Dominasi Amerika Serikat terhadap PBB

BAB I

PENDAHULUAN

 Latar Belakang

Sejak pertama kali berdiri pada 24 Oktober 1945, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menjadi tumpuan harapan bagi seluruh masyarakat dunia. Kehadiran PBB diharapkan dapat menjadi aktor yang mampu memayungi kepentingan negara anggotanya (a reliable International agent). Meski bukan world government (Pemerintah Dunia), PBB diharapkan mampu membawa dunia dari konfrontasi ke arah kooperasi. Hal itulah yang membuat semua negara di dunia turut serta da secara sukarela menjadi anggota PBB.

Untuk menjaga perdamaian dunia yag lebih stabil, PBB memberikan hak veto kepada 5 negara besar meliputi Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris dan Perancis. Pemberian hak veto kepada 5 negara tersebut dengan asumsi bahwa jika negara besar memiliki fasilitas yang lebih besar dari negara ‘pada umumnya’, maka tidak akan terjadi kecemburuan sosial antar negara besar yang dapat sistem tata perdamaian dunia.

Namun faktanya, penggunaan hak veto seringkali disalahgunakan oleh negara anggota tetap tersebut. Problematika hak veto selalu membayangi legitimasi DK PBB. Dengan hak veto, anggota tetap setiap saat dapat mempengaruhi terjadinya perubahan substansi secara besar-besaran dari suatu resolusi. Bahkan, hak veto mampu mengancam terbitnya resolusi yang dianggap tidak menguntungkan negara maupun sekutunya. Di sisi lain, di antara anggota tetap selalu saling mengancam untuk menggunakan hak veto-nya dalam suatu forum konsultasi tertutup agar kepentingan mereka masing-masing dapat terpenuhi tanpa sama sekali mempedulikan substansi permasalahan.

Kasus yang paling menonjol adalah konflik Palestina-Israel. Amerika Serikat telah menggunakan hak vetonya lebih dari anggota tetap lainnya sejak tahun 1972, khususnya terhadap resolusi yang ditujukan bagi Israel. Dalam konflik Arab-Israel, dari 175 resolusi Dewan Keamanan PBB tentang Israel, 97 menentang Israel, 74 netral dan 4 mendukung Israel. Tentunya ini tidak termasuk resolusi yang diveto Amerika Serikat. Sedangkan pada pemungutan suara pada Majelis Umum, 55.642 suara menentang Israel, dan hanya 7.938 yang mendukung Israel.

Khusus konflik Palestina-Israel, dari 82 veto Amerika Serikat, nyaris setengahnya berhubungan dengan dukungan Amerika Serikat terhadap Israel, yaitu sebanyak 41 veto. Akibat dari pembelaan yang dilakukan Amerika Serikat itu, banyak kasus pembangkangan yang dilakukan oleh Israel terutama implementasi resolusi 271, 298, 452, dan 673. Di mana, Israel tidak mematuhinya dengan tetap melanjutkan pembangunan tembok besar, walaupun Mahkamah Internasional mengutuk pembanggunan dinding pemisah tersebut, bahkan dalam sebuah peradilan Amerika, menegaskan bahwa pembangunan tersebut merupakan ipso facto. Ironisnya lagi, kegiatan pembangunan pemukiman oleh Israel di Tepi Barat telah meningkat dua kali lipatnya selama tahun 2007.

DK PBB tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai polisi dunia sebagaimana yang tercantum dalam Piagam PBB. Padahal sebagai badan eksekutif, DK mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk mengambil tindakantindakan kekerasan demi terpeliharanya perdamaian dan keamanan dunia. Hal ini bisa dilihat pada pasal 39-51 Piagam PBB yang memberikan rekomendasi kepada DK melalui investigasi untuk menentukan apakah terdapat suatu keadaan yang mengancam (threat of peace), pelanggaran terhadap perdamaian (breach of peace), ataupun suatu agresi (act of aggression). Namun Faktanya, implementasi menjadi tidak efektif karena nuansa politis dari kepentingan negara anggota tetap (terutama Amerika Serikat) yang begitu dominan dibandingkan common interest bagi anggotanya. Akibatnya, penggunaan hak veto sering melenceng dari garis yang telah ditetapkan.

Semakin lama, PBB semakin tidak bernyali. Berbagai keputusan yang dihasilkan selalu memihak ke arah Amerika Serikat. Sebut saja kasus Invasi Amerika Serikat ke Irak dan Afghanistan. Kedua kasus tersebut memperlihatkan betapa arogansi Amerika Serikat sudah tidak tertandingi lagi. Negara tersebut dengan bebas menyerang kemanapun.

Menurut perkiraan penulis, melemahnya peran dan kekuatan PBB disebabkan oleh masih dominannya Amerika Serikat dalam tubuh PBB. Hal ini bisa dilihat dari jumlah pekerjanya 2/3 merupakan warga Amerika. Di samping itu, Amerika Serikat merupakan penyumbang terbesar (iuran) PBB. Sejak awal terbentuknya PBB hingga kini, Amerika Serikat merupakan donatur utama. Oleh karena itu, secara politis PBB amat sangat sulit terpisahkan dari kepentingan politik global Amerika Serikat.

Perumusan Masalah

Berdasarkan pada Pemaparan yang terdapat pada latar belakang masalah, penulis merasa tertarik untuk mengangkat berbagai masalah terkait peran Amerika Serikat di PBB. Mengapa Amerika Serikat begitu mendominasi PBB? Benarkah Dominasi yang dilakukan oleh PBB disebabkan oleh faktor keuangan?  Berbagai pertanyaan tersebut akan penulis jawab dalam makalah yang berjudul “Dominasi Amerika Serikat terhadap PBB.”

BAB II

PEMBAHASAN

 Mengapa Amerika serikat begitu mendominasi PBB? Sebuah pertanyaan menarik yag akan kita jawab pada makalah ini. Secara garis besar, kuatnya dominasi Amerika Serikat terhadap PBB dilatarbelakangi oleh 2 hal yakni kekuatan politik dan kekuatan ekonomi. Amerika Serikat memiliki kekuatan politik berupa hak veto, hak inilah yang menyebabkan Amerika Serikat menjadi begitu kuat dan dapat menolak berbagai kebijakan PBB yang dianggap merugikan negaranya secara pribadi maupun sekutunya. Adapun jika ditinjau dari aspek kekuatan ekonomi, Amerika Serikat hingga saat ini masih menjadi donatur utama PBB. Anggaran belanja dan keuangan PBB masih terlalu bergantung pada Amerika Serikat sehingga memudahkan Amerika Serikat dalam memperluas dominasinya.

Hak Veto dalam PBB

Berdirinya PBB ditandai dengan pembuatan dan penandatanganan piagam PBB di San Fransisco, Amerika Serikat pada tanggal 24 Oktober 1945. Pembuatan piagam PBB ini diikuti oleh 50 negara dengan promotor utama adalah negara-negara pemenang perang dunia kedua, yakni negara sekutu yang terdiri dari Amerika Serikat, Uni Soviet, China, Inggris dan Perancis. Lahirnya PBB memiliki tujuan yang mulia yaitu untuk menjaga perdamaian di dunia, mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa, memupuk kerjasama internasional untuk menyelesaikan berbagai masalah ekonomi, sosial, dan budaya, serta mengembangkan penghormatan atas Hak Asasi Manusia dan kebebasan.

Tak dapat disangkal bahwa PBB telah melakukan banyak hal yang patut dipuji untuk kedamaian dunia. Namun, adanya hak veto untuk lima negara anggota tetap Dewan Keamanan, yaitu AS, Rusia (dulu Uni Soviet), Inggris, Prancis dan China, telah membuat kebijakan Dewan Keamanan sebagai salah satu badan utama PBB, selalu mengikuti langkah kelima negara pemegang hak veto tersebut. Sebaliknya, Majelis Umum yang menjadi forum seluruh anggota PBB justru tidak memiliki kekuatan yang berarti dibanding dengan Dewan Keamanan. Ketidakadilan inilah yang telah menghambat keberhasilan PBB dalam mengemban misinya, dan bahkan telah melahirkan protes dari banyak negara anggotanya.

PBB sebagai penjaga hukum internasional agar dapat dilaksanakan ternyata mandul dihadapan salah satu organ dalam tubuhnya sendiri, yakni Dewan Keamanan, berbagai keputusan keputusan PBB selalu dapat dimentahan begitu saja jika tidak sejalan dengan kepentingan para pemilik veto terutama Amerika serikat, yang riil menjadi kekutaan tunggal di dunia saat ini. Penggunaan hak veto yang dimiliki Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB bertentangan dengan asas keadilan dan mengingkari realitas sosial. Seringkali sebuah keputusan yang telah ditetapkan dalam forum PBB dibatalkan oleh negara pemilik hak veto.

Kelemahan Dewan Keamanan PBB ini menjadi salah satu kritik yang tajam bagi anggota Dewan Keamanan PBB karena dianggap sebagai kegagalan dari Dewan Keamanan untuk mencapai tujuan awal yaitu untuk menciptakan serta menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Banyak dari anggota PBB menyatakan bahwa fungsi dari Dewan Keamanan PBB terlalu besar sehingga tidak ada yang memberikan batasan-batasan serta kritik terhadap dewan tersebut. Padahal, tidak semua keputusan dari Dewan Keamanan PBB merupakan suatu keputusan yang baik untuk dilaksanakan.

Penggunaan Hak Veto

Pada dasarnya, adanya hak veto itu bukan menjadi masalah jika digunakan sebagaimana mestinya. Persoalannya adalah jika penggunaan hak veto justru bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran atau malah mencederai hukum PBB sendiri. penggunaan hak veto yang dimiliki Anggota Tetap DK PBB seakan-akan bertentangan dengan asas keadilan dan mengingkari realitas sosial. Adakalanya sebuah keputusan yang telah ditetapkan dalam forum PBB dibatalkan oleh negara pemilik hak veto.

Berdasarkan statistik dari tahun 1946-2008, negara yang paling banyak menggunakan hak veto adalah Uni Soviet, yaitu sebanyak 122 kali. Kemudian diikuti oleh Amerika Serikat sebanyak 91 kali, Inggris sebanyak 32 kali dan Prancis menggunakan hak veto sebanyak 18 kali. Sedangkan China baru menggunakannya sebanyak 5 kali. Dari statistik di atas, terlihat jelas bahwa hak veto didominasi oleh dua negara yang pernah bersiteru dalam perang dingin, yaitu Uni Soviet dan Amerika Serikat.

Sebagian besar hak veto yang dikeluarkan oleh Uni Soviet terjadi antara tahun 1946-1962. Jumlah veto yang dikeluarkan oleh Uni Soviet kala itu mencapai 100 veto, pada umumnya digunakan untuk melindungi kepetingan besar blok timur. Namun ketika Uni Soviet runtuh dan berubah menjadi Rusia, penggunaan hak veto didominasi oleh Amerika Serikat. Sebagai bukti, setelah berakhirnya perang dingin sampai tahun 2008 ada 22 veto yang telah digunakan yaitu 17 oleh AS, 3 oleh Rusia dan 2 oleh China.

Pasca Perang Dingin, AS tampil sebagai penguasa tunggal dalam kancah hubungan internasional. AS sering mem-veto berbagai kebijakan yang dianggap membahayakan dirinya maupun sekutunya. Dari 17 veto yang dikeluarkan oleh AS, 14 diantaranya digunakan untuk menentang berbagai resolusi yang ditujukan untuk Israel.

Daftar Veto AS Terkait Israel

No. Tanggal Tentang
1 28 Desember 2008 Resolution calling for an end to the massive ongoing Israeli attacks against the Gaza Strip.
2 11 November 2006 on the Israeli military operations in Gaza, the Palestinian rocket fire into Israel, the call for immediate withdrawal of Israeli forces from the Gaza Strip and a cessation of violence from both parties in the conflict
3 13 Juli 2006 on the demand for the unconditional release of an Israeli soldier captured earlier as well as Israel’s immediate withdrawal from Gaza and the release of dozens of Palestinian officials detained by Israel.
4 5 Oktober 2004 on the demand to Israel to halt all military operations in northern Gaza and withdraw from the area.
5 25 Maret 2004 on the condemnation of the killing of Ahmed Yassin, the leader of the Islamic Resistance Movement Hamas
6 14 Oktober 2003 on the security wall built by Israel in the West Bank.
7 16 September 2003 on the Israeli decision to “remove” Palestinian Authority leader Yasser Arafat.
8 20 Desember 2002 on the killing by Israeli forces of several United Nations employees and the destruction of the World Food Programme (WFP) warehouse
9 14 Desember 2001 on the withdrawal of Israeli forces from Palestinian-controlled territory and condemning acts of terror against civilians
10 27 Maret 2001 on establishing a UN observer force to protect Palestinian civilians
(report of Council meeting SC/7040)
11 21 Maret 1997 Demanding Israel’s immediate cessation of construction at Jabal Abu Ghneim in East Jerusalem
12 7 Maret 1997 Calling upon Israel to refrain from East Jerusalem settlement activites
13 17 Mei 1995 on the Occupied Arab Territories (East Jerusalem)
14 31 Mei 1990 on the Occupied Arab Territories

Dampak Negatif Penggunaan Veto AS

Penggunaan veto secara berlebihan oleh Amerika Serikat justru menimbulkan stigma negatif terhadap PBB. Organisasi ini dianggap impoten dalam menyelesaikan konflik dalam masyarakat internasional, sebut saja kasus invasi Amerika Serikat ke Irak yang tanpa legalisasi DK PBB. Padahal menurut Piagam PBB, penyelesaian konflik antar-negara yang berujung melalui jalur kekerasan (use of force), harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari DK. Begitu pula kasus aksi teror Israel ke Lebanon Selatan yang telah melanggar Resolusi PBB 1701 untuk melakukan gencatan senjata.

Hukum Internasional menjadi cacat dengan adanya sikap dominasi Amerika Serikat di dalam PBB. Akibat dari pembelaan yang dilakukan Amerika Serikat itu, banyak kasus pembangkangan yang dilakukan oleh Israel terutama implementasi resolusi 271, 298, 452, dan 673. Di mana, Israel tidak mematuhinya dengan tetap melanjutkan pembangunan tembok besar, walaupun Mahkamah Internasional mengutuk pembangunan dinding pemisah tersebut, bahkan dalam sebuah peradilan Amerika, menegaskan bahwa pembangunan tersebut merupakan ipso facto.

Ironisnya lagi, kegiatan pembangunan pemukiman oleh Israel di Tepi Barat telah meningkat dua kali lipatnya selama tahun 2007. Tahun 1980, melalui resolusi 465, DK telah meminta Israel untuk membongkar pemukiman yang ada, termasuk Jerusalem. Namun, Israel mengabaikannya.

Anggaran Belanja PBB

Anggaran Belanja PBB untuk periode 2008 – 2009 berjumlah US$ 4.190.000.000 Setiap negara yag menjadi anggota PBB diwajibkan untuk menjadi donatur dan memberikan kontribusi keuangan. Pada awal terbentuknya, PBB tidak memiliki aturan batas maksimal dan batas minimal sumbangan setiap negara sehingga terjadi kekacauan ditubuh PBB karena ada negara yang menyumbang terlalu besar, ada pula negara yang menyumbang terlalu kecil. Bahkan, Amerika Serikat tercatat pernah memberikan sumbangan sebesar 50% dari total anggaran belanja PBB.

Hal tersebut tentu saja dinilai tidak sehat bagi kehidupan suatu organisasi karena negara memiliki sumbangan paling besar biasanya akan menggunakan senjata keuangannya untuk mempengaruhi kebijakan PBB. Oleh karena itu, Majelis Umum membuat resolusi yang membatasi jumlah minimal dan maksimal sumbangan suatu negara.

Resolusi terakhir terkait anggaran belanja PBB (Majelis Umum 55/5B 2000) menyebutkan bahwa batas maksimal sumbangan setiap negara adalah 22% sedangkan batas minimalnya adalah 0,001%. Dari Resolusi tersebut kemudian muncul daftar 10 besar Donatur PBB yang meliputi Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Inggris, Perancis, Italia, Kanada, Spanyol, China dan Meksiko. Keuangan PBB didominasi oleh kesepuluh negara tersebut, jika ditotal kesepuluh negara tersebut memberikan kontribusi sebesar 76,44% bagi Anggaran PBB.

 Tabel. Daftar Donatur PBB

Negara Anggota Kontribusi (%)
 Amerika Serikat 22,00%
 Jepang 16,624%
 Jerman 8,577%
 Inggris 6,624%
 Perancis 6,301%
 Italia 5,079%
 Kanada 2,977%
 Spanyol 2,968%
 China 2,667%
 Meksiko 2,257%
182 Anggota lainnya 23,908%

Ada 48 negara yang kontribusinya hanya 0,001% dan 11 negara yang kontribusinya 0,002%. Bagaimana dengan Indonesia?  Kontribusi wajib indonesia saat ini adalah 0,142% turun dari 0,173% sebelumnya. Kontribusi wajib ini sering menjadi permasalahan di berbagai negara miskin. Banyak diantara mereka yang menunggak hingga akhirnya gagal bayar seperti Burundi, Republik Sentral Afrika, Comoros, Georgia, Guinea-Bissau, Moldova, Niger, Sao Tome and Principe, Somalia da Tajikistan. Negara-negara yang menunggak hutang tersebut biasanya membayar secara berangsur, bahkan tidak jarang negara tersebut mendapat bantuan dari negara besar terkait dengan kontribusi wajib.

Anggaran belanja yang tersebut diatas hanyalah anggaran belanja tetap, biasanya digunakan untuk kegiatan reguler dan operasi pemeliharaan perdamaian yang tengah berlangsung. Namun jika, terjadi kegiatan yang bersifat insidental seperti pengiriman misi kemanusiaaan yang darurat, maka dana tersebut diperoleh dari sumbangan negara-negara besar secara sukarela, sumbangan sukarela tersebut biasanya juga memiliki motif politik tersendiri.

Sumbangan = Pengaruh

Besarnya sumbangan pada anggaran belanja PBB menentukan besarnya pengaruh negara tersebut. Hal ini sudah menjadi rahasia umum didalam kehidupan PBB, mengingat PBB sangat menggantungkan dirinya terhadap kontribusi wajib. Itulah yang menjadi penyebab PBB kurang lantang untuk menentang kebijakan kontroversial dari Amerika Serikat. Marahnya Amerika Serikat dapat berdampak pada hilangnya 22% anggaran belanja PBB setara dengan US$ 1.246.000.000 (Rp.12.460 Triliun)

Pada masa kepemimpinan Boutros-Boutros Ghali, PBB pernah bermasalah dengan Amerika Serikat terkait dengan prakarsa diplomatik di bidang operasi pemeliharaan perdamaian. Prakarsa tersebut dinilai cukup merugikan karena mengurangi peran Ameriksa Serikat di kancah politik internasional. Amerika Serikat menuntut agar prakarsa operasi pemeliharaan perdamaian tersebut direvisi, namun B.B.Ghali tetap menolak. Sebagai balasannya, Amerika Serikat memutuskan untuk menunda pembayaran kontribusi wajib.

PBB mengalami krisis keuangan yang parah sehingga berbagai operasi pemeliharaan perdamaian di beberapa negara mengalami hambatan yang cukup berat. Sejak B. B. Ghali digantikan Kofi Annan, PBB mulai lebih kompromistis dengan Amerika Serikat. Berbagai ketentuan yang bertenangan dengan Amerika Serikat mulai diubah dan di reformasi. Amerika Serikat pun secara berangsur membayar tunggakannya.

Sikap enggan Amerika Serikat untuk memenuhi kewajiban keuangannya lebih besnuansa politik daripada ekonomi. Menurut catatan PBB, Amerika Serikat masih berhutang sebanyak US$ 446.000.000, diperkirakan hutang ini disebabkan oleh banyaknya kebijakan Amerika Serikat yang mulai ditentang termasuk masalah nuklir Iran. Kondisi perekonomian PBB sudah sedemikian parahnya sehingga menjadikan Organisasi Internasional tersebut jauh dari dominasi negara besar.

BAB III

PENUTUP

Dari Pembahasan pada bab sebelumnya, kita dapat menarik kesimpulan bahwa Amerika Serikat telah mendominasi segala hal yang ada di PBB. Dominasi yang dilakukan oleh PBB ini memiliki dampak negatif karena kredibilitas PBB menjadi dipertanyakan saat menyelesaikan sengketa yang terkait dengan Amerika Serikat dan sekutunya.

Dominasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat ditempuh melalui 2 jalan yakni dari aspek ekonomi dan politik. Ditinjau dari segi ekonomi, Amerika Serikat merupakan donatur terbesar dalam hal aggaran belanja PBB adapun dari segi politik, Amerika Serikat menggunakan hak vetonya untuk mencegah berbagai kebijakan yang dianggap bertentangan atau mengancam Amerika Serikat dan sekutunya.

Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret yang bertujuan untuk menghindari dominasi Amerika Serikat pada khususnya dan dominasi satu negara pada umumnya di dalam tubuh PBB. Langkah konkret tersebut diantaranya adalah dengan memperkecil batas maksimum sumbangan terhadap PBB dari 22% menjadi 15%, sehingga tiang penyangga yang besar akan bertambah banyak dalam menyokong anggaran belanja PBB.

Langkah lainnya adalah dengan menambah jumlah anggota dewan keamanan tetap karena jumlah anggota dewan keamanan tetap saat ini yang hanya berjumlah 5 negara sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Setidaknya ada 8 hingga 10 negara yang menjadi dewan keamanan tetap agar dapat menampung aspirasi dari segala jenis negara. Dengan demikian, diharapkan PBB dapat menjadi lebih netral dalam menyelesaikan suatu masalah.

2 Tanggapan so far »

  1. 1

    sikar said,

    thanks untuk infonya kak niam🙂

  2. 2

    rachel said,

    i like ur opinion, tpi apa efek nya klo palestina jadi negara ya kak?
    klo palestina gak jd negara. efeknya jg apa?tolong inform ny y


Comment RSS · TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: