Sejarah Kepemilikan Kepulauan Paracel

(Perspektif China, Taiwan dan Vietnam)

Oleh: Muh. Miftachun Niam / 08430008

 Secara sekilas, sebenarnya tidak ada yang istimewa dari kepulauan Paracael. Kepulauan yang terletak diantara negara Vietnam dan China ini hanya merupakan kumpulan dari berbagai atol, gumuk pasir dan batu karang biasa. Namun dibalik kesederhanaanya, kepulauan ini menyimpan kandungan alam yang sangat tinggi sehingga menarik perhatian negara yang ada disekitarnya.

Secara geografis, kepulauan Paracel terletak di perairan laut China Selatan. Kepulauan ini terdiri dari 30 pulau yang menyebar hingga 15.000 Km2.[1] Kepulauan ini tidak berpenghuni mengingat kondisi tanahnya yang berupa karang dan gumukan pasir sehingga tidak memungkinkan untuk ditinggali. Selain itu tidak adanya air bersih di kepulauan tersebut juga menjadi salah satu penyebab tidak dihuninya kepulauan tersebut. Hal ini diperparah dengan tenggelamnya beberapa pulau saat waktu pasang tiba.

Potensi Kepulauan Paracel.

Secara aspek wilayah, kepulauan Paracel bukan tempat yang layak untuk ditinggali oleh manusia. Namun jika dilihat secara aspek potensi, kepulauan ini merupakan surga bagi sumber daya alam. Di dalam kepulauan ini tersimpan berbagai macam jenis ikan dan potensi kelautan lainnya. Kondisi lingkungan kepulauan Paracel yang tidak teratur jusru menjadi tempat yang ideal bagi pertumbuhan ikan. Kepulauan ini sering dijadikan sebagai benteng pertahanan alami oleh para biota laut dari serangan predator.

Ini belum termasuk potensi kandungan minyak dan gas yang terkandung didalamnya. Meskipun belum ada data pasti yang menyebutkan terkait jumlah kandungan minyak dan gas yang ada didalam kepulauan Paracel, namun banyak pihak yang meyakini bahwa minyak bumi yang ada di perut kepulauan Paracel sangat besar dan cukup menjanjikan.

Berbagai potensi yang dimiliki oleh kepulauan Paracel ini membuat negara yang ada di sekitar kepulauan ini saling berlomba untuk mengklaim sebagai pemilik sah kepulauan tersebut. Sedikitnya ada tiga negara yang saat ini masih bertarung memperebutkan kepulauan Paracel yakni, Taiwan, China dan Vietnam. Ketiga negara tersebut saling beradu argumen demi mendapatkan kepulauan tersebut. Setiap pihak memiliki data dan bukti tersendiri terkait kepemilikian kepulauan tersebut.

Tak jarang, adu argumen tersebut berubah menjadi adu fisik di lapangan. Pada tahun 1974 pernah terjadi konflik di perairan tersebut yang melibatkan angkatan bersenjata Vietnam dan China. Konflik tersebut menelan 18 tentara yang berasal dari kedua belah pihak, hingga saat ini konflik tersebut tidak kunjung reda.[2] Masih ada ketegangan politik yang terjadi diantara Vietnam dan China terkait masalah kepulauan Paracel tersebut.

Perbedaan Sejarah

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa ketiga negara tersebut memiliki pandangan dan data yang berbeda terkait dengan kepemilikan kepulauan tersebut. Salah satu data yang hingga kini masih diperdebatkan diantara ketiga negara tersebut adalah masalah sejarah.

Status Kepemilikan Kepulauan Paracel Versi China

Menurut China, Kepulauan Paracel sudah ditemukan oleh petualang China sejak Dinasti Song.[3] Penemuan ini ditandai dengan adanya beberapa peninggalan budaya dari China yang kemungkinan besar berasal dari wilayah Tang pada masa Dinasti Song.[4] Klaim ini dipertegas dengan catatan buku Wujing Zongyao[5] yang menyebutkan bahwa kepulauan tersebut telah dimasukkan oleh pemerintah Song ke dalam wilayahnya dengan nama kepulauan Changsa.

Pasca kejatuhan Dinasti Song, Penemuan ini ditindaklanjuti oleh Dinasti Yuan dengan mengadakan penelitian kewilayahan, termasuk pengukuran luas pulau yang ada di kepulauan Changsa tersebut. Dinasti Song juga melakukan pengukuran terhadap pulau yang ada di kepulauan Spratly (saat itu bernama Kepulauan Shitang). Kegiatannya tercatat lengkap di buku Yuan Shi[6] dan dicantumkan kedalam peta yang dibuat oleh Dinasti Yuan.

Ketika Dinasti Yuan mengalami kejatuhan, kepulauan Changsa tersebut kembali dikelola oleh Dinasti Ming (1368-1644) dan Dinasti Qing (1644-1922). Kepulauan Changsa dan Kepulauan Shitang dimasukkan kedalam wilayah administratif Pulau Hainan. Pada masa ini, Kepulauan Changsa pernah berkali-kali menjadi sumber sengketa antara Dinasti Qing dengan negara lain.

Dinasti Qing pernah bersengketa dengan Jerman pada tahun 1883 karena masalah kepulauan ini. Ceritanya bermula saat Jerman melakukan kegiatan survei terhadap kepulauan Changsa dan Shitang, kegiatan ini mendapat tentangan keras dari Dinasti Qing. Protes keras tersebut ternyata membuahkan hasil, Jerman tidak lagi melanjutkan kegiatan survei di kepulauan tersebut.[7]

Demikian pula dengan Perancis yang saat itu melakukan pendudukan terhadap daerah Indocina. Dinasti Qing langsung mengadakan perjanjian dengan Perancis yang dikenal dengan nama Perjanjian Sino-Perancis 1887. Dalam perjanjian tersebut diatur tentang masalah batas-batas antara wilayah koloni Perancis dengan kekuasaan Dinasti Qing. Disebutkan bahwa Perancis hanya menguasai wilayah Indocina, adapun kepulauan yang ada di sekitarnya meliputi Kepulauan Changsa dan Kepulauan Shitang berada dibawah kekuasaan Dinasti Qing. Garis yang memisahkan antara kekuasaan Dinasti Qing dengan kekuasaan Perancis ini dikenal dengan nama garis batas Sino-Tonkin.

Barulah pada tahun 1910, pemerintah Qing mulai mengembangkan kepulauan tersebut dengan mengundang berbagai pedagang China untuk berinvestasi di kepulauan tersebut dan melakukan berbagai kontrak pengembangan pulau-pulau di Laut China Selatan. Pemerintah Qing memberikan jaminan perlindungan dan pelayanan terhadap setiap pedagang yang bersedia untuk bekerjasama dan berinvestasi di kepulauan tersebut.[8]

Namun sayangnya program pengembangan tersebut tidak berlangsung lama karena beberapa tahun kemudian terjadi guncangan politik yang dahsyat hingga menyebabkan kejatuhan Dinasti Qing. Sistem pemerintahan di China beralih menjadi sistem yang modern, kepulauan Paracel dan kepulauan di laut China Selatan lainnya berada dibawah yurisdiksi Provinsi Guangdong.

Program pengembangan Kepulauan Paracel kembali dibuka pada tahun 1921. Pemerintah China mengganti nama Kepulauan Paracel dari Changsa menjadi Xi Sha. Pemerintah China memberikan lisensi dan kontrak kepada para pedagang China yang berinvestasi di kepulauan tersebut.

Pada masa ini, China kembali bermasalah dengan Perancis. Permasalahan ini terjadi karena Perancis secara sepihak telah mengokupasi Kepulauan Paracel dan membatalkan perjanjian yang telah terjadi dengan Dinasti Qing. Tentara Perancis yang awalnya hanya menguasai wilayah Indocina, semakin merambah hingga ke Kepulauan Paracel. Pada tanggal 27 Juli 1932, Kementerian Luar Negeri China mengirimkan utusan ke Perancis untuk melakukan protes kepada Kementerian Luar Negeri Perancis.

Pada tanggal 30 November 1932, China kembali melakukan protes ke konsulat Perancis yang ada di Guagzhou terkait masalah kepulauan Xi Sha (Paracel). Namun protes tersebut tidak digubris, tentara Perancis justru semakin aktif memperluas invansi ke kepulauan tersebut. Pada tanggal 3 Juli 1938, Perancis berhasil mengokupasi seluruh pulau yang ada di Kepulauan Xi Sha.

Sayangnya saat itu China sedang mengalami gejolak di dalam negeri sehingga tidak dapat melakukan aksi pembalasan kepada Perancis. China berada dalam kondisi yang kacau balau karena dalam waktu yang sama negara tersebut diserang oleh Jepang. Sejak saat itu, status kepemilikan Kepulauan Paracel menjadi rumit karena diklaim oleh banyak negara.

Selama Perang Dunia Kedua, Jepang berhasil mengusir tentara Perancis dan merebut Kepulauan Paracel dari tangan Perancis. Namun kekuasaan Jepang tidak dapat berlangsung lama karena pada tahun 1946, Jepang mengalami kekalahan dalam perang melawan China sehingga penguasaan Kepulauan Paracel dikembalikan kedalam otoritas China hingga saat ini.[9]

 Status Kepemilikan Kepulauan Paracel Versi Taiwan

Sebenarnya tidak banyak perbedaan sejarah yang dimiliki oleh China dan Taiwan dalam kasus Kepulauan Paracel ini. Sejarah yang dimiliki oleh Taiwan hampir sama dengan China mengingat keduanya berasal dari satu China namun perbedaan aliansi politik membuat keduanya bersengketa.

Menurut Taiwan, setelah kekalahan Jepang dalam perang melawan China, Jepang menyerahkan kekuasaan Kepulauan Paracel dan kepulauan lain yang ada di laut China Selatan lainnya kepada Pemerintahan Pulau Hainan yang saat ini berubah menjadi negara Taiwan. Proses serah terima tersebut ditandai dengan adanya Deklarasi Kairo dan Deklarasi Postdam.[10] Negara China yang dimaksud didalam deklarasi tersebut adalah China Nasionalis sehingga secara hukum internasional, Taiwan berhak atas kepulauan tersebut.

Status Kepemilikan Kepulauan Paracel Versi Vietnam

Menurut Vietnam, Kepulauan Paracel sebenarnya sudah lama berada dibawah kekuasaan Vietnam. Disebutkan bahwa pada abad ke-15, kepulauan tersebut sudah menjadi lokasi perdagangan dan eksplorasi produk kelautan oleh masyarakat Vietnam. Di bawah pemerintahan Kaisar Lê Thánh Tông, Vietnam banyak melakukan kegiatan komersial di kepulauan tersebut.[11]

Status kepemilikan Vietnam terhadap Kepulauan Paracel dibuktikan dengan adanya ensiklopedia kuno yang diterbitkan oleh Đỗ Bá Công Đạo, seorang ahli geografi Vietnam pada masa pemerintahan Trịnh Căn (1680-1705). Ensiklopedia yang berjudul Thiên Nam Tứ Chí Lộ Đồ terdiri dari empat bagian yang membahas tentang lokasi Vietnam secara detail.

Ensiklopedia tersebut sengaja diterbitkan dan disebar ke seluruh kerajaan yang ada di Asia Tenggara dengan tujuan agar hubungan antara kerajaan Vietnam dengan kerajaan disekitarnya dapat terjalin dengan baik. Selain itu, ensiklopedia tersebut bertujuan untuk memudahkan kapal dagang yang hendak singgah ke Vietnam. Di dalam ensiklopedia tersebut terdapat keterangan jalan yang harus ditempuh untuk mencapai Thang Long, ibukota Đại Việt dari segala arah.

Tidak hanya itu, ensiklopedia ini juga memuat secara detail tentang keterangan pulau-pulau kecil yang ada di kepulauan Paracel. Saat itu Kepulauan Paracel diberi nama Bãi Cát Vàng. Ini menjadi bukti bahwa masyarakat Vietnam juga melakukan penelitian dan survei terhadap Kepulauan Bãi Cát Vàng.

Ensiklopedia ini semakin dikembangkan oleh masyarakat Vietnam. Pada masa kepemimpinan  Lê Thánh Tông, muncul sebuah atlas terbaru yang diberi nama Hồng Đức Bản Đồ. Atlas ini semakin disempurnakan dengan munculnya ensiklopedia baru yang berjudul Đường từ phủ Phụng Thiên đến Chiêm Thành. Dalam berbagai atlas dan ensiklopedia itu termuat berbagai keterangan dan gambar yang menjelaskan tentang masalah Kepulauan Bãi Cát Vàng.

Gambar tersebut juga disertai dengan penjelasan ukuran pulau. Misalnya, “Di tengah laut terdapat kepulauan berbentuk busur panjang yang disebut Bãi Cát Vàng dengan panjang sekitar 400 liga dan lebar 20 liga, naik diatas permukaan laut.” Pulau yang dimaksud adalah pulau Golden Sandbank. [12] Sejak saat itu, satu per satu peta dan atlas yang memuat tentang Kepulauan Bãi Cát Vàng mulai bermunculan disertai dengan berbagai macam revisinya. Sebut saja Phủ Biên Tạp Lục yang diterbitkan oleh Lê Qúi Đôn, seorang filsuf Vietnam terkenal yang menjadi Menteri Konstruksi pada era Dinasti Lê (1527-1786).

Lalu ada lagi peta bernama Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí yang diterbitkan oleh Phan Huy Chú, seorang sejarawan dan Menteri Konstruksi era Kaisar Minh pada tahun 1821. Kemudian muncul peta Đại Nam Thống Nhất Toàn Đồ yang terbit pada tahun 1838. Berbagai jenis peta tersebut sering dijadikan sebagai dasar kepemilikan Vietnam atas Kepulauan tersebut.

Namun bukan berarti bukti yang dimiliki oleh Vietnam hanya berupa gambar peta saja. Vietnam juga memiliki bukti nyata berupa berbagai peninggalan pada zaman dahulu. Berdasarkan catatan sejarah, pada tahun 1833 Kaisar Minh Mạng pernah memerintahkan Kementerian Konstruksi untuk membangun sebuah kuil, pilar tegak dan pepohonan di kepulauan tersebut dengan tujuan sebagai penanda navigasi dan mempermudah pelayaran.[13] Pada tahun 1835, Kaisar kembali membangun sebuah kuil dengan layar angin dan pilar tegak di pulau Bàn Than Thạch.[14] Kaisar juga memrintahkan pembangunan kuil kayu di berbagai pulau yang ada di kepulauan tersebut.

Namun sayangnya pada tahun 1858, Vietnam jatuh di tangan Napoleon III. Pasukan Perancis menguasai negara tersebut berikut kepulauan yang ada di sekitarnya. Sejak saat itu status kepemilikan Kepulauan Bãi Cát Vàng menjadi tidak jelas, nama kepulauan pun diubah menjadi Kepulauan Paracel. Namun masyarakat Vietnam enggan menggunakan nama tersebut dan mengganti menjadi Kepulauan Hoang Sa. [15]

Secara perlahan, Vietnam mulai kehilangan kontrolnya atas kepulauan tersebut, karena selama dianeksasi oleh Perancis, masalah kepulauan tersebut banyak diurus oleh Perancis. Bahkan saat terjadi sengketa dengan China terkait status kepemilikan kepulauan tersebut, Perancis yang maju dan menjadi wakil dalam Perjanjian Internasional San Fransisco.[16]

Kondisi ini kian diperparah dengan terpecahnya Vietnam kedalam dua bagian yakni; Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Perpecahan ini membuat Vietnam semakin kehilangan kontrol akan Kepulauan Hoang Sa. Selain itu, perpecahan ini juga menimbulkan suatu masalah politis baru dimana Vietnam Utara mengeluarkan dokumen resmi yang mengatakan bahwa Kepulauan Hoang Sa merupakan milik sah China.[17]

Dokumen yang disampaikan oleh Vietnam Utara tersebut sarat akan nuansa politis dan diduga sebagai wujud politik balas budi, mengingat besarnya bantuan yang diberikan oleh China kepada Vietnam Utara selama masa perjuangan. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh China untuk mendeklarasikan luas wilayahnya bertambah menjadi dua belas mil laut. Pada tanggal 4 September 1958, pemerintah Republik Rakyat China mendeklarasikan luas wilayahnya yang baru dengan mencantumkan Kepulauan Xi Sha (Paracel) dan Nánshā Qúndǎo (Spratly) sebagai bagian dari wilayahnya.

Pengumuman deklarasi tersebut justru disambut dengan baik oleh Perdana Menteri Republik Demokatik Vietnam (Vietnam Utara) Văn Đồng dalam suratnya kepada Zhou Enlai menyatakan bahwa pemerintahnya telah mengakui deklarasi dari pemerintah China.[18] Pemerintah Republik Vietnam (Vietnam Selatan) yang tidak terima dengan deklarasi dari China tersebut mengirimkan tentaranya ke Kepulauan Paracel untuk mengusir pasukan RRC. Pada tanggal 20 Januari 1974, Pertempuran antara Vietnam Selatan melawan China meletus di Kepulauan Paracel. Pertempuran ini akhirnya dimenangkan oleh China.[19]

Kondisi Kepulauan Paracel Terkini

Sejak saat itu, Kepulauan Paracel dikuasai oleh China. Belum ada lagi perlawanan berarti yang dilakukan oleh Vietnam dalam memperebutkan Kepulauan Paracel. China bahkan sudah mengembangkan kepulauan tersebut menjadi lebih maju. Pulau Woody yang pernah menjadi lokasi pendirian kuil pada era Kaisar Minh Mang, diubah menjadi kawasan wisata oleh pemerintah China.

Pulau Woody yang awalnya kurang terawat diubah menjadi lebih cantik dengan dibukanya Museum Angkatan laut dan Museum Maritim. Di pulau tersebut juga telah dibangun perkantoran, rumah sakit, kantor pos, hostel dan bagunan modern lainnya. Tidak hanya itu, di Pulau Woody juga telah dibangun bandara sepanjang 240 meter yang dapat digunakan untuk pendaratan pesawat jenis Boeing 737 dan sejenisnya.

Pulau-pulau lainnya juga sedang dikembangkan oleh pemerintah China. Rencananya, di setiap pulau akan dibangun instalasi desalanasi dengan menggunakan energi surya agar dapat memenuhi kebutuhan air tawar di setiap pulau. Jaringan listrik pun mulai dibangun dengan menggunakan tenaga air dan angin. Hal yang paling mencolok adalah pembangunan jembatan yang menghubungkan antar pulau. Saat ini sudah ada jembatan sepanjang 800 meter yang menghubungkan antara Yongxing Dao (Pulau Woody) dan Shi Dao (Pulau Rocky). Pulau ini telah terbuka untuk wisatawan sejak tahun 1997.

Dengan melihat Kepulauan Paracel dari perspektif sejarah dan membandingkannya dengan kondisi terkini. Rasanya kita sudah dapat mengambil kesimpulan negara mana yang berhak untuk mendapatkan Kepulauan Paracel. Jika suatu saat terjadi sengketa terkait status kepemilikan Kepulauan Paracel, maka kita tidak akan kesulitan untuk menemukan siapa pemenangnya.

Kasus ini seharusnya dapat dijadikan sebagai pelajaran oleh Indonesia terutama dalam hal menjaga kepulauannya. Kita tentu tahu betul tentang bagaimana kondisi pulau yang ada di Indonesia khususnya untuk masalah pulau terluar. Masih banyak pulau di Indonesia yag dalam kondisi memprihatinkan, tidak memiliki akses listrik ditambah dengan minimnya jumlah air bersih. Jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, bukan tidak mungkin jika ada pulau Indonesia yang justru dijadikan anak angkat dan dirawat oleh negara tetangga.

Sudah saatnya untuk berubah!!


[1] Ketiga puluh pulau tersebut termasuk pulau kecil, batu karang, dan gumukan pasir.

[2] Thomas J. Cutler, The Battle for the Paracel Islands, Naval Institute Press.

[3] Data diambil dari situs Museum Propinsi Guangdong pada tanggal 26 Juni 2011,  http://epub.cnki.net/grid2008/detail.aspx?filename=WENW197410000&dbname=CJFQ1979

[4] Han, Zhenhua; Ll Jinming,  Niangniang Temple and Corallite Little Temple in Paracel and Spratly Islands. Southeast Asian Affairs. 1990.

[5] Sebuah Buku yang diterbitkan secara resmi oleh Dinasti Song saat itu.

[6] Sebuah Buku yang diterbitkan secara resmi oleh Dinasti Yuan dan mencatat tentang berbagai aktivitas penelitian kepulauan Changsa saat itu.

[7] Myron H. Nordquist, John Norton Moore, Security Flash Point: oil, island, sea access and military confrontation.  University of Virginia. Hlm. 165

[8] Ibid. Hlm. 168- 172

[9] Ibid. Hlm. 174-185

[11] Lihat Tập San Sử Địa, Đặc Khảo Hoàng Sa và Trường Sa, (Versi Bahasa Inggris: A Special Research on Paracel and Spratly Islands).

[12] Lihat Tập San Sử Địa, Đặc Khảo Hoàng Sa và Trường Sa, (Versi Bahasa Inggris: A Special Research on Paracel and Spratly Islands).

[13] Lihat: Monique Chemillier-Gendreau, Sovereignty Over the Paracel and Spratly Islands, Kluwer Law International.

[14] Pulau ini biasa dikenal dengan nama Pulau Woody.

[15] Lihat: Monique Chemillier-Gendreau, Sovereignty Over the Paracel and Spratly Islands, Kluwer Law International.

[16] Stein Tonnesson, International Peace Research Institute, Oslo, The South China Sea in the Age of European Decline, Cambridge University Press, United Kingdom, 2006. Hlm. 41-43.

[17] Lihat:  Myron H. Nordquist et al., University of Virginia, Center for Oceans Law, Security Flashpoints, Martinus Nijhoff Publishers, 1998. Hlm 142-143.

[18] Ibid.

[19]  Thomas J. Cutler, The Battle for the Paracel Islands, Naval Institute Press, Annapolis, MD.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: