Flight Information Region diatas Kepulauan Natuna dan Riau

Oleh: Muh. Miftachun Niam / 08430008[1]

Jika suatu negara mendelegasikan ruang udaranya kepada negara lain, maka tanggung jawab terhadap pengelolaan ATS tersebut di atas teritori negara yang bersangkutan, tidak akan mengesampingkan kedaulatan negara yang mendelegasikan. Dengan kata lain, negara lain yang mengelola hanya terbatas pada permasalahan teknis dan operasional, dan tidak akan keluar dari konteks keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas yang menggunakan airspace dimaksud. Selanjutnya dibutuhkan suatu perjanjian antara kedua belah pihak yang berisi persyaratan-persyaratan tentang pelayanan yang mencakup fasilitas dan tingkat pelayanan yang akan diberikan. Diharapkan negara yang mendelegasikan dapat menerima ketentuan di atas dan tidak akan merubah ketentuan-ketentuan yang telah dibuat tanpa adanya persetujuan dari negara yang memberikan pelayanan lalu lintas penerbangan. Keduanya dapat menghentikan kesepakatan yang telah dicapai sewaktu-waktu.” 

(Konvensi Chicago Artikel 22, 68 dan Annex 11 Paragraf 2.1)

Pada awal kemerdekaannya pada tahun 1945, Indonesia memiliki keterbatasan dalam berbagai hal. Sebagai negara yang baru merdeka, negara ini belum dapat untuk dikategorikan mandiri dalam mengelola wilayahnya. Kurangnya SDM yang berkualitas, banyaknya pemberontakan, konflik politik yang sangat tajam, serta perjuangan melawan para penjajah telah banyak menguras tenaga dan pikiran bangsa yang baru lahir ini.

Ada banyak hal yang belum dapat dikelola secara mandiri, salah satunya adalah masalah penerbangan. Masalah ini menjadi masalah yang sangat rumit karena negara ini memiliki wilayah yang sangat luas namun  teknologi yang dimiliki oleh Indonesia saat itu masih sangat terbatas, selain itu Indonesia juga belum memiliki banyak pengalaman untuk mengatur masalah penerbangan baik komersial mapun militer.

Akibatnya, banyak wilayah udara Indonesia yang menjadi terlantar akibat tidak terurus ataupun salah urus oleh pemerintah saat itu. Wilayah udara Indonesia saat itu menjadi sangat bebas dan banyak dilewati oleh pesawat dari ataupun menuju Australia. Tidak ada yang dapat dilakukan oleh Indonesia terhadap para pelanggar kedaulatan tersebut. Secara praktis, kekuasaan udara hanya terpusat pada wilayah Jakarta. Adapun untuk wilayah lainnya masih terabaikan.

Kondisi ini memang cukup mengkhawatirkan karena pesawat asing bebas berlalu lalang tanpa adanya pengawasan oleh FIR (Flight Information Region)[2] Indonesia yang terletak di Jakarta. Kekhawatiran ini tidak hanya muncul dari Indonesia tetapi juga dari negara yang ada di sekitarnya mengingat kerapuhan Indonesia berarti ancaman bagi mereka. Kondisi Indonesia yang tak kunjung stabil membuat negara sekitar mencoba untuk melakukan tindakan terutama dalam hal keamanan udara Indonesia yang cenderung terabaikan.

Seperti Singapura dan Malaysia yang mencoba untuk mengambil alih kekuasaan udara di atas perairan Natuna dan Riau. Pengawasan FIR Jakarta yang tidak menjangkau perairan Natuna dan Riau membuat kedua negara tersebut merasa terancam. Pesawat asing sewaktu-waktu dapat menyerang Singapura dan Malaysia kapan saja hanya dengan melalui perairan tersebut. Oleh karena itu, pada tahun 1973 melaui RAN I, [3] Singapura berinisiatif untuk mengelola pengawasan wilayah udara yang ada di perairan Natuna dan Riau dengan harapan agar wilayah tersebut steril dari pelanggaran udara dan tidak lagi menjadi ancaman.

Inisiatif ini disetujui oleh pemerintah Indonesia dengan pertimbangan bahwa saat itu perairan Natuna dan Riau masih merupakan perairan internasional sehingga inisiatif tersebut tidak akan mengganggu kedaulatan Indonesia.[4] Perairan tersebut pun dikuasai oleh FIR Singapura dengan ketentuan bahwa diatas ketinggian 20.000 kaki dikelola oleh Singapura, sedangkan dibawah 20.000 kaki dikelola oleh Malaysia.[5]

Namun, pada tahun 1982 ternyata muncul Konvensi Hukum Internasional yang mengatur tentang laut (UNCLOS/ United Nation Convention Law on Sea). Berpijak pada konvensi tersebut, perairan Natuna dan Riau yang awalnya merupakan perairan Internasional berubah menjadi perairan milik Indonesia. Dengan kata lain, wilayah udara yang ada diatasnya pun termasuk kedalam wilayah Indonesia. FIR Singapura yang mencakup kedua wilayah perairan tersebut pun semakin dipertimbangkan karena dianggap telah menyentuh kedaulatan.

Pada RAN II di Singapura pada tahun 1983, Indonesia mencoba untuk mengubah hasil keputusan RAN I yang menyerahkan kekuasaan udara diatas perairan Natuna dan Riau kepada FIR Singapura agar kembali menjadi milik FIR Indonesia. Namun usulan tersebut ditolak karena Indonesia dianggap belum mampu untuk mengelola udara diatas perairan tersebut baik dari segi teknologi, organisasi hingga sumber daya manusia.

Pada pertemuan RAN III di Bangkok tahun 1993, Indonesia membuat suatu proposal tentang pengembangan pelayanan navigasi penerbangan di atas kepulauan Natuna dan membuat Working Paper No. 55 tentang “Kegiatan yang akan direncanakan untuk dilaksanakan di atas Kepulauan Natuna” yang akan meninjau ulang batas FIR. Tujuan utama dari proposal ini adalah untuk meninjau ulang FIR Singapura yang berada diatas wilayah Indonesia. Pertemuan menyepakati bahwa “Working Paper No. 55” dapat diterima.

Sayangnya hal tersebut ditolak oleh Singapura. Mereka mengambil langkah dengan membuat counter paper yang menolak working paper Indonesia. Akhirnya ICAO (Internatioan Civil Aviation Organization) selaku penyelenggara RAN III menyarankan agar masalah tersebut dibahas secara bilateral antara Indonesia dan Singapura.

Indonesia tidak tinggal diam dan semakin aktif dalam melakukan pembicaraan bilateral dengan Singapura terkait pengalihan FIR tersebut. Melalui proses yang cukup panjang, akhirnya pada tanggal 21 September 1995 ditandatangani perjanjian tentang pengalihan batas FIR Singapura dan FIR Indonesia (Agreement Between Government of the Republic of Singapore on the Realignment of the Boundary Between the Singapore Flight Information Region and the Jakarta Flight Information Region).

Meskipun pengalihan tersebut tidak dapat dilakukan secara menyeluruh sebagaimana diharapkan, namun hal ini merupakan kemajuan yang sangat baik di bidang diplomasi. Hasil perjanjian tersebut diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 7 Tahun 1996 tanggal 2 Pebruari 1996 tentang “Pengesahan Agreement Between Government of the Republic of Singapore on the Realignment of the Boundary Between the Singapore Flight Information Region and the Jakarta Flight Information Region

Pada tanggal 10 Mei 1996, Indonesia dan Singapura membuat Surat Bersama (Joint of Letter) yang berisi tentang perubahan FIR Jakarta dan FIR Singapura. Surat tersebut diajukan kepada ICAO selaku Organisasi Penerbangan Sipil Internasional namun belum dapat diterima karena masih adanya keberatan dari Malaysia yang belum menyetujui jika FIR negaranya juga iktu dialihkan sebagai dampak perjanjian dua negara tersebut.

Keberatan pihak Malaysia mengacu kepada adanya perjanjian antara Indonesia dan Malaysia tentang “Rejim Hukum Negara Nusantara dan Hak-hak Malaysia di laut teritorial dan perairan Nusantara serta Ruang Udara di atas laut teritorial perairan Nusantara dan wilayah Republik Indonesia yang terletak diantara Malaysia Timur dan Malaysia Barat”, yang ditandatangani tanggal 25 Pebruari 1982.

Selain itu, Malaysia juga masih meragukan kemampuan Indonesia dalam mengelola udara di wilayahnya dan pada tahun 1997, Malaysia masih menunggu keputusan PBB tentang batas teritorial Indonesia. Tindakan ini tentu saja mengecewakan pemerintah Indonesia namun semangat untuk berdiplomasi terus dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat dari usaha pemerintah untuk terus menyelenggarakan pertemuan bilateral dengan Malaysia. Upaya pendekatan formal terus dilakukan mulai dari pertemuan di Bogor pada 25-28 Agustus 1997, pertemuan di Kuala Lumpur pada 21-23 Oktober 1997. Dilanjutkan pada tanggal 23 Desember 1998 dan awal Maret 2000. Sayangnya tidak banyak hasil yang dicapai, bahkan berkali-kali pihak Malaysia melakukan penundaan pertemuan. Hingga saat ini pertemuan tersebut belum juga membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan.

Jalan yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia untuk mengambil alih seluruh FIR diatas wilayah Kepulauan Natuna dan Riau memang masih sangat panjang. Ada banyak hal yang harus ditempuh, mulai dari menindaklanjuti dan memperluas perjanjian yang sudah dilaksanakan dengan Singapura hingga membujuk Malaysia untuk melepaskan FIR-nya.

Namun terlepas dari itu semua, kita patut untuk mengapresiasi kerja keras pemerintah Indonesia dalam melakukan perjanjian internasional karena selalu mengutamakan jalur diplomasi meskipun telah berkali-kali menemui kebuntuan. Sebuah upaya yang harus kita dukung dalam rangka upaya untuk menjaga perdamaian di dunia.

Solo, 17 April 2011


[1] Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Slamet Riyadi Surakarta.

[2] Suatu ruang udara yang ditetapkan dimensinya dimana di dalamnya diberikan Flight Information Services dan Alerting Service.

[3] RAN merupakan singkatan dari Regional Air Navigation, sebuah pertemuan internasional yang membahas tentang navigasi udara di kawasan. RAN I bertempat di Honolulu.

[4] Saat itu belum ada Konvensi Hukum Internasional tentang Laut (UNCLOS).

[5] Laporan Kongres Kedirgantaraan Nasional Kedua Jakarta, 22-24 Desember 2003

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: