Analisis Kegagalan Pembentukan Sister City

Analisis Kegagalan Pembentukan Sister City antara Wonogiri (Indonesia) dengan Wuming (China)

Latar Belakang

Derasnya arus globalisasi yang kini tengah melanda seluruh dunia memberikan dampak positif terhadap pergaulan antar bangsa. Sekat-sekat yang semula menjadi pembatas antara satu  negara dengan negara lain, kini kian terasa kabur. Perlahan tapi pasti masyarakat nasional telah berubah menjadi masyarakat internasional.

Berbagai informasi yang menyangkut tentang suatu daerah dapat didapat dengan begitu mudahnya. Bisa diibaratkan, “Jarum yang jatuh di Wasior, Papua bunyinya akan terdengar hingga Washington DC”. Dunia kini telah memasuki era keterbukaan, baik dari segi informasi maupun pergaulan internasional. Bangsa yang memilih untuk menutup diri dari pergaulan internasional akan menjadi bangsa yang tersisih dari peradaban modern.

Globalisasi telah berhasil membuat dunia menjadi lebih terbuka untuk menerima nilai baru yang dianggap lebih baik. Interaksi dan transformasi pun kian mudah untuk dicapai. Komunikasi antar negara menjadi lebih efektif karena globalisasi secara tidak langsung telah memaksa para pemimpin negara untuk lebih mementingkan kerjasama demi terciptanya perdamaian dunia. (Anak Agung: 2006)

Tak cukup sampai disitu, globalisasi ternyata juga telah berhasil masuk ke ranah lokal. Semangat untuk saling terbuka tidak hanya dimiliki oleh para pemimpin negara tetapi juga para pemimpin daerah. Para pemimpin daerah tersebut  mencoba untuk memanfaatkan globalisasi lebih terbuka kepada semua pihak, baik kepada pemimpin daerah internal negara maupun pemimpin daerah lintas negara.

Dengan menjalin hubungan yang lebih luas hingga ke daerah lintas negara, manfaat yang didapat juga semakin luas. Manfaat tersebut bisa berupa materiil maupun immateriil. Hal tersebutlah yang mendorong berbagai daerah di seluruh penjuru dunia untuk saling berhubungan dengan daerah di negara lain.

Prinsip inilah yang dianut oleh berbagai daerah di Indonesia. Seiring dengan semakin meluasnya desentralisasi dan otonomi daerah yang ada di Indonesia, berbagai daerah mulai menjalin hubungan kerjasama dengan daerah dari negara lain.

Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah yang efektif dilaksanakan sejak tahun 2001, meningkatkan kesempatan bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan alternatif pemecahan-pemecahan inovatif dalam menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapinya. Pemerintah Daerah dituntut untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dasar serta bagaimana meningkatkan kemandirian daerah dalam melaksanakan pembangunan.

Pengembangan wilayah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi dan desentralisasi. Dengan demikian, pemerintah daerah mempunyai wewenang penuh dalam mengembangkan kelembagaan pengelolaan pengembangan ekonomi di daerah, mengembangkan sumber daya manusianya, menciptakan iklim usaha yang dapat menarik modal dan investasi, mendorong peran aktif swasta dan masyarakat melakukan koordinasi terus-menerus dengan seluruh stakeholders pembangunan baik di daerah dan pusat, atas dasar perannya sebagai fasilitator dan katalisator bagi tumbuhnya minat investasi di wilayahnya. (Antonius Tarigan: 2009)

Untuk mengoptimalkan potensinya, kerjasama antar daerah dapat menjadi salah satu alternatif inovasi/konsep yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas, sinergis dan saling menguntungkan terutama dalam bidang-bidang yang menyangkut kepentingan lintas wilayah. Hal inilah yang kemudian dimanfaatkan Kabupaten Wonogiri dan dijadikan peluang kerjasama Sister City dengan daerah lain. (Abdullah: 2002)

Kabupaten Wonogiri memiliki tekstur tanah yang tandus sehingga tidak cocok untuk dijadikan wilayah persawahan dan perkebunan. Banyak terdapat lahan mati yang kurang bisa dimanfaatkan secara maksimal. Tandusnya lahan ini membuat Pemerintah Wonogiri tidak bisa menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara maksimal. Sebenarnya Kabupaten Wonogiri memiliki potensi yang sangat besar di bidang Industri dan Manufaktur, mengingat sebagian besar penduduknya merupakan perantauan yang bekerja di berbagai kota besar sehingga dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) tidak menjadi hambatan yang sangat besar. (Kalingga: 2004)

Sayangnya, untuk membangun Kabupaten Wonogiri menjadi sebuah kawasan industri memerlukan biaya yang tidak sedikit. Pemerintah setempat kemudian berinisiatif untuk mengadakan kerjasama dengan daerah lintas negara. Dari hasil promosi yang dilakukan oleh pemerintah setempat ke berbagai negara, ada sebuah daerah yang tertaik untuk menjalin kerjasama yakni Kabupaten Wuming yang ada di Provinsi Guangxi, China.

Wuming merupakan salah satu kabupaten yang terletak di bawah administrasi kota Nanning, Provinsi Guang Xi, China. Kabupaten wuming ini sebenarnya tidak terkenal di mata dunia internasional bahkan informasi tentang kabupaten ini sangat minim. Tetapi karena Wuming memberikan harapan untuk membangun kerjasama dengan kabupaten Wonogiri, maka rencana kerjasama pun mulai dijajaki.

Kerjasama berawal dari tahun 2007, dimana Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Wuming berusaha untuk menjalin kerjasama dalam bentuk Sister City atau Kota Kembar. Sebagai langkah maju, pada bulan Juni 2008, kedua kota sepakat untuk  merancang pembangunan industri state farm Nanning. Selain itu, Kabupaten Wuming juga berencana untuk menjadikan Hutan Ketu sebagai kawasan industri.

Di hutan tersebut akan dibangun 50 Perusahaan bioetanol yang akan menyerap 15.000 tenaga kerja. Selain berfungsi sebagai penyerap tenaga kerja, pembangunan perusahaan tersebut ditujukan agar potensi singkong yang ada di Wonogiri dapat dimanfaatkan secara baik dan bernilai ekonomis. (Kabupaten Wonogiri: 2008)

Perencanaan tersebut dilaksanakan oleh perusahaan Guang Xi State Farms dan Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Selain itu juga diadakan rencana ekspor ketela pohon bekerjasama dengan BUMD Surya. Adapun terkait dengan rencanan penandatanganan perjanjian tidak pernah ada kepastian terkait waktu. (Suara Merdeka: 2 Juni 2008)

Awalnya bulan Desember 2009, namun berubah menjadi Maret 2010, berubah lagi menjadi berbagai bulan. Namun informasi terkait hal tersebut kian lama kian meredup. Perjanjian yang telah direncanakan antara Kabupaten Wonogiri dengan Kabupaten Wuming, China mulai menunjukkan kegagalan. Pemda Kabupaten Wuming tidak memberikan respon balasan setiap kali dihubungi oleh Pemda Kabupaten Wonogiri. (Solopos: 6 Desember 2009)

Pemerintah Daerah Kabupaten Wuming belum pernah melakukan kunjungan ke Kabupaten Wonogiri. Delegasi yang selama ini hadir hanyalah perwakilan dari perusahaan semacam BUMD di Kabupaten Wuming.

Kegagalan tersebut sangat mengejutkan banyak kalangan terutama masyarakat Wonogiri yang menaruh harapan akan terwujudnya Kawasan Industri yang mampu menyerap ribuan tenaga kerja. Kegagalan tersebut memang terasa sangat mengecewakan karena ada banyak peluang yang akhirnya terbuang sia-sia, selain itu anggaran yang sudah dialokasikan selama proses kegiatan tersebut (meliputi perjalanan ke luar negeri dan sebagainya) juga menjadi percuma.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pemaparan yang terdapat pada latar belakang, kami tertarik untuk meneliti tentang faktor apa saja yang menyebabkan gagalnya pembentukan Sister City antara Kabupaten Wonogiri (Indonesia) dengan Kabupaten Wuming (China)?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai masalah yang menjadi penyebab gagalnya pembentukan Sister City antara Kabupaten Wonogiri (Indonesia) dengan Kabupaten Wuming (China). Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberika gambran terkait berbagai masalah yang akan dihadapi dalam proses pembuatan dan pembentukan Sister City lintas negara beserta jalan keluar yang bisa dilalui jika berhadapan dengan masalah tersebut.

Tinjauan Pustaka

Landasan Teori

Dalam Penelitian ini, kami menggunakan 3 teori yaitu Teori Kerjasama antar negara, Teori Keunggulan Komparatif dan Teori Pengambilan Keputusan (Theory of Decision Making).

Teori Kerjasama antar Negara

Menurut Teori Kerjasama, pada dasarnya setiap manusia adalah makhluk sosial yang cenderung untuk bekerjasama dengan orang lain. Secara lebih luas, teori ini juga berlaku pada setiap daerah. Tak ada satu pun daerah yang dapat menghidupi kawasannya secara benar-benar madiri, setiap daerah pasti membutuhkan daerah lain yang dapat menjadi penyangga dalam memenuhi kebutuhannya. (Pamudji: 1985)

Menurut Pamudji (1985), Kerjasama pada hakekatnya mengindikasikan adanya dua pihak atau lebih yang berinteraksi secara dinamis untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dalam pengertian itu terkandung tiga unsur pokok yang melekat pada suatu kerangka kerjasama, yaitu unsur dua pihak atau lebih, unsur interaksi dan unsur tujuan bersama. Jika satu unsur tersebut tidak termuat dalam satu obyek yang dikaji, dapat dianggap bahwa pada obyek itu tidak terdapat kerjasama.

Unsur dua pihak, selalu menggambarkan suatu himpunan yang satu sama lain saling mempengaruhi sehingga interaksi untuk mewujudkan tujuan bersama penting dilakukan. Apabila hubungan atau interaksi itu tidak ditujukan pada terpenuhinya kepentingan masing-masing pihak, maka hubungan yang dimaksud bukanlah suatu kerjasama. Suatu interaksi meskipun bersifat dinamis, tidak selalu berarti kerjasama. Suatu interaksi yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses interaksi, juga bukan suatu kerjasama. Kerjasama senantiasa menempatkan pihak-pihak yang berinteraksi pada posisi yang seimbang, dan selaras.

Teori Kerjasama inilah yang nantinya akan digunakan untuk menjelaskan alasan utama timbulnya rencana untuk menjalin kerjasama Sister City antara Kabupaten Wonogiri (Indonesia) dengan Kabupaten Wuming (China).

Teori Keunggulan Komparatif

Teori keunggulan komparatif merupakan teori yang dikemukakan oleh David Ricardo. Menurutnya, perdagangan internasional terjadi bila ada perbedaan keunggulan komparatif antarnegara. Ia berpendapat bahwa keunggulan komparatif akan tercapai jika suatu negara mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya. Adapun keunggulan kompetitif lebih mengarah pada bagaimana suatu daerah itu menggunakan keunggulan-keunggalannya itu untuk bersaing atau berkompetisi dengan daerah lain.

Dalam konteks pengembangan wilayah, “negara” dalam konsep ini bisa dianalogikan dengan “daerah”. Satu hal yang dapat diambil dari konsep keunggulan komparatif dan kompetitif ini adalah pentingnya efektivitas dan efisiensi dalam produksi atau pengelolaan sumber daya daerah untuk meningkatkan daya saingnya. Dalam hal inilah kemudian Kerjasama Antar Daerah (KAD) bisa berperan penting. Dilihat dari konsepnya, Daya saing daerah akan bertautan erat dengan pembangunan ekonomi lokal (Local Economic Development/LED).

Salah satu pendekatan dalam pembangunan ekonomi lokal itu adalah pendekatan regional, yaitu bagaimana meningkatkan efisiensi kolektif dan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya-sumberdaya pengungkit yang ada pada daerah-daerah tetangga. Dengan demikian, daerah juga dapat mempekuat daya saing pada level yang lebih tinggi, yakni nasional dan global. Upaya berbagai daerah sekarang ini untuk menggalang kerjasama antar daerah dibidang promosi potensi daerah (regional marketing) adalah salah satu contoh pendekatan regional.

Teori Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final . Keluarannya bisa berupa suatu tindakan (aksi) atau suatu opini terhadap pilihan. (Soenarko: 2000)

Pembuatan keputusan dihadapkan pada suatu masalah tertentu yang dapat dibedakan dari masalah-masalah lain atau setidaknya dinilai sebagai masalah-masalah yang dapat diperbandingkan satu sama lain .

Pembuat keputusan mungkin melakukan penilaian atas altematif kebijaksanaan yang dipilihnya dari sudut pentingnya altematif-altematil itu bagi partai politiknya atau bagi kelompok-kelompok klien dari badan atau organisasi yang dipimpinnya. Keputusan-keputusan yang lahir dari tangan para pembuat keputusan seperti ini bukan mustahil dibuat demi keuntungan politik dan kebijaksanaan dengan demikian akan dilihat sebagai instrumen untuk memperluas pengaruh-pengaruh politik atau untuk mencapai tujuan dan kepentingan dari partai politik atau tujuan dari kelompok kepentingan yang bersangkutan.

Teori Pengambilan Keputusan ini akan digunakan sebagai analisis kebijakan yang diambil oleh Pemerintah (baik Pemerintah Kabupaten Wonogiri maupun Pemerintah Kabupaten Wuming) sehingga menjadi penyebab batalnya rencana kerjasama Sister City tersebut.

Kerangka Dasar Pemikiran

Definisi Konsep

Sister City/Kota Kembar

Sister City atau Kota Kembar adalah konsep penggandengan dua kota yang berbeda lokasi dan administrasi politik dengan tujuan menjalin hubungan budaya dan kotrak sosial antar penduduk. Kota kembar umumnya memiliki persamaan keadaan demografi dan masalah-masalah yang dihadapi. Konsep kota kembar bisa diumpamakan sebagai sahabat pena antara dua kota. Hubungan kota kembar sangat bermanfaat bagi program kerjasama di bidang budaya dan perdagangan.  (SCI: 2004)

Dalam Penelitian ini, Kota Kembar yang akan kami bahas terfokus pada rencana kerjasama antara Kabupaten Wonogiri, (Indonesia) dengan Kabupaten Wuming (China).

Analisis

Menurut KBBI, Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yg sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). Dalam penelitian ini, peristiwa yang akan diselidiki adalah gagalnya pelaksanaan kerjasama Sister City antara Kabupaten Wonogiri (Indonesia) dan Kabupaten Wuming (China).

Kegagalan

Menurut KBBI, Kegagalan adalah ketidakberhasilan dan tidak tercapainya suatu tujuan. Kegagalan yang ada disini difokuskan pada tidak terwujudnya rencana pembentukan Sister City antara Wonogiri (Indonesia) dengan Wu Ming (China).

Definisi Operasional

Syarat Umum Pembentukan Sister City

Pembentukan kerjasama Siter City atau Kota Kembar ini telah diatur dalam pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 03 Tahun 2008. Dalam pasal itu disebutkan bahwa jika ada daerah yang hendak mengadakan kerjasama Sister City dengan daerah lain baik internal maupun lintas negara, maka harus memperhatikan lima hal yaitu:

  1. Kesetaraan Status Administrasi
  2. Kesamaan Karakteristik
  3. Kesamaan Permasalahan
  4. Upaya Saling Melengkapi; dan
  5. Peningkatan Hubungan Kerjasama

Syarat Khusus Pembentukan Sister City

Selain itu, dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 03 Tahun 2008 diberikan penegasan bahwa sebelum menjalin sebuah kerjasama Sister City, Pemerintah Daerah setempat harus memenuhi berbagai persyaratan:

  1. Hubungan Diplomatik. Daerah yang diajak kerjasama harus memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia.
  2. Tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri. Pertemuan antar perwakilan daerah tidak bersifat diplomatik tetapi hanya berupa pendelegasian.
  3. Merupakan Urusan Pemerintah Daerah. Segala permasalahan dan perjanjian yang dilakukan selama program Sister City menjadi tanggung jawab setiap pemerintah daerah yang terlibat.
  4. Tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri.
  5. Sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan. Kerjasama Sister City tidak boleh dilaksanakan secara insidental.

Tata Cara Kerjasama Sister City

Usulan Kerjasama Sister City bisa diprakarsai oleh Pemerintah Daerah itu sendiri, Pihak Luar kepada Pemerintah Daerah, atau Pihak Luar melalui Menteri Dalam Negeri kepada Pemerintah Daerah.

Kepala Daerah menyampaikan usulan kerjasama tersebut kepada DPRD dan meminta persetujuan terkait pelaksanaannya. DPRD diberi waktu 30 hari untuk mempertimbangkan rencana kerjasama tersebut, jika dalam 30 hari DPRD tidak memberikan pendapat maka dianggap telah menyetujui rencana tesebut.

Setelah disetujui, Kepala Daerah bertugas untuk membuat MoU terkait dengan kerjasama tersebut dan dikonsultasikan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri guna mendapat persetujuan dari Pemerintah.

Aspek Hukum Perjanjian Sister City

Perjanjian kerjasama pembentukan Sister City pada umumnya berupa nota kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU). Nota Kesepahaman tersebut harus mengatur berbagai hal terkait dengan pelaksanaan Sister City atau dalam ilmu hukum dikenal dengan istilah unsur essensialia. Diantaranya meliputi:

  1. Adanya dua pemerintahan kota yang otonom. Perjanjian yang ditandatangani dalam nota tersebut harus menjelaskan adanya kerjasama antara kedua pihak. Dalam kasus ini,  Pemerintah Kabupaten Wonogiri sebagai pemerintahan otonom setingkat Dati II dan pihak Pemerintah Kabupaten Wuming, dibawah administrasi Kota Nanning, Daerah Otonom Guangxi Zhuang Republik Rakyat China.
  2. Adanya unsur work atau pekerjaan/bidang kerjasama. Unsur work dalam hal ini yaitu lingkup kerjasama atau bidang yang disepakati dan akan dilakukan oleh kedua belah pihak, biasanya meliputi Pendidikan, Perekonomian, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Seni dan Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup, serta Bisnis dan Investasi
  3. Adanya Jangka Waktu Kerjasama. Harus ada ketentuan terkait Pemberlakuan, Masa Berlaku, dan Penghentian

Bentuk-bentuk Kerjasama antar Daerah (Mardiasmo: 2006)

  1. a. Handshake Agreement, yang dicirikan oleh tidak adanya dokumen perjanjian kerjasama yang formal. Kerjasama model ini didasarkan pada komitmen dan kepercayaan secara politis antar daerah yang terkait. Biasanya, bentuk kerjasama seperti ini dapat berjalan pada daerah-daerah yang secara historis memang sudah sering bekerja sama dalam berbagai bidang. Bentuk kerjasama ini cukup efisien dan lebih fleksibel dalam pelaksanaannya karena tidak ada kewajiban yang mengikat bagi masing-masing pemerintah daerah. Meski begitu, kelemahan model ini adalah potensi munculnya kesalah-pahaman, terutama pada masalah-masalah teknis, dan sustainibility kerja sama yang rendah, terutama apabila terjadi pergantian kepemimpinan daerah. Oleh karena itu, bentuk kerjasama ini sangat jarang ditemukan pada isu-isu strategis.
  2. b. Fee for service contracts (service agreements). Sistem ini, pada dasarnya adalah satu daerah “menjual” satu bentuk pelayanan publik pada daerah lain. Misalnya air bersih, listrik, dan sebagainya, dengan sistem kompensasi (harga) dan jangka waktu yang disepakati bersama. Keunggulan sistem ini adalah bisa diwujudkan dalam waktu yang relatif cepat. Selain itu, daerah yang menjadi “pembeli” tidak perlu mengeluarkan biaya awal (start-up cost) dalam penyediaan pelayanan. Akan tetapi, biasanya cukup sulit untuk menentukan harga yang disepakati kedua daerah.
  3. c. Joint Agreements (pengusahaan bersama). Model ini, pada dasarnya mensyaratkan adanya partisipasi atau keterlibatan dari daerah-daerah yang terlibat dalam penyediaan atau pengelolaan pelayanan publik. Pemerintah-pemerintah daerah berbagi kepemilikan kontrol, dan tanggung jawab terhadap program. Sistem ini biasanya tidak memerlukan perubahan struktur kepemerintahan daerah (menggunakan struktur yang sudah ada). Kelemahannya, dokumen perjanjian (agreement) yang dihasilkan biasanya sangat rumit dan kompleks karena harus mengakomodasi sistem birokrasi dari pemda-pemda yang bersangkutan.
  4. d. Jointly-formed authorities (Pembentukan otoritas bersama). Di Indonesia, sistem ini lebih populer dengan sebutan Sekretariat Bersama. Pemda-pemda yang bersangkutan setuju untuk mendelegasikan kendali, pengelolaan dan tanggung jawab terhadap satu badan yang dibentuk bersama dan biasanya terdiri dari perwakilan dari pemda-pemda yang terkait. Badan ini bisa juga diisi oleh kaum profesional yang dikontrak bersama oleh pemda-pemda yang bersangkutan. Badan ini memiliki kewenangan yang cukup untuk mengeksekusi kebijakan-kebijakan yang terkait dengan bidang pelayanan publik yang diurusnya, termasuk biasanya otonom secara politis. Kelemahannya, pemda-pemda memiliki kontrol yang lemah terhadap bidang yang diurus oleh badan tersebut.
  5. e. Regional Bodies. Sistem ini bermaksud membentuk satu badan bersama yang menangani isu-isu umum yang lebih besar dari isu lokal satu daerah atau isu-isu kewilayahan. Seringkali, badan ini bersifat netral dan secara umum tidak memiliki otoritas yang cukup untuk mampu bergerak pada tataran implementasi langsung di tingkat lokal. Lebih jauh, apabila isu yang dibahas ternyata merugikan satu daerah, badan ini bisa dianggap kontradiktif dengan pemerintahan lokal. Di Indonesia, peranan badan ini sebenarnya bisa dijalankan oleh Pemerintah Provinsi.

Perlu dipahami bahwa kerjasama tersebut adalah kerja sama antar kota sehingga segala sesuatu yang dapat dilakukan merujuk pada hak dan kewenangan setingkat kota. Dengan demikian perlu adanya kejelasan apa yang harus dilakukan kedua belah pihak ketika nantinya muncul kendala atau permasalahan yang harus diselesaikan di luar kewenangan kedua belah pihak/kota tersebut.

Jika kerjasama tersebut akan melibatkan pihak swasta maka harus ada kejelasan yang mengatur keikutsertaan pihak swasta dari kedua kota, seperti hubungan secara langsung yaitu hubungan antara perusahaan swasta di Kabupaten Wonogiri dengan perusahaan swasta di Kabupaten Wuming, atau melalui fasilitasi kedua kota.

Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunaka metode deskriptif analisis, yakni suatu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data-data dan kemudian dianalisis lebih lanjut untuk selanjutnya diinterpretasikan. (Abu Achmadi: 1991) Pendekatan deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Menurut Masri Singarimbun (1989) artinya penelitian dilakukan dengan cara mengembangkan konsep dan menghimpun data-data serta fakta-fakta yang ada kemudian melakukan analisis terhadap data-data dan fakta-fakta tersebut.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data-data dan fakta-fakta dalam rangka pembahasan masalah dalam skripsi ini adalah menggunakan penelitian kepustakaan (library research) yang berupa buku-buku, literature, kamus, artikel-artikel dalam majalah, jurnal ilmiah, bulletin, dll, dan juga dokumentasi atas dokumen resmi terkait Sister City antara Kabupaten Wonogiri dengan Kabupaten Wuming yang didapat dari akses internet.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, para peneliti tidak mencari kebenaran dan moralitas, tetapi lebih kepada upaya mencari pemahaman (understanding).

Dalam menganalisa penelitian kualitatif ini kami mencoba untuk mendeskripsikan data sesuai dengan temuan di lapangan dan memahami realitas situasi yang ada. Selain itu peneliti selalu berusaha untuk tidak bersifat subjektif dan melakukan penafsiran pribadi.

Jadwal Penelitian

Daftar Pustaka

Sumber Buku

Abdullah, Piter, dkk. 2002. Daya Saing Daerah: Konsep dan Pengukurannya di Indonesia. BPFE. Yogyakarta.

Achmadi, Abu dan Cholid Norbuko. 1991. Metodologi Penelitian. Jakarta.

Kabupaten Wonogiri. 2008. Laporan Kerjasama Kabupaten Wonogiri. Wonogiri.

Kalingga, Dedi. 2009. Potensi Daerah dan Permasalahannya-rev. Jakarta.

Kementrian Dalam Negeri RI. 2008. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri. Jakarta.

Mardiasmo. 2006. Format Kerjasama Keuangan Daerah. Jakarta.

Pamudji, S. 1985. Kerjasama antar Daerah dalam Rangka Pembinaan Wilayah. Jakarta.

Perwita, Anak Agung Banyu. 2006. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Bandung.

Sister Cities International. 2004. What are Sister Cities?. Washington DC.

Singaribun, Masri. 1989. Metode Penelitian Survey. Jakarta.

Soenarko. 2000. Public Policy: Pengertian Pokok untuk memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah. Surabaya.

Sumber Koran

Suara Merdeka. 2 Juni 2008. Wonogiri dan Wu Ming Jalin Kota Kembar.

Solopos. 6 Desember 2009. Mandek, Rencana Kerjasama Sister City Dievaluasi.

Sumber Internet

http://www.hudong.com/wiki/ diakses pada tanggal 4 Januari 2011

2 Tanggapan so far »

  1. 1

    itu udah ada analisisnya

    kok ad beberapa orang yg dikirim magang ke wonogiri untuk menganalisis kegagalan sister city yah


Comment RSS · TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: