Retaknya Jembatan Canberra – Beijing

Retaknya Jembatan Canberra – Beijing

Oleh: Muh. Miftachun Niam / 08430008

Tidak banyak yang tahu bahwa diantara Canberra, Australia dengan Beijing, China ada sebuah jembatan panjang yang melintang melintasi Indonesia, Filipina dan Laut China Selatan. Jembatan yang menghubungkan kedua kota ini memiliki jarak ribuan bahkan puluhan ribuan kilometer dan memiliki usia yang sudah cukup tua. Jembatan ini telah dibangun sejak tahun 1788 – 1848, pada masa itu banyak orang China yang pergi ke Australia, baik untuk berdagang, menggali sumber daya alam hingga mencari tempat tinggal baru.

Dalam perkembangannya, semakin banyak orang China yang berlalu lalang menuju Australia. Pada tahun 1840-an Australia sempat mengalami kekurangan tenaga kerja dan banyak mengambil tenaga kerja dari luar negeri. Kondisi ini membuat banyak orang China yang pergi berbondong-bondong menuju ke Australia untuk ikut mengais rejeki.

Mereka bekerja sebagai gembala, tukang kebun, petani di Australia. Kebutuhan akan tenaga kerja dari China semakin meningkat karena pengembangan produksi sumber daya alam yang sedang digalakkan secara besar-besaran oleh Australia, penggunanya tidak terbatas oleh pihak swasta tetapi juga pemerintah Australia. Antara tahun 1848 – 1853, sekitar 3.000 orang China kembali didatangkan melalui jembatan Canberra – Beijing.

 

Suka Duka Jembatan Canberra – Beijing

Pada masa tersebut banyak terjadi kasus penyelundupan manusia, warga China korban perdagangan manusia dikirim ke Australia untuk bekerja secara ilegal. Pekerja ilegal ini banyak menghadapi masalah dan sering menjadi korban eksploitasi, tak jarang diantara mereka menjadi gila dan bermasalah hingga harus dikembalikan ke China. Jembatan Canberra – Beijing pula mulai melukis tentang kisah suka dan duka dari orang China.

Jembatan Canberra – Beijing kembali ramai ketika tahun 1853 – 1877 ditemukan ladang emas di Australia, tepatnya di New South Wales (NSW).[i] Namun jumlah orang China yang terlampau banyak di Australia mulai menimbulkan sejumlah masalah, beberapa negara bagian mulai menerapkan Undang-undang Anti China. UU ini mengundang banyak kericuhan di beberapa tempat, orang China yang tidak puas dengan kebijakan baru tersebut bentrok dengan buruh berkulit putih. Masalah baru terselesaikan ketika Australia membuat aturan yang membatasi jumlah warga China di sektor pertambangan, aturan ini dianggap memuaskan buruh China dan buruh kulit putih.

Warga China yang sudah terlajur tinggal di Australia dan tidak bisa pulang ke China akibat pembatasan itu mulai mencari akal dengan membangun usaha kecil seperti menjajakan makanan, berdagang skala kecil, bertani bahkan memancing ikan di sungai untuk memenuhi kecukupan hidup di Australia.

Keuletan dan kesabaran warga China dalam menekuni usaha banyak membuahkan hasil, ini dapat dilihat dari banyaknya usaha yang berawal dari toko kelontong berubah menjadi perusahaan ekspor impor. Warga China yang tinggal di Australia berperan besar dalam perekonomian disana.[ii]

Jembatan Canberra – Beijing mulai ramai kembali ketika meletusnya Perang Dunia Kedua dimana banyak pengungsi China yang melarikan diri ke Australia untuk menghindari penindasan Jepang. Para pengungsi inilah yang ikut mengobarkan semangat warga Australia agar berupaya sekuat mungkin membentengi diri dari kedatangan Jepang.

 

Kebijakan Australia Putih

Kekacauan akibat perang Dunia Kedua membuat jumlah pengungsi ke Australia meningkat dan berdampak pada kepadatan penduduk. Kondisi ini membuat Australia bersama dengan China dan beberapa negara Asia lainnya menandatangani kesepakatan Colombo Plan tentang pembatasan jumlah imigran ke Australia, Colombo Plan ini menjadi cikal bakal lahirnya kebijakan Australia Putih. Dampaknya adalah Jembatan Canberra – Beijing ditutup sementara.

Penutupan ini berlangsung antara tahun 1949 hingga 1972, setelah itu Kebiajakan Australia Putih pun dihapuskan dan Jembatan Canberra – Beijing kembali terbuka. Saat itu Jembatan Canberra – Beijing terlihat sangat kokoh karena pada tanggal 21 Desember 1972 kedua negara, Australia dan China resmi menjalin hubungan diplomatik .

Hubungan diplomatik tersebut dapat terjalin setelah Australia dibawah Pemerintah Withlam bersedia untuk menurunkan hubungan diplomatiknya dengan Taiwan. Penurunan hubungan diplomatik dengan Taiwan dilakukan atas dasar Kebijakan Satu China. Jembatan Canberra – Beijing sempat mengalami keretakan ketika pada tahun 1989 terjadi Tragedi Tianamen di China.[iii]

 

Perekonomian China

Jembatan Canberra – Beijing kembali terlihat kuat ketika China dipimpin oleh Deng Xiaoping yang banyak membawa perubahan terutama di bidang ekonomi. Reformasi ekonomi China yang dilakukan oleh Deng Xiaoping membuat Jembatan Canberra – Beijing semakin ramai. Modernisasi ekonomi, infrastruktur dan energi di China membuat negara itu seperti naga yang sedang kelaparan. Jembatan Canberra – Beijing menjadi padat oleh lalu lalang arus barang dan perdagangan antara Australia dengan China.[iv]

Australia termasuk negara yang beruntung karena disaat negara lain mengalami krisis global tahun 2008 dan 2011, Australia tetap tegak berdiri karena menjalin hubungan baik dengan China. Hubungan dagang yang terjalin antara China daratan dengan China keturunan Australia telah menguatkan fondasi perekonomian diantara keduanya. Permintaan yang besar dan stimulus fiskal jangka panjang dari China membuat Australia tetap berdiri tegak.[v]

China menjadi mitra dagang terbesar Australia, tingginya permintaan bijih besi, batu bara dan gas alam cair dari China membuat nilai perdagangannya selalu mengalami peningkatan.[vi] Ekspor ke China membuat Australia terhindar dari dampak buruk krisis global yang telah berlangsung dua tahun terakhir. Banyak perusahaan pertambangan Australia sangat tergantung pada China, sebut saja Fortescue Metals Group, Rio Tinto, BHP Biliton dan Xstrata.[vii]

Perdagangan bilateral antara kedua negara mencapai $A 105 Miliar pada tahun 2010/2011. Ekspor Australia ke China mencapai $A 64,8 miliar, sebaliknya ekspor China ke Australia mencapai $A 41,1 miliar pada periode yang sama. Australia mengalami surplus besar dalam perdagangan ini. Kuatnya hubungan ini membuat Jembatan Canberra – Beijing terlihat sangat megah.[viii]

 

Jembatan Canberra – Beijing Goyah

Namun dengan ukuran yang sangat besar, Jembatan Canberra – Beijing membutuhkan perawatan yang sangat rutin. Jembatan ini sempat mengalami beberapa kali guncangan dahsyat saat Australia tengah dipimpin oleh John Howard, PM Australia ini sempat menimbulkan kontroversi dengan menunjukkan sikap enggan untuk menjalin hubungan politik dan militer yang lebih erat.

Guncangan semakin dahsyat ketika G. W. Bush, Presiden Amesika Serikat menjuluki Australia sebagai “Wakil Amerika”. Kondisi ini membuat China sedikit meradang dan membuat Jembatan Canberra – Beijing goyah. Goncangan paling dahsyat terjadi ketika pada tanggal 15 Juni 2007, PM John Howard menerima kunjungan dari Dalai Lama. Kunjungan itu membuat China langsung mengajukan nota protes dan mengancam kestabilan Jembatan Canberra – Beijing.[ix]

Untunglah, kondisi yang sedemikian parah itu dapat diperbaiki oleh PM baru Australia, Kevin Rudd.[x] Ia menjadi PM australia pertama yang bisa berbahasa mandarin sehingga dapat menjadi pengerat hubungan antara China dan Australia, selain itu Kevin Rudd juga terkenal dengan konsep “tiga pilar” yang semakin menguatkan kerangka Jembatan Canberra – Beijing.[xi]

Selama kepemimpinan Kevin Rudd, gesekan antara Australia dengan China sempat beberapa kali terjadi diantaranya kasus penangkapan Stern Hu, eksekutif pertambangan Australia di China, kasus spionase Rio Tinto, dan kasus pemberian visa masuk Australia kepada Rebiya Kadeer. Semuanya dapat diselesaikan secara dingin, Kevin Rudd selalu berinisiatif mengingatkan China akan kerjasama ekonomi yang telah dijalin dengan baik hingga saat ini. Kevin Rudd juga mengingatkan bahwa Australia dan China memiliki suatu kepentingan ekonomi yang signifikan dan merupakan mitra komersial.

Hubungan semakin membaik ketika pada tanggal 19 Agustus 2009, Perusahaan minyak China, PetroChina menandatangani perjanjian dengan Exxon Mobil untuk pembelian gas alam cair dari lapangan Gorgon di Australia Barat. Perjanjian tersebut memiliki nilai sebesar $A 50 miliar, sebuah kontrak paling besar yang pernah ditandatangani oleh Australia dan China. [xii]

Jembatan Canberra – Beijing semakin menguat ketika Australia dipimpin oleh Julia Gillard. Gillard tetap mempertahankan hubungan baik dengan China di bidang ekonomi melalui perjanjian eksplorasi energi bersih dan memastikan Australia sebagai pemasok utamanya. Selain itu, Australia dibawah Gillard juga aktif terlibat dalam kerjasama positif dan konstruktif di China. [xiii]

 

China – Amerika Serikat

Akan tetapi pada saat yang bersamaan, pemerintah Gillard juga menjalin kerjasama yang sangat baik dengan Amerika Serikat, bahkan Gillard juga bersedia menjadikan Australia sebagai pangkalan militer Amerika Serikat. keadaan ini mengguncang Jembatan Canberra – Beijing yang sudah sedikit rapuh karena usianya yang tua dan penuh dengan guncangan serta badai. China menjadi ragu dengan Australia akan hubungannya selama ini.[xiv]

China curiga bahwa pangkalan militer AS di Australia akan menjadi sebuah pengejawantahan kekuatan AS di Asia dan bukan tidak mungkin pangkalan militer itu akan digunakan untuk mengganggu posisi China di Asia selama ini. Australia beralasan bahwa pembangunan pangkalan militer AS itu hanyalah suatu bentuk kerjasama militer antara Australia, Amerika Serikat dan Selandia Baru (ANZUS) yang telah dibangun sejak tahun 1951.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa selama ini China dan Amerika Serikat sedang memendam benih konfrontasi, China yang keras kepala tidak pernah bisa akur dengan Amerika Serikat yang sok tahu dan selalu ingin ikut campur rumah tangga orang. Amerika Serikat sering ikut campur dalam urusan Taiwan, Laut China Selatan dan masalah Korea, dimana semua kasus tersebut melibatkan China. China selama ini berharap Australia akan menjadi pihak netral dalam setiap sengketa antara China dan Amerika Serikat.[xv]

Harapan itu sempat terwujud ketika pada tahun 2004, Menteri Luar Negeri Australia, Alexander Downer melakukan kunjungan ke Beijing dan menegaskan kenetralannya. Saat itu dikatakan bahwa perjanjian ANZUS hanya berlaku ketika Australia dan Amerika Serikat diserang secara langsung. Namun jika peristiwa itu terjadi di tempat lain, tidak ada kewajiban untuk membantu.

Saat itu pernyataan ditujukan untuk mempertegas alasan mundurnya Australia dari Perang Irak, secara eksplisit pernyataan tersebut juga digunakan untuk mempertegas posisi Australia yang tidak akan ambil bagian dalam konflik antara Amerika Serikat dengan China dalam kasus Taiwan. [xvi]

Pada tahun 2005, Australia juga menegaskan bahwa stabilitas regional dapat terganggu jika Australia dipaksa untuk ikut terseret dalam konflik antara Amerika Serikat dengan China. Australia seolah menjadi gadis cantik yang diperebutkan oleh dua lelaki, China banyak membantu dengan ekonomi, sedangkan Amerika Serikat membantu masalah politik dan militer.

Akhirnya Australia memang tidak bisa untuk tetap netral dan tidak memilih diantara keduanya. Australia menerima kerjasama ekonomi dari China dengan tangan terbuka, namun juga menerima kehadiran pangkalan militer Amerika Serikat dengan senyum hangat.[xvii] Lantas dimana posisi Australia? Entahlah, pastinya China sedang meradang, kondisinya panas dingin dan cemburu melihat kehadiran pangkalan militer Amerika Serikat disana.

 

Kemungkinan Terburuk

Kemungkinan pertama adalah China meningkatkan kerjasama ekonominya dengan Australia dan membuat ketergantungan ekspor Australia terhadap China semakin tinggi. Strategi ini sangat efektif jika melihat kondisi Amerika Serikat yang sudah mulai jatuh miskin dan banyak hutang, Amerika Serikat sudah tidak segagah dan setampan yang dulu.

Akan tetapi kemungkinan terburuknya adalah China marah dan terjadi konfrontasi di Asia Pasifik yang ikut menyeret Australia. Pertempuran antara China dengan Amerika Serikat akan menjadi sangat dahsyat dan kita tidak akan pernah tahu apa dampaknya pada Australia.[xviii] Satu hal yang pasti, Jembatan Canberra – Beijing yang telah berusia ratusan itu akan runtuh akibat konfrontasi itu. Runtuhnya Jembatan Canberra – Beijing jauh lebih dahsyat dibanding dengan Jembatan Kutai Kertanegara, jumlah korbannya juga tidak dapat diprediksi. Bisa ribuan, puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu jiwa.

Negara sekitar seperti Indonesiadapat ikut terkena imbasnya, runtuhan puing-puing jembatan itu akan menimpa Jakarta, Manila, Kuala Lumpur dan kota besar lainnya. Apa yang akan terjadi? Masih susah untuk diprediksi tapi retaknya Jembatan Canberra – Beijing sudah dimulai dari sekarang.

Referensi:


[i] Wu, C. Let Us Work to Bolster Sino – Australian Ties. 13 April 2006. China Daily. Hlm. 4-4

[ii] Fawcett, dkk. Pasific Bridges: The New Immigration From Asia and The Pasific Islands. 1987. New York: Centre for Migration Studies. Hlm. 176.

[iii] Gao, J. Organized International Asylum Seeker Networks: Formation and Utilization by Chinese Students. 2006. The International Migration Review. Hlm. 294.

[iv] Jurnal Engineering and Mining. Sino – Australian Relations. 2011. Engineering and Mining Journal. Hlm. 64.

[v] Rick Wallace. Japanese Investment in Australia Slips Under the Radar. 8 April 2010. The Australian.

[vi] Damon Kitney. Foreign Investment Must Be Win-Win: Gary Gray. 26 Oktober 2011. The Australian.

[vii] John Brumby. Chinese Investment an Opportunity, Not a Threat. 16 Agustus 2009. The Australian.

[viii] Andrew Burrell. Barnetts Mixed Signals on Chinese Investment. 30 September 2011. The Australian.

[ix] Hong Kong Paper. China – US Rivalry Raising Tensions in Region. 30 September 2010. BBC Monitoring Asia Pasific.

[x] China, Australia Hold Strategic Meeting. 5 Februari 2008. The Age.

[xi] Kevin Rudd. Australia and China: A Stong and Stable Partnership for the 21st Century. 6 Juli 2004. Kedutaan Besar China.

[xii] Babs Machugh. Massive Sale From Gorgon Gas Project. 19 Agustus 2009. ABC.

[xiii] David Mc Lennan. Australia to be a Global Supplier of Clean Energy. 20 Agustus 2009. The Canberra Times.

[xiv] Ben Packham. China Reproaches Australia Over Strengthened US Defences Ties. 17 November 2011. The Australian.

[xv] What it Bluff and Bluster Turn to Biff?. 10 Maret 2000. The Australian.

[xvi]Downer Assures China on Taiwan. 18 Agustus 2004. The Australian.

[xvii] Between Giants. 19 Maret 2005. The Australian.

[xviii] Flashpoint for a War. 14 Juli 2004. The Sydney Morning Herald.

Leave a comment »

Perang Kongo Kedua

Sekilas Perang Kongo Pertama

Presiden Zaire, Mobutu mulai kehilangan legitimasinya karena sikap dan kebijakannya yang cenderung otoriter sehingga membuat rakyatnya melakukan pemberontakan. Kondisi ini diperparah oleh genosida yang terjadi di Rwanda dan mengakibatkan banyak pengungsi yang bermigrasi ke Zaire.

Genosida yang berlatar belakang konflik etnis ini dengan segera berimbas ke Zaire. Negara ini ikut terseret dalam peperangan yang mengatasnamakan etnis, peta pertempuran pun berubah dari masalah pemberontakan menjadi konflik etnis. Konflik ini berkembang dengan sangat cepat dan menyeret berbagai negara tetangga untuk ikut bertempur di Zaire.

Rwanda, Uganda, Angola dan Burundi bergabung ke pihak pemberontak untuk membantu menggulingkan Mobutu. Bantuan yang diberikan oleh berbagai negara ini dilandasi oleh sikap kesamaan etnis, Mobutu pun tak mau kalah dan ikut menarik etnis lainnya untuk bergabung ke pihaknya.

Pertempuran berlangsung dengan sangat dahsyat dan diwarnai dengan berbagai kekejaman, setelah memakan waktu hampir satu tahun, perang ini akhirnya dimenangi oleh pihak pemberontak. Pihak pemberontak mengangkat Jose Laurent Kabila untuk menjadi Presiden yang baru menggantikan Mobutu yag telah melarikan diri ke Maroko. Negara yang sebelumnya bernama Zaire ini pun diubah menjadi Republik Demokratik Kongo.

Sebagai bentuk terima kasih kepada negara yang telah membantu dalam pemberontakan ini, Kabila mengangkat beberapa pejabat dari negara sekutu tersebut untuk duduk di kursi pemerintahan. Tentara dari negara sekutu pun masih dipertahankan untuk membantu menjaga stabilitas di RDK. Akan tetapi kehadiran pasukan asing ini justru menimbulkan masalah baru.

 

Kabila Kehilangan Sekutu

Setelah Kabila berhasil menduduki kursi nomor satu di Republik Demokratik Kongo (RDK), ia seperti mulai kehilangan arah dalam pembuatan kebijakan. Kabila menjadi sasaran kritikan karena pasukan dari negara asing seperti Rwanda, Uganda dan beberapa negara lainnya masih bebas berkeliaran di RDK. Negara ini pun seperti tidak lagi memiliki kedaulatan.

Kritikan lainnya adalah sikap Kabila yang mudah diintervensi oleh negara-negara sekutu yang pernah membantunya, Kabila dianggap seperti boneka asing. Hal ini dapat terlihat dari adanya beberapa warga asing (Rwanda) yang menduduki pos-pos penting dalam pemerintahan.

Kritikan ini membuat Kabila sedikit panas dan memutuskan untuk mulai mengurangi dominasi asing dengan mengusir pasukan asing dari RDK. Langkah selanjutnya adalah dengan mengurangi jumlah pejabat yang berasal dari luar RDK. Akan tetapi tindakan ini ternyata menimbulkan masalah baru karena banyak negara sekutu yang tersinggung terhadap keputusan ini.

Konflik dengan negara sekutu ini memuncak ketika pada tanggal 14 Juli 1998, Kabila memberhentikan seorang kepala staf yang berasal dari Rwanda, James Kabarebe dan menggantikannya dengan orang asli RDK, Celestin Kifwa. Penggantian ini memunculkan protes dari pihak Rwanda dan mengancam hubungan baik kedua negara. Untuk meredam ketegangan ini, Kabila menempatkan James Kabarebe ke posisi lain, yakni Penasehat Militer.

Keputusan ini membuat kritikan dari dalam negeri semakin menguat, banyak masyarakat RDK yang meminta Kabila menunjukkan keseriusannya dalam mengurangi dominasi asing. Kabila mencoba untuk memenuhi tuntutan rakyatnya melalui jalur diplomatik. Dia mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan oleh Rwanda dan Uganda tetapi ia juga meminta agar Rwanda bersedia untuk memahami kondisi dalam negeri RDK dan menarik mundur semua pasukan Rwanda dan Uganda dari seluruh wilayah RDK.

Dalam waktu 24 jam, semua pasukan asing dan penasehat militer Rwanda yang bertugas di RDK dipulangkan ke negara asalnya. Kondisi ini ternyata justru menimbulkan masalah baru, kekosongan pasukan menimbulkan kekacauan sosial di RDK. Warga Tutsi yang sebelumnya merasa terlindungi oleh kehadiran pasukan asing menjadi cemas akibat kepergian tersebut. Ketegangan antar kelompok etnis kembali mencuat dan berubah menjadi konflik terbuka.

 

Pertempuran 1998-1999

Ketakutan warga Tutsi ternyata menjadi kenyataan, di berbagai daerah RDK mulai muncul pertempuran antara etnis Tutsi melawan Hutu. Tidak jelas siapa yang memulai, yang jelas pertempuran tersebut membuat warga Tutsi di RDK menjadi sangat tersudut. Apalagi di beberapa radio nasional mulai muncul seruan kepada warga sipil untuk melakukan penyerangan kepada Tutsi.

Kondisi tersebut langsung direspon oleh Rwanda untuk kembali ke RDK dan membantu warga Tutsi. Tidak hanya Rwanda, Uganda dan Burundi juga ikut serta membantu warga Tutsi dan membentuk sebuah kelompok bernama Rally for Congolese Democracy (RCD). Rwanda, Uganda dan Burundi yang sebelumnya menjadi sekutu Kabila menjadi berbalik arah.

RCD ini langsung melakukan pertempuran melawan Kabila, pemerintah RDK. Kabila yang sebelumnya bersekutu dengan Tutsi, berbalik untuk bersekutu dengan Hutu. Kabila dan para militan Hutu membuat opini publik yang negatif terhadap etnis Tutsi, mereka juga menyerukan pembantaian terhadap etnis Tutsi. Akibatnya, banyak warga sipil Tutsi yang tidak berdosa dan tidak terlibat dalam pertempuran ini menjadi korban dan digantung di jalanan.

Rwanda, Uganda dan Burundi semakin meningkatkan kekuatannya di RDK. Mereka menuduh Kabila mengorganisir tindakan genosida terhadap saudara-saudara mereka, Tutsi. UNITA juga turut serta bergabung dengan kelompok ini. Bergabungnya UNITA dalam peperangan ini membuat Angola tersinggung dan marah. Angola ikut terseret dalam pertempuran ini dan memihak kepada Kabila, keterlibatan Angola dalam pertempuran ini bukanlah karena alasan Tutsi atau Hutu tetapi lebih kepada wujud perlawanan terhadap UNITA.

Kelompok pemberontak membuat sebuah kelompok baru berupa Gerakan Pembebasan untuk Kongo (Movement for the Liberation of Congo/MLC). RDK kembali jatuh dalam perang sipil yang begitu dahsyat dan melibatkan banyak pihak. Masyarakat internasional sudah berkali-kali menawarkan alternatif negosiasi, namun tawaran tersebut sama sekali tidak dipedulikan.

Konflik juga ikut menyeret negara anggota Komunitas Pembangunan Afrika Selatan (Southern African Development Country/SADC) karena RDK termasuk komunitas tersebut dan terikat dalam perjanjian pertahanan bersama. Banyak negara anggota SADC yang kemudian ikut dalam peperangan itu diantaranya Namibia, Zimbabwe, Angola, Chad, Libya dan Sudan. Perang Kongo Kedua ini berubah menjadi Perang Dunia Baru di kawasan Afrika.

Kondisi yang sudah sedemikian parah ini berusaha diredam oleh Nelson Mandela dengan mengadakan pertemuan di Windhoek, Namibia untuk membahas masalah perdamaian. Pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 1999 ini berhasil membuat kesepakatan bahwa Rwanda, Uganda, Angola, Namibia dan Zimbabwe sepakat untuk mengadakan gencatan senjata. Kesepakatan ini tidak dapat bertahan lama karena pihak pemberontak, RCD merasa dilangkahi dan tidak diundang dalam perundingan tersebut. RCD melanjutkan pemberontakannya dan perjanjian gencatan senjata pun gagal.

Di luar negara Afrika, banyak negara yang tetap netral dan menyerukan agar peperangan ini segera dihentikan. Akan tetapi tidak sedikit pula yang memanfaatkan perang ini sebagai peluang ekonomi, berbagai perusahaan barat yang bergerak di bidang pertambangan dan berlian (terutama Amerika Serikat, Kanada, Australia dan Jepang) sengaja meniup api konflik agar usaha ilegal mereka disana tidak diketahui banyak pihak.

Kepentingan ini ternyata juga dimiliki oleh negara Afrika yang terlibat dalam pertempuran tersebut. Presiden Zimbabwe, Robert Mugabe dan Presiden Namibia, Sam Nujoma dikabarkan sangat aktif dalam peperangan ini karena keluarga mereka memiliki perusahaan pertambangan yang sangat besar di RDK.

 

Perang dalam Perang (1999-2000)

Memasuki tahun 1999, pihak pemberontak mulai mengalami perpecahan dan tidak jarang menimbulkan konfrontasi antar sesama pemberontak. Hal ini disebabkan karena perbedaan orientasi ditubuh pemberontak, ada pemberontak yang sangat dekat dengan Uganda, ada pula yang sangat dekat dengan Rwanda dan berbagai jenis lainnya.

Kelompok pemberontak yang dikenal dengan nama RCD ini terbelah menjadi beberapa bagian meliputi: RCD-Authentique, RCD-Goma, RCD-Congo, RCD-National, RCD-Originel, RCD-Kisangani, RCD-Wamba, RCD-Movement for Liberation dan berbagai faksi lainnya.

Perpecahan ini ternyata tidak hanya terjadi di tingkat pemberontak, negara pendukung seperti Uganda dan Rwanda pun saling bersengketa. Perpecahan ini sebenarnya sudah berlangsung cukup lama akan tetapi baru meletus ketika Uganda diundang oleh Moammar Ghaddafi untuk berunding dengan Kabila di Sirte, Libya terkait masalah gencatan senjata. Kabila dan Uganda menyepakati penandatanganan perjanjian gencatan senjata pada 18 April 1999.

Perundingan ini membuat Rwanda marah karena tidak dilibatkan dan menganggap uganda sudah tidak sejalan, gesekan pun sudah mulai terjadi namun berhasil diredam. Upaya gencatan senjata kembali dilakukan dengan mempertemukan enam negara (Republik Demokratik Kongo, Namibia, Angola, Zimbabwe, Rwanda dan Uganda) di Lusaka pada bulan Juli 1999.

Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa semua pihak bersedia untuk bekerjasama melucuti senjata dan emndata semua kelompok bersenjata yang ada di Kongo. Dewan Keamanan PBB menerjunkan 90 personelnya untuk mengawasi jalannya proses gencatan senjata ini.

Selama proses gencatan senjata ini ternyata muncul beberapa insiden kecil dari para prajurit yang tidak setuju dengan adanya perjanjian di Lusaka tersebut. Insiden kecil tersebut terkadang berubah menjadi besar seperti yang terjadi pada Uganda dan Rwanda dimana kedua belah pihak akhirnya saling bertempur karena kecewa dan saling menyalahkan atas keputusan ini.

Pertempuran antar sesama ini dimanfaatkan oleh Kabila dengan mengatakan bahwa Republik Demokratik Kongo sudah berhasil membangun kembali kekuatan dan siap untuk mengusir Uganda dan Rwanda dari tanahnya. Perjanjian gencatan senjata pun tidak berarti apa-apa karena pasukan pemberontak dan pasukan RDK kembali bertempur. Adapun Uganda dan Rwanda justru saling bertempur sendiri dan tidak membatu pasukan pemberontak.

Pada tanggal 24 Februari 2000, PBB menerjunkan 5.537 pasukan yang ditangani oleh Organisasi Misi di Republik Demokratik Kongo (MONUC) untuk mengatasi masalah ini. Sayangnya upaya ini tidak membuahkan hasil apapun, usaha operasi militer dan upaya diplomatik yang dilakukan oleh PBB, Uni Afrika dan SADC tidak dapat membuat kemajuan perdamaian disana.

 

Kematian Kabila (2001)

Di tengah kebuntuan berbagai upaya tersebut, tiba-tiba terdapat sebuah mengejutkan. Pada tanggal 16 Januari 2001, Pengawal Pribadi Kabila melakukan upaya pembunuhan dengan menembak Kabila di Zimbabwe. Kabila sempat selamat dari upaya pembunuhan tersebut dan hanya menderita luka parah tetapi dua hari kemudian Kabila akhirnya tewas akibat luka yang dideritanya.

Berita kematian Kabila ini mengejutkan banyak pihak yang bersengketa, banyak pihak yang masih penasaran terhadap motif pelaku penembakan dan siapa yang memerintahkannya. Namun pembunuhan tersebut ternyata berhasil menyelesaikan sengketa yang berlarut-larut.

Sebagai gantinya, Parlemen Kongo sepakat secara bulat suara menunjuk Joseph Kabila, anak Kabila sebagai pengganti ayahnya. Kepemimpinan J. Kabila ini memberikan harapan baru bagi RDK karena dia dikenal sangat lunak, pernah belajar di Barat dan bisa berbahasa Inggris sehingga memudahkan negosiasi.

Kondisi RDK berangsur-angsur menjadi normal, Pasukan PBB menarik diri dari RDK dan diikuti oleh Rwanda dan Uganda yang juga mulai menarik pasukannya ke perbatasan RDK. Konflik mulai berhenti karena J. Kabila cukup lunak dalam mengambil kebijakan dan cenderung cinta damai.

Perang berakhir. Laporan dari PBB pada bulan April 2001 menyebutka bahwa selama perang di RDK, Rwanda, Uganda dan Zimbabwe banyak memanfaatkan kondis tersebut untuk melakukan penggalian ilegal di RDK dan mengeksploitasi sumber daya mineral seperti berlian, kobalt, hingga emas.

 

Perjanjian Sun City (2002)

Pada tahun 2002, kondisi Rwanda ternyata semakin memburuk. Banyak anggota RCD yang masih bergabung dengan Rwanda akhirnya memilih untuk kembali ke RDK, mereka menyerah tanpa syarat dan bergabung dengan pemerintahan J. Kabila. Pada saat yang sama, RDK menjadi semakin aman dibawah kepemimpinan J. Kabila.

Pada tanggal 19 April 2002 diadakan Perjanjian Sun City, sebuah perjanjian yang bertempat di sebuah Kasino Mewah di Afrika Selatan, Sun City. Perjanjian ini dihadiri oleh kepala negara Botswana, Namibia, Zambia, Afrika Selatan dan Zimbabwe. Perjanjian ini mempertemukan antara J. Kabila selaku Pemerintah RDK dengan pihak pemberontak yang terdiri dari berbagai RCD.

Dalam Perjanjian Sun City disebutkan bahwa: (1) J. Kabila diijinkan untuk menjabat sebagai Presiden selama masa transisi 2 tahun dan dapat diperpanjang hingga 3 tahun. (2) Pemerintah transisi akan menerapkan sistem multi partai dan mengadakan pemilu yang demokratis. (3) Selama menjabat sebagai Presiden, J. Kabila memiliki empat Wakil Presiden dengan rincian satu dari pemerintah, dua dari oposisi pemberontak, dan satu dari oposisi bukan pemberontak. (4) Jabatan Kementerian akan dibagi secara merata. (5) Mantan pejuang pemberontakan akan diintegrasikan kedalam Tentara Nasional dan Kepolisian.

Perjanjian ini ditandatangani oleh pihak pemerintah dan pihak pemberontak faksi RCD-MLC. Sedangkan pemberontak faksi RCD-Goma masih menolak untuk menandatangani perjanjian ini. Perjanjian ini memang masih menimbulkan sedikit konflik bersenjata namun eskalasinya sudah mulai menurun pertanda pihak pemberontak puas dengan perjanjian ini.

Pada tanggal 30 Juli 2002, RDK kembali membuat perjanjian perdamaian. Kali ini dengan pihak Rwanda, negara yang menjadi lawan utama RDK dalam Perang Kongo Kedua ini. Perjanjian diadakan di Pretoria, Afrika Selatan dan diberi nama Pretoria Accord. Dalam perjanjian ini Rwanda berkewajiban untuk menarik mundur 20.000 pasukannya yang masih ada di RDK.

Akan tetapi Rwanda juga menuntut RDK untuk membubarkan pasukan milisi Hutu atau yang biasa dikenal sebagai Interahamwe dan menyerahkannya kepada Rwanda karena mereka dianggap terlibat dalam Genosida Rwanda 1994. Perundingan yang berlangsung selama lima hari ini akhirnya selesai dengan persetujuan kedua isu tersebut. Rwanda menepati janjinya dengan menarik pasukannya dari RDK secara berangsur-angsur hingga selesai tanggal 5 Oktober 2002. MONUC menyebutkan bahwa jumlah pasukan Rwanda yang ditarik mencapai lebih dari 20.000 orang.

Setelah mengadakan perjanjian perdamaian dengan Rwanda, RDK kembali mengadakan perjanjian perdamaian dengan Uganda, negara kedua yang menjadi musuh RDK dalam Perang Kongo Kedua. Perjanjian ini diadakan di Luanda dan berisi tentang kesediaan Uganda untuk menarik pasukannya dari wilayah RDK dan peningkatan kualitas hubungan kedua negara. Sayangnya Perjanjian Luanda ini mengalami kegagalan dalam implementasi sehingga masih berdampak pada lemahnya hubungan kedua negara.

Setelah mengadakan perjanjian perdamaian dengan berbagai pihak, J. Kabila berusaha untuk merangkul kembali masyarakatnya dengan menandatanagani Global and All Inclusive Agreement.  Perjanjian ini berisi tentang rencana pembentukan pemerintahan transisi yang bertugas membuat Pemilu Legislatif dan Presiden. Perjanjian ini ditandatangani oleh semua pihak dalam negeri Republik Demokratik Kongo, mulai dari pemerintah, MLC, RCD, RCD-ML, RCD-N, oposisi biasa, tokoh masyarakat hingga pasukan sipil negara, Mai-Mai. Perjanjian ini secara resmi menandai berakhirnya Perang Kongo.

 

Daftar Pustaka

Berkeley, Bill. The Graves are Not Yet Full: Race, Tribe, and Power in the Heart of Africa. Basic Cooks. 2001.

Clark, John F. The African Stakes in the Congo War. New York: Palgrave McMillan. 2002.

Edgerton, Robert G. The Troubled Heart of Africa: A History of the Congo. St. Martin’s Press. 2002.

Gondola, Ch. Didier. The History of Congo. Greenwood Press. 2002.

Prunier, Gerard. From Genocide to Continental War: The “Congolese” Conflict and the Crisis of Contemporary Africa. Hurst & Company. 2009.

Leave a comment »

Perang Kongo Pertama

Awal Kejatuhan Zaire

Banyak pihak yang menyebut Perang Kongo ini termasuk Perang Dunia Ketiga yang terjadi di kawasan Afrika. Perang yang berawal dari sebuah negara bernama Zaire tanpa sengaja telah menyeret berbagai negara Afrika lainnya untuk ikut terlibat dalam peperangan ini.

Perang ini sebenarnya bermula dari negara yang bernama Zaire. Pada tahun 1996, Zaire mengalami goncangan politik yang sangat dahsyat karena kepala negaranya yang bernama Mobutu mulai kehilangan legitimasi di mata rakyatnya. Mobutu yang berstatus sebagai Perdana Menteri ini telah memimpin Zaire sejak tahun 1965.

Pada awal kepemimpinannya, Mobutu memiliki kiprah politik yang sangat baik, ia dikenal sebagai sosok pemuda yang sangat cerdas, memiliki semangat yang tinggi dan berpotensi menjadi pemimpin besar Zaire. Kepemimpinannya di Zaire saat itu didukung oleh berbagai negara barat, termasuk Amerika Serikat.

Sayang, pada perkembangannya Mobutu mulai menunjukkan sikap yang otoriter dan banyak membuat kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Zaire yang pernah maju saat awal kepemimpinannya berubah menjadi stagnan dan cenderung mengalami kemunduran. Angka PDB Zaire semakin mengalami kemerosotan dan banyak meresahkan masyarakat.

Amerika Serikat yang pernah menjadi sekutunya pun mulai menyerukan perlu adanya “generasi baru pemimpin Afrika”. Pendapat ini juga didukung oleh pemimpin Rwanda, Kagame dan pemimpin Uganda, Museveni. Desakan ini membuat Mobutu berjanji untuk melakuka reformasi di Zaire, sistem partai tunggal yang ada di Zaire pun dihapuskan dan rakyat diijinkan untuk mendirikan partai sendiri, Zaire mulai menganut sistem multipartai.

Akan tetapi kondisi ekonomi tidak juga semakin membaik, negara Zaire seolah tidak ada dan tidak dapat memberikan pertolongan bagi rakyatnya. Hampir semua rakyat Zaire bekerja di sektor informal karena sektor formal tidak dapat memberikan jaminan apapun kepada mereka. Parahnya lagi, Tentara Nasional Zaire, Forces Armees Zairoises sering melakukan penyerangan ke rumah warga dan melakukan perampokan. Kondisi ini terjadi karena para tentara sering tidak menerima gaji dar pemerintah, Mobutu sendiri pernah mengatakan bahwa Tentara Zaire sudah diberi senjata oleh Pemerintah jadi untuk apa mereka harus digaji? Seharusnya mereka dapat mempertahankan hidup sendiri.

Tentara yang seharusnya menjadi pelindung negara berubah menjadi pagar makan tanaman. Zaire mengalami perpecahan dari dalam negeri, rakyat mulai membenci Mobutu yang dianggap sudah tidak mampu lagi untuk mengurus Zaire, pemberontakan pun mulai terjadi dimana-mana. Lemahnya kekuatan pusat membuat Zaire tidak mampu berbuat apapun menghadapi pemberontakan.

 

Konflik Hutu – Tutsi

Lemahnya kekuatan pusat juga membuat Zaire tidak mampu untuk mengontrol wilayah perbatasan, padahal saat itu sedang terjadi konflik di Rwanda yang terletak di sebelah timur Zaire. Konflik Rwanda ini ternyata berimbas hingga ke Zaire dan menambah parah gejolak di Zaire.

Konflik bermula ketika Rwanda didominasi oleh etnis Hutu, sebagaimana kita ketahui di Afrika telah terjadi konflik antara Hutu dengan Tutsi selama berabad-abad. Jika ada negara yang dikuasai oleh suku Hutu biasanya akan menindas suku Tutsi, begitu pula dengan sebaliknya.

Pertarungan antara Hutu Tutsi ini juga terjadi di Rwanda. Pada tahun 1994, Patriot Bersenjata Rwanda (RPA) yang didominasi oleh suku Hutu menyerang Angkatan Bersenjata Rwanda (RAF) yang didominasi oleh suku Tutsi. Serangan tersebut membuat RAF terdesak dan mundur hingga ke Zaire, melihat RAF terdesak, RPA semakin melancarkan serangannya ke warga sipil Rwanda yang berasal dari suku Tutsi.

Genosida terhadap warga Tutsi ini membuat banyak warga Tutsi-Rwanda yang melarikan diri ke Zaire dan membuat pengungsian disana. Pada perkembangan selanjutnya, RAF berhasil membalas RPA dan kembali menguasai Rwanda. Dengan berkuasanya RAF di Rwanda ini, sebenarnya warga Tutsi sudah aman untuk tinggal di Rwanda namun mereka masih enggan karena trauma akan genosida yang pernah dialami dan takut adanya serangan balik atau aksi balas dendam dari suku Hutu yang masih ada disana. Para warga Tutsi-Rwanda dan sebagian pasukan RAF ini memilih untuk tinggal di perbatasan Zaire.

Pemerintah Zaire yang saat itu masih dipimpin oleh Mobutu tidak dapat menindak warga Rwanda yang masih tinggal di kawasan Zaire karena minimnya kekuatan yang dimiliki. Masalahnya adalah warga Tutsi-Rwanda dan pasukan ARF ini ternyata menjalin hubungan baik dengan para pemberontak Zaire.

Mereka merasa berhutang budi terhadap para pemberontak Zaire yang telah melindungi dari serangan Hutu. Kedua kelompok ini akhirnya bekerjasama untuk menggalang kekuatan dengan nama Aliansi Pasukan Demokratik untuk Pembebasan Kongo (AFDL) yang dipimpin oleh Laurent-Desire Kabila.

Tujuan utama dari AFDL ini adalah menggulingkan pemerintahan Mobutu yang dianggap sudah tidak efektif dan cenderung menindas rakyat Zaire. Aliansi ini menarik banyak pihak untuk bergabung, banyak Tentara Nasional Zaire yang memilih untuk desersi dan bergabung dengan AFDL.

Melihat AFDL sudah mulai merekrut suku Tutsi-Rwanda dan AFR, Mobutu tak mau kalah dan merekrut Interahamwe, suku Hutu-Rwanda yang juga mengungsi akibat pertempuran antara Hutu-Tutsi di Rwanda yang lalu. Pertempuran yang awalnya hanya antara pemerintah dan pemberontak berubah menjadi antar etnis karena keduanya memanfaatkan isu kesukuan.

 

Pihak yang Terlibat dalam Perang Kongo

Perang antar suku ini secara otomatis langsung menyeret negara sekitarnya yang juga mengalami masalah konflik Hutu-Tutsi seperti Rwanda, Uganda, Burundi, dan Angola. Presiden Rwanda, Paul Kagame yang berasal dari suku Tutsi langsung memberikan bantuan kepada AFDL untuk menggulingka Mobutu.

Rwanda begitu aktif terlibat dalam perang ini, tidak pernah ada alasan yang jelas mengapa Rwanda begitu aktif terlibat dalam penggulingan Mobutu. Menurut versi resmi Pemerintah Rwanda, keterlibatan dalam konflik tersebut disebabkan karena masalah keamanan. Mereka memandang konflik di Zaire sebagai ancaman bagi kestabilan bagi Rwanda itus sendiri.

Paul Kagame juga mengatakan bahwa hasil intelijen Rwanda menyebutkan bahwa Mobutu memiliki rencana untuk melakuka penyerangan ke Rwanda. Namun apapun alasannya, tindakan Kagame untuk mendukung AFDL menggulingkan Mobutu didukung oleh banyak negara karena Mobutu memang sudah tidak disukai oleh negara tetangganya.intervensi Rwanda di Zaire yang sudah terlalu jauh ini juga didukung secara diam-diam oleh pihak Internasional.

Negara lain yang juga terlibat dalam perang ini adalah Uganda. Keterlibatan Uganda dalam perang ini lebih banyak disebabkan oleh hubungan baik antara Rwanda dengan Uganda. Hubungan baik ini terjalin karena Rwanda pernah bekerjasama dengan Presiden Uganda, Musevini ketika menggulingkan Pemimpin Uganda sebelumnya, Idi Amin Dada. Intelijen Belgia dan Perancis melaporkan adanya sekitar 15.000 pasukan Tutsi-Uganda yang dikirim ke Zaire untuk ikut membantu AFDL dan Rwanda dalam menggulingkan Mubata.

Negara selanjutnya yang membela AFDL adalah Angola. Negara ini memiliki sejarah kelam dengan Mobutu karena dia pernah membantu UNITA, sebuah kelompok yang ingin memerdekakan diri dari Angola. Dalam perang ini Angola tidak terlibat langsung dalam pertempuran tetapi hanya membantu melatih para tentara Zaire yang desersi dari kesatuannya. Angola melatih dan mempersenjatai mereka dan mengirimkan mereka kembali ke Zaire untuk membantu menggulingkan Mobutu.

Luanda juga membantu dengan mengerahkan pasukan reguler ke Zaire. Pihak lain yang ikut berperan dalam membantu pemberontakan ini adalah Burundi yang kebetulan dipimpin oleh pemerintahan yang pro-Tutsi, Zambia dan Zimbabwe juga memberikan dukungan militer kepada pemberontak. Demikian pula dengan Eritrea, Ethiopia dan Sudan Selatan yang mendukung pemberontakan melalui bantuan moral dan sumbangan dana.

Sementara itu pihak Mobutu dalam kondisi yang terjepit, Mobutu hanya mendapat bantuan dari UNITA. Pasukan UNITA banyak membantu Tentara Nasional Zaire dalam melakukan perlawanan terhadap pemberontak. Selain dari UNITA, Mobutu juga mendapat bantuan dari Sudan yang sejak awal memang sudah memiliki hubungan baik dengan Mobutu. Dia dikabarkan banyak menyewa tentara bayaran dari Afrika dan Eropa, akan tetapi jumlahnya terlalu sedikit sehingga tidak mampu untuk melakukan perlawanan terhadap pasukan AFDL yang didukung oleh berbagai negara.

 

Kondisi Pasca Perang

Perang yang terjadi memakan jumlah korban yang tak terhingga dengan tingkat kekejaman yang sangat luar biasa. Selama perang berlangsung, masyarakat internasional sudah berkali-kali mencoba untuk menawarkan upaya negosiasi penyelesaian, namun tidak pernah ada tanggapan serius dari AFDL. AFDL sudah berjanji akan menempuh jalur negosiasi, tapi hingga perang berakhir janji tersebut tidak pernah terwujud.

Pasukan Mobutu yang telah lemah sejak awal menjadi tidak berdaya ketika bertempur dengan AFDL. Mereka tidak mampu menghadapi perlawanan serius dari AFDL yang dibantu oleh kekuatan asing. Mobutu sendiri langsung melarikan diri ke Maroko, perang pun dimenangi oleh AFDL.

Pada taggal 7 Desember 1997, Laurent Desire Kabila langsung memplokamirkan dirinya sebagai Presiden baru dan mengubah nama Zaire menjadi Republik Demokratik Kongo dan langsung melakukan penertiban di negaranya. Perang pun berhenti, pada hari yang sama Mobutu dilaporka meninggal dunia di tempat pengasingannya di Maroko.

 

Dibawah Kepemimpinan Kabila

Kabila menjadi pemimpin baru di sebuah negara yang kini bernama Republik Demokratik Kongo (RDK). Sayangnya kepemimpinan Kabila tidak terlalu jauh berbeda dengan pemerintahan sebelumnya, ia gagal mengatasi kondisi negara yang terus melemah dan korup. Ia justru mengubah Kongo menjadi lebih tersentralisasi, jauh lebih parah dari sebelumnya.

Minoritas semakin tidak mendapat tempat di negara tersebut. Parahnya lagi, Kabila justru membuat masalah dengan negara-negara yang pernah menjadi sekutunya saat menggulingkan Mobutu. Negara-negara sekutu menjadi marah dan semakin memuncak ketika Kabila menerapkan kebijakan pengusiran terhadap semua tentara asing dari Kongo pada tanggal 26 Juli 1998.

Negara-negara sekutu tersebut menjadi berbalik arah dan mulai merencanakan penggulingan terhadap Kabila. Pada awal bulan Agustus 1998, dua brigade Kongo melakukan pemberontakan terhadap Kabila. Tindakan ini didukung oleh Rwanda dan Uganda, mereka mulai melatih kembali pasukan pemberontak yang ingin menggulingkan Kabila. Perang Kongo Kedua dimulai..

 

Daftar Pustaka

Gondila, Ch. Didier. The History of Congo. Westport: Greenwood Press. 2002.

Gribin, Robert E. In The Aftermath of Genocide: The U.S. Role in Rwanda. New York: Iuniverse. 2005

Kennes, Erik. The Democratix Republic of the Congo: Structures of Greed, Networks of Need. Rethinking th Economics of War. Ed. Cynthia J. Arnson and I. William Zartman. Washington D.C: Woodrow Wilson Center. 2005.

Michela Wrong. In the Footsteps of Mr Kurtz: Living on the Brink of Disasters in Mobutu’s Congo.

Reyntjens, Filip. The Great African War: Congo and Regional Geopolitics, 1996-2006. Cambridge: Cambridge UP. 2009.

Vlassenroot, Koen. Conflict & Malitia Formation in Eastern Congo. Ed. Preben Kaarsholm. Violence, Culture & Development in Africa. Athens: Ohio UP. 2006.

Leave a comment »

Perang Chechnya Pertama

Republik Chechnya merupakan salah satu negara bagian yang ada di Rusia. Sejak pertama kali bergabung dengan Rusia pada tahun 1870-an, kawasan ini memang tidak pernah sepi dari berbagai konflik. Kondisi ini disebabkan karena sejak awal rakyat Chechnya memang sudah tidak setuju untuk bergabung dengan Rusia. Proses masuknya Chechnya ke dalam Rusia pun diwarnai dengan pertempuran yang panjang dan berdarah.

Pertempuran ini bermula dari keinginan Rusia (saat itu berbentuk kerajaan) untuk memperluas wilayahnya. Kerajaan Rusia melakukan ekspansi ke berbagai wilayah, khususnya ke wilayah yang kini biasa dikenal dengan nama Kaukasia. Hampir semua wilayah yang ada di kawasan Kaukasia dimasukkan kedalam Rusia. Prosesnya pun beragam, ada yang masuk dengan sukarela karena membutuhkan perlindungan seperti Georgia, namun tak sedikit pula yang masuk melalui jalur kekerasan seperti Chechnya.

Proses masuknya Chechnya kedalam bagian kerajaan Rusia diwarnai dengan pertempuran yang sangat panjang dan memakan waktu hampir 50 tahun dari tahun 1817 hingga 1864. Rusia baru berhasil merebut Chechnya pada tahun 1870-an. Pertempuran yang sangat lama ini membuat masyarakat Chechnya memiliki cara pandang yang negatif terhadap Rusia.

Chechnya selalu berusaha untuk melepaskan diri dari Rusia melalui berbagai cara. Salah satunya ketika pada tahun 1922 Kerajaan Rusia mengalami kejatuhan akibat revolusi, Chechnya langsung mengumumkan kemerdekaannya dari Rusia. Sayangnya upaya kemerdekaan tersebut masih gagal karena Chechnya direbut kembali oleh pasukan Bolshevik dari Rusia.

Chechnya pun dimasukkann kedalam bagian Uni Soviet (USSR). Rakyat Chechnya selalu melakukan perlawanan dan ingin melepaskan dari Uni Soviet. Pemerintah Uni Soviet pun berusaha untuk selalu meredam dan menjaga Chechnya agar tidak lepas dari Uni Soviet. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan memberinya status sebagai Republik yang otonom.

Pada tahun 1936, pemimpin Uni Soviet, Joseph Stalin menggabungkan Chechnya dengan wilayah yang ada disebelahnya Inguhestia menjadi satu wilayah administratif dengan nama Chechen-Ingush Autonomus Soviet Socialist Republic. Namun mereka tetap merasa tidak puas dan menginginkan kemerdekaan. Mereka berkali-kali mengadakan konflik dengan pemerintah Uni Soviet yang ada di Rusia, konflik yang cukup bersejarah terjadi pada tahun 1944, ketika itu rakyat Chechnya diduga terlibat dalam konspirasi dengan Jerman. Chechnya diduga bekerjasama dengan Nazi Jerman untuk melakukan penyerangan di Uni Soviet.

Upaya tersebut membuat pemerintah Uni Soviet marah, Kepala NKVD Lavrenti Beria saat itu mengeluarkan kebijakan pengusiran terhadap warga Chechnya. Lebih dari 1 juta orang Chechnya dideportasi ke Siberia sebagai hukuman karena telah membantu Nazi Jerman menyerang Uni Soviet.

Nama Republik Chechnya-Ingushetia pun dihapus dan diganti menjadi Republik Vainakh, merujuk pada kerajaan masa lalu yang pernah ada di kawasan Chechnya. Pengusiran warga itu berlangsung selama bertahun-tahun, warga tinggal di tempat pembuangan Siberia. Barulah pada tahun 1957, warga yang dideportasi diijinkan untuk kembali ke tanah airnya. Konflik antara Chechnya memang menjadi reda tapi dendam warga masih membara.

Pembubaran Uni Soviet

Pada bulan Desember 1991, Uni Soviet ternyata mengalami perpecahan. Banyak negara yang akhirnya melepaskan diri. Saat itu Rusia ditunjuk sebagai pengganti dan pewaris Uni Soviet. Namun kekuasaan yang dimiliki oleh Rusia sudah tidak terlalu besar karena kekuatan militer dan ekonomi yang dimiliki pada masa Uni Soviet sudah tersedot ke berbagai negara yang mengalami disintegrasi.

Pada saat itu Chechnya juga menuntut kemerdekaan, upaya tersebut berusaha diredam oleh pemimpin Rusia, Boris Yeltsin dengan cara mengadakan Perjanjian Bilateral Federasi dengan pemimpin Chechnya, Ruslan Khasbulatov. Perjanjian itu ditandatangai pada tanggal 31 Maret 1992 dan berisi tentang pembentukan Republik Chechnya sebagai negara bagian, dengan pemberian otonomi dari Rusia. Republik Chechnya menjadi negara bagian yang ke 86 dari total 88 negara bagian di Rusia.

Akan tetapi Otonomi yang diberikan oleh Rusia dirasakan kurang besar terutama menyangkut keuangan dan fasilitas perpajakan. Republik Chechnya pun menuntut kemerdekaan dari Rusia dan enggan menandatangani kembali perjanjian bilateral dengan Rusia. Sikap Chechnya ini diikuti oleh Tatarstan, negara bagian lainnya yang juga menuntut otonomi yang lebih luas. Rusia berusaha meredam keduanya dengan memberikan perjajian politik khusus.

Tatarstan menyetujui usulan Rusia tersebut, pada musim semi tahun 1994 Presiden Tatarstan, Mintimer Shaeymiev menandatangai perjanjian politik khusus dengan pemberian wewenang otonomi yang lebih luas. Sedangkan Chechnya masih kesulitan melakukan kesepakatan dengan Rusia. Pemerintah Chechnya dan Rusia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bernegosiasi namun tidak juga menemukan titik temu, masalah justru semakin bertambah runyam.

Deklarasi Kemerdekaan Chechnya

Sementara itu, di Chechnya sudah mulai tumbuh militan yang menuntut kemerdekaan dari Rusia. Militan ini terbentuk sejak pertama kali Uni Soviet pecah, mereka tidak peduli dengan hasil perjanjian antara Chechnya dengan Rusia. Tujuan utama mereka adalah lepas dari Rusia. Kelompok militan ini dipimpin oleh Jenderal Dzhokhar Dudayev, seorang mantan Angkatan Udara Uni Soviet. Kelompok ini pernah melakukan penyerangan terhadap Partai Komunis setempat dan menewaskan Kepala Partai, Vitaly Kutsenko.

Serangan tersebut membuat Rusia marah dan mengerahkan pasukannya ke Chechnya tepatnya di kawasan Grozny untuk melakukan pembasmian para militan. Sayang upaya tersebut gagal karena pasukan yang dikirim justru dikepung oleh militan milik Dudayev.

Pada tahun 1993, militan ini sudah tidak sabar melihat hasil perundingan dengan Rusia yang selalu mengalami jalan buntu. Mereka memutuskan untuk mendeklarasikan kemerdekaan Chechnya dengan nama Republik Chechnya Ichkeria (Chri). Dalam kemerdekaan ini, Dudayev diangkat menjadi Presiden.

Deklarasi kemerdekaan ini membuat hubungan Chechnya dengan Rusia menjadi menegang. Apalagi sejak deklarasi kemerdekaan Chechnya, sikap warga Chechnya terhadap non-Chechnya mulai berubah, banyak dilaporkan aksi kekerasan terhadap warga non-Chechnya (terutama yang berasal dari Rusia) sebagai bentuk protes terhadap Rusia. Kekerasan ini ternyata juga menjalar terhadap warga non-Chechnya lainnya seperti dari Ukraina dan Armenia.

Kekerasan ini membuat banyak warga non-Chechnya mengungsi dan meninggalkan Chechnya. Kondisi ini membuat perekonomian dan industri di Chechnya menjadi lumpuh karena para Ilmuwan dan pekerja dari Rusia yang meninggalkan Chechnya. Krisis ekonomi yang saat itu tengah melanda Chechnya menjadi semakin parah dengan mogoknya perindustrian.

Sebagaimana yang biasa terjadi pada negara yang baru merdeka, Chechnya juga dilanda oleh krisis politik. Banyak rakyat Chechnya yang mendukung Dudayev, namun tak sedikit pula yang menuntutnya untuk lengser. Berbagai upaya kudeta dilakukann untuk melengserkan Dudayev dari kursi kepresidenan namun selalu gagal. Di kubu pemerintahan juga banyak diwarnai oleh intrik politik, pada bulan Juni 1993 Dudayev sempat membubarkan Parlemen karena menunjukkan mosi tidak percaya terhadapnya.

Dudayev mulai menunjukkan sikap otoriternya, kondisi krisis politik dan krisis kepercayaan ini dimanfaatkan oleh Rusia untuk menyerang Chechnya. Pasukan Rusia mulai memasuki Chechnya dengan alasan untuk memobilisasi keamanan yang semakin kacau di Chechnya. Kehadiran pasukan Rusia ini ditentang oleh Dudayev karena dianggap sebagai intervensi terhadap negaranya.

Namun pemerintah oposisi Chechnya yang tidak suka dengan Dudayev justru mendukung kehadiran Rusia dan meminta bantuan Rusia dalam melengserkan Dudayev dari kursi kepemimpinan. Perang sipil di Chechnya pun semakin membara karena pasukan pemerintah dibiayai oleh Dudayev sedangkan pasukan oposisi mendapat pasokan dari pemerintah Rusia.

Rusia mulai membiayai pasukan oposisi Chechnya dengan dukungan keuangan, peralatan militer, bahkan tentara bayaran. Rusia juga menghentikan semua penerbangan yang hendak menuju ke Grozny, ibukota Chechnya. Pada bulan Oktober 1994, pasukan Rusia dibantu oleh pasukan oposisi Chechnya mulai menyerbu pasukan Dudayev, namun serangan tersebut gagal. Pada bulan berikutnya, 26-27 November 1994, Rusia dan oposisi Chechnya kembali menyerbu pasukan Dudayev tetapi upaya tersebut lagi-lagi gagal.

Bahkan pada penyerbuan tersebut, pasukan Dudayev berhasil menangkap 20 pasukan Rusia dan 50 intelijen rahasia milik Organisasi Keamanan Rusia (FSK). Kondisi ini membuat pasukan Rusia dan oposisi mundur sementara dari medan pertempuran. Presiden Rusia, Boris Yeltsin memerintahkan baik pasukan Dudayev maupun oposisi untuk melucuti senjata dan maju ke meja perundingan. Perintah ini dengan tegas ditolak oleh Dudayev, pasukan Dudayev tetap memburu pasukan oposisi yang pernah terlibat pada pertempuran bersama Rusia.

Perang Chechnya Pertama

Rusia pun marah dan pada tanggal 1 Desember 1994, meluncurkan pasukannya untuk membombardir Chechnya. Upaya Rusia ini membuat Chechnya menjadi hancur akibat serangan bom namun pemerintah Chechnya yang dipimpin oleh Dudayev belum juga bersedia menyerah.

Rusia kembali melancarkan serangan pada tanggal 11 Desember 1994. Pada penyerangan ini Rusia melakukan penyerangan lewat tiga jalur, akan tetapi penyerangan lewat jalur pertama dibatalkan oleh Wakil Komandan Angkatan Darat Rusia, Jenderal Eduard Vorobyov sebagai aksi protes terhadap pemerintahnya sendiri dan menganggap penyerangan itu sebagai sebuah kejahatan karena Rusia mengirim tentara untuk melawan rakyatnya sendiri.

Serangan ini juga ditentang oleh banyak pejabat militer lainnya seperti Penasihat Presiden, Nyeri Emil dan Wakil Menteri Pertahanan Rusia, Jenderal Boris Gromov. Jenderal Boris Goromov bahkan mengingatkan bahwa serangan ke Chechnya hanya akan berdampak buruk dan berpotensi menjadi pertumpahan darah seperti di Afghanistan dan akan menemui kegagalan.

Sementara itu, 800 perwira lainnya juga menolak untuk diberangkatkan ke Chechnya. Para perwira yang desersi itu mendapatkan berbagai hukuman dari pengadilan militer Rusia. 83 perwira dipernjara sedangkan sisanya dipindah tugas, diturunkan jabatannya, atau juga dibuang.

Serangan udara pada tanggal 11 Desember 1994 itu membuahkan hasil yang sangat baik bagi Rusia. Pasukan Chechnya babak belur dihajar oleh serangan Rusia, sekitar 500 pasukan Chechnya bahkan memilih untuk berpindah haluan menjadi pendukung Rusia. Chechnya tidak menyerah, mereka memilih taktik baru dengan cara bergerilya di kawasan hutan dan rawa. Pasukan Rusia yang belum mengenal medan pertempuran menjadi kebingungan lantaran harus bertempur di medan yang belum pernah mereka jajal.

Moral pasukan Rusia menjadi turun karena sejak awal mereka tidak pernah tahu tujuan dari misi Chechnya ini. beberapa unit pasukan memutuskan untuk mundur dan dalam beberapa kasus banyak pasukan Rusia yang menyabotase peralatan mereka sendiri agar atasan mereka tidak dapat memberi perintah. Tanpa terduga, ternyata banyak pasukan Rusia yang kalah dalam medan pertempuran di darat. Beberapa unit memutuskan untuk menyerahka diri kepada milisi lokal karena posisi mereka sangat tidak strategis.

Komando taktik militer Rusia terpaksa menerapkan strategi baru dengan melakukan pemboman secara acak ke berbagai tempat yang diduga menjadi tempat persembunyian milisi. Strategi ini justru menjadi senjata makan tuan karena bom tersebut sering menyasar ke berbagai pemukiman sipil sehingga menimbulkan korban besar dari pihak sipil. Pihak oposisi yang menjadi pendukung pasukan Rusia pun sering menjadi korban bom acak. Warga Chechnya mulai memprotes Rusia, kejadian ini membuat Chechnya dan Dudayev mendapat banyak simpati dari berbagai pihak.

Serangan Rusia dengan strategi itu berhasil membuat pasukan Chechnya terdesak. Pada tanggal 29 Desember 1994, pasukan Rusia berhasil memasuki kawasan Khankala, hanya beberapa kilometer dari Grozny, ibukota Chechnya. Grozny dalam kondisi mencekam karena berpotensi menjadi ajang pertempuran dahsyat antara pasukan Rusia dengan Chechnya.

Pertempuran Grozny (1994-1995)

Kehadiran pasukan Rusia langsung disambut dengan pertempuran dari pasukan Chechnya. Rusia mengalami kerugian besar karena harus kehilangan 1.000 hingga 2.000 pasukan. Pasukan wajib militer dari Rusia yang kurang terlatih sering membuat kondisi semakin tidak terkendali dan mengakibatkan Rusia justru menderita kekalahan sendiri.

Kekalahan tersebut langsung dibalas oleh Rusia dengan mendatangkan pasukan udara dan artileri. Tahun baru 1995 di Chechnya diwarnai dengan peperangan dahsyat antara pasukan Chechnya melawan pasukan Rusia. Korban sipil yang berjatuhan sudah tidak dapat dihitung lagi. Pihak Chechnya mengatakan bahwa Rusia sengaja menyasar ke pihak sipil untuk menjatuhkan moral pasukan Chechnya sedangkan Rusia mengatakan bahwa pasukan Chechnya selalu berlindung di belakang warga sipil untuk menghindari serangan Rusia sehingga banyak warga sipil yang menjadi korban.

Setelah melalui pertempuran yang panjang, pada tanggal 17 Januari 1995, pasukan Rusia berhasil menguasai Chechnya. Istana Kepresidenan Chechnya yang ada di Grozny berhasil direbut Rusia. Pertempuran terus berlanjut dan baru berakhir secara resmi pada 6 Maret 1995.

Perang Chechnya ini telah menimbulkan jumlah korban jiwa yang tidakterhingga. Penasihat Yeltsin, Sergey Kovalev mengatakan bahwa selama lima hari pertama pertempuran di Chechnya, jumlah korban dari pihak sipil mencapai 27.000 jiwa. Angka itu terus bertambah seiring dengan meningkatnya pertempuran antara Rusia dan Chechnya.

Sejarawan Rusia, Jenderal Dmitri Volokogonov memiliki data yang agak sedikit berbeda. Menurutnya, jumlah warga sipil yang menjadi korban dalam perang Chechnya mencapai 35.000 jiwa, itu termasuk 5.000 anak. Sementara korban dari pihak Rusia tidak pernah diketahui, diperkirakan ada 2.000 tentara lebih yang tewas ataupun hilang dalam pertempuran itu. Menurut perkiraan dalam sebuah laporan analisis Angkatan Darat Amerika Serikat disebutkan bahwa selama peperangan itu, korban dari pihak Rusia mencapai 2.800 pasukan, sedangkan 10.000 tentara mengalami luka dan 500 hilang.

Pertempuran yang terjadi Grozny ini membuat dunia terkejut. Masyarakat internasional ramai-ramai mengritik kebiadaban Rusia. Pemantau internasional dari OSCE menyebut perang ini sebagai “Bencana yang tidak dapat dibayangkan.” Sementara Kaselir Jerman Helmut Kohl menyebutnya sebagai “Aksi Gila” dari Rusia. Mantan pemimpin Uni Soviet, Mikhail Gorbachev juga turut mengkritik kebijakan negaranya itu sebagai “Perang yang memalukan.”

Kritikan itu tidak dipedulikan oleh Rusia, penyerangan ke berbagai tempat juga terus dilakukann. Pasca jatuhnya Grozny, pasukan Rusia mulai melakukan operasi pengendalian ke berbagai desa-desa yang ada di sekitar Grozny. Mereka melakukan penyisiran ke semua kawasan. Dalam penyisiran ini juga sempat terjadi pembantaian kembali yang dilakukann oleh pasukan Rusia, pembantaia ini terjadi di desa Samashki dimana warga enggan untuk bergabung dengan Rusia dan memilih untuk bertempur. Sikap warga ini dibalas dengan pembantaian terhadap 103 warga desa disertai dengan penahanan ratusan warga lainnya. Perlawanan ini juga banyak terjadi di daerah lainnya.

Tindakan Chechnya

Sikap Rusia menimbulkan dendam baru bagi warga Chechnya, mereka mulai membentuk kembali organisasi separatis dan melakukan perlawanan dengan berbagai cara seperti penyanderaan hingga teror terhadap warga Rusia. Pada bulan Juni 1995, sebuah kelompok pimpinan Shamil Basayev melakukan penyaderaan terhadap 1.500 orang di sebuah Rumah Sakit Budyonnovsk yang terletak di Rusia Selatan. Dalam penyanderaan itu, Basayev menuntut agar operasi di Chechnya segera dihentikan. Untuk menegaskan tuntutannya, satu per satu tawanan dibunuh hingga mencapai 120 orang. Tuntutan itu kemudian dituruti oleh pemerintah Rusia, Basayev dan Perdana Menteri Rusia Viktor Chernomyrdin menandatangani sebuah perjanjian gencatan senjata antara Rusia dan Chechnya.

Rusia untuk sementara waktu menghentikan segala kegiatan militernya di Chechnya. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh militan Chechnya untuk membentuk pasukan milisi guna menghadapi kekuatan Rusia, selain itu banyak diantara warga Chechnya yang mulai membentuk milisi lokal sebagai antisipasi jika terjadi penyerangan kembali dari Rusia.

Data resmi dari pemerintah Chechnya menyebutkan bahwa ada sekitar 5.000 hingga 6.000 milisi yang bersenjata di Chechnya. Secara keseluruhan pasukan Chechnya memiliki 10.000 hingga 12.000 pasukan cadangan yang sewaktu-waktu dapat diterjunkan dalam menghadapi berbagai pertempuran. Menurut laporan PBB, sebagian pasukan cadangan itu terdiri dari pasukan anak berusia 11 tahun dan juga perempuan sipil. Chechnya juga mulai membangun kembali berbagai jebakan perang konvensional yang sempat hancur dalam perang yang lalu. Bom rakitan juga semakin dikembangkan.

Pada musim gugur 1995, terjadi sebuah insiden yang kembali menimbulkan konflik antara Chechnya dengan Rusia. Jenderal Anatoliy Romanov, Komandan Rusia yang ditugaskan di Chechnya terkena serangan bom di Grozny hingga membuatnya terluka dan lumpuh. Banyak pihak yang meyakini bahwa bom tersebut berasal dari oknum Rusia bukan dari pejuang Chechnya. Jenderal Anatoliy Romanov sengaja dikorbankan oleh Rusia agar dapat dijadikan sebagai alasan pembenaran Rusia dalam menyerang Chechnya.

Rusia menuduh bahwa pasukan Chechnya adalah pelakuknya. Bom itu menjadi pertanda pecahnya perjanjia gencatan senjata antara keduanya. Pasukan Rusia melakukan penyerangan kembali ke Chechnya. Tragedi yang paling menyedihkan terjadi pada bulan Februari 1996, ketika itu warga Chechnya sedang menggelar aksi demonstrasi damai yang menuntut kemerdekaan dan perdamaian. Demonstrasi damai itu berubah menjadi tempat pembantaian massal karena pasukan Rusia melakukan penembakan secara membabi buta kepada demonstran.

Pelanggaran Hukum Perang Rusia

Organisasi Hak Asasi Manusia menuduh pasukan Rusia telah melakukan penyerangan secara sembarangan dan penggunaan kekuatan secara tidak proporsional dalam menghadapi Chechnya. Perlawanan warga sipil juga sering dibalas dengan artileri berat dan serangan roket. Organisasi HAM mencontohkan kasus di Gudermes yang menewaskan sedikitnya 267 warga sipil karena serangan mereka dibalas dengan hantaman peluru roket Rusia.

Strategi Rusia yang paling dominan adalah dengan melakukan penyerangan ke warga sipil dengan alasan para separatis itu ada disana. Ironisnya, penyerangan warga sipilk itu dilakukann dengan menggunakan alat berat dan berbagai bom yang dilarang seperti bom cluster dan berbagai bom sejenisnya.

Pelanggaran lainnya, Pasukan Rusia terutama MVD sering melakukan berbagai tindakan zachistka (semacam operasi pembersihan) terhadap orang-orang yang dianggap sebagai simpatisan dan pendukung gerangan separatis Chechnya. Kelompok-kelompok bantuan kemanusiaan sering mencatat berbagai tindakan pelanggaran yang dilakukann oleh pasukan Rusia yang telah melakukan pembunuhan, pemerkosaan dan penjarahan secara acak terhadap semua warga sipil yang ada di Rusia tanpa peduli kewarganegaraan orang tersebut. Tindakan penyanderaan terhadap tawanan ternyata tidak hanya dilakukann oleh pasukan Chechnya. Dalam beberapa kasus, pasukan Rusia juga sering melakukan penyanderaan seperti yang terjadi ketika sekelompok pasukan Rusia menyandera 500 orang Rumah Sakit di kota Grozny. Beberapa diantaranya diculik untuk dimintai tebusan kepada keluarga yang terkait.

Pelanggaran yang dilakukann oleh pasukan Rusia biasanya tidak diberi tanggapan khusus oleh atasannya. Bahkan, berbagai kasus tersebut terkesan diendapkan dan hilang begitu saja. Publik Rusia menjadi tidak percaya dengan sikap pemerintah mereka sendiri, dukungan suara untuk Yeltsin mengalami penurunan, popularitasnya anjlok padahal saat itu dia sedang mencalonkan kembali dirinya sebagai Presiden Rusia

Perang Chechnya sering dipertanyakan oleh para pesaing politik Yeltsin. Selain itu perang yang berlarut-larut telah membuat kebencian dan menumbuhkan sikap ekstrim di berbagai belahan Rusia lainnya. Banyak warga sipil yang khawatir sikap Rusia terhadap etnis Chechnya akan berlanjut ke etnis lainnya.

Jihad Chechnya

Kondisi penindasan yang berlangsung lama di Chechnya membuat Mufti Chechnya, Akhmad Kadyrov menyerukan Jihad melawan Rusia. Seruan ini langsung disambut oleh berbagai warga muslim di seluruh penjuru dunia. Diperkirakan ada sekitar 5.000 pasukan tambahan dari luar Chechnya yang siap bertempur dengan alasan keagamaan.

Pertempuran antara Chechnya dengan Rusia kembali terjadi, namun kali ini lokasinya hanya terbatas di kawasan pinggiran Chechnya tepatnya perbatasan antara Chechnya dengan Ingushetia, salah satu negara bagian Rusia. Pertempuran ini membuat warga Chechnya cemas dan sebanyak 200.000 warga memilih untuk mengungsi ke kawasan Ossetia Utara untuk menghindari pertempuran.

Pertempuran ini ternyata menjalar hingga masuk ke wilayah Ingushetia dan menimbulkan berbagai kerusakan serta menghancurkan perekonomian Ingushetia. Presiden Ingushetia Ruslan Aushev memprotes Rusia karena pasukan Rusia sering menggunakan Ingushetia sebagai basis penyergapan dan banyak merusak infrastruktur. Ruslan juga mengancam akan menggugat Kementerian Pertahanan Rusia atas kerusakan yang dibuat oleh tentara mereka. Warga Ingushetia banyak yang diusir oleh tentara Rusia karena kawasan mereka akan dijadikan sebagai zona strategi pertempuran.

Tentara Rusia juga dilaporkan banyak melakukan tindakan pemerkosaan, penjarahan dan pembunuhan di kawasan Ingushetia. Tindakan tentara Rusia yang sering mabuk-mabukan juga menimbulkan masalah tersendiri, seorang tentara Rusia yang sedang mabuk dilaporkan membunuh sembilan warga sipil dan seorang tentara Ingushetia. Dalam kasus lain, tentara Rusia yang sedang mabuk juga membunuh kawannya sesama anggota tentara Rusia lalu menyerang lima warga Ingushetia dan Menteri Kesehatan Ingushetia.

Kondisi ini ternyata tidak hanya terjadi di Ingushetia tetapi juga di Dagestan, negara bagian Rusia lainnya yang menjadi kamp militer pasukan Rusia dalam menghadapi Chechnya. Cerita bermula pada Januari 1996, pasukan Chechnya melakukan penyanderaan terhadap 2.000 warga Dagestan di Kizlyar. Penyanderaan tersebut kemudian ditangani oleh pasukan Rusia, sayangnya tindakan yang dilakukann oleh pasukan Rusia sangat tidak efektif karena menyelamatkan sandera dengan cara merusak satu desa lainnya.

Tindakan tersebut membuat banyak negara bagian yang tidak puas dengan kinerja Rusia. Sebagai bentuk protes, beberapa negara bagian menghentikan pengiriman wajib militernya ke Rusia seperti yang dilakukann oleh Chuvasia. Negara bagian ini mengeluarkan dekrit yang berisi memberikan perlindungan hukum kepada setiap tentaranya yang menolak bergabung dengan Rusia untuk diikutsertakan dalam Perang Chechnya.

Beberapa negara bagian lainnya mengeluarkan peraturan yang berisi penghentian pengiriman pasukan wajib militer mereka ke Rusia jika hanya akan digunakan untuk meredam konflik di Chechnya. Berbagai sikap negara bagian ini membuat pemerintah Rusia kebingungan karena penyerangan ke Chechnya dapat menemui kegagalan jika tidak mendapat dukungan.

Dugaan ini ternyata mulai terbukti benar, pada tanggal 6 Maret 1996 pasukan Chechnya secara mengejutkan berhasil menduduki kota Grozny selama tiga hari dan merebut berbagai kota yang ada di sekitarnya. Serangan pasukan Chechnya ini mendapat dukungan dari militan dari Arab pimpinan Ibnu Al-Khatthab, para militan ini membantu serangan dengan merebut berbagai kota seperti Vedeno dan Shatoy dengan menewaskan ratusan tentara Rusia.

Kekalahan ini membuat pemerintahan Yeltsin semakin tidak populer di Rusia. Untung saja, pasukan Rusia berhasil membunuh Pemimpin Chechnya Dzhokhar Dudayev pada tanggal 21 April 1996 melalui Rudal kendali jarak jauh sehingga pamor Yeltsin di Rusia dapat kembali naik. Terbunuhnya Dudayev ini sempat membuat peperangan di Chechnya terhenti. Pada tanggal 28 Mei 1996, Yeltsin dan Presiden baru Chechnya, Zelimkhan Yandarbiyev menandatangani perjanjian gencatan senjata. Keputusan ini membuat pamor Yeltsin kembali bersinar dan membuatnya terpilih kembali dalam pemilu di Rusia.

Pertempuran Grozny (Agustus 1996)

Setelah penandatanganan perjanjian gencatan senjata, pasukan Rusia mulai ditempatkan kembali dan disebar ke seluruh kota Grozny untuk menjaga stabilitas di kota tersebut. Jumlah total tentara Rusia yang berada di kota itu hampir mencapai 1.200 orang, suatu jumlah yang cukup besar untuk menjaga sebuah kota seukuran Grozny. Akan tetapi jumlah yang sebesar itu ternyata mampu dikalahkan oleh gerilyawan Chechnya yang jumlahnya hanya 1.500 orang.

Pada bulan Agustus 1996, gerilyawan Chechnya yang tidak puas dengan hasil kesepakatan gencatan senjata melakukan penyerbuan ke kota Grozny. Penyerbuan ini dilakukann oleh gerilyawan pimpinan Maskhadov dan Basayev, keduanya menangkap orang-orang yang dianggap sebagai antek-antek Rusia dan ditahan sebagian diantara mereka dieksekusi mati.

Pada saat yang sama, pasukan Rusia yang ada di kota Gudermes dan Argun juga dikepung oleh gerilyawan Chechnya. Upaya mereka untuk menyelamatkan pasukan Rusia yang ada di Grozny ternyata gagal. Ketika baru sampai di kota Gudermes dan Argun, kendaraan lapis baja yang mereka tumpangi langsung dikepung dan diserang oleh gerilyawan Chechnya. Pasukan Rusia yang berjumlah 900 orang itu menjadi sasaran tembak gerilyawan Chechnya dan menewaskan hingga 276 tentara sedangkan sisanya mengalami luka-luka.

Pejabat militer Rusia mengklaim bahwa jumlah korban dari pihak Rusia hanya berjumlah 200 orang, sementara 800 orang lainnya terluka. Sedangkan gerilyawan Chechnya mengatakan bahwa korban dari pihak Rusia mencapai 1.000 jiwa, ribuan tentara lainnya berhasil dikepung dan senjatanya dilucuti. Senjata berat dan amunisi juga berhasil dikuasai oleh gerilyawan.

Pada tanggal 19 Agustus 1996, giliran pasukan Rusia yang kembali menyerang kota Grozny dengan kekuatan mencapai ribuan tentara. Komandan pasukan Rusia, Konstantin Pulikovsky memberikan ultimatum kepada semua gerilyawan Chechnya untuk segera meninggalkan kota Grozny dalam waktu 48 jam. Ultimatum itu dibuktikan dengan bombardir ke seluruh wilayah Grozny, Rusia meluluhlantakkan Chechnya hingga rata dengan tanah.

Bom-bom itu membuat warga sipil di kota Grozny panik dan melarikan diri. Suasana semakin kacau karena pesawat pembom itu mengarah ke tempat pengungsian. Pasukan Rusia di Grozny juga semakin tidak terkendali dalam melakukan penyerangan. Sebelum kondisi semakin memburuk, Jenderal Alexander Lebed, penasihat masalah Keamanan Nasional Yeltsin memerintahkan untuk segera menghentikan serangan bom ke kota Grozny.

Perjanjian Khasav-Yurt Accord

Jenderal Alexander Lebed mengadakan pertemuan dengan Maskhadov, pemimpin gerilyawan Chechnya untuk membahas masalah perdamaian dan gencatan senjata di bumi Chechnya. Perjanjian perdamaian dengan nama Khasav-Yurt Accord ini ditandatangani pada tanggal 31 Desember 1996 dan isinya memuat tentang penarikan bersama pasukan kedua belah pihak dari kota Grozny, menciptakan kawasan demiliterisasi untuk warga sipil, dan tidak perlu ada penandatanganan apapun terkait status Chechnya terhadap Rusia hingga 2001.

Dalam perjanjian Khasav-Yurt Accord ini juga terdapat istilah “all for all” dimana kedua pihak yang bersengketa berjanji untuk saling melepaskan semua tawanan. Namun pasal ini cukup sulit untuk dilaksanakan karena belum adanya rasa saling percaya antara kedua belah pihak sehingga pelepasan tawanan dilakukann secara bertahap dalam jumlah yang saat sedikit. Rusia juga menyetujui untuk memberikan amnesti kepada semua gerilyawan Chechnya yang ditahan dan pasukan Rusia yang membelot ke pihak Chechnya.

Korban Perang Chechnya Pertama

Staf Umum Angkatan Bersenjata Rusia merilis tentang korban pasukan Rusia dalam Perang Chechnya Pertama; 3.826 tentara tewas, 17.829 terluka, 1.906 lainnya hilang dalam pertempuran. Data lain dari NVO, majalah mingguan Rusia khusus masalah militer merilis data korban dari pihak Rusia yang terdiri dari; 5.362 tewas, 52.000 terluka dan 3.000 lebih hilang dalam pertempuran.

Untuk jumlah korban dari gerilyawan Chechnya tidak banyak diketahui. Untuk jumlah warga sipil yang tewas dalam pertempuran tersebut jumlahnya mencapai 100.000 jiwa, untuk pasukan gerilyawan yang tewas jumlahnya sekitar 300.000 hingga 400.000 jiwa. Data untuk menentukan jumlah gerilyawan yang tewas sulit untuk dilakukann karena banyak diantara para gerilyawan yang masih berusia dibawah umur sehingga sulit dideteksi.

Banyak yang berharap agar perjanjian perdamaian Khasav-Yurt Accord dapat mengakhiri segala konflik yang ada di Chechnya. Namun harapan itu semakin mengecil karena pada pertengahan November 1996, Maskhadov kembali mengadakan perjanjian dengan pihak Rusia tentang masalah ekonomi dan perbaikan hubungan antara Rusia dan Chechnya.

Pada tanggal 12 Mei 1997, Maskhadov juga menandatangani perjanjian perdamaian dan “masalah prinsip-prinsip hubungan Rusia-Chechnya.”. Perjanjian itu oleh beberapa gerilyawan dinilai sangat merugikan posisi Chechnya. Protes pun tidak dapat dihindarkan, aksi ini berlanjut dengan tindakan penyerangan kepada pasukan Rusia. Pada pertengahan musim panas 1999, pasukan gerilyawan pimpinan Basayev dan Ibn al-Khatthab menyerang kawasan Dagestan dan dibalas oleh Rusia dengan menyerbu Chechnya lagi pertanda Perang telah dimulai lagi.

 

Daftar Pustaka

Buku

Conquest, Robert. 1970. The Nation Killers. New York: Macmillan.

Fischer, Ruth, Leggett, John C. 2006. Stalin and German Communism: A Study in the Origin of the State Party. Edison N. J: Transaction Publishers.

Gall, Carlotta, Thomas de Wall. 1998. Chechnya: Calamity in the Caucasus. New York University Press.

Jamioukha, Amjad, M. 2005. The Chechens: A Handbook. Florence, Ky: Routledge.

Kleveman, Lutz. 2003. The New Great Game: Blood and Oil in Central Asia. Jackson Tenn: Atlantic Monthly Press.

Knezys, Stasys, Romaras Sedlickas. 1999. The War in Chechnya. College Station: Texas A&M University Press.

Mawdsley, Evan. 2003. The Stalin Years: The Soviet Union 1929-1953. Manchester, England: Manchester University Press.

Naimark, Norman M. 2001. Fires of Hatred: Ethnic Cleansing in Twentieth Century Europe. Cambridge, Mass: Harvard University Press.

Jurnal

Armstrong, Patrick. November 1999. Conflict in Chechnya: A Background Perspective. Journal of Conflict Studies.

Faurby Ib, Marta-Lisa Magnusson. 1999. The Battle(s) of Grozny. Baltic Defence Review.

Matthew, Evangelista. 2002. The Chechen Wars: Will Rusia Go the Way of the Soviet Union?. Brookings Institution Press.

Williams, Bryan Glyn. 2001. The Russo-Chechen War: A Treat to Stability in the Middle East and Eurasia?. Middle East Policy.

Surat Kabar

Nurbiyev, Aslan. 4 Juni 2008. Relocation of Chechen ‘Genocide’ Memorial Opens Wounds. Agence France Press.

Internet

http://www.bdcol.ee/fileadmin/docs/bdreview/07bdr299.pdf

http://www.hartford-hwp.com/archives/63/080.html

http://www.hrw.org/reports/1996/WR96/Helsinki-16.htm

http://www.inetres.com/gp/military/FM3-06_11H.html

http://www.jamestown.org/publications_details.php?volume_id=14&&issue_id=740

http://leav-www.army.mil/fmso/documents/stress.htm

http://mcc.org/clusterbombs/resources/research/death/chapter3.html#4B1A

http://www.massviolence.org/The-Massive-Deportation-of-the-Chechen-People-How-and-why?artpage=8#outil_sommaire_5

http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/545672.stm

http://smallwarsjournal.com/documents/alikhadzhievinterview.pdf

http://smallwarsjournal.com/documents/iskhanovinterview.pdf

http://www.sptimes.ru/index.php?action_id=2&story_id=11071

http://www1.umn.edu/humanrts/commission/country52/1996_13.htm

Leave a comment »

Sejarah Nagorno Karabakh

Zaman Pra Sejarah

Para arkeolog mengatakan bahwa pada zaman pra sejarah, kawasan Nagorno-Karabakh dihuni oleh masyarakat Kura-Axes. Namun tidak begitu banyak diketahui bagaimana kehidupan masyarakat Kura-Axes saat itu karena minimnya sumber dan peninggalan sejarah yang ada.

Sejarah tentang Nagorno-Karabakh baru diketahui pada abad 800 SM dengan ditemukannya perhiasan yang bertuliskan Adad-Nirari, Raja Assyria. Ini menandakan bahwa kekuasaan Assyria sudah mencapai hingga kawasan Nagorno-Karabakh pada masa itu. Sayangnya, sekali lagi informasi tentang kekuasaan Assyria di Nagorno-Karabakh pun masih sangat terbatas.

Masyarakat setempat meyakini bahwa pada zaman dahulu Nagorno-Karabakh merupakan tempat tinggal anak cucu Nabi Nuh. Kondisi daerahnya yang diapit oleh dua lembah menjadi pertanda bahwa pada zaman dahulu kawasan tersebut merupakan daerah aliran sungai.[1] Masyarakat setempat juga menyakini bahwa daerah mereka menjadi jalur mencairnya es dari kutub yang menjadi penyebab terjadinya banjir pada zaman Nabi Nuh. Namun kebenaran cerita tersebut masih perlu banyak diteiliti dan dibuktikan secara ilmiah.

Kerajaan Armenia

Pada perkembangan selanjutnya, kawasan tersebut masuk kedalam kekuasaan kerajaan Armenia. Sebuah prasasti bernama Sardur II yang ditemukan di desa Tsovk, Armenia menjelaskan bahwa daerah Nagorno-Karabakh berada dibawah kekuasaan Raja Urartu (763-734 SM) dan dimasukkan kedalam Utrekhini. Tidak jelas kapan Armenia berhasil menaklukannya.

Kawasan ini juga biasa disebut dengan nama Orkhistena (Artsakh) dan menjadi tempat ‘Pangkalan Militer’ Pasukan berkuda Armenia.[2] Penguasaan Armenia atas wilayah ini terhenti pada masa kejayaan Romawi. Kekalahan Armenia atas Romawi membuat sejarah Nagorno-Karabakh masih gelap.

Armenia berhasil melepaskan diri dari Romawi pada tahun 189 SM, namun dari berbagai sumber literasi dan referensi yang ada tidak ditemukan satupun data yang terkait dengan masalah Orkhestina dan Nagorno-Karabakh. Para ahli sejarah memperkirakan bahwa kawasan tersebut sudah tidak lagi ada dalam genggaman Armenia, kemungkinan lainnya adalah kawasan tersebut masih menjadi milik Armenia namun hanya menjadi daerah satelit.

Barulah pada tahun 1 SM, kawasan ini mendapat perhatian dari kerajaan Armenia. Hal ini terlihat dari penemuan reruntuhan bekas kota Tigranakret yang terletak di pusat kawasan Artsakh. Dilihat dari segi arsitektur bangunan, benteng dan basilika, diperkirakan bangunan tersebut dibangun pada masa Raja Armenia, Tigranes Agung. Penelitian tentang kota itu menunjukkan bahwa kota tersebut ada sejak tahun 1 SM hingga abad ke-13.[3]

Meskipun kawasan ini telah lama menjadi bagian dari Armenia, namun bahasa yang digunakan tidak sama dengan Armenia. Hal ini dapat dilihat dari berbagai referensi kuno dan buku yang ditulis oleh Stepanos Siunetsi, ahli bahasa dan tata kata setempat yang hidup pada tahun 700 Masehi.[4] Secara kebangsaan ternyata antara Armenia dengan Artsakh cukup berbeda.

Sejarah mencatat bahwa pada tahun 370 Masehi, kerajaan Armenia sempat mengalami perpecahan hingga membuat kawasan Artsakh ini memisahkan diri dan mendirikan negara baru. Sementara wilayah Armenia lain seperti Provinsi Utik jatuh ke tangan Albania. Lepasnya Artsakh sebenarnya membuat kawasan ini menjadi lebih maju, sayangnya kondisi ini tidak berlangsung lama.

Pada tahun 372 Masehi, Kerajaan Armenia dengan dipimpin oleh komandan militer Mushegh Mamikonian menaklukan Artsakh dalam sebuah pertempuran dahsyat. Takluknya Artsakh ditangan Armenia membuat rakyatnya kembali terbebani karena dikenai standar upeti yang lebih tinggi. Kawasan lain pun ditaklukan dan dipersatukan kembali oleh Mushegh kedalam Armenia.[5]

Di dalam struktur kerajaan Armenia, Artsakh menjadi provinsi (nahangs) nomor10 dari 15 provinsi yang ada. Ini menandakan bahwa Artsakh kurang dekat dan tidak begitu dipedulikan oleh kerajaan Armenia dalam hal prioritas pembangunan. Pihak kerajaan kurang begitu memprioritaskan Artsakh karena banyaknya pemberontakan dan perlawanan yang terjadi di provinsi itu.

Rakyat Artsakh sempat beberapa kali melakukan pemberontakan namun berhasil diredam. Artsakh juga dipecah menjadi 12 kabupaten (gavars) yakni; Myus Haband, Vaykunik (Tsar), Berdadzor, Mets Arank, Mets Kvenk, Harjlank, Mukhank, Piank, Parsakank (Parzvank), Kusti, Parnes, dan Koght. Pemecahan ini dilakukan agar kekuatan Artsakh semakin melemah.

Ahli geografi asal Armenia, Anania Shirakatsi menyebutkan bahwa kondisi tersebut ternyata tidak hanya dialami oleh Artsakh tetapi juga provinsi lainnya sehingga kerajaan Armenia rawan terjadi penusukan dari belakang. Kondisi ini terbukti pada tahun 387, Armenia mengalami perpecahan dan menjadi ajang perebutan antara Romawi dan Persia.

Kondisi yang kacau tersebut membuat Artsakh juga dijadikan ajang perebutan yang kemudian dimenangkan oleh kerajaan Albania (berada dibawah kekuasaan Persia). Artsakh bersama dua provinsi (nahangs) lainnya, Utik dan Paytakaran bergabung dengan kerajaan Kaukasia Albania.

Era Revolusi Artsakh

Sejak dibawah kekuasaan Albania, masyarakat Artsakh dipaksa untuk menggunakan bahasa Persia sebagai bahasa nasional. Namun paksaan tersebut ditolak oleh masyarakat Artsakh. Dibawah komando Mashtot Mesrop, mereka mulai menyuarakan kembali bahasa Armenia. Berbagai buku ditulis dengan menggunakan bahasa Armenia, percakapan pun tetap menggunakan bahasa Armenia. Bahasa Armenia yang awalnya kurang disukai oleh masyarakat Artsakh mendadak menjadi populer dan digunakan banyak orang.

Mashtot Mesrop juga membangun sekolah untuk mendidik para pelajar berbahasa Armenia. Tindakan ini mendapat dukungan dari banyak pihak, semangat nasionalisme para rakyat pun semakin tinggi. Pada tahun 451 terjadi pemberontakan besar orang Armenia terhadap kerajaan Albania.

Terjadi pertempuran besar antara orang Armenia dengan tentara Albania, pertempuran ini biasa dikenal dengan nama Perang Vardan. Pertempuran ini ternyata tidak seimbang karena kavaleri yang dimiliki oleh tentara Albania ternyata jauh lebih kuat sehingga pasukan pemberontak dapat dipukul mundur. Mereka melarikan diri ke dalam hutan dan pelosok negeri lainnya untuk menghindari kejaran dari tentara Albania.[6]

Puluhan tahun kemudian perjuangan tersebut dilanjutkan oleh Aranshakhiks, ia mampu menyatukan bangsa Armenia yang sebelumnya terpecah belah menjadi satu kekuatan. Ia mencoba mengembangkan budaya dan bahasa yang berkembang di masyarakat untuk menjadi milik bersama sehingga lebih mudah untuk diterima oleh semua kawasan.

Berbeda dengan sebelumnya, usaha Aranshakhiks ini tidak membutuhkan kekerasan fisik karena di dalam tubuh kerajaan Albania sendiri tengah terjadi perpecahan dan pergolakan sehingga membuat kerajaan menjadi terpecah kedalam beberapa bagian kecil.

Era Kepangeranan

Kondisi kerajaan Albania yang semakin terpecah belah ternyata tidak semakin menguntungkan bagi Artsakh karena wilayah tersebut justru menjadi incaran bagi para penjajah baru. Pada abad ke-11 hingga ke-12, pasukan Turki Seljuk berkali-kali melakukan invasi ke wilayah tersebut. Serangan tersebut berhasil diatasi dengan baik sehingga penjajahan dapat terhindarkan.

Kondisi berlanjut pada abad ke-13 dimana pasukan Tartar dan Mongol berusaha menaklukan seluruh kawasan Transkaukasia termasuk Artsakh. Artsakh berhasil mendapatkan bantuan dari kerajaan Kachen yang dipimpin oleh Raja Hasan Jalal. Bantuan tersebut sangat berarti dan dapat menyelamatkan Artsakh dari invasi bagsa Tartar dan Mongol.

Akan tetapi situasi tersebut tidak berlangsung lama karena tidak lama kemudian, pada tahun 1261 Raja Hasan Jalal meninggal dunia. Kematian raja ini membuat bangsa Kachen dalam keadaan kacau sehingga tidak dapat membantu Artsakh lagi. Kondisi tersebut diperparah dengan adanya invasi dari bangsa Tartar sehingga Kachen dengan mudah ditaklukan.

Sementara Artsakh sendiri mencoba untuk menjalin kerjasama dengan beberapa bangsa Armenia lain yang ada di sekitarnya seperti Giulistan, Jraberd, Varanda, hingga Dizak namun mereka juga mengalami kekalahan dari bangsa Tartar dan Mongol. Akhirnya Artsakh meminta bantuan kepada dua suku dari bangsa Turki, suku Qara Konyulu dan Aq Qonyulu. Kerjasama dengan kedua suku dari Turki tersebut membuat Artsakh terlindungi dari berbagai invasi negara lain. Warga Turki yang tinggal di Artsakh juga memberikan nama baru untuk daerah tersebut menjadi Karabakh yang berarti Taman Hitam.[7]

Nama tersebut menjadi berkembang, warga Turki kadang menambahinya menjadi Rata Karabakh (Bukit Karabakh), kadang juga menyebutnya Nagorno-Karabakh (Gunung Karabakh) karena letak geografisnya yang berada di perbukitan. Nama Nagorno-Karabakh inilah yang hingga kini masih terus dipakai.

Sikap orang muslim Turki yang sangat baik terhadap penduduk lokal membuat beberapa kawasan Armenia lain yang memutuskan untuk bekerja sama dengan Turki. Diantara keduanya sering terjadi pertukaran budaya mulai dari arsitektur bangunan hingga masalah sosial budaya lainnya.[8]

Era Melik

Pada abad ke-15, lewat bantuan tentara muslim Turki dan tentara muslim Persia Safawi,  hampir semua kawasan Armenia akhirnya dapat dibebaskan dari cengkeraman bangsa Mongol dan Tartar. Bantuan ini membuat bangsa Armenia sangat dekat dengan kerajaan-kerajaan Islam.

Bangsa Armenia yang terdiri dari Kachen, Nagorno-Karabakh, Varanda, Dizak, Giulistan dan Jardberg memutuskan untuk bergabung menjadi bagian dari Persia Safawi. Wilayah mereka mendapat perlakuan khusus dari kerajaan Persia Safawi, mereka mendapat hak dan wewenang khusus untuk mengatur daerah mereka sendiri. Terkait dengan masalah pembagian kekuasaan diantara Kachen, Nagorno-Karabakh, Varanda, Dizak, Giulistan dan Jardberg diserahkan kepada internal mereka sendiri.

Sebagai bekas bangsa Armenia, mereka berusaha untuk menghidupkan kembali kejayaan bangsanya dan mewujudkan Armenia yang baru. Mereka berusaha untuk bersatu dalam mengelola wilayah mereka secara bersama-sama.

Akan tetapi sistem ini tidak berjalan dengan lancar. Pada abad ke-16, Bangsa Armenia mengalami sedikit perpecahan. Banyak pemimpin yang tidak puas denga sistem tersebut dan meminta pembagian wilayah yang lebih jelas. Armenia yang baru ini pun akhirnya terbagi menjadi lima kekuasaan atau yang biasa disebut Khamsa Melik. Kata ‘Khamsa Melik’ tersebut berasal dari bahasa Arab yang artinya lima pemimpin. Kata ini kemudian digunakan sebagai gelar, semua pemimpin menggunakan nama depan ‘Melik’.[9]

Bangsa Giulistan (Talish) menguasai wilayah dari Ganja hingga ke lembah Sungai Tartar dengan dipimpin oleh Melik-Beglaryans. Bangsa Jardberg (Draberd atau Charaberd) menguasai wilayah melintang dari Sungai Tartar hingga Sungai Khachenaget dengan dipimpin oleh Melik-Israelyans.

Bangsa Khachen menguasai wilayah dari Sungai Khachenaget hingga Sungai Karkar dengan dipimpin oleh keturunan Melik-Hasan-Jalalyans. Bangsa Varanda menguasai wilayah dari Sungai Karkar hingga lereng selatan Gunung Kirs Besar dengan dipimpin oleh Melik-Shahnazars. Adapun bangsa Dizak menguasai wilayah dari lereng selatan Gunung Kirs Besar hingga Sungai Arax dan dipimpin oleh Melik-Avanyans. Dari kelima Melik tersebut, Nagorno-Karabakh tidak mendirikan Melik sendiri tetapi masuk kedalam Melik Kachen.

Keputusan pembagian wilayah tersebut tetap dihormati oleh kerajaan Persia Safawi dan mereka tetap mendapatkan otonomi khusus untuk mengatur wilayahnya masing-masing.[10] Namun pada akhir abad 17 dan awal abad 18, kerajaan Persia mengalami pergolakan politik internal. Terjadi sengketa antara Persia Safawi dengan Persia Nadir Syah.

Sengketa tersebut dimenangkan oleh Persia Nadir Syah, sayang kepemimpinan yang baru tersebut cenderung menindas sehingga membuat wilayah di seantero Persia menjadi bergejolak dan melakukan aksi perjuangan kemerdekaan. Bangsa Armenia sendiri turut memperjuangkan kemerdekaan dan menghidupkan semangat nasionalisme Armenia yang baru.

Armenia berusaha menggalang dukungan angkatan bersenjata dari bangsa lain. Mereka mengirimkan diplomatnya ke beberapa kerajaan Eropa namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Usaha mereka baru diterima oleh kerajaan Rusia, pihak Rusia menjanjikan akan memberikan bantuan pasukan dari Georgia untuk membantu perjuangan kemerdekaan mereka.

Persiapan pun dimulai, bangsa Armenia mulai mempersiapkan perang melawan Persia. Pasukan Armenia dipimpin oleh Israel Ori dari suku Minas, Katolikos dari suku Gandsasar Yesai Jalalian, serta Iuzbashis (semacam jabatan komandan) Avan dan Tarkhan.

Mula-mula, pada tahun 1721 pasukan Rusia melakukan penyerangan dan penaklukan di kawasan Derbent dan Baku, sebuah kawasan terluar Persia yag berbatasan dengan Rusia. Penaklukan dua kawasan tersebut ditujukan untuk memudahkan pasukan Rusia dan Georgia dalam membantu Armenia.[11]

Melihat keseriusan Rusia tersebut, pasukan Armenia menjadi termotivasi untuk melakukan perlawanan terhadap pasukan Persia. Apalagi Peter Agung sudah menjanjikan untuk segera mengirimkan pasukan Georgia ke kawasan Karabakh jika pasukan Armenia dalam kondisi terdesak.

Akan tetapi janji Peter Agung tersebut ternyata tidak dipenuhi. Ketika pasukan Armenia hampir mengalami kekalahan, bantuan tidak kunjung datang. Untung saja, pasukan Persia untuk sementara berhasil diusir dari tanah Karabakh. Tentu saja itu semua ditebus dengan pengorbanan yang luar biasa, banyak pasukan Armenia yang akhirnya tewas dalam peperangan tersebut.

Sikap Peter Agung tersebut menimbulkan kekecewaan yang sangat berat dari pihak Armenia. Hal tersebut semakin diperparah dengan klaim sepihak Peter Agung bahwa wilayah Khanat dan Caspia (termasuk Armenia) sudah masuk kedalam wilayah Rusia. Tidak hanya itu, pada tanggal 12 Juli 1724, Rusia juga membuat suatu perjanjian dengan Turki yang isinya menyerahkan kedua wilayah tersebut kepada Turki.

Kontan saja, sikap tersebut membuat Armenia terutama Nagorno-Karabakh menjadi kacau karena kawasan tersebut akan menjadi tempat pertama yang akan diduduki. Dengan kondisi pasukan yang masih terluka dan jumlahnya terbatas, Armenia bersiap untuk menghadapi segala kemungkinan.

Benar saja, setelah perjanjian tersebut ditandatangani , pasukan Turki langsung datang untuk menduduki dan mengokupasi wilayah Armenia. Kelima Melik bersatu menghadapi kedatangan pasukan Turki, mereka membangun tiga kamp militer atau yang dikenal dengan istilah Shkhnakh.

Shkhnakh pertama bernama Shkhnakh Besar, terletak di Pegunungan Mrav dekat Sungai Tartar. Shkhnakh kedua terletak di lereng Gunung Kirs di Provinsi Varanda, sedangkan Shkhnakh ketiga terletak di Provinsi Kapan. Kamp militer tersebut berisi tentara rakyat dengan dipimpin oleh Iuzbashis (semacam komadan) yang tergabung dalam Dewan Militer dan dipimpin oleh Katolikos.

Peperangan antara Armenia dan Turki pun berlangsung lama hingga memakan waktu 10 tahun. Perang baru selesai ketika pasukan Persia datang untuk membantu Armenia, bantuan tersebut membuat pasukan Turki terdesak hingga dengan mudah digiring ke pusat kota.[12]

Pada tahun 1733, semua pasukan Turki yang sudah disergap tersebut dikumpulkan dan dibantai secara massal oleh pasukan Armenia. Kondisi wilayah Armenia yang sempat hancur karena menghadapi perang pun mulai dipulihkan.[13] Bantuan yang diberikan oleh Persia tersebut membuat Armenia akhirnya memilih utnuk bergabung kembali dengan Persia. Kelima Melik sepakat untuk menyerahkan kekuasaannya kepada Persia. [14] Wilayah tersebut kemudian dipimpin oleh seorang gubernur. Nadir Syah memilih Iuzbashis Avan untuk menjadi gubernur karena dianggap paling berjasa dalam pertempuran itu.[15]

Era Khanat

Pada tahun 1747, kondisi politik internal di tubuh Persia kembali mengalami pergolakan. Seorang petinggi militer Persia yang cukup ternama, Panah Ali Khan Javansir melakukan aksi desersi karena tidak senang dengan sikap Nadir Syah yang menindas. Ia memancing konflik dengan cara membebaskan tahanan politik yang dipenjara oleh Nadir Syah.

Tindakan tersebut membuat Nadir Syah marah dan mengirimkan sejumlah pasukan untuk menangkap Panah Ali. Anehnya, pasukan yang dikirim untuk menangkap Panah Ali tersebut justru tidak kembali dan memilih bergabung dengan Panah Ali. Demikian pula dengan pasukan yang dikirim berikutnya juga memilih untuk desersi dan bergabung dengan Panah Ali.

Desersi tersebut ternyata semakin meluas, puncaknya pada bulan Juni tahun 1747 Nadir Syah tewas secara misterius di Khorasan. Tanpa menunggu waktu lama, kekuasaan Persia akhirnya dipegang oleh Adil Syah, saudara Nadir Syah. Berbeda dengan penguasa sebelumnya, Adil Syah memiliki legitimasi yang cukup kuat dimata para rakyatnya.

Adil Syah juga memiliki pandangan yang sama dengan Panah Ali. Ketika ia menjadi pemimpin, ia langsung mengangkat Panah Ali sebagai pemimpin baru di Karabakh.[16] Nama Panah Ali pun mendapat tambahan gelar menjadi Panah Khan. Namun penunjukkan Panah Khan sebagai pemimpin baru ternyata kurang disetujui oleh Khamsa Melik. Dari kelima Melik disana, hanya Melik dari Varadan yang setuju dengan kepemimpinan Panah Khan.

Melik Varadan, Shahnazar II menyarankan agar menjadikan wilayahnya sebagai Ibu Kota. Panah Khan menyetujui usulan tersebut dan mendirikan sebuah benteng di kotas Shusha dan menjadikan kota tersebut sebagai ibu kota. Sementara melik lainnya bersekongkol untuk menjatuhkan Panah Khan.

Mereka berusaha untuk mencari bantuan ke Rusia dan bertemu dengan Catherine II dan Grigori Potyomkin. Mereka melakukan perencanaan untuk menjatuhkan Panah Khan yang akan dipimpin oleh Katolikos. Upaya ini diendus oleh Ibrahim Khan, anak Panah Khan. Mengetahui ayahnya akan dijatuhkan oleh para melik itu, langsung penjara. Demikian pula dengan Katolikos, ia dipenjara dan dihukum mati pada tahun 1785.[17] Penahanan terhadap para Melik ini membuat sistem pemerintahan Khamsa Melik tidak jalan.[18]

Sistem pemerintahan Khamsa Melik tersebut dihapus dan digantikan oleh sistem Khanat dimana Panah Khan menjadi penguasa tunggal, kekuasaannya semakin membesar dari Sungai Arax hingga Kura. Pada era ini mayoritas penduduk Karabakh beragama Islam. Tahun 1823 tercatat penduduk Karabakh berjumlah 20.095 keluarga (atau sekitar 90.000 penduduk) dengan rincian 15.729 keluarga beragama Islam (78%), sedangkan sisanya 4.366 orang Armenia.[19][20]

Kepemimpinan Panah Khan ini dilanjutkan oleh anaknya, Ibrahim Khan. Pada masa Ibrahim Khan, Karabakh mulai sedikit agak melepaskan diri dari Persia. Kondisi ini dicium oleh kerajaan Persia, pada tahun 1797 tentara Persia dengan dipimpin oleh Agha Mohammad Khan Qajar menyerang Karabakh.

Ibukota Karabakh, Shusha dihajar oleh pasukan Persia. Karabakh berada di ambang kekalahan namun tiba-tiba pimpinan tentara Persia, Agha Mohammad Khan Qajar tewas terbunuh. Kematiannya bukan disebabkan oleh perang tetapi akibat dibunuh oleh budaknya sendiri di dalam tenda. Tragedi ini membuat pasukan Persia terpaksa menghentikan penyerangan dan mundur.

Pada tahun 1805, Karabakh kembali mendapat serangan. Kali ini serangan tersebut berasal dari tentara Rusia yang dipimpin oleh Pavel Tsitianov. Ketidaksiapan Karabakh membuat wilayah tersebut dengan mudah jatuh ke tangan Rusia. Ibrahim Khan dipaksa untuk menandatangani perjanjian Kurekchay dengan Rusia yang isinya menjadikan Karabakh sebagai negara protektorat Rusia.

Beberapa tahun setelah penandatangan itu, Ibrahim Khan langsung dibunuh oleh komandan Rusia dengan alasan Ibrahim dicurigai akan melarikan diri ke Persia. Rusia lalu menunjuk anak Ibrahim Khan, Mukhti Gulu sebagai pemimpin Karabakh yang baru. Pada tahun 1813, Mukhti dipaksa untuk menandatagani perjanjian Gulistan yang isinya menyerahkan semua wilayah Karabakh kepada kekaisaran Rusia.

Melihat sikap Rusia yang semakin melewati batas, Mukhti Khan memutuska utnuk melarikan diri ke Persia pada tahun 1822. Disana ia mencari bantuan pasukan untuk mengusir Rusia dari tanah mereka. Permintaan Mukhti ini disetujui, pada tahun 1826 pasukan Persia bersama Mukhti Khan mendatangi Karabakh untuk menyerang Persia.

Akan tetapi kondisi keamanan Karabakh sudah berubah menjadi sangat ketat. Serangan Mukhti Khan dan pasukan Persia tidak dapat menembus benteng pertahanan Shusha. Apalagi banyak rakyat Armenia yang memilih untuk membantu Rusia daripada Persia sehingga membuat Mukhti tidak memiliki dukungan dari dalam negeri.

Pasukan itu akhirnya dihalau oleh Jenderal Rusia, Matadoff dengan mudah. Serangan gagal dan sistem Khanat dibubarkan oleh Rusia. Karabakh dimasukkan kedalam wilayah Kaspia dengan pemerintahan Eliavetpol. Karabakh pun menjadi bagian dari Rusia pada tahun 1823. Kepemilikan ini semakin dikuatkan oleh perjanjian Turkmenchay pada tahun 1828.

Era Rusia

Hancurnya sistem Khanat di Karabakh membuat status Karabakh diturunkan menjadi kota, bukan lagi provinsi. Karabakh dimasukkan kedalam Provinsi Armenia yang baru dibentuk. Bekas-bekas kerajaan Khamsa Melik memang masih ada, beberapa keluarga kerajaan juga masih tinggal disana namun statusnya hanya sebagai warga biasa. Selain itu Khamsa Melik sudah tidak memiliki wewenang apapun, dapat dikatakan sebatas menjadi cagar budaya.

Masyarakat Karabakh mulai terbelah menjadi dua; Armenia dan Tatar. Masyarakat Tatar merupakan masyarakat yang berasal dari generasi campuran antara Armenia dengan bukan Armenia, bisa dari Turki maupun Persia. Masyarakat Tatar ini menamakan dirinya sebagai Azerbaijan.

Dalam sebuah survei tahun 1823 disebutkan bahwa di kota Karabakh terdapat 56 desa yang terdiri dari 49 desa Armenia dan 7 desa Tatar yang tersebar di lima bekas kerajaan Khamsa Melik. Berikut ini daftar penyebarannya:

Nama

Armenia

Tatar

Kachen

12

0

Jraberd/Jalapert

8

0

Dizak

14

1

Gulistan

2

5

Varanda

23

1

Pada tahun 1840, sekitar 222 keluarga bermigrasi ke salah satu kawasan pegunungan di Karabakh dan mendirikan sebuah desa baru yang bernama Maraga. Nama kota tersebut diambil dari salah satu kota yang ada di Persia.

Diantara seluruh kawasan Karabakh, Shusha merupakan daerah yang paling makmur. Bahkan jika dibandingkan dengan daerah lain yang ada di Provinsi Armenia, Shusha tetap menjadi kota yang paling makmur. Di kawasan tersebut sudah terdapat percetakan, gedung teater, pabrik pembuatan karpet dan sebagainya. Perdagangan berkembang pesat di kawasan tersebut.

Shusha menjadi kota yang paling diunggulkan di kawasan Karabakh bahkan di tingkat provinsi Armenia. Shusha sering dianggap sebagai pusat peradaban Karabakh, dalam rentang periode 1847 hingga 1920 sudah tercipta 21 majalah dan surat kabar. 19 berbahasa Armenia dan 2 berbahasa Rusia.[21]

Sementara itu tingkat pertumbuhan penduduk mengalami perubahan pesat. Sensus yang diadakan pada tahun 1897 menyebutkan bahwa total jumlah penduduk meningkat menjadi 25.656 penduduk dengan pembagian 56,5% penduduk Armenia dan 43,2% penduduk Tatar (Azerbaijan). Angka tersebut menunjukkan masyarakat Armenia mengalami penurunan sedangkan masyarakat Tatar justru mengalami pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi.[22]

Kondisi ini ternyata lebih sering berdampak negatif karena rawan muncul gesekan antar etnis. Seperti yang terjadi pada tahun 1905, saat itu Rusia mengalami gejolak revolusi. Revolusi tersebut menimbulkan peperangan antar etnis, termasuk antara Armenia dengan Tatar (Azerbaijan), kedua belah pihak saling berkonfrontasi hingga menimbulkan pertempuran berdarah. Dapat dikatakan, gesekan antar etnis inilah yang menjadi penyebab renggangnya hubungan antara Azerbaijan dengan Armenia hingga saat ini.

Pada tahun 1917, Rusia kembali mengalami revolusi yang ditandai dengan jatuhnya Kekaisara Rusia. Pemerintah Sementara Rusia mulai berusaha untuk mengatur kembali negaranya dengan membentuk dewan transisi di berbagai wilayahnya. Sistem administrasi negara pun diatur ulang, Provinsi Armeniadan provinsi di sekitarnya dimasukkan kedalam satu negara federal.

Mereka berada dibawah negara bagian yang bernama Republik Federasi Demokratik Transkaukasus. Pemerintah Sementara Rusia menunjuk Grand Duke Nicholas untuk mengoordinasi особый Закавказский Комитет / ОЗАКОМ (baca: Osobyy Zakavkazskiy Komitet / OZAKOM), sebuah Komite Khusus Transkaukasus yang bertugas untuk membentuk Kongres Nasional yang akan membahas masa depan Rusia.

Sengketa Azerbaijan – Armenia

Revolusi tersebut ternyata dimanfaatkan oleh bangsa Armenia untuk memerdekakan diri dari Rusia. Bertempat di Baku, bangsa Armenia membentuk Dewan Nasional Baku yang dipimpin oleh Stepan Shaumyan. Dewan Nasional Armenia ini mulai membahas kemerdekaan secara maraton.

Tak mau ketinggalan dengan Armenia, bangsa Azerbaijan (Tatar) juga membentuk sebuah Dewan Nasional Muslim. Azerbaijan juga mengadakan pembahasan terkait kemerdekaan dan masalah pertahanan serta struktur administratif negara barunya yang dikenal dengan Dewan Nasional Azerbaijan yang juga bertempat di kota Baku.

Dewan Nasional Azerbaijan dan Dewan Nasional Armenia juga mulai merancang peta wilayah kekuasaan negaranya. Masalah besar pun dimulai karena keduanya saling mengklaim bahwa Karabakh, khususnya Nagorno-Karabakh merupakan wilayahnya. Pada bulan Maret 1918, ketegangan etnis pun mencuat dan konflik bersenjata tidak dapat dihindarkan lagi.

Isu awal yang dihembuskan adalah orang Azerbaijan merupakan sekutu Turki, jika Azerbaijan merdeka maka Turki akan datang dan menguasai Armenia. Isu tersebut sebenarnya dihembuskan oleh pasukan Bolshevik dari Rusia yang bertujuan untuk mengadu domba Armenia dan Azerbaijan agar saling bertempur dan kekuatan mereka menjadi lemah. Jika kekuatasn mereka sudah lemah, maka Rusia dapat mudah masuk dan mencegah lepasnya mereka dari Rusia.[23]

Isu tersebut langsung direspon oleh bangsa Armenia, sebagaimana diketahui Armenia memiliki sejarah yang kelam dan hubungan yang tidak baik dengan Turki sehingga segala sesuatu yang terkait dengan Turki akan langsung dimusuhi. Milisi Armenia pun turun ke jalan dan melakukan pengusiran terhadap bangsa Azerbaijan. Tindakan ini langsung disambut oleh milisi Azerbaijan dengan pertempuran bersenjata. Kota Baku, pusat pemerintahan Dewan Nasional Armenia dan Dewan Nasional Azerbaijan menjadi ladang pertempuran.[24]

Pasukan Bolshevik yang seharusnya bertindak netral dan mendamaikan justru ikut bergabung dengan pasukan Armenia. Pertempuran ini dimenangkan oleh pasukan Armenia dan membuat orang Islam Azerbaijan terusir dari kampung halamannya. Pasukan Armenia juga melakukan pembantaian terhadap warga Azerbaijan yang enggan untuk pindah. Sekitar 3.000 hingga 12.000 tewas dalam pembataian yang dikenal dengan Marchday itu.[25][26]

Tidak lama kemudian pasukan Azerbaijan melakukan serangan balik dan menduduki kota itu serta mengeluarkan pernyataan secara sepihak bahwa wilayah kekuasaan Azerbaijan meliputi Baku, Zangezur hingga ke Nagorno Karabakh. Pernyataan tersebut langsung ditentang oleh Armenia, bahkan Nagorno Karabakh dan Zangezur menyatakan penolakan untuk bergabung dengan Azerbaijan.

Dewan Nasional Armenia lalu mengkonsolidasi kekuatan untuk melakukan pemberontakan terhadap Azerbaijan. Dewan juga mengajak Nagorno Karabakh untuk bergabung dengan Armenia. Akan tetapi tawaran tersebut juga tidak disetujui. Pemerintah Karabakh mengadakan Kongres Pertama pada tanggal 22 Juli 1918 yang menyatakan bahwa Nagorno Karabakh tidak akan bergabung dengan negara manapun dan tetap menjadi suatu instansi administrasi politik yang independen, bebas dari Azerbaijan dan Armenia.

Pemerintah Nagorno Karabakh membentuk Dewan Nasional sendiri yang diberi nama Pemerintah Rakyat Karabakhdan dikelola oleh Perdana Menteri, Sekretaris Negara, dan lima Menteri:[27]

- Perdana Menteri                                  : Yenghishe Iskhanian

- Sekretaris Negara                                : Melikset Yesayan

- Menteri Dalam & Luar Negeri               : Yenghishe Iskhanian

- Menteri Pertahanan                            : Harutiun Toumanian

- Menteri Komunikasi                            : Martiros Aivazian

- Menteri Keuangan                             : Mosves Ter-Astvatsatrian

- Menteri Kehakiman & Pertanian            : Arshavir Kemlayan

Pada tanggal 24 Juli, Karabakh mendeklarasikan kemerdekaannya sebagai negara baru dan berkuasa penuh. Bebas dari tekanan asing dan campur tangan negara mana pun. Untuk semakin menguatkan posisinya, Pemerintah Karabakh pada bulan September 1918 mengadakan Kongres Kedua yang isinya mengubah namanya menjadi Dewan Nasional Armenia-Karabakh. Nama Armenia tersebut tidak berarti Karabakh berada dibawah kekuasaan Armenia tetapi menunjukkan mayoritas panduduk Karabakh adalah bangsa Armenia. Kongres juga merombak kabinet agar menjadi lebih kuat dan Berikut adalah daftar perubahannya;

- Menteri Kehakiman    : Komisaris Arso Hovhannisian, Levon Vardapetian

- Menteri Pertahanan    : Harutiun Tumian

- Menteri Pendidikan     : Rouben Shahnazarian

- Menteri Pengungsi       : Moushegh Zakharian

- Menteri Kontrol            : Anoush Ter-Mikaelian

- Menteri Luar Negeri     : Ashot Melik-Hovsepian[28][29]

Akan tetapi kemerdekaan tersebut tidak dapat dinikimati dalam jangka waktu lama karena pada awal tahun 1919 Azerbaijan meminta bantuan Inggris untuk memaksa Karabakh bergabung dengan Azerbaijan. Inggris menyetujui permintaan Azerbaijan dengan syarat Azerbaijan bersedia untuk menjual ekspor minyaknya hanya untuk Inggris. Permintaan tersebut disetujui.

Klaim Azerbaijan

Pada tanggal 15 Januari 1919, pemerintah Azerbajian langsung mengumumkan bahwa kawasan Kharabakh masuk kedalam negara Azerbaijan. Pemerintah Azerbaijan juga menunjuk Khosrovebek Sultanov sebagai gubernur jenderal bagi Nagorno-Kharabakh. Pemerintah Azerbaijan memberikan ultimatum kepada Dewan Nasional Armenia-Karabakh agar tidak bermain dengan kekuatan yang dimiliki oleh Azerbaijan saat ini.

Sikap arogan Azerbaijan ini langsung ditolak oleh Dewan Nasional Armenia-Karabakh. Pada tanggal 19 Febuari 1919, Dewan Nasional mengadakan Kongres ke-4 yang diselenggarakan di Shushi dengan tegas menolak ultimatum Azerbaijan dan menyatakan protes sehubungan dengan penunjukkan Sultanov sebagai gubernur jenderal.

Dewan Nasional Armenia-Karabakh membuat Resolusi: “Rakyat Armenia-Karabakh sangat mendukung hak untuk menentukan nasib sendiri terhadap suatu bangsa. Selama ini rakyat Armenia-Karabakh selalu mendukung penentuan nasib sendiri bagi negara yang ada di sekitar Karabakh. Dengan ini, secara tegas kami melakukan protes terhadap upaya pemerintah Azerbaijan yang telah mengganggu dan melanggar hak ini. Kami tidak akan pernah mengakui kekuasaan Azerbaijan atas Nagorno-Karabakh.”

Penolakan tersebut membuat Inggris harus turun tangan dengan mengirimkan surat kepada Dewan Nasional Armenia-Karabakh yang berisi: “Atas Persetujuan Komandan Inggris. Dengan Ini kami mengangkat Dr. Khosrov Bek Sultanov untuk menjadi gubernur sementara bagi daerah Zangezur, Shusha, Jivanshir dan Jebrail. Daerah yang disebutkan tersebut harus segera diserahkan untuk dikelola demi kepentingan bersama.”

Dewan Nasional Armenia-Karabakh memberikan jawaban sebagai berikut: ”Dewan Nasional Armenia-Karabakh telah mempelajari dengan seksama berbagai fakta terkait dengan penunjukkan gubernur jenderal untuk Nagorno-Kharabah. Dari fakta yang dipelajari, kami sampai pada suatu kesimpulan masyarakat Karabakh tidak dapat menerima keputusan itu. Azerbaijan tidak mungkin dapat diterima oleh masyarakat Karabakh karena memiliki kekerasan dan pelanggaran hak yang pernah mereka lakukan terhadap orang Armenia. Kekerasan dan pelanggaran itu dilakukan secara tersistematis oleh pemerintah Azerbaijan. Dewan Nasional Armenia-Karabakh akan membuat seluruh dunia tahu bahwa mereka tidak menyetujui batas negara yang dibuat oleh Azerbaijan.”

Meskipun rakyat Karabakh sudah menunjukkan sikap tidak suka, Inggris tetap membantu Azerbaijan dalam mendapatkan Karabakh. Komandan Pasukan Inggris, Kolonel Schatelwort memperingatkan orang-orang Karabakh: “Saya peringatkan, segala sesuatu yang menunjukkan sikap berlawanan dengan Azerbaijan dan Gubernur Jenderalnya sama saja dengan menunjukkan sikap berlawanan dengan Inggris. Siapa yang melawan akan ditaklukkan.”

Ancaman Kolonel Schatelwort ternyata sama sekali tidak ditakuti oleh rakyat Nagarno-Karabakh. Dengan pasukan bersenjata lengkap, kolonel Schatelwort mendatangi Shusha pada akhir April 1919. Kolonel juga unjuk gigi terhadap kekuatan yang dimiliki Inggris agar membuat Nagarno-Kharabah gentar. Kolonel memaksa Dewan Nasional Armenia-Karabakh untuk bersedia menerima Gubernur Jenderal Sultanov di Nagarno-Karabakh.

Akan tetapi tuntutan Schatelwort langsung ditolak oleh Kongres dengan mengatakan: “Azerbaijan memiliki kaki tangan yang sangat kejam dan sering membantu Turki dalam membantai rakyat Armenia. Azerbaijan sering melakukan pembunuhan, perampokan terhadap semua orang Armenia. Azerbaijan ingin melakukan penghancuran terhadap budaya Armenia yang unik karena tidak memiliki kecenderungan ke Timur ataupun ke Eropa. Oleh karena itu, setiap resolusi yang berisi penggabungan ke Azerbaijan akan selalu ditolak.”

Penolakan yang dilakukan oleh Nagarno-Karabakh sudah tidak dapat diterima oleh Sultanov. Ia memutuskan untuk datang langsung ke Nagarno-Karabakh dengan membawa angkatan bersenjata dari Inggris beserta pasukan khusus yang dimiliki Azerbaijan. Sementara hampir seluruh tentara Azerbaijan lainnya bersiap untuk mengepung Armenia. Sultanov terlebih dahulu melakukan penyerangan dan perusakan ke berbagai desa-desa yang dihuni oleh orang-orang Armenia. Banyak penghuni desa yang dibantai secara kejam, bahkan penduduk desa Gayballu juga dibantai hingga menyebabkan 580 orang tewas.

Sultanov dan pasukan Azerbaijan mulai merangsek ke pusat kota. Sultanov beserta perwakilan dari Inggris memaksa Dewan Nasional Armenia-Karabakh untuk melibatkan mereka dalam Kongres Keenam. Namun kaena adanya ancaman dan tekanan yang kuat dari Sultanov, Kongres keenam pun tidak dapat menghasilkan apa-apa. Dalam kondisi yang ketakutan, Sultanov memanfaatkan Dewan Nasional untuk melakukan negosiasi.

Keduanya berunding dalam sebuah Konferensi Perdamaian di Paris. Hasilnya, Nagorno Karabakh masuk kedalam wilayah Republik Azerbaijan da harus menerima Gubernur Jenderal Sultanov. Ditambah dengan catatan, tentara Azerbaijan tidak boleh masuk ke Nagarno-Karabakh tanpa adanya ijin dari Dewan Nasional Armenia-Karabakh.

Perjanjian perdamaian tersebut ternyata menjebak Nagarno-Karabakh. Azerbaijan memang tidak mengirimkan tentaranya kedalam Nagarno-Karabakh tetapi mengirimkan intel dan pembunuh bayaran ke daerah itu. Masyarakat Armenia-Karabakh mengatakan bahwa Sultanov telah mengirim pembunuh bayaran dan gengster dari suku Kurdi dan Tatar untuk melakukan pembantaian besar. Dewan Nasional juga mengatakan dalam Kongres Ketujuh, “para pembunuh bayaran dan gengster itu telah membunuh banyak wisatawan yang ada di jalan, mencuri hewan ternak, memperkosa wanita, hingga membuat blokade ekonomi. Sultanov telah menghancurkan perjanjian perdamaian.”

Seketika itu Dewan Nasional Armenia-Karabakh langsung membatalkan perjanjian perdamaian dengan Sultanov. Mereka enggan untuk bergabung bersama Azerbaijan dan menolak kedudukan Sultanov sebagai Gubernur Jenderal untuk Nagorno-Karabakh.

Melihat keputusan Dewan Nasional ini, Sultanov kembali membujuk Dewan Nasional agar bersedia kembali bergabung. Pada tanggal 19 Febuari 1920, Sultanov mendatangi Dewan Nasional Armenia-Karabakh untuk “membahas solusi pemecahan masalah perdamaian antara Karabakh dengan Azerbaijan.

Dewan Nasional kemudian mengadakan Kongres Kedelapan yang berlangsung dari tanggal 23 Februari hingga 4 Maret 1920 dan menghasilkan keputusan untuk tetap tidak bergabung bersama Azerbaijan dan menolak permintaan Sultanov. Sultanov telah melanggar perjanjian perdamaian karena memberikan ijin tentara Azerbajian untuk masuk ke kawasan Nagarno-Karabakh serta melakukan pembunuhan terhadap warga Armenia.

Kasus pembunuhan masih berlangsung hingga tanggal 22 Februari dimana korbannya dibunuh di kawasan Khakendy-Askeran dan jalan yang menghubungkan antara Shusha dengan Evlakh. Keputusan tersebut diterima oleh Sultanov, hanya saja ia mengancam, “Penolakan bergabung dengan Azerbaijan hanya akan membuat sejarah terulang. Nagarno-Karabakh harus bersiap-siap memperkuat barisan pertahanannya.”[30]

Perang Nagarno-Karabakh

Ancaman dari Sultanov membuat banyak warga Armenia menjadi marah dan merencanakan penyerangan terhadap Azerbaijan. Rencananya penyerangan akan dilakukan pada tanggal 22 Maret karena bertepatan dengan Hari Besar Nouruz. Menurut perkiraan, pada hari itu Azerbaijan akan sibuk merayakan hari besar Nouruz dan melupakan pertahanannya.

Warga Armenia akan melakukan pemberontakan dengan merebut kawasan Askeran dan Khankendi dari tangan Azerbaijan. Tepat pada tanggal 22 Maret, warga Armenia melakukan pemberotakan dengan merebut Askeran dan Khankendi dari tangan Azerbaijan. Awalnya pemberontakan ini terbilang cukup berhasil namun mereka tidak mampu mempertahakannya karena koordinasi yang kurang baik. Pasukan Azerbaijan melakukan perlawanan yang lebih hebat dan berhasil merebut kembali kedua wilayah itu pada tanggal 3 April.

Pemberontakan itu membuat Azerbaijan marah dan melakukan penyerangan balik. Mereka menyerbu dari segala arah, mulai dari selatan kota Shusha, Giulistan, Kachen, Keshishkend dan Sigankh. Karabakh berusaha melakukan perlawanan dengan mengerahkan seluruh pasukannya yang berjumlah 30.000 orang. Sayang, jumlah pasukan Azerbaijan terlampau besar, Karabakh hanya mampu melakukan perlawanan terhadap pasukan Azerbaijan yag datang dari Kachen. Sedangkan selebihnya tidak terbendung lagi.

Serangan Azerbaijan semakin kuat dan semuanya mengarah ke kota Shusha yang dianggap sebagai pusat Karabakh-Armenia. Pasukan Karabakh tidak mampu membendung serangan itu lagi. Kota Shusha pun berubah menjadi ladang pembantaian yang sangat mengerikan.[31]

Kekejaman pembantaian itu sempat membuat beberapa pasukan Azerbaijan tidak tega untuk melakukannya. Dalam salah satu surat yag ditujukan kepada saudaranya, seorang tentara Azerbaijan melukiskan kondisi di kota Shusha yang porak poranda,”Kota Shusha Armenia saat ini dalam kondisi hancur dan hanya tersis 5 hingga 10 rumah saja. Lebih dari 1000 orang Armenia ditangkap untuk dijadikan sebagai tawanan. Semua pria yang ada disana dibantai, tanpa peduli kekayaan dan jabatannya. Kekayaan Armenia dirampas tanpa pernah terhitung berapa jumlahnya.”[32]

Tokoh komunis Azerbaijan, Musaev juga menggambarkan kekejaman negaranya sendiri, ”Pasukan Azerbaijan dengan kejam telah membunuh perempuan yang sudah tidak berdaya, anak-anak dan orang tua. Sebagian diantara mereka bahkan disembelih seperti binatang. Gadis-gadis Armenia juga diperkosa, disiksa dan ditembak. Sultanov juga memerintahkan pasukannya untuk menjarah semua rumah di Shusha dan membakarnya hingga menjadi abu. Semua tentara dipersilakan untuk mengambil perempuan Armenia manapun.”

Pemimpin Komunis Soviet, Grigoriy Ordzhonikidze dalam sebuah pidato bela sungkawanya mengatakan,”Kota yang paling indah di Armenia telah dihancurkan. Tidak hanya sekedar dihancurkan tapi juga dibenamkan hingga ke dasar tanah. Mayat perempuan dan anak-anak berserakan dan ditenggelamkan begitu saja didalam sumur.”

Jumlah korban dalam pembantaian tersebut diperkirakan berkisar antara 20 ribu[33] hingga 35 ribu orang.[34] Sedangkan untuk jumlah rumah yang hancur diperkirakan antara 2 ribu[35] hingga 7 ribu rumah.[36] Buku besar Ensiklopedia Soviet menyebutkan bahwa peristiwa tersebut menyebabkan 20% dari penduduk (sekitar 30 ribu orang) Nagorno Karabakh hilang. Dari jumlah tersebut, 94% merupakan penduduk dari bangsa Armenia.[37]

Tragedi tersebut menjadi memori warga Karabakh atas kecerobohan yang pernah mereka lakukan. Kekalahan tersebut menyebabkan kota Shusha kehilangan ribuan penduduknya dan hanya tersisa 5.000 orang saja. Bahkan populasinya hingga tahun 1989 tidak pernah lebih dari 17.000 orang.[38] Kota Shusha pun berubah menjadi kota mati.

Kejadian itu membuat Dewan Nasional Armneia-Karabakh mengadakan Kongres Kesembilan dan mengeluarkan sebuah deklarasi yang isinya menolak Azerbaijan dan lebih memilih untuk menjadi bagian dari Armenia:

“Atas dasar perjanjian perdamaian yang dibuat pada Kongres Ketujuh, maka disimpulkan bahwa Azerbaijan telah melakukan pelanggaran kedua terhadap isi perjanjian perdamaian tersebut. Azerbaijan secara terorganisir melakukan penyerangan terhadap warga Shusha dan warga desa lainnya. Oleh karena itu dalam Kongres ini diputuskan bahwa Nagorno-Karabakh masuk menjadi bagian penting dari Armenia.”[39]

Namun Nagorno-Karabakh belum sempat menjadi bagian dari Armenia karena adanya perubahan suasana politik internasional. Tentara Bolshevik menginvasi seluruh wilayah Transkaukasus dan memasukkannya menjadi bagian dari Uni Soviet. Negara-negara itu tergabung dalam SFSR Transkaukasus.

Era Uni Soviet

Pada tahun 1921, hampir semua negara yang berada di wilayah Transkaukasus (termasuk Azerbaijan dan Armenia) dikuasai oleh tentara Bolshevik dari Rusia. Kawasan Nagorno Karabakh juga turut dikuasai, tentara Bolshevik berjanji akan membantu menyelesaikan masalah Nagorno Karabakh yang masih diperdebatkan oleh Azerbaijan dan Armenia. Nagorno Karabakh pun diberi otonomi khusus menjadi Nagorno Karabakh Autonomous Oblast (NKAO).

Tidak hanya Nagorno Karabakh, pasukan Bolshevik juga berjanji untuk membantu menyelesaikan masalah Nakhchivan dan Zanzegur, dua wilayah yang dihuni oleh bangsa campuran antara Azerbaijan dan Armenia. Kedua wilayah tersebut secara de facto merupakan milik Armenia namun masih dipersengketakan oleh Azerbaijan sehingga sering menimbulkan konflik.

Namun saat itu Rusia sedang mengalami tekanan dari Turki. Pemerintah Turki secara tidak langsung meminta Rusia menyerahkan kawasan sengketa kepada Azerbaijan. Untuk menenangkan Turki, Rusia berjanji untuk memberikan kawasan sengketa kepada Azerbaijan.

Janji tersebut ternyata dipenuhi, pada tahun 1923 Nagorno Karabakh yang berstatus sebagai NKAO diserahkan kepada RSK Azerbaijan. Tidak hanya itu, kawasan Nakhchivan yang sebelumnya secara de facto menjadi milik Armenia juga diserahkan kepada Azerbaijan. Armenia hanya mendapat Zanzegur. Keputusan ini membuat Armenia meradang dan menuntut Pemerintahan Uni Soviet yang telah berlaku sewenang-wenang terhadap negara mereka.

“Uni Soviet telah menyerahkan wilayah Nagorno Karabakh kepada Azerbaijan, padahal ketika itu lebih dari 94 persen penduduk Nagorno Karabakh adalah etnis Armenia. Kini jumlah etnis Azerbaijan sudah menunjukkan pertumbuhan pesat, masyarakat Armenia mulai kesal karena mendapat perlakuan diskriminatif dari pemerintah Azerbaijan. Pada tahun 1960, saat jumlah populasi Armenia dan Azerbaijan seimbang, permusuhan tidak dapat terhindarkan.”[40]

Selama 65 tahun berada dibawah kekuasaan Azerbaijan, orang Armenia yang ada di Karabakh merasa kegiatan mereka dibatasi oleh pemerintah Azerbaijan. Inti ketidakpuasan masyarakat Armenia terletak pada kebijakan pemerintah Azerbaijan yang cenderung de-Armeniasisai atau pemutusan hubungan antara Nagorno-Karabakh dengan Armenia dari segi budaya.

Masyarakat Armenia yag tinggal di Nagorno Karabakh dan seringkali diperlakukan tidak adil. Kondisi ini membuat banyak warga Armneia yang akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Azerbaijan. Berbagai kebijakan yang menyangkut masalah ekonomi pun tidak memihak pada warga Armenia.[41]

Sensus jumlah penduduk yang diadakan pada tahun 1979 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Armenia semakin mengecil sedangkan penduduk Azerbaijan tumbuh dengan pesat. Dari total jumlah penduduk Nagorno Karabakh yang berjumlah 162.200 orang, 123.100 orang diantaranya (75,9%) merupakan etnis Armenia sedangkan 37.300 orang (22,9%) adalah etnis Azerbaijan.[42]

Jika dihitung secara matematis, jumlah penduduk Armenia di Nagorno Karabakh sebenarnya masih sangat mendominasi tetapi jika kita bandingkan dengan data sensus penduduk pada tahun 1929, kondisi ini dapat dikatakan sebagai anjloknya jumlah penduduk Armenia karena saat itu jumlah penduduk Armenia di Nagorno Karabakh mencapai 94%. Kondisi ini semakin diperparah dengan adanya kebijakan penggusuran terhadap warga Armenia. Hingga tahun 1980, tercatat sudah ada 85 desa (30%) dari etnis Armenia yang digusur oleh pemerintah Azerbaijan. [43] Sedangkan desa Azerbaijan diperlakukan istimewa.

Pada tanggal 20 Februari 1988, masyarakat Nagorno Karabakh melakukan referendum tidak resmi yang hasilnya menuntut agar Nagorno Karabakh diserahkan kepada Armenia. Referendum tersebut diwujudkan dalam sebuah petisi yang ditandatangani oleh 80.000 orang. Surat referendum tersebut diserahkan kepada Dewan Tertinggi Uni Soviet, Armenia, dan Azerbaijan.

Hasil referendum tersebut sempat membuat Nagorno Karabakh sedikit memanas karena masyarakat Azerbaijan yang tinggal di Nagorno Karabakh tidak menyetujui hasil referendum tersebut dan melakukan protes terhadap warga Armenia. Protes tersebut ditanggapi dengan aksi tandingan, pada tanggal 24 Februari 1988 warga Armenia juga ikut turun ke jalan.

Aksi protes dua kubu ini berubah menjadi bentrokan berdarah yang menewaskan hingga 50 orang demonstran Armenia dan seorang polisi lokal. Dalam waktu singkat, bentrokan berkembang luas ke berbagai wilayah. Salah satunya di kota Sumgait yang terletak sekitar 25 km dari kota Baku, Ibukota Azerbaijan. Warga Azerbaijan yang kesal menyerbu pemukiman Armenia dan menewaskan 32 orang., laporan resmi mengatakan bahwa korban terdiri dari 6 orang warga Azerbaijan dan 26 orang warga Armenia.[44] Sedangkan US Library of Congress menyebutkan bahwa jumlah korban mencapai 100 orang Armenia.[45]

Sementara di berbagai wilayah lainnya seperti di kota Gugark dan Spitak[46] juga terjadi penyerbuan, kali ini warga Armenia balas meyerbu pemukiman Azerbaijan dan menewaskan 216 orang termasuk 57 perempuan, 5 bayi dan 18 anak. Bentrokan tersebut menyebabkan banyak orang Azerbaijan dan Armenia yang mengungsi dari negaranya karena menjadi target serangan.

Pada tahun 1989, Moskow memberikan wewenang sepenuhnya kepada Azerbaijan untuk mengatasi perpecahan yang terjadi di Nagorno Karabakh. Namun keputusan Moskow tersebut menjadi bumerang karena pemerintah Azerbaijan dengan mudah melakukan tindakan represif terhadap Armenia.

Dalam sebuah pertemuan antara Dewan Nasonal Nagorno Karabakh dengan Dewan Tertinggi Soviet untuk Armenia memutuskan untuk memindahkan kekuasaan Nagorno Karabakh dari Azerbaijan ke Armenia. Dewan Nasional memproklamirkan penggabungan Nagorno Karabakh dengan Armenia. Keputusan tersebut langsung disambut dengan demontrasi besar-besaran warga Azerbaijan.

Puncaknya, pada bulan Januari 1990 warga Azerbaijan mengamuk dan menyerang warga Armenia yang masih tersisa baik di kota Baku maupun kota lainnya di Azerbaijan. Moskow baru memberikan perlindungan terhadap warga Armenia setelah mereka babak belur dihajar warga Azerbaijan.

Kehadiran pasukan dari Moskow sama sekali tidak membantu dan justru semakin menambah masalah. Kehadiran pasukan Moskow disambut dengan serangan dari Azerbaijan Populer Front (APF). Masalahnya pun semakin rumit karena warga Azerbaijan yang tergabung dalam APF tersebut juga ingin membentuk negara sendiri yang berasaskan Islam. Mereka mengangkat Mutalibov sebagai presidennya, aksi protes berkembang menjadi aksi pemberontakan.

Mereka kecewa dengan keputusan Dewan Tertinggi Soviet untuk Armenia yang telah membantu Nagorno Karabakh pindah ke tangan Armenia. Pemberontakan pun semakin berkembang, berbagai kontak senjata mengakibatkan pasukan APF kehilangan 122 anggotanya dan akhirnya menyatakan kalah.

Banyak ahli yang mengatakan bahwa pengiriman pasukan Moskow waktu itu bukanlah untuk melindungi warga Armenia tetapi lebih ditujukan untuk memerangi APF dan melindungi wilayahnya agar tidak lepas dari kekuasaan Uni Soviet. Bantuan dari Moskow lebih bersifat politis daripada kemanusiaan.

Tuduhan tersebut didasarkan pada fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa sebenarnya saat warga Armenia diserbu oleh Azerbaijan, ada begitu banyak pasukan Garda Nasional yang tidak membantu untuk mencegah penyerbuaan, pembunuhan, penyiksaan terhadap 300.000 warga Armenia yang ada di kota Baku saat itu. Pasukan tersebut juga diam saja ketika pasukan Azerbaijan turut membantu warganya dalam menyerbu warga Armenia.

Sementara itu kondisi Uni Soviet sedang berada diambang kehancuran. Banyak negara yang ramai-ramai memutuskan untuk memerdekakan diri. Kesempatan ini berusaha dimanfaatkan oleh Nagorno Karabakh, warga Armenia kembali menggelar referendum yang memutuskan bahwa kemerdekaan Nagorno Karabakh sebagai negara merdeka. Referendum tersebut langsung ditolak oleh masyarakat Azerbaijan yang menginginkan Nagorno Karabakh untuk tetap bergabung dengan negara Azerbaijan.

Namun setelah menempuh jalur hukum diputuskan bahwa Nagorno Karabakh tidak bisa memerdekakan diri karena ketika menjadi bagian Uni Soviet, status Nagorno Karabakh bukanlah negara tetapi hanay sebagai daerah otonomi khusus. Konstitusi Uni Soviet hanya mengakui adanya 15 negara, mereka berhak untuk memerdekakan diri sedangkan Nagorno Karabakh dianggap sebagai bagian dari Azerbaijan sehingga tetap ikut kepada induknya.

Masyarakat Armenia di Nagorno Karabakh tidak puas, mereka melakukan perlawanan terhadap Azerbaijan untuk menuntut kemerdekaan. Pertempuran antara pasukan Azerbaijan dengan pasukan Nagorno Karabakh langsung menyambar dengan cepat. Dengan bantuan Armenia, Nagorno Karabakh bertempur dengan Azerbaijan. Tanpa menunggu waktu lama, kedua pihak langsung berperang dan sebuah tragedi kemanusiaan baru saja dimulai.

Perang Nagorno Karabakh 1991

Pecahnya Uni Soviet membuat Armenia dan Azerbaijan berubah menjadi negara merdeka dan memiliki kebebasan mutlak dalam menentukan keputusan. Jika sebelumnya keputusan mereka terkait Nagorno Karabakh banyak terganjal oleh halangan dari Uni Soviet, kali ini keduanya pun bebas untuk saling memperebutkan Nagorno Karabakh.

Konflik tersebut semakin berlarut-larut karena adanya dukungan dari berbagai pihak. Azerbaijan secara matematis seharusnya dapat memenangi pertempuran itu dengan mudah karena selama menjadi bagian dari Uni Soviet, Azerbaijan sering menjadi tempat pangkalan militer. Jumlah militer dan persenjataan yang dimiliki oleh Azerbaijan pun lebih banyak jika dibandingkan dengan Armenia. Berikut ini adalah tabel perbandingan kekuatan militer yang dimiliki oleh Armenia, Azerbaijan dan Nagorno Karabakh:[47][48][49]

Namun pada aplikasi di lapangan, ditemukan kejanggalan karena pasukan Armenia dan Nagorno Karabakh begitu tangguh menghadapi serangan dari Azerbaijan. Para analis mengatakan bahwa kekuatan yang dimiliki oleh Armenia tidak terlepas dari peran Rusia yang secara rutin membantu pasokan militer ke Armenia, banyak persenjataan yang dijual ke Armenia selama perang.

Analisa ini semakin dikuatkan oleh ucapan seorang pejabat militer dari Rusia, Jenderal Lev Rokhlin yang mengatakan bahwa Rusia melakukan penjualan amunisi secara ilegal dengan Armenia yang total nilai penjualannya mencapai satu miliar dollar AS. Senjata ilegal tersebut dipasok dari tahun 1992 hingga 1996. Namun pernyataan tersebut dibantah oleh Armenia dan mengatakan bahwa Rokhlin justru lebih sering memasok senjata ke Azerbaijan secara ilegal.[50]

Dalam suatu kesempatan, Menteri Pertahanan Rusia Igor Rodionov juga mengatakan bahwa Departemen Pertahanan Rusia telah memberikan bantua persenjataan kepada Armenia dalam jumlah besar meliputi 84 Tank jenis T-72, 50 kendaraan lapis baja pengangkut personel. Semuanya dikirim secara ilegal dan gratis tanpa adanya otorisasi dari pemerintah Rusia.[51] Pernyataan tersebut langsung ditolak oleh pemerintah Armenia dengan mengatakan bahwa negaranya tidak pernah mendapatkan apa yang dikatakan oleh Rusia.

Para analis barat mengatakan bahwa perang antara Armenia dan Azerbaijan telah banyak dimanfaatkan oleh Rusia sebagai ladang bisnis senjata militernya. Rusia selalu memberikan dukungan kepada Armenia, namun disisi lain juga memberikan dukungan kepada Azerbaijan.[52]

Fakta lain terkait perang Nagorno Karabakh tahun 1991 ini adalah kedua belah pihak, baik Armenia maupun Azerbaijan menggunakan tentara bayaran. Armenia banyak menggunakan tentara bayaran yang berasal dari Rusia dan berbagai negara persemakmuran lainnya. Beberapa diantaranya sempat tertangkap dan dibunuh oleh pasukan Azerbaijan.[53] Panglima perang Cechnya, Shamil Basayev juga turut serta dalam membantu pasukan Armenia.[54]

Demikian pula dengan Azerbaijan, mereka banyak menggunakan tentara bayaran yang berasal dari Afghanistan, Iran dan erbagai negara sekitarnya. Bahkan, The Wall Street Journal menganalisa adanya keterlibatan Turki dalam pengaturan strategi pasukan Azerbaijan. Mereka direkrut langsung oleh Presiden Azerbaijan, Heydər Əliyev.

The Washington Post juga menemukan fakta bahwa Azerbaijan melakukan kerjasama dengan Perdana Menteri Afghanistan, Gulbuddin Hekmatyar dalam pengadaan lebih dari 1.000 orang perjuang. Sementara pasukan lainnya direkrut dari Turki dan Iran yang berfungsi sebagai pengatur strategi dalam pertempuran. Azerbaijan juga merekrut 200 tentara dari Rusia yang bertugas untuk memberi taktik dasar pada prajurit Azerbaijan yang berada di kota Barda, bagian barat laut Azerbaijan.

Menurut Human Rights Watch, sejak pertama kali bertempur melawan Azerbaijan di Nagorno Karabakh, Armenia sudah mendapatkan begitu banyak dukungan dari Rusia. Bantuan tersebut mulai dari persenjataan hingga relawan, bantua dari Rusia mengalami puncaknya ketika Azerbaijan melakukan serangan ke Armenia pada bulan Desember 1993.

Sedangkan untuk persediaan pasukan dari dalam negeri, Armenia melakukan segala cara mulai dari melakukan perekrutan pasukan militer secara besar-besaran hingga mengirimkan pasukan wajib militer ke Nagarno Karabakh. Pemerintah Armenia juga mengeluarkan Surat Keputusan No. 129 tentang mekanisme perekrutan pasukan wajib militer. [55] SK tersebut diimplementasikan dengan melakukan razia terhadap semua laki-laki yang berusia dibawah empat puluh lima tahun untuk ditugaskan di medan pertempuran.

Pada akhir tahun 1993, konflik Nagorno Karabakh telah membuat ribuan hingga ratusan ribuan penduduk di kedua negara terusir dari tempat tinggalnya dan menjadi pengungs ke berbagai negara. dalam pidato nasional bula November 1993, Presiden Azerbaijan Əliyev mengatakan bahwa 16.000 tentara Azerbaijan telah meninggal dunia sementara 22.000 lainnya mengalami luka-luka dalam pertempuran yang menelan waktu hingga bertahun-tahun. PBB memperkirakan ada sekitar 1 juta penduduk Azerbaijan yang berstatus sebagai pengungsi.[56]

Dunia internasonal telah berkali-kali melakukan upaya perdamaian. Para pejabat dari negara tetangga seperti Iran, Kazakhstan, Rusia dan berbagai negara lainnya telah mencoba untuk memediasi keduanya. Organisasi internasional seperti PBB dan Eropa juga telah turun tangan.

Akan tetapi semuanya menemui jalan buntu, kalaupun berhasil mengadakan perjanjian perdamaian biasanya salah satu diantara mereka akan melakukan pelanggaran sehingga perdamaian batal untuk dilaksanakan. Kali ini justru Armenia yang banyak berlaku ofensif dengan melakukan penyerangan ke berbagai wilayah Azerbaijan. Beberapa negara tetangga seperti Turki dan Iran pun mulai cemas karena serangan yang dilakukan oleh Armenia terhadap Azerbaijan tersebut berada di perbatasan dengan Iran dan Turki.

Iran dan Turki memperingatkan Armenia untuk menghentikan operasi ke kawasan yang berbatasan dengan wilayah asing karena dapat mengundang musuh baru. Pada tahun 1993, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan peringatan kepada pasukan Armenia untuk menghentikan penyerangan ke kawasan Azerbaijan.

Pada bulan September 1993, Turki memperkuat pasukannya di sepanjang perbatasan antara Turki dengan Armenia dan mengeluarkan peringatan agar Armenia menarik pasukannya dari Azerbaijan dengan segera dan tanpa syarat apapun. Pada saat yang sama, Iran melakukan manuver militer di atas kawasan Nakhichevan sebagai tanda peringatan kepada Armenia.[57]

Iran mengusulkan untuk membuat sebuah zona keamanan selebar dua puluh kilometer di sepanjang perbatasan Iran dan Azerbaijan. Kawasan itu akan dilindungi oleh Iran. Selain itu Iran juga berkontribusi dengan memberikan bantuan pemeliharaan kamp yang terletak di barat daya Azerbaijan. Bantuan tersebut meliputi pembuatan rumah dan penyediaan pangan untuk 200.000 orang warga Azerbaijan yang tinggal di pengungsian.

Pada awal tahun 1994, pasukan Azerbaijan sempat menunjukkan tanda-tanda kemenangan. Presiden Əliyev juga berjanji akan merebut dengan segera wilayah yang telah direbut oleh Armenia dan membawa pulang warga Azerbaijan yang tinggal di pengungsian. Saya tidak berlangsung lama, kekuatan Armenia justru semakin aktif dan mengalahkan kembali pasukan Azerbaijan.

Satu per satu kawasan Nagorno Karabakh mulai berhasil direbut oleh bangsa Armenia. Pada bulan Mei 1994, pasukan Armenia semakin banyak memperoleh kemanagan dan berhasil menguasai 20 persen wilayah Nagorno Karabakh yang tadinya dikuasai oleh Azerbaijan.

Kemenangan Armenia ini membuat status Nagorno Karabakh menjadi naik. Nagorno Karabakh dianggap sebagai kawasan yang merdeka dan berhak mengadakan perjanjian dengan Azerbaijan. Kondisi Azerbaijan yang semakin lemah membuat mereka hanya bisa pasrah dan bersedia untuk bernegosiasi dengan Nagorno Karabakh denga status yang setara.

Pada tanggal 12 Mei 1994 diperoleh kesepakatan bahwa Azerbaijan harus meninggalkan kawasan Nagorno Karabakh. Sebagai akibat dari perjanjian ini, warga Azerbaijan dan pasukan Azerbaijan yang masih tertinggal di Nagorno Karabakh diusir, mereka yang tinggal di sekitar Nagorno Karabakh juga diusir. Pasukan Rusia juga turut membantu Armenia dengan mengusir warga Azerbaijan yang tinggal di kawasan Shahumyan.

Wilayah ini dijadikan sebagai jalur penghubung antara Nagorno Karabakh dan Armenia, melintang di tengah kawasan Azerbajian. Kawasan tersebut diperbolehkan untuk digunakan sebagai jalur lintas antara Nagorno Karabakh dan Armenia, dan diberi nama koridor Lachin. Namun status kepemilikannya tetap menjadi milik Azerbaijan. Konflik antara keduanya pun akhirnya mereda.

 

 

Azerbaijan dan Armenia menyetujui untuk mengadakan gencatan senjata. Dengan di mediasi oleh Rusia, perjanjian gencatan senjata antar keduanya pun berhasil ditandatangani pada tanggal 12 Mei 1994.

 

Kondisi Terkini

 

Meskipun keduanya sudah mengadakan perjanjian gencatan senjata, namun bukan berarti konflik berhenti begitu saja. Didalam wilayah Nagorno Karabakh konflik senjata antara pasukan Armenia dengan Azerbaijan masih saja berlangsung.[1] Pasukan Armenia banyak melakukan pelanggaran kemanusiaan terhadap warga Azerbaijan, tindakan ini banyak dikecam oleh masyarakat internasional. Pada tanggal 25 Januari 2005, Uni Eropa lewat Parliamentary Assembly of the Council of Europe mengeluarkan Resolusi 1416 yang berisi perintah kepada Armenia untuk menghentikan tindakan ethnic cleansing terhadap warga Azerbaijan[2] dan berhenti mengokupasi wilayah Azerbaijan.[3]

 

Tindakan Uni Eropa ini diikuti pula oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI). Dewan Menteri Luar Negeri OKI dalam pertemuan tahunan pada 15-17 Mei 2007 mengeluarkan resolusi No. 7/34-P yang berisi perintah agar Armenia berhenti mengokupasi wilayah Azerbaijan, berhenti melakukan agresi terhadap Azerbaijan, berhenti melakukan kejahatan kemanusiaan terhadap warga Azerbaijan, dan berhenti melakukan penghancuran terhadap benda cagar budaya, dan tempat-tempat keagamaan di wilayah yang diokupasi.

 

Pada pertemuan OKI di Dakar tanggal 13-14 Maret 2008, OKI kembali mengeluarkan Resolusi No. 10/11-P (IS) yang isinya hampir sama dengan resolusi sebelumnya.[4] Resolusi OKI ini juga didukung oleh PBB, lewat Sidang Majelis Umum pada tanggal 14 Maret 2008, PBB mengeluarkan Resolusi No.62/243 yang berisi perintah kepada Armenia untuk segera meninggalkan wilayah Azerbaijan yang diokupasi dan mengembalikannya kepada Azerbaijan tanpa syarat dan secara utuh.[5] Pada bulan Agustus 2008, AS, Perancis dan Rusia mengadakan perundingan upaya penyelesaian konflik secara penuh. Ketiganya mengusulkan untuk diadakan referendum di wilayah sengketa.[6]

 

Kuatnya desakan masyarakat interasonal ini membuat Presiden Armenia, Serzh Sarkisian dan Presiden Azerbaijan, Ilham Aliyev untuk mengadakan pertemuan di Moskow. Pertemuan tersebut dilaksanakan pada tanggal 2 November 2008 dengan dimediasi oleh Dmitry Medvedev, pertemuan tersebut menghasilkan sebuah deklarasi bersama tentang komitmen untuk melakukan pembicaraan lebih lanjut.[7] Keduanya akan mengadakan pertemuan lagi di Rusia tepatnya di kota Saint Petersburg.[8]

 

Pada tanggal 22 November 2009, Presiden Azerbaijan, Presiden Armenia dan beberapa pemimpin negara lainnya berkumpul di Munich untuk melakukan pembicaraan upaya perdamaian di Nagorno Karabakh. Presiden Aliyev sempat mengancam akan menggunakan kekuatan militer untuk merebut kembali Nagorno Karabakh jika pembicaraan tersebut tidak menghasilkan apapun.[9]

 

Pembicaraan yang selalu mengalami jalan buntu membuat perjanjian gencatan senjata pun pecah dan mengakibatkan pertempuran antara kedua belah pihak. Pada tanggal 18 Februari 2010 dilaporkan tiga tentara Azerbaijan dan satu terluka dalam pertempuran.[10] Pertempuran sempat berhenti namun pada bulan November kembali berkobar karena seorang penembak jitu Armenia secara sengaja memancing pertempuran dengan menembak pasukan Azerbaijan.[11] Penembak jitu Azerbaijan membalas dengan menembak pasukan Armenia, pertarungan antar penembak jitu ini menewaskan 12 orang dari kedua pihak.

 

Sekjen PBB, Ban Ki Moon menyerukan agar semua penembak jitu ditarik dari wilayah sengketa agar tidak membuat resah.[12] Masalah tidak juga selesai, Juru Bicara Departemen Pertahanan Azerbaijan, Letnan Kolonel Eldar Sabiroglu melaporkan bahwa pasukan Armenia masih sering menggunakan senapan mesin dan pelontar granat untuk memancing penyerangan.

 

Berbagai usaha telah dilakukan oleh masyarakat Internasional namun hingga tulisan ini dibuat (September 2011) tidak ada satu pun Resolusi dari PBB, OKI hingga Uni Eropa yang berhasil dilaksanakan. Ada solusi?

 


[1] Lihat: http://www.arak29.am/PDF_PPT/origins_2004.pdf

[2] Strabo. “Geography”. 11. 14. 4.

[8] Lihat Stepan Lisitsian dalam buku Armenians of Nagorno-Karabakh; halaman 44.

[23] Lihat buku Tadeusz Swietochowski. Russia and Azerbaijan: A Borderland in Transition.

[24] Lihat buku Firuz Kazemzadeh, Ph. D. The Struggle For Transcaucasia: 1917–1921.

[33] Lihat: Richard G. Hovannisian. The Republic of Armenia, Vol. III: From London to Sèvres, February–August 1920

[34] Lihat: http: // pda.regnum.ru/news/611517.html

[37] Lihat: De Waal, Thomas. Black garden: Armenia and Azerbaijan through Peace and War. New York: New York University Press, 2003. hlm. 130.

[40] Laporan yang berjudul Azerbaijan, a Country Study oleh US Libraryo of Congress Federal Research Divison.

[47] Lihat: Chorbajian, Levon; Patrick Donabedian, Claude Mutafian(1994). The Caucasian Knot: The History and Geopolitics of Nagorno-Karabagh. London: Zed Books. hlm. 13–18.

[48] Lihat juga: International Studies for Strategic Studies (1993). The Military Balance, 1993-1994. London. Hlm. 68-73.

[50] Lihat: Robert H. Hewsen. The Kingdom of Arc’ax. In Medieval Armenian Culture (University of Pennsylvania Armenian Texts and Studies). Thomas J. Samuelian and Michael E. Stone (eds.) Chico, California: Scholars Press, 1984, hlm. 54-55.

Comments (2) »

Proses Penerimaan Kroasia di Uni Eropa

Pada tanggal 4 Maret 1998, Menteri Uni Eropa yang menangani masalah Integrasi memberikan tawaran kepada Kroasia untuk bergabung kedalam Uni Eropa.[1] Tawaran ini tentu saja sangat menarik, apalagi Kroasia baru saja mengalami gejolak politik yang sangat dahsyat yaitu dengan pecahnya Yugoslavia. Saat itu Kroasia seperti anak ayam yang kehilangan induknya.

Tawaran tersebut langsung disambut dengan penuh semangat oleh pemerintah Kroasia. Sebagaimana negara pecahan Yugoslavia lainnya, mereka pun langsung membuat perjanjian Stabilisation and Association Agreement dengan Uni Eropa. Pembahasan perjanjian ini pun berlangsung dengan cukup cepat. Pada tanggal 29 Oktober 2001, perjanjian ini sudah dapat ditandatangani.

Pemerintah Kroasia sebenarnya ingin langsung mengajukan aplikasi pencalonannya kedalam Uni Eropa, hanya saja mereka tersandung oleh masalah hak asasi manusia. Kroasia dianggap melindungi para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan pada masa Yugoslavia. Uni Eropa menuntut Kroasia agar segera bekerjasama dengan ICTY (International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia) dan menyerahkan para pelaku kejahatan kemanusiaan tersebut.

Masalahnya ternyata tidak semudah yang dibayangkan, mereka yang dianggap sebagai pelaku kejahatan kemanusiaan di mata internasional ternyata justru dianggap sebagai pahlawan oleh masyarakat Kroasia. Rakyat Kroasia menolak penangkapan orang-orang tersebut dan menentang tuntutan dari Uni Eropa. Akibatnya, pemerintah Kroasia dalam posisi yang cukup terjepit diantara kepentingan rakyat dan kepentingan Uni Eropa.

Namun akhirnya pemerintah Kroasia memilih untuk melakukan penangkapan terhadap para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut karena desakan masyarakat internasional yang semakin kuat. Pemerintah Kroasia memiliki pertimbangan lain dalam memutuskan masalah tersebut terutama terkait pencalonannya sebagai anggota Uni Eropa. Benar saja, pada tahun 2003 Uni Eropa mulai menerima aplikasi pencalonan dari Kroasia dan melakukan pembahasan terkait masalah lainnya.

Keputusan pemerintah ini menimbulkan kekecewaan besar di mata rakyat. Rakyat Kroasia sempat dilanda Euroscepticism dan menolak pencalonan Kroasia kedalam Uni Eropa. Kekecewaan tersebut bertambah besar ketika melihat satu per satu pahlawannya di ekstradisi untuk diadili ke ICTY. Perdebatan politik di tingkat domestik pun semakin memanas, kondisi ini membuat pemerintah Kroasia merenggangkan hubungan dengan ICTY agar dapat meredakan kondisi dalam negeri. Pemerintah Kroasia mulai terlihat kurang serius dalam mengekstradisi para pelaku kejahatan kemanusiaan.

Tanda-tanda ketidakseriusan Kroasia ini mulai dicium oleh Uni Eropa. Kroasia terkesan berbelit-belit ketika ditugaskan untuk menangkap Jendral Ante Gotovina, buronan kelas kakap ICTY yang banyak dilindungi oleh warga Kroasia karena dianggap sebagai pahlawan. Pada tanggal 20 Desember 2004 Uni Eropa mengancam akan menunda pembahasan tentang keanggotaan Kroasia jika negara tersebut tidak kunjung menunjukkan sikap kooperatif dengan ICTY.

Ancaman tersebut ternyata tidak sekedar gertak sambal belaka, pada tanggal 16 Maret 2005 Dewan Eropa ternyata benar-benar membatalkan pembahasan keanggotaan Kroasia. Melihat sikap Uni Eropa yang begitu tegas, Kroasia akhirnya kembali menunjukkan sikap kooperatifnya dengan ICTY. Terbukti, pada tanggal 7 Desember 2005 Jendral Ante Gotovina berhasil ditangkap oleh di  Pulau Tenerife Spanyol berkat kerjasama antara polisi Spanyol dan Kroasia. Ia lalu dibawa ke Den Haag untuk diadili atas kejahatan perang.

Penangkapan jendral tersebut berhasil melunakkan sikap Uni Eropa terhadap Kroasia, apalagi Kepala Jaksa Penuntut ICTY, Carla Del Ponte juga mengatakan bahwa Kroasia sudah menunjukkan sikap kooperatif dengan ICTY. Perundingan terkait pencalonan Kroasia pun dimulai kembali. Banyak rakyat Kroasia yang belum bisa menerima penangkapan Jendral Ante Gotovina, apalagi pada bula April 2011 hukuman untuk jendral tersebut diperpanjang sehingga membuat rakyat semakin terluka dan tidak senang dengan Uni Eropa.

Masalah ICTY ternyata bukanlah satu-satunya masalah yang harus dihadapi oleh Kroasia saat mencalonkan diri sebagai anggota Uni Eropa. Masalah lainnya adalah terkait dengan sengketa perbatasan antara Kroasia dengan salah satu negara anggota Uni Eropa, yakni Slovenia. Pada bulan Desember 2008, Slovenia menolak pencalonan Kroasia sebelum sengketa perbatasan tersebut terselesaikan. Kondisi ini membuat pembahasan pencalonan Kroasia akhirnya terpaksa terhenti selama 10 bulan.

Keadaan ini berusaha diredam oleh Kroasia dengan menggunakan mediasi internasional, Slovenia menyetujui usulan tersebut dan membuka kembali peluang pencalonan Kroasia di Uni Eropa. Pada bulan September 2009, proses negosiasi antara Uni Eropa dengan Kroasia kembali dibuka.[2] Namun pada April 2010, Slovenia kembali menjegal Kroasia dengan memveto Chapter 31 terkait Foreign, Security & Defense Policy.[3] Aksi ini berakhir setelah Badan Arbritase Internasional memberikan keputusan terhadap sengketa tersebut, Pada Juni 2010 Slovenia sudah tidak lagi memveto Kroasia.

Sengketa perbatasan yang dimiliki oleh Kroasia ini sebenarnya tidak hanya dengan Slovenia tetapi juga dengan beberapa negara tetangga lainnya seperi Serbia, Bosnia & Herzegovina, dan Montenegro. Hanya saja ketiga negara tersebut tidak termasuk anggota Uni Eropa sehingga tidak memiliki hak untuk memveto pencalonan Kroasia.  Belajar dari sengketa yang dialami antara Slovenia dan Kroasia, kini Motenegro dan Kroasia sudah mulai membahas tentang penyelesaian sengketa tersebut lebih awal agar keduanya tidak memiliki hambatan jika diterima menjadi anggota Uni Eropa.[4]

Masalah berikutnya yang sempat menghambat Kroasia adalah kasus jual beli tanah di Kroasia oleh warga Italia. Banyak warga Italia yang melakukan protes terhadap Kroasia karena mengalami diskriminasi setiap kali melakukan pembelian tanah di negara tersebut. Kroasia menyangkal tuduhan itu dengan mengatakan bahwa negaranya memberikan perlakuan yang sama terhadap semua warga Uni Eropa terkait urusan jual beli tanah di Kroasia. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat Kroasia melakukan diskriminasi terhadap pembeli asal Italia.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa urusan jual beli tanah di Kroasia terutama di wlayah Istria yang melibatkan warga negara Italia biasanya akan menjumpai kesulitan. Hal ini tidak terlepas dari aspek sejarah yang kuat dan berbagai mitos yang terjadi selama Perang Dunia Kedua. Mitos itu berkembang ketika wilayah Istria yang awalnya berada dibawah kekuasaan Kerajaan Italia, dilimpahkan kepada Kerajaan Sosialis Yugoslavia. Mitos tersebut semakin meluas dan akhirnya menjadi isu yang cukup sensitif di Kroasia.

Pada pertengaha tahun 2006, Kroasia dan Italia menyetujui tentang sebuah kesepakatan yang memudahkan masyarakat kedua negara untuk membeli tanah. Saat ini, warga negara Kroasia dapat dengan mudah membeli tanah di Italia, demikian pula denga warga negara Italia dapat membeli tanah di Kroasia.

Perlu diakui bahwa pemerintah Kroasia memang cukup cerdik dalam menangani dan mengatasi berbagai masalah yang dihadapi dalam pencalonannya untuk menjadi anggota Uni Eropa. Keberhasilan Kroasia dalam mengatasi berbagai masalah ini membuat banyak pengamat yang memprediksi negara ini dapat menjadi anggota Uni Eropa dengan cepat.

Bahkan pada tahun 2007, Kroasia sempat diperkirakan akan memecahkan rekor Slowakia yang dapat menjadi anggota Uni Eropa hanya dalam waktu 2,5 tahun dari tahap awal negosiasi. Namun saat itu Kroasia masih memiliki beberapa kendala yang belum terselesaikan, pada tanggal 25 April 2007 Parlemen Eropa pernah mengucapkan selamat atas kemajuan pesat yang dialami oleh Kroasia. Hanya saja Kroasia “Harus melakukan upaya yang lebih serius terutama di bidang kerjasama dengan ICTY, reformasi peradilan, dan transisi ke ekonomi pasar.”[5]

Pada tanggal 5 November 2008, Komisi Eropa mengumumkan Laporan Kemajuan Tahunan tentang pencalonan Kroasia. Kroasia dianggap sudah mampu untuk menjadi anggota Uni Eropa, hanya saja masih ada beberapa negosiasi yang harus diselesaikan. Jika semuanya selesai sebelum tahun 2009, maka besar kemungkinan Kroasia dapat menjadi anggota Uni Eropa pada tahun 2011.[6]

Namun pada tahun 2010 kembali terjadi pengunduran, krisis ekonomi yang melanda Uni Eropa membuat organisasi itu menerapkan aturan yang lebih keras terhadap anggota baru. Akibatnya, negosiasi antara Kroasia dengan Uni Eropa pun direvisi. Pada bulan April 2010, Kroasia mulai menyelesaikan negosiasinya kembali dengan Uni Eropa.[7] Jika semuanya berjalan lancar, pada akhir tahun 2011 Uni Eropa sudah dapat referendum di Kroasia dan melakukan perjanjian aksesi. Proses ratifikasi oleh 27 negara anggota Uni Eropa diperkirakan akan memakan waktu selama satu setengah tahun dengan catatan tidak ada kontroversi yang muncul kembali.[8]

Lalu kapan Kroasia akan menjadi anggota Uni Eropa? jika melihat kondisi demikian, diperkirakan pada tanggal 1 Juni 2013 Kroasia sudah dapat menjadi anggota Uni Eropa. Namun kapanpun tanggalnya, Kroasia setidaknya sudah dapat bernapas lega karena status anggota Uni Eropa sudah ada didepan mata.

Masalahnya tinggal ada pada rakyat Kroasia, karena hingga saat ini banyak warga Kroasia yang masih menunjukkan sikap tidak senang terhadap Uni Eropa. Hasil referendum terkait Uni Eropa seringkali mengalami gejolak, pada tahun 2011 ini dukungan rakyat Kroasia terhadap pencalonannya untuk menjadi anggota Uni Eropa anjlok dari 80% menjadi 26%. Inilah masalah nyata yang harus dihadapi oleh pemerintah Kroasia mengingat dukungan dalam negeri justru semakin lemah.[9] Jika tidak segera tidak diatasi, bukan tidak mungkin usaha pemerintah Kroasia dalam mengatasi berbagai sengketa dengan luar negeri justru mentah dan hambar di mata rakyatnya sendiri.

Lampiran 1.

Tabel Sinkronisasi Peraturan Uni Eropa dan Kroasia

No.

Jenis Peraturan

Kondisi Sekarang

1 Free Movement of Goods

Dapat Menyesuaikan

2 Free of Movement for Workers

Dapat Menyesuaikan

3 Right Establishment For Companies and Freedom to Provide Services

Dapat Menyesuaikan

4 Free Movement of Capital

Dapat Menyesuaikan

5 Public Procurement

Dapat Menyesuaikan

6 Company Law

Dapat Menyesuaikan

7 Intellectual Property Law

Dapat Menyesuaikan

8 Competition Policy

Belum Menyesuaikan

9 Finacial Services

Dapat Menyesuaikan

10 Information Society and Media

Dapat Menyesuaikan

11 Agricutural and Rural Development

Dapat Menyesuaikan

12 Food Safety, Veterinary and Phytosanitary Policy

Dapat Menyesuaikan

13 Fisheries

Dapat Menyesuaikan

14 Transport Policy

Dapat Menyesuaikan

15 Taxation

Dapat Menyesuaikan

16 Energy

Dapat Menyesuaikan

17 Economy and Monetary Policy

Dapat Menyesuaikan

18 Statistics

Dapat Menyesuaikan

19 Social Policy and Employment

Dapat Menyesuaikan

20 Enterprise and Industrial Policy

Dapat Menyesuaikan

21 Trans European Networks

Dapat Menyesuaikan

22 Regional Policy and Coordination of Structural Instruments

Dapat Menyesuaikan

23 Judicary and Fundamental Rights

Belum Menyesuaikan

24 Justice, Freedom and Security

Dapat Menyesuaikan

25 Science and Research

Dapat Menyesuaikan

26 Education and Culture

Dapat Menyesuaikan

27 Environment

Dapat Menyesuaikan

28 Consumer and Health Protection

Dapat Menyesuaikan

29 Customs Union

Dapat Menyesuaikan

30 External Relations

Dapat Menyesuaikan

31 Foreign, Security, and Defence Policy

Dapat Menyesuaikan

32 Financial Control

Dapat Menyesuaikan

33 Financial and Budgetary Provisions

Dapat Menyesuaikan

34 Institutions

Tidak Ada Masalah

35 Others Issues

Tidak Ada Masalah



Leave a comment »

Proses Penerimaan Makedonia di Uni Eropa

Setelah membahas Turki, Montenegro hingga Islandia. Kali ini kita akan membahas tentang Makedonia. Negara bekas pecahan Yugoslavia ini telah memulai perjalanan panjangnya untuk menjadi calon kandidat anggota Uni Eropa sejak tahun 2000. Pada tahun itu, Makedonia sudah memulai perundingannya dengan Uni Eropa terkait masalah Stabilisation and Association Process (SAP). Perundingan ini berfungsi untuk memberikan jaminan kepada Uni Eropa bahwa pemerintah Makedonia sanggup untuk menjaga stabilitas negara dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia jika menjadi anggota Uni Eropa.

Perundingan tersebut ternyata dapat berlangsung dengan cukup cepat, pada tanggal 9 April 2001, Makedonia berhasil menandatangani perjanjian Stabilisation and Association Agreement (SAA) dengan Uni Eropa di Luxemburg. Pada tanggal 12 April 2001, perjanjian SAA ini langsung diratifikasi oleh parlemen di Makedonia. Barulah pada tanggal 1 April 2004, perjanjian ini resmi diratifikasi oleh seluruh anggota Uni Eropa.

Proses formal yang ditempuh oleh Makedonia untuk masuk kedalam Uni Eropa pun bergulir dengan begitu cepat. Pada tanggal 22 Maret 2004, Makedonia resmi mendaftarkan diri untuk menjadi anggota Uni Eropa. Sejak saat itu pemerintah Makedonia terus berusaha untuk melakukan penyesuaian dengan Uni Eropa, salah satunya dengan membentuk Komisi baru di parlemen yang khusus menangani isu Uni Eropa dan masalah Strategi Nasional untuk Integrasi di Uni Eropa. Kerja keras yang dilakukan oleh Makedonia ini ternyata membuahkan hasil, Uni Eropa melalui Komisi Eropa melakukan kuesioner terhadap Makedonia terkait tingkat kesesuaian Makedonia pada kriteria Kopenhagen.

Kuesioner tersebut berlangsung dengan cukup lancar dan berakhir pada tanggal 31 Januari 2005 dengan hasil yang memuaskan. Akhirnya pada tanggal 17 Desember 2005, Makedonia ditetapkan sebagai negara kandidat anggota Uni Eropa setelah melalui review dan rekomendasi positif dari Komisi Eropa.

Hasil ini tentu sangat menggembirakan bagi Makedonia, mengingat selama ini pemerintah Makedonia memiliki kepentingan yang cukup strategis di Uni Eropa.[1] Bahkan pencalonan sebagai anggota Uni Eropa ini sudah lama diagendakan dan menjadi strategi utama dalam hubungan internasional Makedonia.[2] pencalonan ini sudah diatur kedalam rencana strategi jangka menengah hingga jangka panjang pemerintah Makedonia.[3]

Namun perjalanan yang dilakukan oleh Makedonia ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Pencalonan Makedonia kedalam Uni Eropa ternyata juga mendapat tentangan dari beberapa pihak. Salah satu pihak yang paling aktif menentang masuknya Makedonia kedalam Uni Eropa adalah negara Yunani. Yunani tidak setuju jika Makedonia menggunakan nama kenegaraan “Republik Makedonia” dalam pergaulan internasional.[4]

Penentangan yang dilakukan oleh Yunani ini didasari pada saat kemerdekaan tahun 1993, Makedonia menggunakan nama “Former Yugoslav Republic of Macedonia”.[5] Nama tersebut merupakan nama yang sah dan diakui oleh internasional sehingga menurut Yunani, Makedonia tidak boleh memotong kata “Former Yugoslav” dalam setiap pergaulan internasional.[6] Yunani mengancam akan memveto Makdonia dalam pencalonannya ke Uni Eropa jika tidak mendengarkan perintah dari Yunani.

Untuk mengatasi masalah nama kenegaraan yang dipersengketakan oleh Yunani tersebut, akhirnya Komisi Eropa pada tahun 2008 memutuskan untuk mengangkat masalah tersebut sebagai salah satu topik pembahasan berikutnya dengan Makedonia.[7] Harapannya masalah tersebut dapat diselesaikan secepat mungkin agar tidak menghambat pencalonan Makedonia ke Uni Eropa.

Batu sandungan lain yang banyak dijadikan sebagai permasalahan adalah sikap Perdana Menteri Makedonia, Nikola Gruevski terhadap kelompok minoritas Albania yang cenderung represif. Di Makedonia juga banyak terjadi politisasi lembaga negara sehingga menyebabkan banyak hal menjadi kurang transparan.[8] Kedua masalah tersebut memiliki potensi untuk mempersulit posisi Makedonia.

Selain itu, Makedonia juga masih memiliki masalah dengan Bulgaria terkait sejarah bilateral kedua negara. Keduanya masih dilanda perbedaan pendapat tentang penyebab terjadinya keterpisahan etnis di kedua negara pada abad ke-19 dan abad ke-20. Bulgaria masih belum bisa mempercayai sikap Makedonia mengingat pada masa dahulu Makedonia sering menunjukkan sikap agresif dan negatif terhadap Bulgaria.

Pada bulan Juli 2006, Presiden Bulgaria Georgi Parvanov dan Menteri Luar Negeri Bulgaria Ivaylo Kalfin mengatakan bahwa Bulgaria memerlukan kesepakatan bahwa dukungan mereka kepada Makedonia tidak akan berdampak negatif terhadap kepentingan dalam negeri Bulgaria.

Melihat dari berbagai masalah yang ada, sepertinya itu akan menjadi suatu pekerjaan rumah yang sangat besar bagi pemerintah Makedonia untuk segera diselesaikan. Makedonia sebenarnya memiliki peluang yang besar untuk dapat bergabung dengan Uni Eropa dan mengembangkan kepentingan strategisnya, namun jika berbagai masalah tersebut tidak kunjung diselesaikan maka bukan tidak mungkin nasib Makedonia akan terkatung-katung.

Lampiran 1
Tabel Sinkronisasi Peraturan Uni Eropa dan Makedonia

No.

Jenis Peraturan

Kondisi Sekarang

1 Free Movement of Goods Belum Menyesuaikan
2 Free of Movement for Workers Dapat Menyesuaikan
3 Right Establishment For Companies and Freedom to Provide Services Dapat Menyesuaikan
4 Free Movement of Capital Belum Menyesuaikan
5 Public Procurement Belum Menyesuaikan
6 Company Law Belum Menyesuaikan
7 Intellectual Property Law Belum Menyesuaikan
8 Competition Policy Belum Menyesuaikan
9 Finacial Services Dapat Menyesuaikan
10 Information Society and Media Belum Menyesuaikan
11 Agricutural and Rural Development Belum Menyesuaikan
12 Food Safety, Veterinary and Phytosanitary Policy Belum Menyesuaikan
13 Fisheries Dapat Menyesuaikan
14 Transport Policy Belum Menyesuaikan
15 Taxation Belum Menyesuaikan
16 Energy Belum Menyesuaikan
17 Economy and Monetary Policy Dapat Menyesuaikan
18 Statistics Dapat Menyesuaikan
19 Social Policy and Employment Belum Menyesuaikan
20 Enterprise and Industrial Policy Dapat Menyesuaikan
21 Trans European Networks Dapat Menyesuaikan
22 Regional Policy and Coordination of  Structural Instruments Belum Menyesuaikan
23 Judicary and Fundamental Rights Belum Menyesuaikan
24 Justice, Freedom and Security Belum Menyesuaikan
25 Science and Research Dapat Menyesuaikan
26 Education and Culture Dapat Menyesuaikan
27 Environment Dapat Menyesuaikan
28 Consumer and Health Protection Dapat Menyesuaikan
29 Customs Union Belum Menyesuaikan
30 External Relations Dapat Menyesuaikan
31 Foreign, Security, and Defence Policy Dapat Menyesuaikan
32 Financial Control Belum Menyesuaikan
33 Financial and Budgetary Provisions Dapat Menyesuaikan
34 Institutions Tidak Ada Masalah
35 Others Issues Tidak Ada Masalah

Leave a comment »

%d bloggers like this: