Analisa Pemecahan Masalah Jembatan Kandara

(Pendekatan Pasal 19 dan 20 UU 37 Tahun 1999)

Oleh: Muh. Miftachun Niam

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dengan sedikit bermain analogi, dapat diibaratkan bahwa berdiplomasi dengan Arab Saudi seperti bermain lomba arung jeram. Penuh dengan bebatuan, alur yang berkelak-kelok, naik-turun dengan begitu cepat, penuh dengan waspada dan harus bersiap dengan segala kemungkinan. Diplomasi dengan Arab Saudi memang sangat berat, melelahkan dan penuh tantangan.

Namun diplomasi yang sangat berat ini memang harus dihadapi karena hubungan kita yang terlalu kompleks dengan negara tersebut. Dalam satu tahun dipastikan terdapat seperempat hingga setengah juta rakyat kita yang berkunjung ke Arab Saudi dalam rangka kegiatan keagamaan, baik untuk ibadah haji maupun umrah. Bahkan jumlahnya selalu meningkat dari tahun ke tahun. Perannya sebagai pusat agama Islam, membuat kita harus menjaga hubungan baik dengan mereka agar kepentingan kita terutama dalam hal jumlah kuota jamaah haji kita tidak diturunkan. Penurunan jumlah kuota jamaah haji akan berdampak pada ketidakstabilan kondisi politik dalam negeri.

Di sisi lain, kita juga memiliki segudang masalah dengan Arab Saudi. Di negara tersebut terdapat ratusan juta warga negara Indonesia yang mengadu nasib dengan bekerja di berbagai sektor informal, mulai dari sopir, tukang kebun hingga pembantu rumah tangga. Rendahnya tingkat pendidikan para pengadu nasib ini membuat mereka hanya mampu bekerja di bidang yang berkategori 4D; demeaning, dirty, dangerous, diificult. Hal ini membuat para pekerja kita tidak begitu dihargai di Arab Saudi dan cenderung mengalami pelecehan.

Tidak mengherankan jika kemudian banyak terjadi permasalahan yang menimpa para pekerja kita, mulai dari penyiksaan oleh majikan, gaji yang tidak dibayar hingga berbagai masalah lainnya. Masalah ini semakin kompleks karena banyak tenaga kerja kita yang ternyata berstatus ilegal, masuk menggunakan visa umroh tetapi digunakan untuk bekerja, pindah majikan tanpa melalui prosedur yang ditetapkan dan sebagainya. Untuk menghindari masalah lebih lanjut, para pekerja ini memilih untuk tinggal di kolong jembatan.

Salah satu kolong jembatan yang banyak dijadikan sebagai tujuan para pekerja ini adalah jembatan Kandarah. Di jembatan inilah para pekerja kita yang mengalami berbagai masalah berkumpul dan menunggu untuk di deportasi ke Indonesia. Keterbatasan dana membuat mereka tidak dapat kembali ke Indonesia secara mandiri sehingga deportasi menjadi satu-satunya solusi yang dapat mereka harapkan. Jumlah mereka yang mencapai ribuan orang membuat baik pemerintah kita maupun pemerintah Arab Saudi kebingungan untuk mendeportasi mereka karena biaya yang diperlukan untuk mendeportasi sangat besar.[1]

Pihak pemerintah Arab Saudi meminta pemerintah kita untuk memulangkan para pekerja tersebut dengan biaya yang seluruhnya ditanggung oleh Indonesia. Masalah biaya menjadikan kasus ini semakin berlarut-larut dan para pekerja terkatung-katung. Dampaknya, para pekerja ini menjadi warga negara Indonesia overstayer (WNIO) dan berusaha untuk bertahan hidup dengan segala cara mengingat bantuan dari pemerintah kita untuk mereka sangat terbatas. Tak jarang pula ada sebagian dari mereka yang menjual diri demi urusan perut, tragis! Tenaga kerja asal Indonesia yang sudah dilecehkan semakin terlecehkan.[2]

Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut, kami tertarik untuk mencari solusi alternatif terkait langkah apa yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk melindungi kepentingan para WNIO tersebut dengan tetap memperhatikan hubungan baik antara Indonesia dengan Arab Saudi? Serta apakah Pemerintah Indonesia dapat meminta kepada Pemerintah Arab Saudi untuk turut serta bertanggungjawab menyelesaikan permasalahan WNIO yang terjadi didalam wilayah yurisdiksi Arab Saudi tersebut?

PEMBAHASAN

Akar Permasalahan

Permasalahan tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi sudah sedemikian parahnya hingga menyerupai lingkaran setan. Satu masalah terselesaikan, muncul masalah lainnya dan begitu seterusnya. Kondisi ini diperparah dengan aksi saling tuding antar instansi terkait siapa yang harus bertanggungjawab. Mungkin nasib paling sial dialami oleh Kementerian Luar Negeri. Instasi ini paling sering dan mudah untuk dijadikan sebagai kambing hitam, setiap kali ada permasalahan terkait masalah tenaga kerja di luar negeri selalu disalahkan.

Jika sudah demikian, Kementerian Luar beserta Kedutaan Besar terkait harus menjadi tukang sapu atas segala permasalahan yang dibuat oleh instasi lain. Padahal, akar permasalahan sesungguhnya lebih banyak terjadi di dalam negeri. Masalah TKI yang terjadi di luar negeri hanyalah imbas dari dalam negeri. Menurut Tatang, Ada 3 faktor penyebab terjadinya permasalahan TKI:[3]

Faktor Individu, TKI yang bekerja di Arab Saudi pada umumnya memiliki tingkat pendidikan dan skill yang rendah sehingga pekerjaan yang diperoleh berkategori demeaning, dirty, dangerous, difficult. Selain itu, kemampuan adaptasi TKI di Arab Saudi juga sangat rendah sehingga banyak terjadi culture shock di negara tujuan sehingga mengakibatkan kesulitan dalam berkomunikasi yang berimbas kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Faktor Pemerintah, Masih banyak terjadi regulasi di bidang ketenagakerjaan yang tumpang tindih antara satu instansi dengan lainnya. Tumpang tindih ini mengakibatkan perbedaan persepsi dan tupoksi yang berdampak pada kurang optimalnya law enforcement terhadap oknum yang melakukan penyimpangan di bidang ketenagakerjaan. Kondisi ini lebih lanjut membuat bargaining position Indonesia kepada Arab Saudi menjadi lemah.

Faktor Negara Penempatan, Arab Saudi tidak memiliki hukum ketenagakerjaan yang memadai sehingga apabila terjadi pelanggaran antara user dengan pekerja, seringkali merugikan pekerja. Selain itu, pekerjaan informal masih dianggap sebagai masalah rumah tangga sehigga sulit diselesaikan melalui jalur hukum. Hal yang paling mengenaskan adalah cara pandang mayarakat Arab Saudi terhadap para pekerja informal yang cenderung melecehkan sehingga penghargaan yang diberikan pun sangat rendah.

Pentingnya Kekuatan Dalam Negeri

Suka atau tidak suka, kita perlu mengakui bahwa kondisi Indonesia dalam hal ketenagakerjaan masih sangat lemah. Begitu banyak regulasi yang tumpang tindih, jangankan untuk dapat beroperasi, sekedar bertahan saja susah. Regulasi antar instansi saling bertarung, semuanya kalah dan menjadi mayat hidup, ada tapi tidak dapat berbuat apa-apa.

Diar Nurbintoro[4] menyebutkan bahwa ego antar instansi di Indonesia masih sangat tinggi. Sulit tercipta koordinasi karena tidak adanya saling sinergi dalam pelaksanaan tupoksi. Hal itu membuka celah bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan pelanggaran di bidang ketenagakerjaan seperti mengalirkan TKI ilegal ke luar negeri. Faktor tersebut melemahkan daya tawar Indonesia.

Kekuatan dalam negeri ini menjadi kunci utama dalam menyelesaikan masalah TKI yang ada di Arab Saudi. Selama masih tumbuh ego antar instansi di Indonesia, kita tidak dapat berharap banyak agar masalah TKI dapat terselesaikan.

Masalah hukum di Indonesia juga menjadi ganjalan tersendiri dalam mengatasi masalah TKI, peraturan hukum yang sudah tersedia di dalam negeri tidak dapat berjalan dengan optimal. Masih banyak terjadi kasus penyimpangan dalam proses perekrutan, pelatihan dan penempatan TKI di luar negeri. Hukuman yang diberikan pun tidak maksimal sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi para pelakunya. Pelanggaran tersebut akan terus berulang dengan menggunakan modus yang baru dan lebih canggih pula.

Diperlukan kekuatan dalam negeri untuk melindungi WNI dan TKI yang ada di luar negeri. Jika saja semua peraturan dapat berjalan sebagaimana semestinya dan tidak saling bertabrakan, rasanya bukan tidak mungkin permasalahan TKI dapat diredam semaksimal mungkin.

Pelatihan berjalan sebagaimana mestinya, perekrutan berjalan sebagaimana mestinya, dan penempatan berjalan sebagaimana mestinya. Bagi oknum yang melanggar akan dikenai hukum sebagaimana mestinya pula. Sayangnya, semua harapan tersebut masih jauh api dari panggang. Di lapangan, hanya korupsi yang dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Berbagai korupsi dapat berjalan dengan mudahnya, bukan hanya korupsi uang, tetapi juga korupsi waktu, korupsi usia, korupsi paspor, korupsi visa, korupsi dokumen hingga korupsi tanda tangan sudah menjadi hal yang biasa dalam dunia ‘bisnis’ TKI. Siapa yang bertanggung jawab? Terlalu rumit.

Hal terpenting saat ini adalah melihat kondisi dalam negeri dan saling memperbaiki. Apa artinya diplomasi yang hebat tanpa dibantu oleh kondisi dalam negeri yang kuat? Jika kondisi kita sudah kuat, maka daya tawar kita di mata negara penempatan TKI ikut kuat pula. Dengan daya tawar yang kuat, maka kita dapat menatap Arab Saudi dan menuntut pertanggungjawabannya.

Kondisi WNIO di Arab Saudi

Setelah sedikit melihat kondisi dalam negeri, kembali ke masalah kondisi TKI kita yang ada di Arab Saudi. Salah satu alasan penyebab lambatnya evakuasi WNIO yang ada di Arab Saudi (selain masalah dana) adalah tidak adanya perjanjian internasional yang mengatur TKI antara Indonesia dengan Arab Saudi. Kondisi ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan negara penempatan TKI lainnya yang sudah memiliki perjanjian internasional terkait TKI dengan Indonesia, seperti RI-Kuwait (1996), RI-Yordania (2001 dan 2009)[5], RI-Korea Selatan (2004 dan 2008), RI-Malaysia (2004 dan 2006), RI-Uni Emirat Arab (2007), RI-Qatar (2008), RI-Jepang (2008), RI-Australia (2009).[6]

Memang perjanjian internasional bukanlah mantra ajaib yang dapat menyulap TKI kita di jembatan Kandarah langsung berpindah. Tapi dengan perjanjian itulah setidaknya masalah dapat sedikit lebih cepat terselesaikan. Perjanjian tersebut dapat menjadi tolok ukur acuan penyelesaian masalah jika terjadi sengketa antara user dengan pekerja. Sayangnya, hingga saat ini antara RI dan Arab Saudi belum memiliki suatu perjanjian internasional yang mengatur TKI kita disana. Di Arab Saudi, permasalahan pekerja informal dianggap sebagai bagian masalah keluarga sehingga penyelesaiannya pun secara kekeluargaan bukan masalah pemerintah atau negara.[7]

Kondisi yang terus berlarut-larut ini menyebabkan banyak WNIO kita yang ada di jembatan Kandarah hidup dalam kondisi terlantar. Hidup di kolong jembatan dengan tempat tidur yang seadanya, bagi yang memiliki uang biasanya mendirikan tenda sederhana sedangkan yang tidak punya apa-apa harus bersiap untuk tidur diatas tikar dengan atap langsung beton jembatan.

Menurut Sumadi (33) warga Kalijambe, Sragen, dan Sunyatmi (30) warga Gemolong, Sragen, Mantan TKI Arab Saudi, para TKI yang tinggal di jembatan Kandarah tersebut mengandalkan bantuan dari KBRI dan KJRI. Banyak pula dermawan dari Arab Saudi yang terkadang membawa makanan untuk mereka.[8]

“Kadang malah seneng hidup disana mas, banyak kenalan dari Pakistan dan Filipina tapi rata-rata orang miskin semua. Biar terkesan kayak orang gelandangan tapi makanan sudah terjamin apalagi kalau pas Ramadhan itu banyak yang ngasih kurma sama makanan. Kalau disini kan masih harus nyari uang sendiri. Kondisinya enggak se-ngeri yang diliput di televisi sama koran kok. Tapi bagaimanapun tetap nyaman hidup di rumah sendiri dong.”[9]

Tetapi bagi Sunyatmi, jembatan Kandarah menjadi tempat yang benar-benar menguji iman karena banyak diantara temannya yang terjebak menjadi wanita panggilan. Kondisi ekonomi disana membuat banyak TKW yang tergoda mendulang uang dengan menjadi wanita panggilan. Sambil menunggu di deportasi, mereka mencari uang agar tidak malu saat pulang ke kampung halaman.

Dari gambaran kedua responden tersebut, kita dapat sedikit merasakan bagaimana kondisi sebenarnya di kolong jembatan Kandarah. Terlalu subyektif jika kita hanya menampilkan sisi negatif dari jembatan Kandarah dan hanya dapat menyalahkan peran pemerintah. Dari penuturan kedua responden tersebut secara tidak langsung mereka mengatakan bahwa sebenarnya pemerintah kita melalui KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah sebenarnya telah bertindak banyak namun hasil akhir tetap berada di tangan setiap individu.

Mekanisme Perlindungan WNIO di Arab Saudi

Proses perlindungan terhadap WNI yang berada di luar negeri sebenarnya telah diatur dalam Undang-undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Dalam UU tersebut terdapat 8 pasal (Pasal 18-24) yang mengatur tentang mekanisme perlindungan WNI dimanapun termasuk di Arab Saudi. Namun dari kedelapan pasal tersebut, ada dua pasal yang tepat untuk digunakan sebagai pemecah masalah WNIO yang terdapat di jembatan Kandarah, yakni;[10]

Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban: (a) memupuk persatuan dan kerukunan antarwarga negara Indonesia di luar negeri; (b) memberikan pengayoman, perlindungan dan bantuan hukum[11] sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional (Pasal 19).

Dalam hal terjadi sengketa antarwarga negara atau badan hukum Indonesia di luar negeri, Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban membantu menyelesaikannya berdasarkan asas musyawarah atau sesuai dengan hukum yang berlaku (Pasal 20). Kedua pasal tersebut menunjukkan bahwa fungsi utama Perwakilan Republik Indonesia adalah untuk mempersatukan, mengayomi, melindungi dan menyelesaikan masalah yang menimpa WNI di luar negeri.

Terkait masalah WNIO yang berada di jembatan Kandarah, langkah apa yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk melindungi kepentingan para WNIO tersebut dengan tetap memperhatikan hubungan baik antara Indonesia dengan Arab Saudi? (rumusan masalah pertama).

Langkah pertama yang harus ditempuh oleh pemerintah kita tentu saja dengan mempersatukan WNIO yang tinggal di jembatan Kandarah tersebut. Langkah ini menjadi paling vital mengingat di kolong jembatan tersebut terdapat ratusan ribu tenaga kerja yang bermasalah dan hidup dalam kondisi yang memprihatinkan. Dalam situasi tersebut, rawan terjadi perpecahan dan berpotensi untuk menimbulkan konflik baik antar sesama WNIO maupun antara WNIO dengan warga negara asing yang sama-sama overstayer seperti dari Filipina, Pakistan, Bangladesh dan berbagai negara pemasok tenaga kerja lainnya. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan kunjungan rutin dan bimbingan rohani dengan pendekatan kebangsaan, agar para WNIO tersebut dapat menahan diri dari tindakan destruktif dalam kondisi apapun.

Langkah kedua adalah dengan mengayomi para WNIO. Program pengayoman ini sebenarnya sudah dilakukan oleh Perwakilan Indonesia di Arab Saudi melalui pendekatan kemanusiaan[12] meliputi kunjungan rutin dan bantuan sosial, bimbingan rohani, bantuan psikologis dan kesehatan serta repatriasi. Hanya saja ada beberapa hal yang harus ditambah agar kepentingan WNIO di jembatan Kandarah dapat lebih terlindungi, salah satunya dalam keamanan.

Rasa aman ini menjadi sangat penting karena WNIO ini tergolong rawan dari serangan luar, biasanya banyak pemuda Arab Saudi yang memicu kerusuhan dengan menggoda wanita dari Indonesia. Kerusuhan yang terjadi berupa aksi saling lempar batu dan perkelahian, jika sudah demikian WNIO menjadi kelompok yang paling dipersalahkan. Oleh karena itu, diperlukan penjaga keamanan yang dapat mengayomi WNIO. Masalah inilah yang perlu juga untuk dibahas dengan Arab Saudi ketika membuat perjanjian internasional masalah TKI.

Langkah ketiga berupa program perlindungan kepada para WNIO. Perlindungan yang dimaksud disini adalah perlindungan di bidang hukum kepada WNIO yag sedang menghadapi masalah. Pendekatan yang dapat dilakukan diantaranya melalui mediasi/konsiliasi, konsultasi hukum, pendampingan pengacara[13], dan amicus curiae (outside court settlement).

Selain dari segi hukum, pendekatan juga dilakukan dengan perlindungan melalui pelayanan yang meliputi pendekatan kepada negara setempat dalam rangka upaya perlindungan WNI, pendokumentasian WNI dan TKI yang tidak berdokumen, pembentukan citizen services dengan monitoring dan evaluasi, serta perbaikan sistem pelayanan dan dokumentasi.

Langkah terakhir berupa penyelesaian masalah. Perwakilan RI berkewajiban untuk menyelesaikan masalah yang menyangkut warga negaranya di negara setempat. Berikut ini adalah data kasus TKI yang ditampung dan ditangani oleh Perwakilan RI yang ada di Arab Saudi.

Tabel 1. Jumlah Kasus WNI Bermasalah di Arab Saudi[14]

No.

Perwakilan RI

Jumlah WNI

2009

2010

1 Maret 2011

1

KBRI Riyadh

3.102

2.770

190

2

KJRI Jeddah

1.650

1.472

90

Total

4.752

4.242

280

Dari total kasus tersebut sebagian besar sudah terselesaikan, bahkan menurut data Direktorat Perlindungan WNI dan BHI, pada tahun 2010 sudah 93,07% kasus WNI bermasalah yang sudah terselesaikan. Dari jumlah 4.242 kasus, sudah 3.948 kasus yang terselesaikan sedangkan sisanya sebesar 294 kasus masih dalam tahap penyelesaian.[15] Tentu saja, ini merupakan prestasi yang sangat hebat dan kita perlu mengapresiasi kinerja Kementrian Luar Negeri dan Perwakilan RI di Arab Saudi yang sudah menyelesaikan sedemikian banyak kasus dalam tempo yang relatif cepat.

Namun prestasi kinerja Kementrian Luar Negeri dan Perwakilan RI yang sedemikian hebat tidak akan berarti apa-apa jika tidak ada dukungan dari instansi dalam negeri. Percuma saja ribuan kasus di Arab Saudi terselesaikan jika ternyata masih ada jutaan TKI ilegal yang siap diselundupkan, masih ada jutaan KTP dan Paspor yang siap dipalsukan, masih ada anak-anak yang sudah dituakan, masih ada pelatihan yang diabaikan dan berbagai pelanggaran lain yang berpotensi menimbulkan TKI bermasalah dan bakal calon WNIO penghuni jembatan Kandarah lainnya. Sinergi antar instansi mutlak diperlukan dalam rangka melakukan pencegahan terjadinya kembali WNI dan TKI yang bermasalah hingga harus overstayer di Arab Saudi lagi.

Mempertanyakan Komitmen Pemerintah Arab Saudi

Saat ada pekerja migran yang membunuh majikan di Arab Saudi, langsung dapat diancam hukuman mati. Tapi bagaimana jika posisinya dibalik, majikan membunuh pekerja migran? Benarkah majikan juga akan dihukum mati? Pertanyaan tersebut banyak dilontarkan oleh masyarakat awam setiap kali menyaksikan kasus penyiksaan terhadap para pekerja migran.

Disini saya sengaja menggunakan kata pekerja migran karena mereka yang disiksa tidak hanya berasal dari Indonesia tetapi juga dari berbagai negara lain seperti Bangladesh, Pakistan, Filipina dan beberapa negara lainnya. Tidak hanya rakyat kita yang bertanya tapi rakyat dari berbagai belahan dunia lain turut mempertanyakan jaminan keadilan di Arab Saudi.

Memang, Arab Saudi terkenal dengan hukumannya yang keras terhadap setiap penjahat. Pencuri akan dipotong tangan, pembunuh juga akan dibunuh, pezina akan dirajam namun sepertinya itu dulu. Sudah menjadi rahasia umum bahwa hukuman di Arab Saudi seringkali bermain mata, tergantung siapa pelakunya. Sekalipun tertangkap mencuri, membunuh dan sebagainya tetapi jika pelakunya masih kerabat istana, kepastian hukumnya mengambang.

Disinilah komitmen pemerintah Arab Saudi dalam hal keadilan dan perlindungan terhadap pekerja mulai dipertanyakan. Banyak kasus pembunuhan terhadap pekerja migran yang menguap entah kemana. Bahkan mereka terkesan tutup mulut meskipun kasus tersebut telah berada di luar batas kemanusiaan.

Dalam sebuah jumpa pers pada pertengahan bulan November 2010, Menteri Luar Negeri kita menuturkan, “Selama ini Pemerintah Arab Saudi umumnya tidak mau memberi komentar soal kasus-kasus yang menimpa tenaga kerja asing, namun atas desakan Pemerintah RI, Pemerintah Arab mengeluarkan pernyataan secara keras mengutuk dan mengecam apa yang terjadi pada Sumiati.”[16] Mengenaskan, harus didesak agar dapat bersuara.

Lantas, dimanakah posisi pekerja migran sesungguhnya? Sekali lagi kita mempertanyakan komitmen pemerintah Arab Saudi. Kita seperti tidak berdaya menghadapi arogansi mereka, mungkin karena posisi kita tidak setara. Sebagai negara pengekspor pembantu rumah tangga, daya tawar kita menjadi hilang saat berhadapan dengan negara majikan. Banyak pihak yang mengusulkan agar ekspor pekerja kita ke Arab Saudi segera di moratorium, jika perlu ditutup.

Usulan tersebut memang bagus namun tidak akan berdampak apa-apa bagi mereka. Arab Saudi memiliki negara lain yang dapat menjadi pemasok pekerja migran mulai dari Filipina hingga Pakistan. Kita justru akan menjadi kalang kabut mengingat kondisi dalam negeri kita yang tidak siap dan perekonomian yang belum stabil apalagi jika mempertimbangkan potensi penyelundupan pekerja secara ilegal yang semakin besar dengan adanya penghentian tersebut.

Kita Perlu Menuntut Arab Saudi

Jika memang demikian, lantas apa yang dapat dilakukan agar dapat membuat pemerintah Arab Saudi turut bertanggungjawab menyelesaikan masalah pekerja migran khususnya WNIO kita yang ada disana, mengingat masalah tersebut terjadi di wilayah yuridiksi Arab Saudi? (rumusan masalah kedua)

Hal terpenting yang perlu diingat adalah kasus ini bukan sekedar kasus antara Indonesia dan Arab Saudi, tetapi kasus antara negara pengirim tenaga kerja dengan Arab Saudi. Penyelesaiannya pun tidak dapat dilakukan sendirian, kita perlu untuk menggandeng negara pengirim pekerja migran lain untuk turut serta dalam menuntut pertanggungjawaban Arab Saudi.

Dalam hal ini, Indonesia, Filipina, Bangladesh dan Pakistan memiliki kesamaan dalam hal pekerja migran. Mulai dari kesamaan overstayer hingga kesamaan potensi ancaman kekerasan dari majikan. Hal tersebut terjadi karena komitmen Arab Saudi dalam melindungi pekerja migran sangat diragukan.

Langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan menggandeng berbagai negara pekerja migran tersebut untuk bersama melakukan tuntutan terhadap pemerintah Arab Saudi terkait perlindungan pekerja migran. Peran mereka sangat diperlukan karena sebagai pemersatu suara dan penambah daya tawar dalam bernegosiasi dengan pemerintah Arab Saudi.

Setiap kali terjadi penyiksaan terhadap pekerja migran dari negara mana pun, maka bisa diambil tindakan bersama. Jika moratorium, maka moratorium bersama, jika penghentian, maka penghentian bersama pula. Langkah ini akan lebih efektif jika dibandingkan dengan berjalan sendiri-sendiri. Tanpa adanya persatuan diantara sesama negara pekerja migran, tuntutan kita tidak akan pernah dapat bertaring. Bayangkan saja, saat Indonesia membuat kebijakan moratorium, negara lain juga ikut membuat kebijakan moratorium. Ancaman yang diberikan pun dapat menjadi kenyataan dan tidak dapat dipandang sebelah mata.

Demikian pula saat Indonesia menuntut tanggung jawab Arab Saudi terhadap WNIO yang ada di jembatan Kandarah, maka negara lain pun akan ikut menuntut tanggung jawab atas warga negara mereka yang overstayer di jembatan Kandarah. Memang, untuk mempersatukan sesama negara pekerja migran bukanlah hal yang mudah, mengingat setiap negara pasti memiliki kepentingan untuk menambah kuota pekerja migran mereka di Arab Saudi.

Namun hal ini bukanlah sesuatu yang mustahil melihat kemampuan diplomasi negara kita yang sangat handal. Kita patut mengapresiasi peran pemerintah yang telah menjalin hubungan baik dengan Bangladesh terkait masalah pekerja migran. Apabila kerjasama ini dikembangkan dengan semua negara pekerja migran lainnya, maka keberhasilan tersebut sudah di depan mata.

Kekerasan terhadap pekerja migran tidak boleh diukur dari tingkat presentasenya tetapi harus dilihat dari tingkat kemanusiaan dan harga diri bangsa. Penyiksaan terhadap pekerja migran berarti penyiksaan terhadap masalah kemanusiaan, pemerkosaan terhadap pekerja migran berarti pemerkosaan terhadap harga diri bagsa kita.

PENUTUP

Kesimpulan

  1. Ada 3 faktor penyebab munculnya TKI bermasalah dan WNIO: Faktor Individu, Faktor Pemerintah dan Faktor Negara Tujuan.
  2. Kondisi WNIO yang berada di jembatan Kandarah tidak separah yang dilaporkan oleh media massa karena pemerintah kita melalui KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah sudah aktif dalam memberikan bantuan.
  3. Berpijak pada UU 37 Tahun 1999, ada empat hal yang harus dilakukan oleh pemerintah kita dalam melindungi WNIO yaitu: mempersatukan, melindungi, mengayomi, dan menyelesaikan masalah.
  4. KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melidungi WNIO dan TKI bermasalah. Terbukti dari 4.242 kasus TKI bermasalah, sudah 3.948 kasus yang terselesaikan selama tahun 2010  lalu.
  5. Pemerintah Arab Saudi tidak serius dalam melindungi pekerja migran dan buruh migran yang ada disana.
  6. Untuk menuntut keseriusan pemerintah Arab Saudi, maka pemerintah harus menggandeng negara pekerja imigran lain untuk menyatukan suara dan menambah daya tawar dalam setiap pengajuan tuntutan.

Saran

Tulisan ini masih memiliki banyak kekurangan terutama dalam hal data dan referensi sehingga masih memerlukan banyak penyempurnaan. Jumlah angka TKI sebenarnya pun belum dapat dikatakan valid karena masih menggunakan batasan kisaran, ini disebabkan karena banyaknya TKI ilegal sehingga tidak terdapat jumlah pasti TKI yang bekerja di Arab Saudi. Demikian pula dengan WNIO yang tinggal di jembatan Kandarah tidak dapat dipastikan karena kekurangan kami dalam hal pengumpulan data.

Selain itu, tulisan ini masih menyimpan banyak ketimpangan pandangan sehingga kami mengharapkan banyak koreksi dari pembaca agar tulisan ini dapat menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi pembangunan bangsa.


[1] Direktorat Perjanjian Eonomi Sosial Budaya, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementrian Luar Negeri. Perlindungan TKI di Luar Negeri oleh Pemerintah RI Menurut Hukum Internasional. Dalam Kuliah Umum Teknik Penyusunan Perjanjian Internasional. Universitas Slamet Riyadi Surakarta. 7 Mei 2011.

[2] Jannes Eudes Wawa. Ironi Pahlawan Devisa: Kisah Tenaga Kerja Indonesia dalam Laporan Jurnalistik. Hlm. 24.

[3] Tatang Budie Utama Razak, Peran Negara dalam Melindungi WNI di Luar Negeri: Permasalahan dan Langkah-langkah Strategis. Dalam Seminar Citizen Service: Komitmen Indonesia dalam Perlindungan WNI di Luar Negeri. Solo, 26 Maret 2011.

[4] Diar Nurbintoro. Direktur Hukum, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementrian Luar Negeri Indonesia. Dalam Diskusi Kuliah Umum Teknik Penyusunan Perjanjian Internasional. Universitas Slamet Riyadi Surakarta. 30 April 2011.

[5] Syahmin, Ak., SH., M.H. Hukum Diplomatik dalam Kerangka Studi Analisis. Hlm. 244.

[6] Direktorat Perjanjian Eonomi Sosial Budaya, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementrian Luar Negeri. Perlindungan TKI di Luar Negeri oleh Pemerintah RI Menurut Hukum Internasional. Dalam Kuliah Umum Teknik Penyusunan Perjanjian Internasional. Universitas Slamet Riyadi Surakarta. 7 Mei 2011.

[7] Tatang Budie Utama Razak, op. cit.

[8] Wawancara dilakukan pada tanggal 19 Mei 2011. Menurut pengakuan, keduanya pernah tinggal di jembatan Kandara karena kabur dari majikan. Sumadi berprofesi sebagai tukang kebun sedangkan Sunyatmin berprofesi sebagai pembantu rumah tangga.

[9] Hasil wawancara dengan Sumadi

[10] Syahmin, Ak., S.H., M.H.,. Hukum Diplomatik dalam Kerangka Studi Analisis. Hlm. 246

[11] Dalam Penjelasan Pasal 19 ditentukan bahwa “Perlindungan dan Bantuan Hukum” sebagaimana disebut dalam pasal ini termasuk pembelaan terhadap warga negara atau badan hukum Indonesia yang menghadapi permasalahan, termasuk perkara di Pengadilan.

[12] Tatang Budie Utama Razak. Op.cit. ada lima pendekatan yang dilakukan oleh Perwakilan RI di luar negeri yakni; pendekatan hukum, kemanusiaan, politis, dan perlindungan melalui pelayanan.

[13] Pengacara (Pro Bono/ Non-Pro Bono)

[14] Database Direktorat Perlindungan WNI dan BHI 2010

[15] Ibid

[16] Pernyataan dalam sebuah jumpa pers di Gedung Kementerian Luar Negeri, 19 November 2010.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: