Strategi Perlindungan Hak Intelektual Komunal (GRTKF) di Indonesia

Oleh: Muh. Miftachun Niam

Pengantar

Di tengah gencarnya arus globalisasi yang terjadi dewasa ini, hampir semua negara berlomba untuk saling membuka diri dan menawarkan segala potensi yang dimiliki. Era globalisasi ini membuat paham liberalisme semakin meningkat, hampir semua sektor diarahkan menuju kepentingan ekonomis. Potensi sekecil apapun, jika memang berpotensi untuk menghasilkan keuntungan komersial, maka akan terus digali dan dikembangkan semaksimal mungkin.

Semua negara terus menggali potensinya dan tak jarang saling berebut potensi dengan negara lain demi alasan ekonomi. Masalah budaya, kesenian daerah, hingga berbagai hal terkait pariwisata menjadi sektor yang paling diperebutkan oleh berbagai negara. Padahal, beberapa dekade sebelum era globalisasi ini hadir, sektor tersebut menjadi sektor yang paling diabaikan karena dianggap kurang dapat menghadirkan keuntungan secara nyata.

Adegan saling berebut ini memunculkan isu saling klaim terhadap suatu budaya. Hal ini terjadi karena ada beberapa negara yang memiliki kesamaan budaya bernilai ekonomis. Beberapa negara tersebut saling berusaha untuk mengklaim sebagai pemilik budaya yang sebenarnya, bahkan tak jarang ada beberapa negara yang berusaha untuk mematenkan budayanya agar tidak diklaim oleh negara lain. Masalahnya, budaya adalah milik bersama, tidak bisa diakui secara perseorangan sehingga budaya tidak dapat dipatenkan.

Kegagalan dalam paten budaya ini membuat dunia hubungan internasional menjadi sedikit anarki. Tidak ada aturan internasional yang mengatur terkait penggunaan budaya antar negara. Akibatnya, negara satu bebas menggunakan budaya negara lain dengan tujuan komersial tanpa adanya rasa bersalah dan takut adanya hukuman. Kondisi ini kontan saja membuat banyak negara berkembang dan negara budaya yang menjadi resah akan aksi klaim ini.

Protes yang dilakukan oleh berbagai negara berkembang dan negara budaya telah berhasil memaksa dunia internasional untuk memunculkan sebuah rezim baru yang bernama GRTKF atau singkatan dari Genetic Resources, Taditional Knowledge, dan Folklore. Sebuah rezim yang mengatur masalah hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh komunal/masyarakat.

Mengenal Rezim GRTKF

Jika diterjemahkan secara bebas, GRTKF dapat di’Indonesia’kan menjadi SDGPTEBT, Sumber Budaya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. Rezim ini mengatur tentang masalah hak intelektual yang berasal dari komunal. Hal inilah yang membedakan dengan hak kekayaan intelektual biasa. Peraturan yang dimiliki oleh GRTKF pun cukup berbeda jauh dengan peraturan hak kekayaan intelektual biasa.

Sebagai perbandingan, dalam peraturan hak kekayaan intelektual di Indonesia, hak cipta diberikan dalam jangka waktu perlindungan selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia.[1] Jika pencipta berjumlah dua orang atau lebih, perlindungan hak cipta diberikan selama pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudahnya.[2] Selama jangka waktu perlindungan, pencipta memiliki hak eksklusif terhadap karyanya tersebut.[3] Namun hak eksklusif tersebut tidak bersifat mutlak karena ada toleransi terhadap penggunaan secara wajar (fair dealing) untuk kegiatan penelitian dan sejenisnya.[4]

Peraturan tersebut menimbulkan banyak pertanyaan karena selama ini banyak muncul kasus karya-karya yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat tanpa diketahui siapa penciptanya. Karya tersebut memiliki nilai ekonomis yang dikomersialisasikan oleh sekelompok masyarakat lain sehingga menimbulkan kerugian di pihak masyarakat pemilik asli. Hal tersebut membuat dunia internasional merasa berkepentingan untuk mengatur hak kekayaan intelektual komunal tersebut kedalam sebuah rezim bernama GRTKF.

Namun sayangnya rezim GRTKF ini belum dapat menjelma menjadi sebuah produk hukum yang nyata. Hingga saat ini belum ada suatu konvensi atau sejenisnya yang membahas masalah ini. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan antara negara berkembang dan negara maju.

Negara berkembang yang terbiasa hidup dalam secara sosial komunitas tidak terbiasa dengan produk hukum hak kekayaan intelektual yang bersifat individual. Di berbagai negara berkembang, suatu karya biasanya diciptakan oleh masyarakat dan ditularkan secara turun temurun. Berbeda dengan negara maju yang cenderung individual dan mengeksklusifkan diri terhadap suatu karya sehingga negara maju cenderung menolak GRTKF ini karena dianggap tidak memiliki batasan yang jelas dalam hal perlindungan.[5]

Rezim GRTKF di Indonesia

Rezim GRTKF mulai banyak dikenal oleh masayarakat Indonesia sejak adanya isu klaim beberapa produk budaya Indonesia oleh Malaysia. Masyarakat Indonesia banyak yang mengecam Malaysia karena dianggap telah memanfaatkan produk budaya kita untuk kepentingan komersial pariwisata mereka. Isu ini menjurus ke arah hak paten, dari mulai pejabat hingga masyarakat awam berlomba-lomba untuk mematenkan produk budaya masing-masing. Mereka menganggap bahwa produk budaya sama seperti kekayaan intelektual pada umumnya yang bisa untuk dimasukkan kedalam hak cipta.

Banyak terjadi distorsi pemahaman di kalangan publik terkait hak paten. Masih ada kesalahpahaman terkait masalah hak kekayaan intelektual biasa dengan hak kekayaan intelektual komunal. Hal ini menjadi semakin parah karena media dan pejabat ikut bicara dan semakin menambah kerancuan. Masyarakat yang awalnya tidak tahu menjadi semakin bingung. Pembingungan masal ini berujung pada kebingungan dalam berbagai hal.

Masyarakat sangat aktif dalam usaha pematenan produk budaya namun mereka belum sadar tentang apa yang harus dipatenkan, kemana harus mematenkan dan bagaimana caranya. Satu-satunya langkah yang dapat mereka lakukan adalah dengan menyalahkan pemerintah karena dianggap tidak pro aktif dalam memberikan perlindungan terhadap produk budaya di negeri sendiri.

Kita tidak dapat menyalahkan siapapun dalam hal ini. Masyarakat tidak bisa disalahkan karena mereka memang belum tahun tentang rezim ini mengingat keterbatasan informasi yang disampaikan oleh pemerintah tentang masalah hak kekayaan intelektual komunal, selain itu didalam negeri juga belum ada peraturan yang mengatur masalah tersebut. Pemerintah juga tidak dapat disalahkan karena hingga saat ini rezim GRTKF belum terwujud dalam produk hukum yang nyata. Apalagi di kalangan internasonal masih banyak terdapat perdebatan mengenai batasan rezim GRTKF. Padahal biasanya produk hukum dan undang-undang kita selalu mengacu pada peraturan hukum internasional. Lantas, apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi permasalahan tersebut?

Dari Hukum Nasional Menjadi Hukum Internasional

Salah satu penyebab berlarut-larutnya perundingan dalam menentukan hukum tentang GRTKF adalah kurangnya persiapan dari negara berkembang dalam mengajukan peraturan GRTKF tersebut. Belum ada peraturan pegangan atau setidaknya contoh peraturan yang dapat dijadikan sebagai acuan penggunaan dan penyelenggaraan hukum GRTKF.

Selama ini peraturan yang diajukan terlalu banyak mengekor pada hak kekayaan intelektual biasa sehingga dengan mudah dimentahkan oleh negara maju yang sudah mapan dalam menyelenggarakan hukum tersebut. GRTKF atau dalam hal ini disebut sebagai hak atas kekayaan intelektual komunal (HAKIK)[6] masih menjadi produk asing di kalangan internasional. Belum ada hukum kebiasaan internasional yang membahas permasalahan tersebut.

Negara berkembang, termasuk Indonesia seharusnya sudah memiliki hukum nasional yang mengatur GRTKF sebelum mengajukan usulan tersebut ke tingkat internasional. Dengan demikian, saat usulan tersebut dilemparkan ke forum, masyarakat internasional yang masih buta tentang masalah GRTKF dan tidak mengetahui tingkat kefektifannya dapat langsung melihat negara berkembang yang telah berhasil menerapkannya menjadi hukum nasional.

Memang hal ini bukanlah hal yang mudah karena harus ada beberapa negara yang bersedia untuk menjadi “laboratorium GRTKF”. Semakin banyak negara yang bersedia menjadi “laboratorium GRTKF”, semakin baik pula hasilnya. Setiap negara akan mengalami pengalaman dan kegagalan dengan tingkat yang berbeda-beda. Pengalaman dan kegagalan yang dialami oleh setiap negara ini dapat menjadi pelajaran dan mempermudah pembentukan konvensi atau perjanjian internasional lainnya di bidang GRTKF.

Kita tidak bisa selamanya berpangku tangan seraya berharap bahwa negosiasi GRTKF ini dapat selesai dengan begitu saja. Harus ada yang berusaha untuk mewujudkannya dengan menjadi negara GRTKF. Peluang inilah yang seharusnya dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia. Tidak ada salahnya jika kita mencoba untuk membuat regulasi GRTKF tanpa harus terpaku pada peraturan internasional. Regulasi GRTKF dibentuk dengan menyesuaikan kondisi Indonesia. Keberhasilan regulasi tersebut akan memiliki dampak yang sangat besar bagi Indonesia karena negara lain juga akan ikut memandang keberhasilan GRTKF di Indonesia dan bersedia menerapkannya dalam aturan internasional.

Inilah yang kemudian disebut sebagai dari hukum nasional menjadi hukum internasional’. Langkah ini tentu saja membutuhkan waktu yang sangat lama karena membutuhkan banyak penyesuaian baik penyesuaian regulasi maupun penyesuaian kondisi politik dalam negeri. Namun ini bukanlah hal yang mustahil untuk dijalankan. Kita tentu ingat dengan UNCLOS, sebuah hukum laut internasional yang sebenarnya berasal dari Indonesia. Hukum laut itulah yang menjadikan Indonesia resmi dianggap sebagai negara kepulauan oleh dunia. Lalu bagaimana dengan GRTKF ini? Tentu saja, tidak ada salahnya jika kita coba.

Pasal 10 UU No. 19 Tentang Hak Cipta Tahun 2002

Dalam tataran normatif, sebenarnya Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang mengatur tentang permasalahan GRTKF di Indonesia. Produk tersebut tertuang pada Pasal 10 UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa:

  1. Negara memegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda nasional lainnya.
  2. Negara memegang hak cipta atas folklore dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya
  3. Untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tersebut pada ayat 2, orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin  dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut.
  4. Keterangan lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, diatur dengan peraturan pemerintah.

Peraturan diatas sebenarnya sudah mencakup berbagai hal terkait GRTKF, hanya saja dalam implementasinya di lapangan masih memiliki banyak kekurangan dan kendala meliputi:[7] kedudukan pasal yang belum jelas dan kurangnya peran masyarakat tradisional dalam peraturan tersebut sehingga rawan menimbulkan sengketa antara negara dan masyarakat tradisional.

Langkah Indonesia dalam Mengembangkan Hukum GRTKF

Banyaknya ragam budaya dan adat istiadat serta kekayaan hayati di Indonesia membuat negara ini layak untuk membuat dan mengembangkan hukum GRTKF skala nasional. Aktor-aktor yang dapat dilibatkan kedalam program hukum ini mencakup semua daerah di Indonesia yang memiliki berbagai keragaman jenis budaya dan kekayaan hayati.

Negara perlu membuat semacam undang-undang terkait masalah hak kekayaan intelektual komunal yang didalamnya berisi tentang pokok inti GRTKF. Setiap daerah dan komunitas yang memiliki produk budaya dan kekayaan hayati unik harus tunduk pada undang-undang tersebut agar produk mereka dapat dilindungi oleh negara sehingga mencegah terjadinya klaim dari pihak luar sebagaimana yang selama ini banyak dikhawatirkan. Dapat dikatakan bahwa undang-undang tersebut merupakan pengayaan, penegasan dan penyempurnaan dari UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 yang telah ada saat ini.

Produk hukum tersebut juga seyogyanya mengatur tentang tata cara penggunaan produk budaya oleh kelompok masyarakat atau daerah yang masih terikat dalam satu negara, misalnya produk budaya Solo digunakan oleh masyarakat Semarang dalam rangka mengundang wisatawan. Apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang serta bagaimana mekanismenya. Jangan sampai peraturan GRTKF ini justru mengakibatkan perpecahan antar daerah dan kelompok masyarakat gara-gara masalah klaim budaya.

Perlu diatur pula tata cara penggunaan produk budaya kita oleh pihak asing sehingga kita dapat mengetahui mana penggunaan yang bersifat pembajakan dan  mana penggunaan secara fair (usage fair). Contoh paling sederhana adalah saat terjadi sister city di bidang budaya, apakah daerah diperbolehkan melakukan pertukaran kebudayaan dan bagaimana mekanismenya.

Kita perlu realistis dan menyadari bahwa produk hukum ini tidak akan berhasil hanya dalam satu malam. Masih banyak proses yang harus ditempuh dan gejolak yang harus dihadapi agar produk hukum ini dapat lebih stabil dan mapan saat diterapkan di lapangan. Diperlukan ketelitian dan begitu banyak revisi agar produk hukum tersebut dapat menjadi sangat kuat.

Barulah, jika produk hukum yang kita ciptakan tersebut sudah dapat stabil di lapangan dan diterima oleh semua kalangan, produk hukum tersebut dapat diajukan di forum internasional untuk dijadikan sebagai pertimbangan pembentukan hukum GRTKF di tingkat internasional. Akan tetapi, kekuatan dan persatuan bangsa tetap menjadi syarat mutlak agar mendukung proses diplomasi yang tengah dilaksanakan. Tanpa adanya kekuatan dari dalam negeri, produk hukum yang kita ajukan di forum internasional akan menjadi sa-sia.

Strategi Akhir Perlindungan GRTKF di Indonesia

Mungkin jika kita melihat kondisi perpolitikan yang ada di Indonesia saat ini, rasanya sulit untuk bisa membentuk sebuah hukum nasional yang mengatur tentang masalah GRTKF. Tarik menarik kepentingan politik yang terjadi di Indonesia saat ini masih terlalu ketat. Permainan politik di Indonesia pun sedemikian dahsyatnya hingga cukup untuk membuat kita apatis dalam mengharapkan terwujudnya hukum nasional semacam itu.

Namun hal ini tidak berarti bahwa kita tidak dapat berbuat apapun. Salah satu tindakan yang dapat kita lakukan adalah dengan menerapkan prinsip prior informed concern (informasi terlebih dahulu).[8] Dalam prinsip ini, kita bertugas untuk melindungi berbagai produk budaya dengan cara mengumpulkan berbagai data dan informasi yang menyangkut masalah produk budaya tersebut. Segala macam informasi tersebut dikumpulkan dan di data sesuai dengan standar internasional, sehingga saat terjadi permasalahan yang menyangkut produk budaya tersebut, kita dapat mengajukan bukti informasi tersebut.

Langkah ini sudah ditempuh oleh pemerintah kita melalui sebuah program database yang berisi tentang berbagai macam data kepemilikan budaya di Indonesia. Database ini disusun dengan tujuan sebagai program perlindungan sementara dari klaim oleh negara lain. Kita perlu mengapresiasi peran pemerintah tersebut dan mendukung agar program tersebut dapat semakin berkembang dan disempurnakan hingga mencakup berbagai aspek.

Penutup

Langkah-langkah tersebut diatas hanyalah solusi sederhana yang dapat digunakan untuk menciptakan perlindungan GRTKF di Indonesia. Tentunya masih banyak cara lain yang masih dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk melindungi GRTKF di Indonesia.

Namun apa saja solusi dan langkah yang diberikan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari segala pihak dalam hal pelestarian budaya. Kendala yang terjadi selama ini adalah masyarakat kita hanya dapat melakukan aksi protes saat kebudayaan kita ditiru oleh bangsa lain namun tidak bersedia untuk melestarikan kebudayaan itu sendiri.

Pelestarian merupakan kata kunci dalam mendukung keberhasilan perlindungan GRTKF di Indonesia. Jika kita sudah tidak bangga dalam melestarikan, maka untuk apa kita bersusah payah memberikan perlindungan? Jangan sampai produk budaya justru menjadi anak tiri di negeri sendiri.


[1] Pasal 29 Ayat 1 UU Hak Cipta 2002.

[2] Pasal 29 Ayat 2 UU Hak Cipta 2002.

[3] Pasal 2 Ayat 1 UU Hak Cipta 2002.

[4] Pasal 15 UU Hak Cipta 2002.

[5] Dalam tatanan ini masyarakat tradisional  terkadang dalam membuat karya intelektual senantiasa tidak didasarkan pada tujuan komersial saka, tetapi biasanya lebih diwarnai oleh dimensi budaya dan spiritual.

[6] Istilah HAKIK ini sengaja saya gunakan untuk mempermudah penyebutan istilah GRTKF yang dirasa sulit bagi masyarakat Indonesia. Memang ada terjemahan bebasnya berupa SDGPTEBT, namun singkatan tersebut justru lebih panjang dan lebih sulit untuk dihapalkan.

[7] Tim Lindsey, dkk, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Bandung: Alumni, 2002, hlm.267.

[8] Achmad Zen Umar Purba, Traditional Knowledge: Subject Matter For Which Intellectual Property Protection Is Sought, artikel dalam WIPO Asia Pasific Regional Symposium on Intellectual Property Rights, Traditional Knowledge and Related Issues, Yogyakarta, 17-19 Oktober 2001, hlm. 33.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: