Sejarah Brunei Darussalam

Oleh: Muh. Miftachun Niam / 08430008 [1]

Selayang Pandang

Sebelum mengalami penjajahan, Brunei merupakan sebuah kerajaan yang sangat besar. Wilayahnya mencakup bagian utara Kalimantan hingga Filipina bagian selatan. Brunei tumbuh sebagai kerajaan yang sangat kuat dan mengalami kejayaan pada abad keempat belas hingga abad keenam belas. Sayangnya, puncak kejayaan tersebut tidak dapat berlangsung lama karena adanya pengaruh kebudayaan dari bangsa Eropa. Pengaruh budaya tersebut secara tidak langsung telah mengikis rasa kebangsaan di dalam diri masyarakat Brunei saat itu, akibatnya banyak terjadi perpecahan di tingkat regional.

Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh para penjajah untuk menyerang Brunei dan menjadikannya sebagai daerah koloni. Awalnya, Burnei memang cukup tangguh dalam menghadapi para penjajah tersebut. Serangan Spanyol ke kawasan tersebut berhasil dipatahkan oleh pasukan Brunei, namun kondisi internal Brunei yang semakin carut marut membuatnya menjadi rapuh. Banyaknya perselisihan antar para bangsawan, perebutan kekuasaan hingga pembagian wilayah untuk para pangeran membuat kerajaan tersebut mudah untuk dipecah belah.

Kondisi tersebut diperparah dengan hilangnya sebagian kekuasaan Brunei yang diakibatkan oleh pengkhianatan Rajah Putih dari Sarawak. Brunei menjadi semakin mengecil dan memisah menjadi dua bagian. Kekuasaannya pun tak lagi berlangsung lama, Brunei akhirnya takluk ditangan Inggris. Wilayah yang tadinya seluas Kalimantan Utara dan Filipina Selatan, kini menjadi kecil mungil sebagaimana yang ada saat ini.

Tulisan ini akan membahas tentang sejarah keberadaan Kesultanan Brunei atau yang biasa dikenal dengan nama Brunei Darussalam. Untuk memudahkan dalam pembahasan, tulisan ini akan membagi sejarah Brunei kedalam tiga bagian; (1) Era Pra-Kesultanan (Sebelum Abad ke-14), (2) Era Kesultanan Brunei (1370-1843), dan (3) Era Penjajahan Inggris (1847-1984).

Era Pra-Kesultanan

Sejarah Brunei sebelum era kesultanan tidak banyak diketahui. Hal ini terjadi mengingat minimnya informasi dan bukti-bukti sejarah yang menceritakan terkait masalah kehidupan dan kondisi pemerintahan di Brunei saat itu. Banyak ahli sejarah yang menyakini bahwa sebelum era kesultanan yang ada saat ini, Brunei telah memiliki suatu sistem pemerintahan tersendiri.

Kerajaan Vijayapura

Keyakinan ini didasari oleh berbagai sumber dari kerajaan China dan Nusantara yang menyebutkan bahwa pada masa itu telah ada sebuah kerajaan yang mengelola kawasan Brunei. Sumber dari kerajaan Sriwijaya menyebutkan bahwa pada abad ke-7 di bagian barat laut Kalimantan terdapat sebuah kerajaan yang bernama Vijayapura. Kerajaan Vijayapura ini berhasil ditaklukkan dibawah kekuasaan kerajaan Sriwijaya yang berlokasi di pulau Sumatera. Namun bukti arkeologi menunjukkan bahwa kerajaan tersebut berada dibawah pengaruh kerajaan China, ini diperlihatkan dari penemuan koin logam China yang terbit pada abad ketujuh di sekitar Brunei.

Kerajaan Po-ni

Sayangnya referensi terkait dengan kehidupan kerajaan ini masih sangat terbatas sehingga tidak banyak diketahui bagaimana kinerjanya. Jika ditinjau dari aspek nama, kerajaan tersebut bercorak Hindu dan mirip dengan sebuah daerah yang ada di India. Namun seberapa kuat pengaruhnya saat itu belum diketahui.

Sumber kuno lain menyebutkan bahwa pada abad ke-10, kawasan tersebut dikuasai oleh sebuah kerajaan yang bernama Po-ni. Kerajaan Po-ni ini telah melakukan kontak dengan Dinasti Song yang ada di China dan beberapa kali melakukan hubungan dagang dengan Dinasti Song. Teks sejarah dari Dinasti Song dan bukti arkeologi menunjukkan bahwa kerajaan Po-ni sangat dipengaruhi oleh peradaban Hindu seperti yang ditularkan oleh kerajaan Hindu yang terletak di pulau Jawa dan Sumatera. Sistem penulisan yang digunakan menganut naskah Hindu Jawa dan Sumatera, bukan Hindu India. Ini menunjukkan bahwa kerajaan Po-ni tidak memiliki hubungan yang erat dengan kerajaan India.

Selanjutnya, dalam kitab Negarakertagama yang ditulis oleh Prapanca pada tahun 1365 menyebutkan bahwa kerajaan tersebut takluk dibawah kerajaan Majapahit.[2] Dalam versi Negarakertagama, kerajaan yang ditaklukkan oleh Majapahit tersebut bernama Berune. Namun diperkirakan bahwa penaklukan yang dilakukan oleh Majapahit tersebut tidak lebih dari hubungan simbolis. Disebutkan bahwa setiap tahunnya, kerajaan Berune mengirimkan minuman yang terbuat dari buah pinang sebagai upeti kepada kerajaan Majapahit.

Hubungan kerajaan Po-ni dengan kawasan lain juga semakin berkembang. Pada tahun 1370-an, kerajaan ini menjalin hubungan dengan Dinasti Ming yang ada di China. Hubungan kedua kerajaan diperkirakan sangat akrab, hal ini diperlihatkan dengan adanya kunjungan penguasa Po-ni, Ma-na-jih-chia-na ke ibukota Nanjing pada tahun 1408 dan meninggal dunia disana. Sejak saat itu kehidupan kerajaan Po-ni tidak banyak diketahui karena pada tahun 1424, Kaisar Hongxi dari Dinasti Ming menghentikan program maritimnya sehingga sejak saat itu tidak ada lagi catatan terkait kerajaan Po-ni.

Era Kesultanan

Diceritakan bahwa menjelang kehancuran Dinasti Yuan, China mengalami kekacauan yang sangat parah. Kondisi ini memaksa banyak orang China melarikan diri. Orang-orang yang tinggal di sepanjang pesisir Fujian juga turut melarikan diri dengan dipimpin oleh Ong Sum Ping. Mereka melarikan diri ke arah timur Kalimantan dan masuk ke salah satu sungai disana. Saat itu sempat terjadi kecelakaan yang membuat salah seorang anggota kehilangan lengannya. Konon, orang-orang Melayu yang tinggal disekitar sungai melihatnya dan akhirnya menamai sungai tersebut dengan nama Kinabatangan karena menjadi lokasi hilangnya lengan salah seorang anggota tersebut.

Ong Sum Ping dan para pelarian lainnya mulai mendirikan pemukiman dan membangun di sekitar sungai Kinabatangan. Ternyata pembangunan yang dilakukan oleh Ong Sum Ping memiliki dampak yang sangat besar bagi kehidupan disana. Kawasan tersebut mengalami peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan. Kondisi ini membuat Ong Sum Ping diangkat sebagai pemimpin di kawasan tersebut. Orang Melayu memberinya gelar sebagai Raja sedangkan orang China memberinya gelar “Chung Ping” yang berarti Jenderal.

Sultan Muhammad Shah

Kawasan tersebut awalnya dikuasai oleh Kesultanan Brunei, namun karena adanya invasi dari Kesultanan Sulu, kawasan tersebut menjadi tidak terurus. Kekuasaan Kesultanan Brunei pun hanya terbatas pada bagian utara Kinabatangan, sementara kawasan lainnya tidak dapat dikontrol karena adanya perebutan kekuasaan diantara sesama penduduk melayu lokal. Keberhasilan Ong Sum Ping tersebut membuat Sultan Brunei, Muhammad Shah yang saat itu baru naik tahta menjadi tertarik untuk menyatukan kekuasaan dengan Ong Ping.

Penyatuan kekuasaan tersebut ditandai dengan pernikahan antara Putri Sultan dengan Ong Sum Ping. Pernikahan tersebut membuat Ong Sum Ping mendapat gelar Maharaja Lela. Selain itu, Muhammad Shah juga menikahkan saudaranya, Sultan Ahmad dengan adik perempuan Ong Sum Ping yang kemudian mendapat gelar Putri Kinabatangan. Kedua pernikahan ini memberikan dampak yang luar biasa bagi perkembangan Kesultanan Brunei.

Dengan bantuan Ong Sum Ping dan militer China, Kesultanan Brunei berhasil mengusir invasi dari Kesultanan Sulu dan terhindar dari kehancuran total. Pengaruh Ong Sum Ping di Brunei ternyata sangat besar da berdampak pada pertumbuhan China di Brunei. Hampir di setiap kota dan desa di Brunei telah dibangun perkampungan China dan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan disana. Salah satu kota peninggalan China yang masih ada saat ini adalah keberadaan kota Kinabalu yang menjadi sentra pemukiman China.

Sultan Abdul Majid Hassan dan Sultan Ahmad

Pada tahun 1402, Sultan Muhammad Shah meninggal dunia dan digantikan oleh anaknya, Sultan Abdul Majid Hassan. Adapun Ong Sum Ping diangkat sebagai Bupati. Namun pemerintahan Abdul Majid Hassan ternyata tidak berlangsung lama. Pada tahun 1406, Sultan Abdul Majid Hassan meninggal dunia. Pasca kepergiannnya, Brunei mengalami kebuntuan politik dan vacum of power selama dua tahun. Pada masa ini terjadi perebutan kekuasaan diantara para bangsawan dan dimenangi oleh Sultan Ahmad, saudara Sultan Muhammad Shah yang juga adik ipar Ong Sum Ping.

Pada masa ini, Ong Sum Ping telah memasuki usia lanjut. Dia mengirimkan seorang diplomat dan dikawal oleh pasukan menuju ke China untuk memberitahu kepada Kaisar Yong Le dari Dinasti Ming tentang kondisi Brunei dan rencana kepulangan Ong Sum Ping ke China. Kaisar Yong Le senang dan melakukan penyambutan besar atas kedatangannya. Ong Sum Ping akhirnya meninggal dunia dan dimakamkan di China. Kekuasaan Ong Sum Ping di Brunei dilanjutkan oleh anaknya, Awang. Dia berhasil menjalankan kekuasaan politik dengan baik dan memiliki legitimasi yang kuat karena membawa nama besar ayahnya. Cerita tentang Awang selanjutnya tidak banyak diketahui.

Begitu besarnya peran Ong Sum Ping terhadap Brunei membuat banyak masyarakat Brunei yang mempercayai bahwa Ong Sum Ping merupakan salah satu pendiri Kesultanan Brunei. Namun pandangan tersebut tidak disepakati oleh kalangan Kesultanan karena Sultan menganut asas Melayu, Islam dan Beraja. Meskipun demikian, Kesultanan masih sangat menghormati Ong Sum Ping. Hal ini ditunjukkan dengan pemberian nama jalan Ong Sum Ping di Ibukota Bandar Seri Begawan dan pembuatan museum yang berisi artefak Ong Sum Ping.

Sultan Syarif Ali

Kembali ke masalah Kesultanan. Sementara itu, Sultan Ahmad menikahkan putrinya dengan Sultan Syarif Ali, seorang pria yang berasal dari Semenanjung Arab dan masih termasuk kerabat Nabi Muhammad. Sultan Syarif Ali inilah yang akhirnya menjadi Sultan setelah Sultan Ahmad.

Dibawah kepemimpinan Sultan Syarif Ali, Brunei mengalami kemajuan yang sangat baik. Kesultanan Brunei mulai melakukan ekspansi secara bertahap dan melakukan perluasan pengaruh ke beberapa negara. Kemajuan Brunei semakin pesat dengan jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511. Sistem monopoli yang diterapkan oleh Portugis membuat sebagian besar pedagang mengalihkan perdagangannya ke pelabuhan Brunei. Banyaknya pedagang muslim yang masuk ke Brunei membuat pertumbuhan Islam di Brunei berlagsung dengan sangat cepat.

Satu hal yang penting untuk dicatat adalah Kesultanan Brunei menganut sistem Thalassocracy, sebuah sistem dimana fungsi Kesultanan bukanlah untuk mengendalikan kepemilikan tanah tetapi mengendalikan perdagangan. Masyarakat menganut sistem hierarkis dimana Sultan sebagai pucuk pemimpinnya. Kekuasaan Sultan terbatas dan diawasi oleh sebuah Dewan yang memiliki fungsi mengatur dan mengadakan suksesi Sultan.

Sultan Bolkiah

Kesultanan Brunei mengalami kejayaan pada masa Sultan Bolkiah. Pada masa ini kekuasaan Brunei semakin meluas dari Serawak, Sabah, Kepulauan Sulu hingga ujung barat laut Kalimantan. Pengaruh Sultan juga menyebar hingga ke Filipina dan memasukkan Teluk Manila kedalam koloninya. Selain itu Sultan juga menjalin hubungan yang baik dengan Raja di Jawa dan Malaka. Kemakmuran ini dinikmati oleh semua rakyat Brunei, hampir semua rakyat memiliki rumah kayu yang berdiri diatas air, sebuah simbol kehidupan megah pada masa itu.

Pada tahun 1521, Antonio Pigafetta, seorang navigator dalam ekspedisi Ferdinand Magellan menjadi orang Eropa pertama yang mengunjungi Brunei. Dalam perjalanannya, Pigafetta menggambarkan Brunei sebagai sebuah kota yang sangat menakjubkan. Setiap tamu besar yang akan bertemu dengan Sultan selalu diantar menggunakan Gajah dengan tempat duduk yang berlapiskan kain sutra. Penduduk istana menggunakan pakaian yang terbuat dari kain sutera bersulam emas, dihiasi dengan mutiara dan memiliki banyak cincin dari batu mulia.

Para pengunjung juga disuguh makanan menggunakan piring porselen, sebuah alat makan yang begitu megah pada masa itu. Istana sultan juga dikelilingi oleh tembok batu bata yang dilengkapi oleh tiang kuningan dan meriam besi. Era kemakmuran berlangsung hingga Sultan kesembilan yakni Sultan Hassan.

Setelah berakhirnya kepemimpinan Sultan Hassan, Brunei kehilangan sosok pemimpin dan mengalami penurunan. Penurunan tersebut disebabkan oleh berbagai hal. Diantaranya adalah pengaruh kekuasaan Eropa yang begitu menonjol di daerah, banyaknya terjadi perebutan kekuasaan di antara kaum bangsawan, kemunduran sistem perdagangan tradisional, serta perpecahan diantara Kesultanan di Asia Tenggara.

Hubungan dengan Portugis

Ekspedisi yang dilakukan oleh Ferdinand Magellan tersebut menjadi titik tolak dinamika hubungan antara Brunei dengan bangsa Eropa. Diantara beberapa bangsa Eropa yang menjalin hubungan dengan Brunei, dapat dikatakan bahwa Portugis merupakan satu-satunya yang tidak banyak membuat masalah.

Hubungan Brunei dengan Portugis cenderung hangat dan tidak terlalu banyak masalah, keduanya hanya fokus pada masalah perdagangan dan ekonomi. Portugis tidak terlalu banyak mencampuri urusan dalam negeri Brunei dan cenderung bersahabat dengan Sultan. Namun bukan berarti keduanya sama sekali tidak memiliki masalah. Beberapa kali tercatat insiden yang melibatkan keduanya seperti saat tahun 1536 Portugis melakukan penyerangan terhadap muslim di Maluku, Sultan marah dan melakukan pengusiran terhadap Duta Besar Portugis.

Portugis juga sempat beberapa kali bentrok dengan Brunei karena dalam beberapa peperangan, pihak Kesultanan seringkali ikut membantu musuh dalam melawan Portugis. Para pedagang Brunei juga sering dianggap melanggar perjanjian karena melakukan aktivitas perdagangan di kawasan Ligor dan Siam. Namun konflik yang terjadi diantara keduanya hanyalah berupa insiden berskala kecil dan dapat dengan cepat mereda.

Konflik dengan Spanyol

Berbeda dengan Portugis, hubungan antara Brunei dengan Spanyol cenderung sering memanas. Pada tahun 1565 terjadi insiden dan pertempuran di perairan antara Brunei dan Spanyol. Pada tahun 1571, hubungan semakin memanas ketika Spanyol berhasil merebut Manila dari tangan Brunei. Hubungan keduanya menjadi semakin keruh dan Brunei sempat memunculkan sebuah ancaman untuk melakukan penyerangan dengan menggunakan armada besar dalam rangka merebut kembali kota tersebut.

Namun karena pertimbangan politis dan berbagai pertimbangan lainnya, penyerangan tersebut batal untuk dilaksanakan dan Manila dibiarkan untuk jatuh ke tangan Spanyol.[3] Pada tahun 1578, hubungan keduanya kembali memburuk karena Spanyol mengambil Kesultanan Sulu dari Brunei. Tak hanya itu, Spanyol bahkan juga melakukan penyerangan terhadap Kesultanan Brunei.

Spanyol menuntut Brunei untuk tidak menyebarkan dakwah Islam di Filipina karena dianggap mengganggu kegiatan missionaris dalam menyebarkan ajaran Kristen.[4] Selain itu Spanyol juga menuntut Brunei agar membuka diri terhadap para missionaris di kawasan tersebut. Sayangnya upaya Spanyol untuk menduduki kawasan Brunei tidak membuahkan hasil karena negeri itu sedang dilanda oleh penyakit disentri dan kolera.

Kedua penyakit tersebut membuat Spanyol mengalami kerugian besar dan akhirnya meninggalkan Brunei dan mundur kembali ke Manila pada tanggal 26 Juni 1578.[5] Spanyol begitu kuat dalam menghadapi senjata tetapi lemah dalam menghadapi penyakit, pendudukan atas Brunei pun akhirnya hanya bertahan selama 72 hari.[6] Kerugian yang diderita oleh Brunei akibat pertempuran tersebut tidak terlalu besar karena tidak lama kemudian Kesultanan Sulu berhasil direbut kembali oleh Brunei, namun sayangnya Brunei juga harus kehilangan Luzon yang biasa menjadi tempat pijakan karena direbut oleh Spanyol.

Era Penjajahan Inggris

Kekalahan Brunei dalam melawan Spanyol membawa petaka bagi kondisi dalam negeri Brunei. Perpecahan antar daerah sudah tidak dapat dihindarkan lagi, banyak daerah yang menggunakan momentum tersebut untuk melakukan pemberontakan dan menuntut kemerdekaan dari Brunei. Namun karena Kesultanan memiliki sikap yang sangat adil terhadap rakyatnya, pemberontakan pun dapat diredam dengan cukup mudah.

Namun pertahanan Brunei akhirnya jebol juga. Tiga abad kemudian, perpecahan dan pemberontakan kembali terjadi di tanah Brunei. Pemberontakan yang cukup terkenal terjadi pada masa Sultan Omar Ali Saifuddin II. Tepatnya pada tahun 1839 terjadi pemberontakan di Serawak, pemberontakan ini cukup merepotkan Kesultanan namun atas bantuan James Brooke, pemberontakan akhirnya berhasil dipadamkan.

Atas jasanya membantu memadamkan pemberontakan, Brooke diangkat sebagai gubernur Serawak dan mendapat gelar “Rajah Putih”. Namun ternyata Brooke memiliki maksud tersembunyi, sejak menjabat sebagai gubenur, wilayahnya semakin diperluas secara bertahap. Bahkan ia pernah meminta pemerintah Inggris untuk meneliti seberapa besar potensi Brooke untuk dapat menguasai Brunei, akan tetapi hasilnya mengecewakan. Rekomendasi dari pemerintah Inggris menunjukkan bahwa meskipun Brunei memiliki pemerintah yang sangat buruk, namun rakyatnya memiliki loyalitas dan identitas nasional yang sangat tinggi sehingga peluang Brooke untuk menguasai Brunei kecil.

Maksud tersembunyi ini akhirnya tercium juga oleh Sultan. Pada tahun 1843 terjadi konflik terbuka antara Brooke dan Sultan yang berakhir dengan kekalahan di pihak Brunei. Sultan akhirnya terpaksa mengakui kemerdekaan Serawak. Lepasnya Serawak membuat gerakan Inggris menjadi semakin mudah karena memiliki kawasan yang lebih strategis.

Pada tahun 1846, Brunei Town diserang oleh pasukan Inggris. Ibukota Brunei tersebut ditaklukan dengan mudah oleh pasukan Inggris. Sultan Saifuddin II pun ditangkap dan dipaksa untuk menandatangani perjanjian untuk mengakhiri pendudukan Inggris atas kota Brunei. Pada tahun yang sama, Sultan Saifuddin II kembali dipaksa untuk menandatangani Perjanjian Labuan yang berisi penyerahan Labuan kepada Inggris. Pada tahun 1847, Brunei menandatangani Perjanjian Perdagangan dan Persahabatan dengan Inggris. Pada tahun 1850, Brunei menandatanganu perjanjian serupa dengan Amerika Serikat.

Wilayah kekuasaan Brunei pun semakin mengecil, sedikit demi sedikit Sultan dipaksa untuk menyerahkan wilayahnya kepada Serawak. Pada tahun 1877, Inggris juga memaksa Brunei untuk menandatangani perjanjian penyewaan lahan yang ada disebelah timur (kini bernama Sabah) kepada Perusahaan Borneo Utara milih Britania Raya. Wilayah Brunei yang awalnya begitu luas pun berubah menjadi kecil mungil akibat dikikis oleh Inggris.

Kekuasaan Brunei yang sangat terbatas membuatnya menjadi sangat lemah, akibatnya Brunei menjadi negara yang lemah dan tak berdaya. Kondisi tersebut membuat Sultan Hasyim Alilul Alam Aqamaddin menandatangani perjanjian degan Inggris pada tahun 1888 yang meletakkan Brunei di bawah perlindungan Inggris. Ketidakberdayaan Brunei semakin terlihat saat Sultan mengirimkan permintaan kepada pemerintah Inggris agar mengirimkan warga Inggris ke Brunei untuk membantu menjalankan pemerintahan.[7]

Permintaan tersebut baru dipenuhi pada tahun 1906, warga Inggris mulai dikirimkan untuk membangun Brunei. Sebuah kantor bea cukai dan pertanahan mulai dibangun, kepolisian Brunei juga mulai dibangun. Pada tahun 1911, Inggris juga mendirikan sekolah melayu. Kemakmuran Brunei mulai kembali terlihat sejak ditemukannya minyak di Seria pada tahun 1929.

Pembangunan di Brunei sempat terhenti saat terjadi Perang Dunia Kedua. Brunei diduduki oleh Jepang pada tahun 1941-1945. Inggris tidak mampu mempertahankan Brunei dari serangan Jepang meskipun sebenarnya Inggris masih memiliki perjanjian protektorat dengan Brunei.[8]

Proses Kemerdekaan Brunei

Pada tahun 1959, Brunei mengeluarkan sebuah konstitusi baru yang menyatakan pembentukan pemerintahan sendiri, sedangkan urusan luar negeri, pertahanan dan keamanan tetap menjadi milik Britania Raya yang diwakili oleh Komisaris Tinggi. Sebenarnya Brunei sudah berusaha untuk menggunakan sistem badan legislatif terpilih yang diwakili oleh partai politik, namun usaha tersebut gagal akibat pemberontakan yang dilakukan oleh partai oposisi, Partai Rakyat Brunei pada tahun 1962. Pemberontakan bersenjata tersebut berhasil digagalkan oleh pasukan bersenjata Inggris.

Pada awal tahun 1960-an, Brunei mendapat tawaran untuk bergabung dengan Malaysia, negara tetangga yang baru saja merdeka. Namun tawaran tersebut ditolak, Sultan tetap memutuskan untuk membentuk Brunei sebagai negara yang terpisah dari Malaysia. Pada tahun 1967, Sultan Omar Ali Saifuddin turun takhta dan digantikan anak sulungnya, Sultan Hassanal Bolkiah.[9] Sementara itu mantan Sultan Omar Ali Saifuddin menjabat sebagai menteri pertahanan dan mengambil gelar “Seri Begawan”.

Pada tahun 1970, Ibukota Brunei Town berubah nama menjadi Bandar Seri Begawan dengan tujuan untuk menghormati jasa Sultan Omar Ali Saifuddin. Sembilan tahun kemudian, Brunei dan Inggris menandatangani perjanjian baru berupa Perjanjian Kerjasama dan Persahabatan. Barulah pada tanggal 1 Januari 1984 Brunei memperoleh kemerdekaannya secara penuh.

Daftar Pustaka

Atiyah, Jeremy. 2002. Rough guide to Southeast Asia. Rough Guide.

Frankham, Steve. 2008. Footprint Borneo. Footprint Guides.

Hussainmiya, B.A. (1995) Sultan Omar Ali Saifuddin III and Britain: The Making of Brunei Darussalam. Kuala Lumpur: Oxford University Press

Hussainmiya, B.A. (2006) Brunei: Revival of 1906: A Popular History. Bandar Seri Begawan: Brunei Press Sdn. Bhd.

Saunders, Graham E. 2002. A history of Brunei. Routledge.


[1] Mahasiswa Universitas Slamet Riyadi Surakarta.

[3] Frankham, Steve. 2008. Footprint Borneo. Footprint Guides. Hlm. 278

[4] Ibid. Hlm. 280

[5] Atiyah, Jeremy. 2002. Rough guide to Southeast Asia. Rough Guide. Hlm. 71.

[6] Saunders, Graham E. 2002. A history of Brunei. Routledge. Hlm. 54-60.

[7] Hussainmiya, B.A. (2006) Brunei: Revival of 1906: A Popular History. Bandar Seri Begawan: Brunei Press Sdn. Bhd.

[9] Hussainmiya, B.A. (1995) Sultan Omar Ali Saifuddin III and Britain: The Making of Brunei Darussalam. Kuala Lumpur: Oxford University Press

2 Tanggapan so far »

  1. 1

    Mohammad Wafi said,

    A good article! A brief and complete history about Brunei in bahasa Indonesia. I’m loving it! 🙂


Comment RSS · TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: