Otonomi Setengah Hati

Oleh: Muh. Miftachun Niam

 Ketika otonomi daerah (otda) dicanangkan oleh Pemerintah pusat awal tahun 2001, banyak pihak yang mulai mempertanyakan tingkat efektivitasnya. Mungkinkah Pemerintah Daerah (Pemda) kita akan mampu mengikuti perubahan paradigma dasar dan bersifat struktural tersebut?

Keraguan itu bukan tanpa alasan mengingat selama ini para birokrat di daerah sudah terlanjur terbiasa menunggu perintah dari pusat dan tuntutan dari atas. Pemda yang selama ini hidup dengan tradisi “asal bapak bisa senang” dan “siap laksanakan”, kini dituntut untuk mengembangkan daya imajinasi dan kreativitas dalam membangun daerahnya.

Namun inilah tuntutan rakyat yang pada masa reformasi 1998 menghendaki adanya perubahan struktur kekuasaan antara pusat dan daerah. Mau atau tidak mau, harus tetap dilaksanakan. Paradigma yang semula berupa sentralisasi berubah menjadi desentralisasi. Artinya segala urusan yang tadinya hanya menjadi milik pusat mulai diserahkan kepada Pemda. Tidak ada lagi istilah “kuwalat”, tidak juga dengan istilah “nanti bapak marah”. Intinya, urusan pusat sudah diserahkan kepada daerah.

Otonomi Luas

Syaukani menyebut kondisi ini dengan istilah “kembali ke era perjuangan kemerdekaan”,[1] pemberian otonomi dan desentralisasi ini telah mengembalikan kita pada hakikat otonomi sebagaimana era kemerdekaan. Pada masa itu, melalui UU No.1 Tahun 1945, UU No.22 Tahun 1948, dan UU No.1 Tahun 1957, setiap daerah mendapatkan otonomi yang luas.[2]

Sayangnya, kondisi tersebut tidak berlangsung lama karena pada tahun 1959 hingga tahun 1998, Indonesia diwarnai dengan situasi politik yang menyebabkan otonomi menjadi semakin terbatas dan berubah menjadi sentralisasi. Kini dengan adanya UU No.32 Tahun 2004 yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah, otonomi di Indonesia kembali menjadi otonomi luas.

Pendulum Pusat-Daerah

Namun seberapa luas otonomi yang diberikan kepada Pemda? Masih banyak pihak yang memperdebatkan karena pusat dianggap masih terlalu berhati-hati dalam memberikan kekuasaan kepada daerah. Pendulum sentralisasi dan desentralisasi pun bergoyang-goyang mengikuti konfigurasi kekuasaan dan ‘tingkat kedewasaan’ setiap daerah. Pemerintah Pusat tentunya tidak mau ceroboh dalam memberikan kekuasaannya karena otda dan desentralisasi yang gegabah justru dapat menjadi bumerang.

Belajar dari kebijakan pada awal kemerdekaan, pemberian otonomi dan desentralisasi yang berlebihan justru akan menciptakan situasi yang biasa disebut de facto federalism,[3] yaitu lemahnya kekuasaan pusat atas daerah seiring dengan turunnya efektivitas kekuasaan pusat dan menjamurnya gerakan separatisme. Pusat tentu tidak ingin kondisi tersebut terulang pada saat ini dimana gerakan separatisme semakin meningkat sebagai dampak dari desentralisasi dan otda.

Dengan sangat berhati-hati, pusat selalu melakukan pendekatan zig-zag dalam setiap pembuatan kebijakannya terutama dalam segala hal yang menyangkut masalah otonomi dan desentralisasi. Salah satu contoh yang dapat kita ambil adalah kebijakan tentang tata cara Pemda dalam melaksanakan hubungan dengan luar negeri.

Hubungan Luar Negeri oleh Pemda

Pada dasarnya, pemerintah pusat ingin memberikan kesempatan kepada Pemda untuk mengembangkan daerahnya dengan cara menjalin hubungan luar negeri. Hal ini dapat dilihat dari UU No.37 Tahun 1999 yang mencantumkan Pemerintah Daerah sebagai salah satu aktor dalam hubungan luar negeri.

Akan tetapi peraturan tersebut belum memiliki alur yang jelas. Secara teoritis, peraturan tersebut dilaksanakan dengan melakukan pendekatan secara bottom up dimana Pemda mendapatkan kesempatan dalam melakukan hubungan luar negeri sebagai wujud dari pelaksanaan aspirasi lokal. Namun pada kenyataannya masih terdapat hambatan dalam tahap implementasi. Hal ini dapat dilihat dari tumpang tindihnya regulasi yang mengatur masalah ini.

Pada tahap eksternal, pelaksanaan hubungan luar negeri yang dilaksanakan oleh Pemda harus tunduk pada UU No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Pemda tidak dapat secara serta merta melakukan hubungan luar negeri secara bebas. Sebelum pelaksanaan kegiatan hubungan luar negeri, pejabat Pemda wajib untuk melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri terkait. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 yang menyebutkan bahwa setiap pejabat yang akan menyelenggarakan hubungan luar negeri harus melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri.[4]

Adapun untuk tahap internal, pelaksanaan hubungan luar negeri yang dilakukan oleh Pemda harus diketahui oleh setiap komponen masyarakat yang dalam hal ini diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Tahapan ini diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 42 yang menyebutkan bahwa setiap rencana perjanjian internasional yang dilaksanakan oleh pemda harus mendapatkan pertimbangan dari DPRD, adapun yang menyangkut tentang kerjasama internasional yang akan dilaksanakan oleh Pemda harus mendapatkan persetujuan dari DPRD.[5]

Dari sini kita dapat melihat bahwa pusat masih sangat berhati-hati dalam memberlakukan otda dan desentralisasi kepada daerah. Pemda tidak dilepas begitu saja tetapi masih tetap dikontrol melalui mekanisme internal dan eksternal. Mekanisme bottom up tersebut diharapkan menjamin adanya keseimbangan antara prioritas nasional dan aspirasi lokal dalam perencanaan pembangunan daerah.[6]

Namun apakah mekanisme otda tersebut dapat membuat birokrat daerah semakin dalam efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya? Atau malah sebaliknya, dengan mekanisme tersebut otda justru makin menyulitkan Pemda dalam menjalin hubungan internasional dan mengembangkan potensinya?

Entahlah, sepertinya Otonomi dan Desentralisasi kita masih setengah hati.


[1] Lihat: Syaukani, H., Gaffar, A., & Rasyid, M. R. 2002. Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 44.

[2] Ibid.

[3] Amal, I. 1990. Percikan Pemikiran Fisipol UGM tentang Pembangunan. Yogyakarta: UGM.

[4] UU No.37 Tahun 1999 Pasal 7 ayat 1 dan 2.

[5] UU No.32 Tahun 2004 Pasal 42 ayat 1G dan 1F.

[6] Tim Lapera. 2000. Otonomi versus Negara: Demokrasi dibawah Bayang-bayang Otoriterisme. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: