkait pentingnya jaminan kesehatan bagi setiap warga AS akhirnya mendorong Pemerintah AS membuat sebuah terobosan baru terkait kebijakan di bidang kesehatan. Kebijakan tersebut bernama Patient Protection Avordable Care Act (PPACC), sebuah peraturan terkait perlindungan terhadap pasien atas biaya kesehatan yang terjangkau. Peraturan ini berhasil dibuat pada tanggal 23 Maret 2010.[19]

Kebijakan ini akhirnya menjadi titik tolak bagi perkembangan kesehatan di AS dalam rangka menyejahterakan rakyatnya. Peraturan tersebut menjadi dasar hukum atas penyelenggaraan perawatan dan biaya kesehatan yang lebih terjangkau bagi setiap warga negara AS.

 

BAB II

PEMBAHASAN

Fasilitas Kesehatan

Sebagian besar layanan kesehatan yang ada di Amerika Serikat berada di tangan swasta. Peran layanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah sangatlah kecil. Hampir semua rumah sakit baik di tingkat federal, negara, daerah hingga pemerintah kota dikuasai oleh swasta sehingga pemerintah tidak mampu untuk mengontrol biaya kesehatan masyarakatnya.

Memang, ada beberapa fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh organisasi non profit/nirlaba tetapi jumlahnya masih sangat sedikit.[20] Fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh pemerintah pun terbatas diperuntukkan untuk golongan tertentu, tidak semua masyarakat bisa mengakses fasilitas pemerintah tersebut.

Sebagai contoh, Departemen Pertahanan (The Federal Department of Defense) memiliki layanan kesehatan berupa Rumah Sakit Lapangan dan Rumah Sakit Tetap (The Military Health System) tetapi peruntukkannya hanya terbatas untuk militer yang masih aktif. Begitu pula dengan Lembaga Kesehatan Veteran (The Federal Veterans Administration) yang membuka layanan kesehatan gratis untuk para veteran. Lembaga ini didanai oleh pemerintah AS untuk mendirikan Rumah Sakit VA yang diperuntukkan khusus untuk para veteran.

Organisasi Kesehatan Indian (The Indian Health Service) juga turut membuka rumah sakit khusus suku indian dan suku-suku lainnya yang diakui oleh pemerintah. Kegiatan organisasi disponsori oleh pemerintah dan IHS bertujuan untuk menciptakan kesehatan gratis bagi para suku-suku di AS.[21] Layanan kesehatan organisasi tersebut tidak bisa diakses oleh masyarakat umum.

Penelitian dan Pengembangan Produk Kesehatan

Penelitian dan pengembangan kesehatan di AS sebagian besar dilakukan oleh swasta. Mereka secara aktif melakukan penelitian dan pengembangan obat-obatan dan alat-alat medis. Adapun untuk masalah pendanaan, swasta dan pemerintah saling berkorelasi. Jika pemerintah mengalami keterbatasan dalam pembiayaan, maka swasta yang bergerak secara aktif melakukan pendanaan untuk bidang penelitian. Pada tahun 2003, penelitian dan pengembangan kesehatan menghabiskan biaya sebesar US$ 95 Miliar. Dari jumlah itu, US$ 40 Miliar berasal dari pemerintah sedangkan sisanya US$ 55 Miliar didanai oleh swasta.[22] Kerjasama yang baik antara pemerintah dan swasta dalam hal penelitian kesehatan ini menjadikan AS sebagai negara nomor satu dalam hal inovasi di bidang kesehatan baik di bidang jenis obat baru maupun teknologi peralatan kesehatan.[23]

Pada tahun 2006 tercatat bahwa AS menjadi produsen alat kesehatan utama di dunia. AS menguasai 75% pedagangan dalam hal peralatan medis di dunia.[24] AS juga tercatat sebagai negara yang paling aktif melakukan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan, biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut bahkan mencapai 82% dari total biaya penelitian semua negara di dunia. Tidak mengherankan jika AS menjadi produsen utama produk kesehatan.[25]

Tingginya hasil yang diperoleh dari hak paten membuat banyak ahli kesehatan AS yang saling berlomba-lomba untuk menghasilkan produk kesehatan yang baik. Mereka tidak segan untuk mengeluarkan banyak biaya dalam hal investasi bidang penelitian kesehatan.[26] Semangat yang tinggi di bidang penelitian dan pengembangan ini memang sangat baik, namun di satu sisi hal tersebut justru menjadi pendorong tingginya biaya kesehatan di AS. Menurut ekonom Dean Baker, posisi AS menjadi sangat aneh karena merajai kesehatan di dunia tapi justru melupakan kesehatan dalam negeri. Oleh karena itu, biaya penelitian dan pengembangan itu seharusnya berasal dari dana pemerintah (pajak) agar hasilnya juga dapat dinikmati oleh masyarakat banyak [27].

Biaya Kesehatan dan PDB

Tingginya biaya kesehatan di AS ternyata telah berdampak pada kondisi Produk Domestik Bruto. Warga AS mengeluarkan biaya untuk kesehatan sebesar 16% dari total PDB. Angka ini tergolong sangat tinggi dan menempati peringkat dua di dunia setelah Timor Leste dalam hal penggunaan PDB untuk kesehatan.[28]

Departemen Pelayanan Kesehatan dan Kemanusiaan (The Health and Human Service Department) mengatakan bahwa jika masalah kesehatan ini tidak segera diatasi, maka angka penggunaan PDB tersebut akan terus menanjak hingga 19,5% pada tahun 2017.[29][30] Berikut ini adalah presentase alokasi penggunaan biaya kesehatan di AS:

  • 31% untuk biaya perawatan di rumah sakit
  • 21% untuk biaya periksa ke dokter/layanan klinis
  • 10% untuk biaya pembelian obat-obatan
  • 7% untuk biaya administrasi terkait kesehatan
  • 7% untuk investasi kesehatan
  • 6% untuk perawatan di panti jompo
  • 6% untuk biaya pengobata profesional
  • 4% untuk perawatan kesehatan gigi
  • 3% untuk pembelian produk kesehatan
  • 3% untuk pajak kesehatan.[31]

Kantor Aktuaria (The Office of the Actuary) dari Pusat Pelayanan Medicare dan Medicaid (The Center for Medicare and Medicaid Services) membuat laporan bahwa biaya untuk kesehatan di AS terlalu tinggi dan mencatat rekor dalam sejarah AS. Tingginya biaya kesehatan ini merupakan suatu pemborosan tersendiri.[32] Pada tahun 2007, biaya yang dikeluarkan untuk kesehatan di AS mencapai US$ 2.260 Triliun (setara dengan Rp. 20,34 Juta Triliun) naik dari US$ 2.100 Triliun pada tahun sebelumnya. Dengan kata lain, hal ini menunjukkan bahwa setiap orang di AS mengeluarkan US$ 7.439 (setara dengan Rp. 68 Juta) dalam satu tahun hanya untuk biaya kesehatan, naik dari tahun sebelumnya sebesar US$ 7.026.[33]

Angka tersebut belum seberapa jika dibandingkan pada tahun 2009, dimana dimana biaya yang dikeluarkan untuk kesehatan mencapai US$ 2.500 Triliun. Jika di rata-rata, setiap tahun pengeluaran untuk kesehatan selalu meningkat hingga 6,7%. Setiap orang AS mengeluarkan US$ 8.047 untuk biaya kesehatan (Rp. 73 Juta/orang).[34] Tingginya biaya ini tidak diimbangi oleh kenaikan upah sehingga menimbulkan inflasi akut di AS.[35] Masalah inilah yang menjadi faktor utama penyebab terjadinya kebangkrutan di AS pada tahun 2001.[36]

Penyebab Tingginya Pengeluaran Biaya Kesehatan

Ada beberapa kemungkinan yang bisa dijadikan alasan kenapa biaya kesehatan di AS selalu meningkat setiap tahunnya. Pertama, alat kesehatan yang digunakan tergolong alat canggih sehingga biaya yang dikeluarkan pun ikut tinggi. Kedua, Standar pelayanan kesehatan yang semakin tinggi membuat biaya kesehatan ikut naik.[37] Ketiga, Kenaikan harga obat oleh pihak swasta.[38] Keempat, tingginya biaya asuransi yang dengan mudah dikendalikan oleh swasta.[39][40] Posisi ini menempatkan AS sebagai negara yang paling mahal di bidang kesehatan. Biaya yang dikeluarkan jauh dan terlalu tinggi jika dibandingkan dengan pelayanan dan hasil yang diperoleh.

Namun, ekonom Hans Sennholdz berpendapat bahwa kenaikan biaya kesehatan di AS sebenarnya dipicu oleh biaya untuk program Medicare dan Medicaid.[41] Kenaikan biaya kesehatan tidak sepenuhnya diakibatkan oleh masalah asuransi kesehatan. Survei dari Medical Expenditure Panel juga mengatakan bahwa masalah kesehatan ini tidak sepenuhnya berasal dari masalah asuransi kesehatan. Pada tahun 1996 lembaga tersebut pernah mengadakan survei dan hasilnya adalah tingginya angka pengeluaran kesehatan tidak bisa disamaratakan. Ketimpangan masyarakat AS dalam hal biaya kesehatan sangat tinggi.

Para milyarder dan jutawan di AS umumnya mengeluarkan biaya yang sangat tinggi dalam hal kesehatan. Milyarder yang jumlahnya hanya 1% dari populasi penduduk AS ini ternyata mendominasi 27% pengeluaran biaya kesehatan di AS. Sementara Jutawan yang jumlahnya hanya 5% dari populasi penduduk AS ternyata mendominasi 53% pengeluaran biaya kesehatan di AS.

Tingginya pengeluaran kesehatan bukan disebabkan oleh biaya kesehatan yang tinggi, tetapi karena ada sebagian kecil masyarakat yang mengeluarkan biaya kesehatan secara berlebihan dan mengakibatkan peningkatan angka pada tingkat nasional. Secara umum tingkat kesehatan di AS masih tergolong sangat baik.[42]

Badan Penelitian dan Kualitas Kesehatan (The Agency for Healthcare Research and Quality) juga mendukung data tersebut. Tingginya angka biaya pengeluaran kesehatan di AS, sebagian besar berasal dari para jutawan dan miliarder di AS. Para jutawan dan miliarder sangat memperhatikan kondisi kesehatan mereka sehingga tak segan untuk mengeluarkan biaya hingga jutaan dolar. Sekali lagi, secara umum tingkat kesehatan di AS baik dari biaya maupun personal masih tergolong sangat baik.[43]

 

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

  • Sebagian besar fasilitas kesehatan AS dipegang oleh swasta. Jumlah fasilitas kesehatan yang dikelola oleh pemerintah masih sangat terbatas.
  • Biaya kesehatan di AS sangat tinggi, menduduki peringkat pertama di dunia dalam hal biaya kesehatan. Namun banyak pihak yang menganggap bahwa tingginya biaya kesehatan di AS tidak sebanding dengan pelayanannya.
  • Tingginya biaya kesehatan membuat harapan hidup di AS tergolong rendah dibandingkan dengan berbagai negara maju lainnya.
  • Tingginya biaya kesehatan juga berdampak pada PDB dan menyebabkan banyak terjadinya kebangkrutan perusahaan di AS.
  • Kenaikan biaya kesehatan di AS disebabkan oleh empat hal; Tingkat kecanggihan peralatan kesehatan, Proses pelayanan kesehatan, Kenaikan harga obat, dan Tingginya biaya asuransi kesehatan.
  • AS banyak melakukan penelitian di bidang pengembangan peralatan kesehatan dan menjadi produsen utama obat-obatan dan peralatan kesehatan di seluruh dunia. AS menguasai 75% perdagangan alat kesehatan pasar dunia.

Saran

  • Tulisan ini masih memiliki banyak keterbatasan terutama di bidang pengaruh biaya kesehatan terhadap PDB. Selain bahasanya yang sedikit rancu, juga memerlukan banyak pembenahan.
  • Tulisan ini belum membahas solusi yang dilakukan oleh pemerintah AS terhadap masalah kesehatan tersebut, termasuk salah satunya adalah dengan membuat program kesehatan PPAC tersebut.
  • Tulisan ini masih memerlukan banyak pembenahan dan penambahan materi agar dapat menambah wawasan para pembaca terkait permasalahan kesehatan di AS.

[1] U.S. Census Report. “Income, Provety, and Health Insurance Coverage in The United States: 2009”.  Hal: 22-28.

[2] Johnson, Avery. 17 September 2010. “Recession swells number of uninsured to 50.7 million”. The Wall Street Journal. Hal: A-4.

[3] Baca :

  • Wolf, Richard. 17 September 2010. “Number of Uninsured Amerincan rises to 50,7 million”. USA Today. Hal: 8
  • Walt, Carmen; Proctor Bernadette D; Smith Jessica C. 16 September 2010. “Income, Provety, and Health Insurance Coverage in The United States: 2009”. Washington DC. U.S.Census
  • Roberts, Michelle; Rhoades, Jeffrey A. 19 Agustus 2010. “The uninsured in America, first half of 2009: estimates for the U.S. civilian noninstituionalized population under age 65. Medical Expenditure Panel Survey, Statistical Brief #291”. Rockville, Md.: Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ).
  • Cohen, Robin A.; Martinez, Michael A. 22 September 2010.”Health insurance coverage: early release of estimates from the National Health Interview Survey, January–March 2010″. Hyattsville, Md.: National Center for Health Statistics (NCHS).
  • Anonim. 26 Agustus 2008. “Comparing federal government surveys that count uninsured people in America”. Minneapolis, Minn.: State Health Access Data Assistance Center, School of Public Health, University of Minnesota.

[4] “Two myths about the American health care system”. Montreal Economic Institute. June 2005.

[5] WHO (May 2009). “World Health Statistics 2009”. World Health Organization.

[6] http://www.nationmaster.com/graph/hea_ hea_ car_ fun_ pub_ per_ cap- care- funding- public- per- capita# source

[7] “Medical Debt Huge Bankruptcy Culprit – Study: It’s Behind Six-In-Ten Personal Filings”. CBS.

[8] CNN. http://money.cnn.com/ 2009/ 03/ 05/ news/ economy/ under-insured/

[9] Marian F MacDorman, Ph.D., and T.J. Mathews, M.S.. “Recent Trends in Infant Mortality in the United States”. National Center for Health Statistics, Centers for Disease Control.

[10] United Nations Department of Economic and Social Affairs “World Population Prospects: The 2006 Revision, Life expectancy at p80 ff,; infant mortality at p85 ff. Life expectancy at birth (years) 2005-2010. All data from the ranking is included, except for Martinique and Guadeloupe

[11] https://www.cia.gov/ library/ publications/ the- world- factbook/ rankorder/ 2102rank.html CIA Factbook, Life expectancy by country.

[12] https://www.cia.gov/ library/ publications/ the- world- factbook/ rankorder/ 2091rank.html CIA Factbook, Infant mortality rate by country.

[13] World Health Organization assesses the world’s health system. Release WHO/44 21 June 2000.

[14] Davis, Karen, Schoen, Cathy, and Stremikis, Kristof (June 2010).”Mirror, Mirror on the Wall: How the Performance of the U.S. Health Care System Compares Internationally, 2010 Update”. The Commonwealth Fund. Retrieved June 23, 2010.

[15] Health system attainment and performance in all Member States, ranked by eight measures, estimates for 1997

[16] Roehr, Bob (2008). “Health care in US ranks lowest among developed countries”. BMJ 337.

[17] Insuring America’s Health: Principles and Recommendations, Institute of Medicine of the National Academies of Science, 14 Januari 2004.

[18] American Journal of Public Health | December 2009, Vol 99, No.12

[19] American Journal of Public Health | December 2009, Vol 99, No.12

[20] http://www.aeaweb.org/ annual_ mtg_ papers/ 2006/ 0106_ 0800_ 020

[21] The Indian Health Service Fact Sheets

[22] EMRC WHITE PAPER: Present Status and Future Strategy for Medical Research in Europe http://www.csic.es/ vri/ otros- programas/ esf/ EMRC_ Whitepaper. pdf .hal: 16.

[23] Medical Research Spending Doubled Over Past Decade, Neil Osterweil, MedPage Today, September 20, 2005

[24] “2008 Annual Report” (pdf). PHRMA. 20 Juni 2009

[25] Stats from 2007 Europ. Fed. of Pharm. Indust. and Assoc. Retrieved June 17, 2009

[26] OECD Health Data 2009 – Frequently Requested Data

[27] Dean Baker (5 Juli 2005). “The Reform of Intellectual Property”

[28] WHO (May 2009). “World Health Statistics 2009”

[29] “National Health Expenditure Data: NHE Fact Sheet,” Centers for Medicare and Medicaid Services, referenced February 26, 2008

[30] Sean Keehan, Andrea Sisko, Christopher Truffer, Sheila Smith, Cathy Cowan, John Poisal, M. Kent Clemens, and the National Health Expenditure Accounts Projections Team, “Health Spending Projections Through 2017: The Baby-Boom Generation Is Coming To Medicare”, Health Affairs Web Exclusive, February 26, 2008. Retrieved February 27, 2008.

[31] U.S. Healthcare Costs: Background Brief.  KaiserEDU. org. See also Trends in Health Care Costs and Spending, March 2009 – Fact Sheet. Kaiser Permanente.

[32] “National Health Expenditure Data: Overview,” Centers for Medicare and Medicaid Services

[33] “National Health Expenditures, Forecast summary and selected tables”, Office of the Actuary in the Centers for Medicare & Medicaid Services, 2008. Retrieved March 20, 2008.

[34] Jones, Brent (2010-02-04). “Medical expenses have ‘very steep rate of growth'”. USA Today.

[35] Kaiser Family Foundation (2007-09-11). “Health Insurance Premiums Rise 6.1 Percent In 2007, Less Rapidly Than In Recent Years But Still Faster Than Wages And Inflation”. Press release.

[36] “Illness And Injury As Contributors To Bankruptcy”, by David U. Himmelstein, Elizabeth Warren, Deborah Thorne, and Steffie Woolhandler, published at Health Affairs journal in 2005, Accessed 10 May 2006.

[37] U.S. Congressional Budget Office, “Technological Change and the Growth of Health Care Spending,” January 2008

[38] Emily Cox, Doug Mager, Ed Weisbart, “Geographic Variation Trends in Prescription Use: 2000 to 2006”[dead link], Express Scripts, January 2008

[39] California HealthCare Foundation. http://www.chcf.org / documents/  insurance/  Health Care Costs07.pdf ” Health Care Costs 101″ 2007 Edition. Katherine B. Wilson. April 2007.

[40] Gerard F. Anderson, and Varduhi Petrosyan, “It’s The Prices, Stupid: Why The United States Is So Different From Other Countries”, Health Affairs, Volume 22, Number 3, May/June 2003.

[41] Sennholz, Hans. Why is Medical Care so Expensive?. August 22, 2006.

[42] Marc L. Berk and Alan C. Monheit, “The Concentration Of Health Care Expenditures, Revisited”, Health Affairs, Volume 20

[43] Steven B. Cohen and William Yu, “The Persistence in the Level of Health Expenditures over Time: Estimates for the U.S. Population, 2002–2003,” MEPS Statistical Brief #124, Agency for Healthcare Research and Quality, May 2006


Leave a comment »

%d blogger menyukai ini: