Proses Penerimaan Islandia di Uni Eropa

Jika proses masuknya Turki begitu rumit karena adanya hambatan dari luar, lain halnya dengan Islandia. Negara ini justru kesulitan masuk kedalam Uni Eropa karena adanya hambatan dari dalam negeri. Banyak terjadi perbedaan pendapat terkait keuntungan dan kerugian jika masuk kedalam Uni Eropa.

Sebelum lebih jauh membahas tentang hambatan internal yang terjadi di Islandia, ada baiknya jika kita terlebih dahulu membahas sejarah keterkaitan antara Uni Eropa dan Islandia. Hubungan antara Islandia dengan organisasi regional di  Eropa sudah bermula sejak tahun 1970, hubungan tersebut ditandai dengan bergabungnya Islandia kedalam European Free Trade Area (EFTA), sebuah organisasi perdagangan bebas di Eropa.

Pada tahun 1972, Islandia membangun hubungan bilateral dengan Uni Eropa yang didalamnya membahas tentang perjanjian perdagangan bebas. Hubungan ini semakin berkembang hingga pada tahun 1974, Islandia ikut bergabung kedalam perjanjian European Economic Area (EEA). Dalam perjanjian tersebut, negara yang masuk kedalam EEA dapat menerapkan konsep pasar bebas bersama Uni Eropa tanpa harus masuk menjadi anggota.[1]

Perkembangan selanjutnya, pada tahun 2001 Islandia masuk kedalam Area Schengen. Islandia semakin aktif dalam berbagai kegiatan di Uni Eropa, seperti Program Erasmus, pertukaran pelajar antara Islandia dengan Uni Eropa hingga berbagai kemudahan visa untuk masuk kedalam Islandia dan Uni Eropa. Islandia mulai banyak menyesuaikan diri dengan kebijakan luar negeri Uni Eropa.[2]

Wacana terkait bergabungnya Islandia kedalam Uni Eropa pun semakin menguat. Uniknya, kondisi dalam negeri Islandia ternyata berbeda dengan negara lain seperti Turki dan Montengero. Jika masyarakat Turki dan Montenegro sangat mendukung masuknya negara mereka kedalam Uni Eropa, masyarakat Islandia justru saling bersilang pendapat terkait Uni Eropa.

Partai oposisi Islandia, Aliansi Demokratik Sosial (Samfylkingin) sangat mendukung masuknya Islandia kedalam Uni Eropa. Sedangkan partai koalisi pemerintah Partai Progressif Liberal (Framsóknarflokkurinn) dan Partai Kemerdekaan Konservatif (Sjálfstæðisflokkurinn) malah menolak masuknya Islandia sebagai anggota Uni Eropa. Dari perdana menteri satu ke perdana menteri lainnya pun sering terjadi silang pendapat untuk masalah ini. Pada tahu 2006, mantan Perdana Menteri Halldór Ásgrímsson pernah mengatakan bahwa ada kemungkinan Islandia akan bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 2015. Dia mendukung keanggotaan Islandia karena menilai Uni Eropa akan memberikan keuntungan yang sangat besar bagi Islandia.[3]

Pendapat tersebut langsung menimbulkan banyak komentar dan kritik dari berbagai kalangan termasuk dari lingkungan pemerintah sendiri. Lain halnya dengan mantan Perdana Menteri Geir H. Haarde, mantan Menteri Luar Negeri pada era Halldór Ásgrímsson yang kemudian terpilih menjadi Perdana Menteri ini selalu menentang keanggotaan negaranya didalam Uni Eropa. Dia menegaskan tentang potensi kerugian yang akan diderita Islandia jika menjadi anggota Uni Eropa. Islandia tidak memiliki kepentingan khusus di Uni Eropa.[4]

Pemilu pada tahun 2007 telah mengubah peta perpolitikan di Islandia. Partai Kemerdekaan Konservatif yang tadinya berkoalisi dengan Partai Progressif Liberal beralih koalisi dengan Aliansi Demokratik Sosial. Perubahan peta perpolitikan ini ternyata berdampak pula pada sikap pemerintah Islandia yang mulai membuka diri terhadap Uni Eropa.

Pemerintah koalisi yang baru ini tidak lantas terburu-buru untuk melamar keanggotaan di Uni Eropa tetapi secara berhati-hati melakukan pemantauan dengan mendirikan sebuah komite khusus untuk memantau perkembangan di Uni Eropa serta memberikan saran terkait perkembangan itu.[5]

Pada saat yang bersamaan, perekonomian Islandia menunjukkan kelesuan. Hal ini ditandai dengan terjadinya keterbatasan mata uang Islandia, Pemerintah Islandia mencoba untuk menjelajahi kemungkinan penggunaan mata uang Euro tanpa harus bergabung dengan Uni Eropa. Akan tetapi hal tersebut ditolak oleh Uni Eropadenga mengatakan bahwa tidak mungkin bagi suatu negara untuk dapat masuk sebagai Economic Moneter Union (menggunakan mata uang Euro) tanpa bergabung terlebih dahulu dengan Uni Eropa secara penuh.

Keputusan Uni Eropa tersebut membuat Perdana Menteri Islandia, Geir Haarde semakin menolak keanggotaannya di Uni Eropa. Alasan utamanya adalah manfaat yang diperoleh dari keanggotaan di Uni Eropa tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.[6] Namun keuangan Islandia semakin memburuk, krisis golabal yang terjadi pada September 2008 ternyata berimbas hingga memaksa Islandia melakukan kebijakan pembatasan upah para pekerja.[7]

Berbagai suara yang menuntut bergabungnya Islandia ke Uni Eropa pun kembali menggema. Partai Kemerdekaan Konservatif dan Partai Progresif Liberal yang awalnya kurang setuju terhadap Uni Eropa, mulai berubah pikiran dan ikut mewacanakan penerapan untuk menjadi anggota Uni Eropa.[8] Keduanya menyetujui masuknya Islandia ke Uni Eropa dengan syarat harus diadakan referendum kepada warga Islandia.

Isu Uni Eropa menjadi isu yang sangat menarik bagi masyarakat Islandia, banyak warga Islandia yang beranggapan dengan bergabungnya Islandia kedalam Uni Eropa maka mereka dapat terselamatkan dari krisis keuangan. Isu ini kemudian digunakan oleh Aliansi Demokratik Sosial dalam Pemilu tahun 2009 dan berhasil mengangkat mereka menjadi pemenang pemilu.

Setelah kemenangan itu Johanna Sigurðardóttir, Perdana Menteri Islandia yang baru dari Aliansi Demokratik Sosial langsung berbicara kepada Uni Eropa terkait pencalonannya sebagai anggota dan penggunaan mata uang Euro sebagai solusi untuk mengatasi utang negara itu.[9] Pencalonan yang dilakukan oleh Islandia ini langsung disambut hangat oleh Inggris, meskipun keduanya masih memiliki banyak sengketa tentang air dan perikanan, namun pencalonan tersebut justru akan memudahkan mereka dalam bekerjasama.[10]

Proses selanjutnya pun berjalan cukup cepat, meskipun beberapa kali terjadi penolakan dari berbagai pihak seperti dari sebuah gerakan aliran kiri yag bernama Green dan sikap Partai Progressif yang dapat berubah secara mendadak, namun proses pengajuan pencalonan tetap dilajutkan. Sebagaimana diketahui, untuk dapat bergabung dengan Uni Eropa, Suatu negara harus memenuhi kriteria pertama dari Kopenhagen yaitu negara yang demokratis, stabil secara politik dan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Jika negara tersebut sudah memenuhi kriteria awal, maka akan dilihat pula kriteria ekonomi negara tersebut. Apakah negara tersebut sudah mengadopsi undang-undang dari Uni Eropa dan adakah pengecualian lainnya? Komisaris Perluasan Uni Eropa Olli Rehn yang menangani masalah ini mengatakan bahwa Islandia merupakan negara demokrasi yang sudah cukup umur, hanya saja butuh perawatan yang sangat baik.[11]

Adapun terkait undang-undang, Islandia sudah mengadopsi 2/3 dari undang-undang Uni Eropa sehingga tidak ada kesulitan berarti apalagi negara ini tidak memiliki masalah khusus dengan negara anggota Uni Eropa khususnya dengan Inggris. Hanya saja untuk masalah kuota perikanan dan perburuan ikan paus di Islandia akan menjadi sedikit penghambat.

Pada tanggal 17 Juli 2009, Pemerintah Islandia melalui Duta Besarnya untuk Swedia menyerahkan aplikasinya kepada pemerintah Swedia yang saat itu sedang memegang Kepresidenan Dewan Uni Eropa.[12] Penyerahan kembali juga dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Islandia yag saat itu sedang berada di Stockholm, Swedia pada tanggal 23 Juli 2009.[13] Aplikas ini baru diterima oleh Dewan Uni Eropa pada tanggal 27 Juli 2009.[14]

Swedia selaku Presiden Dewan Uni Eropa mendukung penuh pencalonan Islandia dan akan memprioritaskan masuknya Islandia ke Uni Eropa.[15] Pada 24 Juli, parlemen Lithuania secara bulat menyatakan dukungannya kepada Islandia. Kemudian Malta menyusul dengan memberikan dukungan kepada Islandia pada tanggal 27 Juli.[16] [17] Spanyol yang saat itu menjadi ketua Uni Eropa untuk masa jabatan Januari-Juni 2010 melakukan kunjungan ke Islandia dan membahas masalah keanggotaan di Uni Eropa.

Sayangnya, pada saat yang bersamaan keuangan Islandia berada dalam kondisi yang kurang baik. Pada bula Januari 2010, beberapa bank Islandia terpaksa harus tutup karena bangkrut, sementara banyak tabungan nasabahnya yang belum dibayar lunas. Para nasabah tersebut sebagian besar berasal dari Britania Raya dan Belanda. Kedua negara ini menuntut Islandia untuk mengembalikan dana nasabah mereka, sengketa ini biasa disebut sebagai Icesave.

Namun tuntutan tersebut tidak dapat dilaksanakan, Islandia berpendapat jika Pemerintah Islandia mengembalikan dana para nasabah Belanda dan Britania Raya maka perekonomian Islandia akan semakin terpuruk. Keterpurukan itu akan semakin menyulitkan Islandia dalam mengadopsi mata uang Euro. Awalnya Belanda dan Britania Raya bersikeras melakukan penuntutan terhadap masalah tersebut dan mengancam bahwa sengketa Icesave akan mempersulit Islandia dalam masuk kedalam anggota Uni Eropa.

Melalui berbagai negosiasi akhirnya disepakati bahwa sengketa Icesave tidak akan mengancam pencalonan Islandia di Uni Eropa. Menteri Luar Negeri Inggris saat itu, David Miliband kembali mendukung pencalonan Islandia kedalam Uni Eropa.[18] Begitu pula dengan Menteri Luar Negeri Belanda yang mengatakan bahwa sengketa Icesave tidak akan menjadi batu sandungan bagi Islandia, akan tetapi perlu digarisbawahi bahwa Belanda tetap berharap agar kasus tersebut dapat selesai sebelum Islandia diterima sebagai anggota Uni Eropa.[19]

Pada bulan Februari 2010, Islandia mendapat berita gembra karena European Commissioner for Enlargement and European Neighbourhood Policy, sebuah komisi di Uni Eropa yang fokus menangani masalah penerimaan anggota baru memberikan rekomendasi kepada Dewan Uni Eropa untuk segera memulai perundingan dengan Islandia.[20] Dua bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 22 April 2010 diadakan negosiasi antara Islandia dengan Uni Eropa yang diwakili oleh parlemen Jerman.[21][22] Negosasi ini kemudian dilanjutkan oleh Dewan Eropa pada bulan Juni.[23] Setelah melalui perdebatan yang panjang dan berbagai negosiasi, akhirnya Islandia ditetapkan sebagai kandidat resmi anggota Uni Eropa pada tanggal 17 Juni 2010.[24]

Muh. Miftachun Niam/08430008
Hubungan Internasional
Universitas Slamet Riyadi
Lampiran 1.
Tabel Sinkronisasi Peraturan Uni Eropa dan Islandia

No.

Jenis Peraturan

Kondisi Sekarang

1 Free Movement of Goods Dapat Menyesuaikan
2 Free of Movement for Workers Dapat Menyesuaikan
3 Right Establishment For Companies and Freedom to Provide Services Dapat Menyesuaikan
4 Free Movement of Capital Belum Menyesuaikan
5 Public Procurement Dapat Menyesuaikan
6 Company Law Dapat Menyesuaikan
7 Intellectual Property Law Dapat Menyesuaikan
8 Competition Policy Dapat Menyesuaikan
9 Finacial Services Dapat Menyesuaikan
10 Information Society and Media Dapat Menyesuaikan
11 Agricutural and Rural Development Belum Menyesuaikan
12 Food Safety, Veterinary and Phytosanitary Policy Dapat Menyesuaikan
13 Fisheries Belum Menyesuaikan
14 Transport Policy Dapat Menyesuaikan
15 Taxation Dapat Menyesuaikan
16 Energy Belum Menyesuaikan
17 Economy and Monetary Policy Belum Menyesuaikan
18 Statistics Belum Menyesuaikan
19 Social Policy and Employment Belum Menyesuaikan
20 Enterprise and Industrial Policy Dapat Menyesuaikan
21 Trans European Networks Dapat Menyesuaikan
22 Regional Policy and Coordination of  Structural Instruments Dapat Menyesuaikan
23 Judicary and Fundamental Rights Dapat Menyesuaikan
24 Justice, Freedom and Security Dapat Menyesuaikan
25 Science and Research Dapat Menyesuaikan
26 Education and Culture Dapat Menyesuaikan
27 Environment Dapat Menyesuaikan
28 Consumer and Health Protection Dapat Menyesuaikan
29 Customs Union Dapat Menyesuaikan
30 External Relations Dapat Menyesuaikan
31 Foreign, Security, and Defence Policy Dapat Menyesuaikan
32 Financial Control Belum Menyesuaikan
33 Financial and Budgetary Provisions Dapat Menyesuaikan
34 Institutions Tidak Ada Masalah
35 Others Issues Tidak Ada Masalah

[21] Parlemen nasional Jerman memiliki kewenanga untuk mewakili Uni Eropa dalam hal perdebatan dalam berbagai hal penting, seperti menyangkut masalah anggota baru.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: