Posts tagged Kongo

Perang Kongo Kedua

Sekilas Perang Kongo Pertama

Presiden Zaire, Mobutu mulai kehilangan legitimasinya karena sikap dan kebijakannya yang cenderung otoriter sehingga membuat rakyatnya melakukan pemberontakan. Kondisi ini diperparah oleh genosida yang terjadi di Rwanda dan mengakibatkan banyak pengungsi yang bermigrasi ke Zaire.

Genosida yang berlatar belakang konflik etnis ini dengan segera berimbas ke Zaire. Negara ini ikut terseret dalam peperangan yang mengatasnamakan etnis, peta pertempuran pun berubah dari masalah pemberontakan menjadi konflik etnis. Konflik ini berkembang dengan sangat cepat dan menyeret berbagai negara tetangga untuk ikut bertempur di Zaire.

Rwanda, Uganda, Angola dan Burundi bergabung ke pihak pemberontak untuk membantu menggulingkan Mobutu. Bantuan yang diberikan oleh berbagai negara ini dilandasi oleh sikap kesamaan etnis, Mobutu pun tak mau kalah dan ikut menarik etnis lainnya untuk bergabung ke pihaknya.

Pertempuran berlangsung dengan sangat dahsyat dan diwarnai dengan berbagai kekejaman, setelah memakan waktu hampir satu tahun, perang ini akhirnya dimenangi oleh pihak pemberontak. Pihak pemberontak mengangkat Jose Laurent Kabila untuk menjadi Presiden yang baru menggantikan Mobutu yag telah melarikan diri ke Maroko. Negara yang sebelumnya bernama Zaire ini pun diubah menjadi Republik Demokratik Kongo.

Sebagai bentuk terima kasih kepada negara yang telah membantu dalam pemberontakan ini, Kabila mengangkat beberapa pejabat dari negara sekutu tersebut untuk duduk di kursi pemerintahan. Tentara dari negara sekutu pun masih dipertahankan untuk membantu menjaga stabilitas di RDK. Akan tetapi kehadiran pasukan asing ini justru menimbulkan masalah baru.

 

Kabila Kehilangan Sekutu

Setelah Kabila berhasil menduduki kursi nomor satu di Republik Demokratik Kongo (RDK), ia seperti mulai kehilangan arah dalam pembuatan kebijakan. Kabila menjadi sasaran kritikan karena pasukan dari negara asing seperti Rwanda, Uganda dan beberapa negara lainnya masih bebas berkeliaran di RDK. Negara ini pun seperti tidak lagi memiliki kedaulatan.

Kritikan lainnya adalah sikap Kabila yang mudah diintervensi oleh negara-negara sekutu yang pernah membantunya, Kabila dianggap seperti boneka asing. Hal ini dapat terlihat dari adanya beberapa warga asing (Rwanda) yang menduduki pos-pos penting dalam pemerintahan.

Kritikan ini membuat Kabila sedikit panas dan memutuskan untuk mulai mengurangi dominasi asing dengan mengusir pasukan asing dari RDK. Langkah selanjutnya adalah dengan mengurangi jumlah pejabat yang berasal dari luar RDK. Akan tetapi tindakan ini ternyata menimbulkan masalah baru karena banyak negara sekutu yang tersinggung terhadap keputusan ini.

Konflik dengan negara sekutu ini memuncak ketika pada tanggal 14 Juli 1998, Kabila memberhentikan seorang kepala staf yang berasal dari Rwanda, James Kabarebe dan menggantikannya dengan orang asli RDK, Celestin Kifwa. Penggantian ini memunculkan protes dari pihak Rwanda dan mengancam hubungan baik kedua negara. Untuk meredam ketegangan ini, Kabila menempatkan James Kabarebe ke posisi lain, yakni Penasehat Militer.

Keputusan ini membuat kritikan dari dalam negeri semakin menguat, banyak masyarakat RDK yang meminta Kabila menunjukkan keseriusannya dalam mengurangi dominasi asing. Kabila mencoba untuk memenuhi tuntutan rakyatnya melalui jalur diplomatik. Dia mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan oleh Rwanda dan Uganda tetapi ia juga meminta agar Rwanda bersedia untuk memahami kondisi dalam negeri RDK dan menarik mundur semua pasukan Rwanda dan Uganda dari seluruh wilayah RDK.

Dalam waktu 24 jam, semua pasukan asing dan penasehat militer Rwanda yang bertugas di RDK dipulangkan ke negara asalnya. Kondisi ini ternyata justru menimbulkan masalah baru, kekosongan pasukan menimbulkan kekacauan sosial di RDK. Warga Tutsi yang sebelumnya merasa terlindungi oleh kehadiran pasukan asing menjadi cemas akibat kepergian tersebut. Ketegangan antar kelompok etnis kembali mencuat dan berubah menjadi konflik terbuka.

 

Pertempuran 1998-1999

Ketakutan warga Tutsi ternyata menjadi kenyataan, di berbagai daerah RDK mulai muncul pertempuran antara etnis Tutsi melawan Hutu. Tidak jelas siapa yang memulai, yang jelas pertempuran tersebut membuat warga Tutsi di RDK menjadi sangat tersudut. Apalagi di beberapa radio nasional mulai muncul seruan kepada warga sipil untuk melakukan penyerangan kepada Tutsi.

Kondisi tersebut langsung direspon oleh Rwanda untuk kembali ke RDK dan membantu warga Tutsi. Tidak hanya Rwanda, Uganda dan Burundi juga ikut serta membantu warga Tutsi dan membentuk sebuah kelompok bernama Rally for Congolese Democracy (RCD). Rwanda, Uganda dan Burundi yang sebelumnya menjadi sekutu Kabila menjadi berbalik arah.

RCD ini langsung melakukan pertempuran melawan Kabila, pemerintah RDK. Kabila yang sebelumnya bersekutu dengan Tutsi, berbalik untuk bersekutu dengan Hutu. Kabila dan para militan Hutu membuat opini publik yang negatif terhadap etnis Tutsi, mereka juga menyerukan pembantaian terhadap etnis Tutsi. Akibatnya, banyak warga sipil Tutsi yang tidak berdosa dan tidak terlibat dalam pertempuran ini menjadi korban dan digantung di jalanan.

Rwanda, Uganda dan Burundi semakin meningkatkan kekuatannya di RDK. Mereka menuduh Kabila mengorganisir tindakan genosida terhadap saudara-saudara mereka, Tutsi. UNITA juga turut serta bergabung dengan kelompok ini. Bergabungnya UNITA dalam peperangan ini membuat Angola tersinggung dan marah. Angola ikut terseret dalam pertempuran ini dan memihak kepada Kabila, keterlibatan Angola dalam pertempuran ini bukanlah karena alasan Tutsi atau Hutu tetapi lebih kepada wujud perlawanan terhadap UNITA.

Kelompok pemberontak membuat sebuah kelompok baru berupa Gerakan Pembebasan untuk Kongo (Movement for the Liberation of Congo/MLC). RDK kembali jatuh dalam perang sipil yang begitu dahsyat dan melibatkan banyak pihak. Masyarakat internasional sudah berkali-kali menawarkan alternatif negosiasi, namun tawaran tersebut sama sekali tidak dipedulikan.

Konflik juga ikut menyeret negara anggota Komunitas Pembangunan Afrika Selatan (Southern African Development Country/SADC) karena RDK termasuk komunitas tersebut dan terikat dalam perjanjian pertahanan bersama. Banyak negara anggota SADC yang kemudian ikut dalam peperangan itu diantaranya Namibia, Zimbabwe, Angola, Chad, Libya dan Sudan. Perang Kongo Kedua ini berubah menjadi Perang Dunia Baru di kawasan Afrika.

Kondisi yang sudah sedemikian parah ini berusaha diredam oleh Nelson Mandela dengan mengadakan pertemuan di Windhoek, Namibia untuk membahas masalah perdamaian. Pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 1999 ini berhasil membuat kesepakatan bahwa Rwanda, Uganda, Angola, Namibia dan Zimbabwe sepakat untuk mengadakan gencatan senjata. Kesepakatan ini tidak dapat bertahan lama karena pihak pemberontak, RCD merasa dilangkahi dan tidak diundang dalam perundingan tersebut. RCD melanjutkan pemberontakannya dan perjanjian gencatan senjata pun gagal.

Di luar negara Afrika, banyak negara yang tetap netral dan menyerukan agar peperangan ini segera dihentikan. Akan tetapi tidak sedikit pula yang memanfaatkan perang ini sebagai peluang ekonomi, berbagai perusahaan barat yang bergerak di bidang pertambangan dan berlian (terutama Amerika Serikat, Kanada, Australia dan Jepang) sengaja meniup api konflik agar usaha ilegal mereka disana tidak diketahui banyak pihak.

Kepentingan ini ternyata juga dimiliki oleh negara Afrika yang terlibat dalam pertempuran tersebut. Presiden Zimbabwe, Robert Mugabe dan Presiden Namibia, Sam Nujoma dikabarkan sangat aktif dalam peperangan ini karena keluarga mereka memiliki perusahaan pertambangan yang sangat besar di RDK.

 

Perang dalam Perang (1999-2000)

Memasuki tahun 1999, pihak pemberontak mulai mengalami perpecahan dan tidak jarang menimbulkan konfrontasi antar sesama pemberontak. Hal ini disebabkan karena perbedaan orientasi ditubuh pemberontak, ada pemberontak yang sangat dekat dengan Uganda, ada pula yang sangat dekat dengan Rwanda dan berbagai jenis lainnya.

Kelompok pemberontak yang dikenal dengan nama RCD ini terbelah menjadi beberapa bagian meliputi: RCD-Authentique, RCD-Goma, RCD-Congo, RCD-National, RCD-Originel, RCD-Kisangani, RCD-Wamba, RCD-Movement for Liberation dan berbagai faksi lainnya.

Perpecahan ini ternyata tidak hanya terjadi di tingkat pemberontak, negara pendukung seperti Uganda dan Rwanda pun saling bersengketa. Perpecahan ini sebenarnya sudah berlangsung cukup lama akan tetapi baru meletus ketika Uganda diundang oleh Moammar Ghaddafi untuk berunding dengan Kabila di Sirte, Libya terkait masalah gencatan senjata. Kabila dan Uganda menyepakati penandatanganan perjanjian gencatan senjata pada 18 April 1999.

Perundingan ini membuat Rwanda marah karena tidak dilibatkan dan menganggap uganda sudah tidak sejalan, gesekan pun sudah mulai terjadi namun berhasil diredam. Upaya gencatan senjata kembali dilakukan dengan mempertemukan enam negara (Republik Demokratik Kongo, Namibia, Angola, Zimbabwe, Rwanda dan Uganda) di Lusaka pada bulan Juli 1999.

Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa semua pihak bersedia untuk bekerjasama melucuti senjata dan emndata semua kelompok bersenjata yang ada di Kongo. Dewan Keamanan PBB menerjunkan 90 personelnya untuk mengawasi jalannya proses gencatan senjata ini.

Selama proses gencatan senjata ini ternyata muncul beberapa insiden kecil dari para prajurit yang tidak setuju dengan adanya perjanjian di Lusaka tersebut. Insiden kecil tersebut terkadang berubah menjadi besar seperti yang terjadi pada Uganda dan Rwanda dimana kedua belah pihak akhirnya saling bertempur karena kecewa dan saling menyalahkan atas keputusan ini.

Pertempuran antar sesama ini dimanfaatkan oleh Kabila dengan mengatakan bahwa Republik Demokratik Kongo sudah berhasil membangun kembali kekuatan dan siap untuk mengusir Uganda dan Rwanda dari tanahnya. Perjanjian gencatan senjata pun tidak berarti apa-apa karena pasukan pemberontak dan pasukan RDK kembali bertempur. Adapun Uganda dan Rwanda justru saling bertempur sendiri dan tidak membatu pasukan pemberontak.

Pada tanggal 24 Februari 2000, PBB menerjunkan 5.537 pasukan yang ditangani oleh Organisasi Misi di Republik Demokratik Kongo (MONUC) untuk mengatasi masalah ini. Sayangnya upaya ini tidak membuahkan hasil apapun, usaha operasi militer dan upaya diplomatik yang dilakukan oleh PBB, Uni Afrika dan SADC tidak dapat membuat kemajuan perdamaian disana.

 

Kematian Kabila (2001)

Di tengah kebuntuan berbagai upaya tersebut, tiba-tiba terdapat sebuah mengejutkan. Pada tanggal 16 Januari 2001, Pengawal Pribadi Kabila melakukan upaya pembunuhan dengan menembak Kabila di Zimbabwe. Kabila sempat selamat dari upaya pembunuhan tersebut dan hanya menderita luka parah tetapi dua hari kemudian Kabila akhirnya tewas akibat luka yang dideritanya.

Berita kematian Kabila ini mengejutkan banyak pihak yang bersengketa, banyak pihak yang masih penasaran terhadap motif pelaku penembakan dan siapa yang memerintahkannya. Namun pembunuhan tersebut ternyata berhasil menyelesaikan sengketa yang berlarut-larut.

Sebagai gantinya, Parlemen Kongo sepakat secara bulat suara menunjuk Joseph Kabila, anak Kabila sebagai pengganti ayahnya. Kepemimpinan J. Kabila ini memberikan harapan baru bagi RDK karena dia dikenal sangat lunak, pernah belajar di Barat dan bisa berbahasa Inggris sehingga memudahkan negosiasi.

Kondisi RDK berangsur-angsur menjadi normal, Pasukan PBB menarik diri dari RDK dan diikuti oleh Rwanda dan Uganda yang juga mulai menarik pasukannya ke perbatasan RDK. Konflik mulai berhenti karena J. Kabila cukup lunak dalam mengambil kebijakan dan cenderung cinta damai.

Perang berakhir. Laporan dari PBB pada bulan April 2001 menyebutka bahwa selama perang di RDK, Rwanda, Uganda dan Zimbabwe banyak memanfaatkan kondis tersebut untuk melakukan penggalian ilegal di RDK dan mengeksploitasi sumber daya mineral seperti berlian, kobalt, hingga emas.

 

Perjanjian Sun City (2002)

Pada tahun 2002, kondisi Rwanda ternyata semakin memburuk. Banyak anggota RCD yang masih bergabung dengan Rwanda akhirnya memilih untuk kembali ke RDK, mereka menyerah tanpa syarat dan bergabung dengan pemerintahan J. Kabila. Pada saat yang sama, RDK menjadi semakin aman dibawah kepemimpinan J. Kabila.

Pada tanggal 19 April 2002 diadakan Perjanjian Sun City, sebuah perjanjian yang bertempat di sebuah Kasino Mewah di Afrika Selatan, Sun City. Perjanjian ini dihadiri oleh kepala negara Botswana, Namibia, Zambia, Afrika Selatan dan Zimbabwe. Perjanjian ini mempertemukan antara J. Kabila selaku Pemerintah RDK dengan pihak pemberontak yang terdiri dari berbagai RCD.

Dalam Perjanjian Sun City disebutkan bahwa: (1) J. Kabila diijinkan untuk menjabat sebagai Presiden selama masa transisi 2 tahun dan dapat diperpanjang hingga 3 tahun. (2) Pemerintah transisi akan menerapkan sistem multi partai dan mengadakan pemilu yang demokratis. (3) Selama menjabat sebagai Presiden, J. Kabila memiliki empat Wakil Presiden dengan rincian satu dari pemerintah, dua dari oposisi pemberontak, dan satu dari oposisi bukan pemberontak. (4) Jabatan Kementerian akan dibagi secara merata. (5) Mantan pejuang pemberontakan akan diintegrasikan kedalam Tentara Nasional dan Kepolisian.

Perjanjian ini ditandatangani oleh pihak pemerintah dan pihak pemberontak faksi RCD-MLC. Sedangkan pemberontak faksi RCD-Goma masih menolak untuk menandatangani perjanjian ini. Perjanjian ini memang masih menimbulkan sedikit konflik bersenjata namun eskalasinya sudah mulai menurun pertanda pihak pemberontak puas dengan perjanjian ini.

Pada tanggal 30 Juli 2002, RDK kembali membuat perjanjian perdamaian. Kali ini dengan pihak Rwanda, negara yang menjadi lawan utama RDK dalam Perang Kongo Kedua ini. Perjanjian diadakan di Pretoria, Afrika Selatan dan diberi nama Pretoria Accord. Dalam perjanjian ini Rwanda berkewajiban untuk menarik mundur 20.000 pasukannya yang masih ada di RDK.

Akan tetapi Rwanda juga menuntut RDK untuk membubarkan pasukan milisi Hutu atau yang biasa dikenal sebagai Interahamwe dan menyerahkannya kepada Rwanda karena mereka dianggap terlibat dalam Genosida Rwanda 1994. Perundingan yang berlangsung selama lima hari ini akhirnya selesai dengan persetujuan kedua isu tersebut. Rwanda menepati janjinya dengan menarik pasukannya dari RDK secara berangsur-angsur hingga selesai tanggal 5 Oktober 2002. MONUC menyebutkan bahwa jumlah pasukan Rwanda yang ditarik mencapai lebih dari 20.000 orang.

Setelah mengadakan perjanjian perdamaian dengan Rwanda, RDK kembali mengadakan perjanjian perdamaian dengan Uganda, negara kedua yang menjadi musuh RDK dalam Perang Kongo Kedua. Perjanjian ini diadakan di Luanda dan berisi tentang kesediaan Uganda untuk menarik pasukannya dari wilayah RDK dan peningkatan kualitas hubungan kedua negara. Sayangnya Perjanjian Luanda ini mengalami kegagalan dalam implementasi sehingga masih berdampak pada lemahnya hubungan kedua negara.

Setelah mengadakan perjanjian perdamaian dengan berbagai pihak, J. Kabila berusaha untuk merangkul kembali masyarakatnya dengan menandatanagani Global and All Inclusive Agreement.  Perjanjian ini berisi tentang rencana pembentukan pemerintahan transisi yang bertugas membuat Pemilu Legislatif dan Presiden. Perjanjian ini ditandatangani oleh semua pihak dalam negeri Republik Demokratik Kongo, mulai dari pemerintah, MLC, RCD, RCD-ML, RCD-N, oposisi biasa, tokoh masyarakat hingga pasukan sipil negara, Mai-Mai. Perjanjian ini secara resmi menandai berakhirnya Perang Kongo.

 

Daftar Pustaka

Berkeley, Bill. The Graves are Not Yet Full: Race, Tribe, and Power in the Heart of Africa. Basic Cooks. 2001.

Clark, John F. The African Stakes in the Congo War. New York: Palgrave McMillan. 2002.

Edgerton, Robert G. The Troubled Heart of Africa: A History of the Congo. St. Martin’s Press. 2002.

Gondola, Ch. Didier. The History of Congo. Greenwood Press. 2002.

Prunier, Gerard. From Genocide to Continental War: The “Congolese” Conflict and the Crisis of Contemporary Africa. Hurst & Company. 2009.

Leave a comment »

Perang Kongo Pertama

Awal Kejatuhan Zaire

Banyak pihak yang menyebut Perang Kongo ini termasuk Perang Dunia Ketiga yang terjadi di kawasan Afrika. Perang yang berawal dari sebuah negara bernama Zaire tanpa sengaja telah menyeret berbagai negara Afrika lainnya untuk ikut terlibat dalam peperangan ini.

Perang ini sebenarnya bermula dari negara yang bernama Zaire. Pada tahun 1996, Zaire mengalami goncangan politik yang sangat dahsyat karena kepala negaranya yang bernama Mobutu mulai kehilangan legitimasi di mata rakyatnya. Mobutu yang berstatus sebagai Perdana Menteri ini telah memimpin Zaire sejak tahun 1965.

Pada awal kepemimpinannya, Mobutu memiliki kiprah politik yang sangat baik, ia dikenal sebagai sosok pemuda yang sangat cerdas, memiliki semangat yang tinggi dan berpotensi menjadi pemimpin besar Zaire. Kepemimpinannya di Zaire saat itu didukung oleh berbagai negara barat, termasuk Amerika Serikat.

Sayang, pada perkembangannya Mobutu mulai menunjukkan sikap yang otoriter dan banyak membuat kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Zaire yang pernah maju saat awal kepemimpinannya berubah menjadi stagnan dan cenderung mengalami kemunduran. Angka PDB Zaire semakin mengalami kemerosotan dan banyak meresahkan masyarakat.

Amerika Serikat yang pernah menjadi sekutunya pun mulai menyerukan perlu adanya “generasi baru pemimpin Afrika”. Pendapat ini juga didukung oleh pemimpin Rwanda, Kagame dan pemimpin Uganda, Museveni. Desakan ini membuat Mobutu berjanji untuk melakuka reformasi di Zaire, sistem partai tunggal yang ada di Zaire pun dihapuskan dan rakyat diijinkan untuk mendirikan partai sendiri, Zaire mulai menganut sistem multipartai.

Akan tetapi kondisi ekonomi tidak juga semakin membaik, negara Zaire seolah tidak ada dan tidak dapat memberikan pertolongan bagi rakyatnya. Hampir semua rakyat Zaire bekerja di sektor informal karena sektor formal tidak dapat memberikan jaminan apapun kepada mereka. Parahnya lagi, Tentara Nasional Zaire, Forces Armees Zairoises sering melakukan penyerangan ke rumah warga dan melakukan perampokan. Kondisi ini terjadi karena para tentara sering tidak menerima gaji dar pemerintah, Mobutu sendiri pernah mengatakan bahwa Tentara Zaire sudah diberi senjata oleh Pemerintah jadi untuk apa mereka harus digaji? Seharusnya mereka dapat mempertahankan hidup sendiri.

Tentara yang seharusnya menjadi pelindung negara berubah menjadi pagar makan tanaman. Zaire mengalami perpecahan dari dalam negeri, rakyat mulai membenci Mobutu yang dianggap sudah tidak mampu lagi untuk mengurus Zaire, pemberontakan pun mulai terjadi dimana-mana. Lemahnya kekuatan pusat membuat Zaire tidak mampu berbuat apapun menghadapi pemberontakan.

 

Konflik Hutu – Tutsi

Lemahnya kekuatan pusat juga membuat Zaire tidak mampu untuk mengontrol wilayah perbatasan, padahal saat itu sedang terjadi konflik di Rwanda yang terletak di sebelah timur Zaire. Konflik Rwanda ini ternyata berimbas hingga ke Zaire dan menambah parah gejolak di Zaire.

Konflik bermula ketika Rwanda didominasi oleh etnis Hutu, sebagaimana kita ketahui di Afrika telah terjadi konflik antara Hutu dengan Tutsi selama berabad-abad. Jika ada negara yang dikuasai oleh suku Hutu biasanya akan menindas suku Tutsi, begitu pula dengan sebaliknya.

Pertarungan antara Hutu Tutsi ini juga terjadi di Rwanda. Pada tahun 1994, Patriot Bersenjata Rwanda (RPA) yang didominasi oleh suku Hutu menyerang Angkatan Bersenjata Rwanda (RAF) yang didominasi oleh suku Tutsi. Serangan tersebut membuat RAF terdesak dan mundur hingga ke Zaire, melihat RAF terdesak, RPA semakin melancarkan serangannya ke warga sipil Rwanda yang berasal dari suku Tutsi.

Genosida terhadap warga Tutsi ini membuat banyak warga Tutsi-Rwanda yang melarikan diri ke Zaire dan membuat pengungsian disana. Pada perkembangan selanjutnya, RAF berhasil membalas RPA dan kembali menguasai Rwanda. Dengan berkuasanya RAF di Rwanda ini, sebenarnya warga Tutsi sudah aman untuk tinggal di Rwanda namun mereka masih enggan karena trauma akan genosida yang pernah dialami dan takut adanya serangan balik atau aksi balas dendam dari suku Hutu yang masih ada disana. Para warga Tutsi-Rwanda dan sebagian pasukan RAF ini memilih untuk tinggal di perbatasan Zaire.

Pemerintah Zaire yang saat itu masih dipimpin oleh Mobutu tidak dapat menindak warga Rwanda yang masih tinggal di kawasan Zaire karena minimnya kekuatan yang dimiliki. Masalahnya adalah warga Tutsi-Rwanda dan pasukan ARF ini ternyata menjalin hubungan baik dengan para pemberontak Zaire.

Mereka merasa berhutang budi terhadap para pemberontak Zaire yang telah melindungi dari serangan Hutu. Kedua kelompok ini akhirnya bekerjasama untuk menggalang kekuatan dengan nama Aliansi Pasukan Demokratik untuk Pembebasan Kongo (AFDL) yang dipimpin oleh Laurent-Desire Kabila.

Tujuan utama dari AFDL ini adalah menggulingkan pemerintahan Mobutu yang dianggap sudah tidak efektif dan cenderung menindas rakyat Zaire. Aliansi ini menarik banyak pihak untuk bergabung, banyak Tentara Nasional Zaire yang memilih untuk desersi dan bergabung dengan AFDL.

Melihat AFDL sudah mulai merekrut suku Tutsi-Rwanda dan AFR, Mobutu tak mau kalah dan merekrut Interahamwe, suku Hutu-Rwanda yang juga mengungsi akibat pertempuran antara Hutu-Tutsi di Rwanda yang lalu. Pertempuran yang awalnya hanya antara pemerintah dan pemberontak berubah menjadi antar etnis karena keduanya memanfaatkan isu kesukuan.

 

Pihak yang Terlibat dalam Perang Kongo

Perang antar suku ini secara otomatis langsung menyeret negara sekitarnya yang juga mengalami masalah konflik Hutu-Tutsi seperti Rwanda, Uganda, Burundi, dan Angola. Presiden Rwanda, Paul Kagame yang berasal dari suku Tutsi langsung memberikan bantuan kepada AFDL untuk menggulingka Mobutu.

Rwanda begitu aktif terlibat dalam perang ini, tidak pernah ada alasan yang jelas mengapa Rwanda begitu aktif terlibat dalam penggulingan Mobutu. Menurut versi resmi Pemerintah Rwanda, keterlibatan dalam konflik tersebut disebabkan karena masalah keamanan. Mereka memandang konflik di Zaire sebagai ancaman bagi kestabilan bagi Rwanda itus sendiri.

Paul Kagame juga mengatakan bahwa hasil intelijen Rwanda menyebutkan bahwa Mobutu memiliki rencana untuk melakuka penyerangan ke Rwanda. Namun apapun alasannya, tindakan Kagame untuk mendukung AFDL menggulingkan Mobutu didukung oleh banyak negara karena Mobutu memang sudah tidak disukai oleh negara tetangganya.intervensi Rwanda di Zaire yang sudah terlalu jauh ini juga didukung secara diam-diam oleh pihak Internasional.

Negara lain yang juga terlibat dalam perang ini adalah Uganda. Keterlibatan Uganda dalam perang ini lebih banyak disebabkan oleh hubungan baik antara Rwanda dengan Uganda. Hubungan baik ini terjalin karena Rwanda pernah bekerjasama dengan Presiden Uganda, Musevini ketika menggulingkan Pemimpin Uganda sebelumnya, Idi Amin Dada. Intelijen Belgia dan Perancis melaporkan adanya sekitar 15.000 pasukan Tutsi-Uganda yang dikirim ke Zaire untuk ikut membantu AFDL dan Rwanda dalam menggulingkan Mubata.

Negara selanjutnya yang membela AFDL adalah Angola. Negara ini memiliki sejarah kelam dengan Mobutu karena dia pernah membantu UNITA, sebuah kelompok yang ingin memerdekakan diri dari Angola. Dalam perang ini Angola tidak terlibat langsung dalam pertempuran tetapi hanya membantu melatih para tentara Zaire yang desersi dari kesatuannya. Angola melatih dan mempersenjatai mereka dan mengirimkan mereka kembali ke Zaire untuk membantu menggulingkan Mobutu.

Luanda juga membantu dengan mengerahkan pasukan reguler ke Zaire. Pihak lain yang ikut berperan dalam membantu pemberontakan ini adalah Burundi yang kebetulan dipimpin oleh pemerintahan yang pro-Tutsi, Zambia dan Zimbabwe juga memberikan dukungan militer kepada pemberontak. Demikian pula dengan Eritrea, Ethiopia dan Sudan Selatan yang mendukung pemberontakan melalui bantuan moral dan sumbangan dana.

Sementara itu pihak Mobutu dalam kondisi yang terjepit, Mobutu hanya mendapat bantuan dari UNITA. Pasukan UNITA banyak membantu Tentara Nasional Zaire dalam melakukan perlawanan terhadap pemberontak. Selain dari UNITA, Mobutu juga mendapat bantuan dari Sudan yang sejak awal memang sudah memiliki hubungan baik dengan Mobutu. Dia dikabarkan banyak menyewa tentara bayaran dari Afrika dan Eropa, akan tetapi jumlahnya terlalu sedikit sehingga tidak mampu untuk melakukan perlawanan terhadap pasukan AFDL yang didukung oleh berbagai negara.

 

Kondisi Pasca Perang

Perang yang terjadi memakan jumlah korban yang tak terhingga dengan tingkat kekejaman yang sangat luar biasa. Selama perang berlangsung, masyarakat internasional sudah berkali-kali mencoba untuk menawarkan upaya negosiasi penyelesaian, namun tidak pernah ada tanggapan serius dari AFDL. AFDL sudah berjanji akan menempuh jalur negosiasi, tapi hingga perang berakhir janji tersebut tidak pernah terwujud.

Pasukan Mobutu yang telah lemah sejak awal menjadi tidak berdaya ketika bertempur dengan AFDL. Mereka tidak mampu menghadapi perlawanan serius dari AFDL yang dibantu oleh kekuatan asing. Mobutu sendiri langsung melarikan diri ke Maroko, perang pun dimenangi oleh AFDL.

Pada taggal 7 Desember 1997, Laurent Desire Kabila langsung memplokamirkan dirinya sebagai Presiden baru dan mengubah nama Zaire menjadi Republik Demokratik Kongo dan langsung melakukan penertiban di negaranya. Perang pun berhenti, pada hari yang sama Mobutu dilaporka meninggal dunia di tempat pengasingannya di Maroko.

 

Dibawah Kepemimpinan Kabila

Kabila menjadi pemimpin baru di sebuah negara yang kini bernama Republik Demokratik Kongo (RDK). Sayangnya kepemimpinan Kabila tidak terlalu jauh berbeda dengan pemerintahan sebelumnya, ia gagal mengatasi kondisi negara yang terus melemah dan korup. Ia justru mengubah Kongo menjadi lebih tersentralisasi, jauh lebih parah dari sebelumnya.

Minoritas semakin tidak mendapat tempat di negara tersebut. Parahnya lagi, Kabila justru membuat masalah dengan negara-negara yang pernah menjadi sekutunya saat menggulingkan Mobutu. Negara-negara sekutu menjadi marah dan semakin memuncak ketika Kabila menerapkan kebijakan pengusiran terhadap semua tentara asing dari Kongo pada tanggal 26 Juli 1998.

Negara-negara sekutu tersebut menjadi berbalik arah dan mulai merencanakan penggulingan terhadap Kabila. Pada awal bulan Agustus 1998, dua brigade Kongo melakukan pemberontakan terhadap Kabila. Tindakan ini didukung oleh Rwanda dan Uganda, mereka mulai melatih kembali pasukan pemberontak yang ingin menggulingkan Kabila. Perang Kongo Kedua dimulai..

 

Daftar Pustaka

Gondila, Ch. Didier. The History of Congo. Westport: Greenwood Press. 2002.

Gribin, Robert E. In The Aftermath of Genocide: The U.S. Role in Rwanda. New York: Iuniverse. 2005

Kennes, Erik. The Democratix Republic of the Congo: Structures of Greed, Networks of Need. Rethinking th Economics of War. Ed. Cynthia J. Arnson and I. William Zartman. Washington D.C: Woodrow Wilson Center. 2005.

Michela Wrong. In the Footsteps of Mr Kurtz: Living on the Brink of Disasters in Mobutu’s Congo.

Reyntjens, Filip. The Great African War: Congo and Regional Geopolitics, 1996-2006. Cambridge: Cambridge UP. 2009.

Vlassenroot, Koen. Conflict & Malitia Formation in Eastern Congo. Ed. Preben Kaarsholm. Violence, Culture & Development in Africa. Athens: Ohio UP. 2006.

Leave a comment »

%d bloggers like this: