Proses Penerimaan Makedonia di Uni Eropa

Setelah membahas Turki, Montenegro hingga Islandia. Kali ini kita akan membahas tentang Makedonia. Negara bekas pecahan Yugoslavia ini telah memulai perjalanan panjangnya untuk menjadi calon kandidat anggota Uni Eropa sejak tahun 2000. Pada tahun itu, Makedonia sudah memulai perundingannya dengan Uni Eropa terkait masalah Stabilisation and Association Process (SAP). Perundingan ini berfungsi untuk memberikan jaminan kepada Uni Eropa bahwa pemerintah Makedonia sanggup untuk menjaga stabilitas negara dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia jika menjadi anggota Uni Eropa.

Perundingan tersebut ternyata dapat berlangsung dengan cukup cepat, pada tanggal 9 April 2001, Makedonia berhasil menandatangani perjanjian Stabilisation and Association Agreement (SAA) dengan Uni Eropa di Luxemburg. Pada tanggal 12 April 2001, perjanjian SAA ini langsung diratifikasi oleh parlemen di Makedonia. Barulah pada tanggal 1 April 2004, perjanjian ini resmi diratifikasi oleh seluruh anggota Uni Eropa.

Proses formal yang ditempuh oleh Makedonia untuk masuk kedalam Uni Eropa pun bergulir dengan begitu cepat. Pada tanggal 22 Maret 2004, Makedonia resmi mendaftarkan diri untuk menjadi anggota Uni Eropa. Sejak saat itu pemerintah Makedonia terus berusaha untuk melakukan penyesuaian dengan Uni Eropa, salah satunya dengan membentuk Komisi baru di parlemen yang khusus menangani isu Uni Eropa dan masalah Strategi Nasional untuk Integrasi di Uni Eropa. Kerja keras yang dilakukan oleh Makedonia ini ternyata membuahkan hasil, Uni Eropa melalui Komisi Eropa melakukan kuesioner terhadap Makedonia terkait tingkat kesesuaian Makedonia pada kriteria Kopenhagen.

Kuesioner tersebut berlangsung dengan cukup lancar dan berakhir pada tanggal 31 Januari 2005 dengan hasil yang memuaskan. Akhirnya pada tanggal 17 Desember 2005, Makedonia ditetapkan sebagai negara kandidat anggota Uni Eropa setelah melalui review dan rekomendasi positif dari Komisi Eropa.

Hasil ini tentu sangat menggembirakan bagi Makedonia, mengingat selama ini pemerintah Makedonia memiliki kepentingan yang cukup strategis di Uni Eropa.[1] Bahkan pencalonan sebagai anggota Uni Eropa ini sudah lama diagendakan dan menjadi strategi utama dalam hubungan internasional Makedonia.[2] pencalonan ini sudah diatur kedalam rencana strategi jangka menengah hingga jangka panjang pemerintah Makedonia.[3]

Namun perjalanan yang dilakukan oleh Makedonia ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Pencalonan Makedonia kedalam Uni Eropa ternyata juga mendapat tentangan dari beberapa pihak. Salah satu pihak yang paling aktif menentang masuknya Makedonia kedalam Uni Eropa adalah negara Yunani. Yunani tidak setuju jika Makedonia menggunakan nama kenegaraan “Republik Makedonia” dalam pergaulan internasional.[4]

Penentangan yang dilakukan oleh Yunani ini didasari pada saat kemerdekaan tahun 1993, Makedonia menggunakan nama “Former Yugoslav Republic of Macedonia”.[5] Nama tersebut merupakan nama yang sah dan diakui oleh internasional sehingga menurut Yunani, Makedonia tidak boleh memotong kata “Former Yugoslav” dalam setiap pergaulan internasional.[6] Yunani mengancam akan memveto Makdonia dalam pencalonannya ke Uni Eropa jika tidak mendengarkan perintah dari Yunani.

Untuk mengatasi masalah nama kenegaraan yang dipersengketakan oleh Yunani tersebut, akhirnya Komisi Eropa pada tahun 2008 memutuskan untuk mengangkat masalah tersebut sebagai salah satu topik pembahasan berikutnya dengan Makedonia.[7] Harapannya masalah tersebut dapat diselesaikan secepat mungkin agar tidak menghambat pencalonan Makedonia ke Uni Eropa.

Batu sandungan lain yang banyak dijadikan sebagai permasalahan adalah sikap Perdana Menteri Makedonia, Nikola Gruevski terhadap kelompok minoritas Albania yang cenderung represif. Di Makedonia juga banyak terjadi politisasi lembaga negara sehingga menyebabkan banyak hal menjadi kurang transparan.[8] Kedua masalah tersebut memiliki potensi untuk mempersulit posisi Makedonia.

Selain itu, Makedonia juga masih memiliki masalah dengan Bulgaria terkait sejarah bilateral kedua negara. Keduanya masih dilanda perbedaan pendapat tentang penyebab terjadinya keterpisahan etnis di kedua negara pada abad ke-19 dan abad ke-20. Bulgaria masih belum bisa mempercayai sikap Makedonia mengingat pada masa dahulu Makedonia sering menunjukkan sikap agresif dan negatif terhadap Bulgaria.

Pada bulan Juli 2006, Presiden Bulgaria Georgi Parvanov dan Menteri Luar Negeri Bulgaria Ivaylo Kalfin mengatakan bahwa Bulgaria memerlukan kesepakatan bahwa dukungan mereka kepada Makedonia tidak akan berdampak negatif terhadap kepentingan dalam negeri Bulgaria.

Melihat dari berbagai masalah yang ada, sepertinya itu akan menjadi suatu pekerjaan rumah yang sangat besar bagi pemerintah Makedonia untuk segera diselesaikan. Makedonia sebenarnya memiliki peluang yang besar untuk dapat bergabung dengan Uni Eropa dan mengembangkan kepentingan strategisnya, namun jika berbagai masalah tersebut tidak kunjung diselesaikan maka bukan tidak mungkin nasib Makedonia akan terkatung-katung.

Lampiran 1
Tabel Sinkronisasi Peraturan Uni Eropa dan Makedonia

No.

Jenis Peraturan

Kondisi Sekarang

1 Free Movement of Goods Belum Menyesuaikan
2 Free of Movement for Workers Dapat Menyesuaikan
3 Right Establishment For Companies and Freedom to Provide Services Dapat Menyesuaikan
4 Free Movement of Capital Belum Menyesuaikan
5 Public Procurement Belum Menyesuaikan
6 Company Law Belum Menyesuaikan
7 Intellectual Property Law Belum Menyesuaikan
8 Competition Policy Belum Menyesuaikan
9 Finacial Services Dapat Menyesuaikan
10 Information Society and Media Belum Menyesuaikan
11 Agricutural and Rural Development Belum Menyesuaikan
12 Food Safety, Veterinary and Phytosanitary Policy Belum Menyesuaikan
13 Fisheries Dapat Menyesuaikan
14 Transport Policy Belum Menyesuaikan
15 Taxation Belum Menyesuaikan
16 Energy Belum Menyesuaikan
17 Economy and Monetary Policy Dapat Menyesuaikan
18 Statistics Dapat Menyesuaikan
19 Social Policy and Employment Belum Menyesuaikan
20 Enterprise and Industrial Policy Dapat Menyesuaikan
21 Trans European Networks Dapat Menyesuaikan
22 Regional Policy and Coordination of  Structural Instruments Belum Menyesuaikan
23 Judicary and Fundamental Rights Belum Menyesuaikan
24 Justice, Freedom and Security Belum Menyesuaikan
25 Science and Research Dapat Menyesuaikan
26 Education and Culture Dapat Menyesuaikan
27 Environment Dapat Menyesuaikan
28 Consumer and Health Protection Dapat Menyesuaikan
29 Customs Union Belum Menyesuaikan
30 External Relations Dapat Menyesuaikan
31 Foreign, Security, and Defence Policy Dapat Menyesuaikan
32 Financial Control Belum Menyesuaikan
33 Financial and Budgetary Provisions Dapat Menyesuaikan
34 Institutions Tidak Ada Masalah
35 Others Issues Tidak Ada Masalah

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: